1 / 56

ff

ff. Hasil Penelitian ADD di 6 Kabupaten:. Tim Peneliti ADD. Kab Tuban Kab Selayar Kab Jayapura. Kab 50 Kota Kab Sumedang Kab Magelang. Kabupaten 50 Kota. Sekilas 50 Kota. 124 Km dari kota Padang, 33 Km dari Bukittinggi Luas wilayah 3.354,30 km 2 Jumlah penduduk 312.445 jiwa

viola
Download Presentation

ff

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ff

  2. Hasil Penelitian ADD di6 Kabupaten: Tim Peneliti ADD Kab Tuban Kab Selayar Kab Jayapura Kab 50 Kota Kab Sumedang Kab Magelang

  3. Kabupaten 50 Kota

  4. Sekilas 50 Kota • 124 Km dari kota Padang, 33 Km dari Bukittinggi • Luas wilayah 3.354,30 km2 • Jumlah penduduk 312.445 jiwa • Rumah tangga miskin sebanyak 17,468 KK (22 %) • Pendapatan per kapita sebesar Rp 4.8 juta, (Sumatra Barat Rp 4.5 juta)

  5. SK-SK Bupati tentang Impelemtasi Perda Nagari dan DAUN APBNagari dan DAUN Asosiasi Wali Nagari Perda Renstra, Nagari & APBD Bupati Terpilih DPRD Agenda Politik Balon Bupati: Kembali ke Nagari Elite Nagari Romantisme dan Komitmen Anak Nagari Menghidupkan Kembali Nagari Lahirnya ADD (DBH-BKN)

  6. Beberapa Kebijakan ttg Nagari • Perda No 01 tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari • Keputusan Bupati No. 291/BLK/2001 ttg Pembentukan Pemerintah Nagari Sungai Kemunyang • Keputusan Bupati No. 19 tahun 2002 tentang Kewenangan Nagari

  7. ADD di 50 Kota sejak 2001 • Alokasi Dana Desa (ADD) disebut Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) adalah bagian dari DBH-BKN • Tahun 2001, • Didorong romantisme semangat menghidupkan kembali wali nagari • Lahir Perda No 1/2001 tentang Pemerintahan Nagari • Pertama kali menetapkan DAUN • Besarnya Rp 7 Milyar, 80% DAUN, 20% Rutin untuk 70 Nagari • Tahun 2002 , • DAUN metamorfosa pertama  DAUN  Rutin  Bagi Hasil • Besarnya bantuan Rp 7 Milyar, 70% DAUN, 17% Rutin, 13% Bagi Hasil (74 Nagari) • Peruntukan masing-masing diatur dalam Pedum

  8. Tahun 2003, • DAUN  DAUN  Rutin  Bagi Hasil • Besarnya bantuan Rp 10 Milyar, 60 % DAUN, 23% Rutin, 17% Bagi Hasil (76 Nagari) • Pemakaian dana diberi kewenangan, sesuai Pedum • Tahun 2004, • DAUN  DAUN  Rutin • Bagi Hasil • Tunjangan kurang Wali Nagari • Besarnya bantuan Rp 10 Milyar, belum diatur prosentasenya (76 Nagari) • Pemakaian dana diberi kewenangan, sesuai Pedum

  9. Formula DAU Nagari • Indikator yang digunakan untuk menentukan DBH-BKN: • Indikator untuk DAUN: • Jumlah penduduk • Jumlah keluarga miskin • Jarak Nagari ke Ibukota Kabupaten • Jumlah jorong • Luas wilayah Nagari • Indikator untuk Rutin: • Jumlah jorong • Jarak Nagari ke ibukota Kabupaten • Jumlah penduduk • Indikator untuk Bagi Hasil: • Target dan realisasi PBB • Jumlah penduduk • Luas wilayah Nagari

  10. Catatan hasil: • DAUN membuka komunikasi dan kerjasama kabupaten dengan nagari • Ada dukungan provinsi untuk memberdayakan nagari • Bupati memandang Nagari sebagai basis pemberdayaan masyarakat • Kegairahan yang tinggi pemerintah daerah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat • Kepedulian partisipasi masyarakat terhadap APBNagari tinggi • Perencanaan partisipasi diterapkan dalam penyusunan APBNagari

  11. Kabupaten Sumedang • 107°14’-108°21’ BT; 60°40’-70°83’ LS • 26 Kecamatan • 262 Desa • 7 Kelurahan • 152.219,95 Ha • 996.956 jiwa (2003)

  12. Bupati Bupati & DPRD Respon Pert. informal Demo/ Unjuk Rasa Inventarisasi Masalah Penyamaan Persepsi ttg Perumusan Masalah Kebijakan Pemda Kabupaten Sumedang KONTEK KELAHIRAN KEBIJAKAN DANA PERIMBANGAN DESA (DPD) Pengaruh reformasi tahun 1998 dan semangat Otonomi Daerah setelah diterbitkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menyemangati masyarakat Kabupaten Sumedang untuk turut terlibat memikirkan hal-hal yang perlu dalam perbaikan kehidupan masyarakat.

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 51Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan Desa, mengatur: • Bagian Desa dari Pendapatan Asli Daerah • Bagian Desa dari Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Bagi Hasil Pajak Propinsi • Tatacara Pengalokasian

  14. Dana Perimbangan Desa (DPD), sekurang-kurangnya sebesar 10% dari: • Pendapatan Asli Daerah • Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah setelah dikurangi gaji Pegawai/PNS • Bagi hasil pajak Propinsi. • Setiap tahunBupati membuat rambu-rambu dalam pelaksanaannya.

  15. BHP/BP : Bagi Hasil Pajak/ Bukan PajakPD : Pajak DaerahPBB SKB : Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan PedesaanBHPP : Bagi Hasil Pajak PropinsiPPJ : Pajak Penerangan Jalani : Nama Desa/Kelurahan Ke-i ( i = 1, 2, ..., 269) Keterangan:DPDi : Dana Perimbangan Desa Ke-iIPDi : Indek Perkembangan Desa pada Desa/Kelurahan Ke-iKMi : Indek Kesehatan Masyarakat pada Desa/Kelurahan Ke-iPDi : Indek Pendidikan Desa pada Desa/Kelurahan Ke-iEDi : Indek Ekonomi Desa pada Desa/Kelurahan Ke-iDAU : Dana Alokasi Umum

  16. Indek Perkembangan Desa (30%): • KMi: Indek Kesehatan Masyarakat Desa/Kelurahan • PDi: Indek Pendidikan Desa/Kelurahan • EDi: Indek Ekonomi Desa/Kelurahan

  17. Catatan Hasil • Responsifitas pemerintahan kabupaten dan DPRD  mewujudkan tuntutan & aspirasi masyarakat • Kemitraan LSM didalam mengembangkan DPD khususnya model perencanaan partispasi • Dikembangkannya produk kebijakan yang memfasilitasi terwujudnya pengelolaan DPD secara transparan, akuntable • Kuatnya ....

  18. Kuatnya spirit keagamaan di dalam mewujudkan pemberdayaan • Partisipasi masyarakat masih tinggi. • Sasaran dana perimbangan: • Rutin ≤ 40% • Pembangunan ≥ 60%

  19. Kabupaten Magelang

  20. Sekilas Magelang • Jumlah desa: 365 desa • Jumlah Penduduk: 1.146.886 jiwa, 573.129 laki-laki & 573.757 perempuan (2003) • PDRB 2003 sebesar Rp. 3,789 Triliun • Rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 4,57%. • Keluarga miskin sebanyak 68.474 KK (23,23%) • 2003 yang berpendidikan SD ke bawah sebesar 72,92% • Pendapatan per kapita Rp 3.364 juta

  21. ADD di Kab. Magelang sejak 2002, beberapa pertimbangan: • Dana ke desa dikelola banyak “pintu“ yaitu dinas-dinas dan kantor, tetapi tetap banyak proposal pembangunan dari desa. Maka “disatu-pintukan” menjadi kebijakan ADD • Melaksanakan amanat UU No.22/1999 pasal 107 ayat 1 huruf b. • Sebagai upaya untuk menghapus dana Aspirasi Masyarakat anggota DPRD yang cenderung bermuatan politis (Rp. 100 juta per orang).

  22. Sejarah Block Grant (2002 – 2004) • Thn 2002 : • total block grant Rp 9 milyar, dibagi rata untuk 365 desa. • Tiap desa menerima Rp 24.708.000,- • Dampaknya, muncul ketidak-adilan karena “ukuran” desa-desa berlain-lainan. • Thn 2003, • block grant sebesar Rp 13 milyar, dibagi menurut kriteria besaran wilayah desa, jumlah penduduk dan penduduk miskin, aksesibilitas ke Kota Kabupaten. • Block-grant terkecil Rp 29.000.000,- dan terbesar adalah Rp 53.000.000,-

  23. Thn 2004, • block-grant sebesar Rp 19 milyar diberikan secara tertimbang menurut kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penerimaan PBB, jumlah KK miskin, aksesibilitas, tanah desa dan bengkok. • Block grant terkecil Rp. 48.000.000,- dan terbesar adalah Rp. 73.000.000,- • Block-grant ini merupakan 10% hasil Pajak dan Retribusi Daerah plus 6% DAU

  24. Perda No. 8/2004 tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa (Perda block-grant): • Terdiri dari: • Dana Alokasi Umum Desa dan • Dana Alokasi Khusus Desa • Dana Alokasi Umum Desa: • bagian perolehan Pajak Daerah, bagian perolehan Retribusi Daerah (min 10%) • bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten 10% (diberikan bertahap 2004 6%, 2005 8%, 2006 10%). • DAK Desa …

  25. DAK Desa, bantuan Pemkab Magelang kepada desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten. (diatur melalui Keputusan Bupati) • Plafon Block-grant 75% untuk alokasi rata-rata, dan 25% dibagi menurut bobot desa bersangkutan

  26. Formula DAU Desa • DAU Desa : Besaran DAU masing-masing desa • RT : Besaran bantuan RATA-RATA masing-masing desa • BDi : Bobot suatu desa • BT : Alokasi bantuan secara tertimbang • a1, a2, a3, a4 = bobot masing-masing indeks dalam penghitungan BDi

  27. Bobot desa ditentukan berdasarkan • Luas Wilayah, • Jumlah Penduduk, • Jumlah KK miskin, • Keterjangkauan desa, • Potensi desa, • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan • Luas tanah desa yang diolah untuk pertanian, peternakan, Perikanan, dll.

  28. Catatan hasil Kebijakan ADD lebih dikenal dengan istilah block-grant. Semangat menyatupintukan dana dari kabupaten. Mewujudkan pemerataan Ada konsep dasar adil dan proporsional ADD mampu menstimulasi pembangunan fisik dan non fisik, mampu menyedot dana swadaya masyarakat. Para Kepala Desa dan BPD menilai bahwa ADD lebih baik dibandingkan dengan kebijakan Inpres Desa. ADD bisa cair jika disertai LPJ Kepala Desa dan APBDes yang telah mendapatkan persetujuan BPD

  29. Proyeksi block grant

  30. Kabupaten Tuban

  31. Sekilas Tuban • Posisi 1110.30‘ – 1190.35‘ BT; 60.40‘ – 70.18‘ LS • Luas wilayah kabupaten Tuban 1.893,94 km2 ; Ketinggian 0 - 450 m dpl • Penduduk th 2003: 1.058.979 jiwa dengan perbandingan 519.530 orang laki-laki dan 539.449 orang perempuan • PDRB 2003 atas dasar harga konstan sebesar Rp. 1,35 triliun • Total pengeluaran Rp 394.829.122.614,50

  32. ADD di Tuban sejak 2001 • Alokasi Dana Desa (ADD) disebut dengan istilah Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) • Tahun 2001, • Diawali melalui pengembangan wacana diantara berbagai stakeholder seperti eksekutif, legislatif dan LSM • Didorong Otonomi Daerah (UU No. 22/99 & UU No. 25/99) • Desa-desa sulit untuk mendapatkan porsi anggaran dalam APBD • Desa dihadapkan pada sejumlah tuntutan pelayanan • Pemda Tuban mendesain kebijakan melalui apa yang disebut dengan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) • Penerimaan desa berdasarkan bobot terhadap 3 indikator: yaitu jumlah penduduk, luas wilayah dan keterjangkauan • Tahun 2002 …

  33. Tahun 2002, • bobot desa berdasarkan 7 indikator, • Besar PPM: Rp 19.305.000.000,- (6,3% APBD) • 15 jt untuk desa dan 13 jt untuk kelurahan • bantuan pemberdayaan minimal 25 jt • Alokasi tambahan (matching grand) dihitung dengan memasukkan indikator-indikator • Tahun 2003, • bobot desa bersasarkan 8 indikator, • Besar PPM: Rp 20.000.000.000,- (5,1% APBD) • tertinggi memperoleh 125 jt dan terendah memperoleh 36 jt • Ditambah bagian desa dari hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah (Perda No.7 tahun 2003) • Tahun …

  34. Tahun 2004, • Bobot desa berdasarkan 8 indikator, • Besar PPM: Rp 19.504.365.000,- (5,3% APBD) • Tertinggi memperoleh 101 jt dan terendah 36 jt • Ditambah bagian desa dari hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah (Perda No.7 tahun 2003) • Ditambah bagian desa dari hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan (Perda No. 6 tahun 2004)

  35. APBD Belanja Aparatur Belanja Publik Alokasi sektoral (40% x Belanja publik) Alokasi wilayah (60% x Belanja publik) Alokasi kecamatan (65% x Alokasi wilayah) Alokasi desa (PPM) (35% x Alokasi wilayah) Skema aliran dana PPM

  36. PROSES PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN ALOKASI DANA DESA Ket: : Alur pengelolaan ADD -->:Alur dana lain yang akan diterima desa APBD Kab/Dinas ----------------------- MUSRENBANG Kecamatan ----------------------- UDKP Desa ----------------------- MUSBANGDES Musyawarah III Musyawarah I Musyawarah II TKPP TPK Sosialisasi & Pembentukan Tim Pelaksana Rencana Kegiatan & DRK Penent.renc. sesuai jml dana, masalah & potensi TPKD/K

  37. Formula • Th 2002, variabel yang digunakan 3: • Jumlah penduduk (40 %) • Luas wilayah (30 %) • Keterjangkauan (30 %) • Th 2004, variabel ada 8: • Luas wilayah (9 %) • Jumlah penduduk (12 %) • Jumlah penduduk miskin (13 %) • Keterjangkauan (11 %) • Kelunasan PBB (13 %) • Adanya program lain (12 %) • Pendapatan desa (12 %) • Partisipasi masyarakat pada program sebelumnya (18 %)

  38. Tiap indikator ada alokasinya sendiri2: • Alokasi Biaya Oprasional; • Alokasi Biaya Minimal; untuk pemberdayaan • Alokasi lainnya (jika perlu); misalnya untuk kompensasi atau penghargaan • Alokasi Tambahan; untuk masing-masing variabel

  39. Catatan Hasil • PPM bermanfaat bagi pengembangan ekonomi masyarakat desa (Pengelolaan pasar, Pomponisasi/HIPPA, Penguatan lembaga keuangan desa) • Pengembangan Kelembagaan Desa (organisasi formal dan non formal dapat berperan dan berfungsi saling mendukung dalam rangka pembangunan desa, Lahirnya TPKD (Tim Pengelola Kegiatan Desa) • Peningkatan pelayanan publik (sarana administrasi, prasarana jalan, prasarana perijinan, kantor desa) • Peningkatan ....

  40. Peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat, angka partisipasi masyarakat cederung meningkat dari tahun ke tahun (6,61%, 17,93% dan 20,01%) • Jumlah dana yang akan diperoleh masing-masing desa dipengaruhi oleh kinerja desa • Pelaksana program: dibentuk Tim Koordinasi Pelaksana Program (TKPP) • Desa belajar menyusun perencanaan dan APBDes • Desa membangun akuntabilitas melalui mekanisme pertanggungjawaban APBDes Kades kepada BPD

  41. Kabupaten Selayar

  42. Sekilas Selayar • Letak geografis: Sulawesi Selatan paling selatan 05º 42’ - 07º 35’ LS dan 120º 15’ - 122º 30’ BT • Luaswilayah 903,35 km2 terdiri 10 Kecamatan, 67 desa dan 9 kelurahan • Jumlah Penduduk 2003: 109.979 jiwa, 52.064 laki-laki dan 57.915 perempuan. Perumbuhan Pend 2,0 persen pertahun • PDRB 2003: Rp 395.243,52 juta (atas dasar harga berlaku)

  43. Dinas UDKP Bupati Desa UU 22/1999 UU 25/1999 UU 34/2000 DPRD Draft Perda Perda Lahirnya perda No. 03/2002

  44. Dari komitmen  kebijakan • Tahun 2001, • Otonomi daerah  keinginan mereformasi pembangunan desa • Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat • Desa mempunyai masalah sendiri-sendiri, desa bisa mengatasi masalahnya sendiri • Pembangunan mestinya mengacu dan bertumpu pada kemampuan prakarsa, inisiatif dan kreativitas masyarakat • Memberikan dana operasional desa sebesar 25 – 30 juta per desa

  45. Dari komitmen  kebijakan • Tahun 2002, • Dana ditingkatkan menjadi Rp 50.000.000 per desa • Desakan dari desa yang tidak serta merta dapat diselesaikan masalahnya • Belajar dari prakondisi tahun 2001 dan 2002, maka diusulakanlah draft perda dana perimbangan • Draft Perda disahkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa • Memberi kesempatan pada desa untuk mandiri & berdemokrasi

  46. Tahun 2003, • Bupati menetapkan 100 juta per desa sebagai besaran pokok (pagu) ditambah dengan indikator • Tambahan dana dari pendapatan pajak daerah seperti PBB, Tambang Galian C dan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) • Dana Alokasi Umum Desa Rp 10,530,000,000.00 (8,3% dana perimbangan) + perolehan pajak daerah Rp 186,750,836.00 • Minimal Rp 143,589,500.00 ; maksimal Rp 197,221,500.00 • Mulai belajar membangundesa: sarana administrasi seperti kantor desa, sarana penunjang pelayanan,dan alat produksi. • Menyusun APBDes, Rata-rata 40% untuk belanja rutin dan 60% untuk belanja pembangunan

  47. Tahun 2004, • Dana Alokasi Umum Desa Rp 10,750,650,000.00 (7,87% dana perimbangan) • Rp144,529,000.00 dan tertinggi Rp193,046,000.00 • Desa belajar mempertanggungjawabkan program pembangunan desa (LPJ) • Menyusun APBDes, Rata-rata 50% untuk belanja rutin dan 50% untuk belanja pembangunan • Membangun Pelayanan Dasar Pendidikan (TK) • Perbaikan sistem pencairan (perlu disertai RAB) dan sistem pembukuan keuangan desa • Capacity building: pelatihan aparat desa, share desa 1 juta lainnya dari APBD

  48. Formula DAU Desa Bobot desa didasarkan oleh 4 Kriteria: • Luas Wilayah; • Jumlah Penduduk; • Kondisi Geografis; • Pertumbuhan Ekonomi Desa.

  49. Menentukan bobot desa

  50. Catatan Hasil • Hampir semua kegiatan daerah selalu melibatkan desa, sementara desa tidak mempunyai sumber pendapatan, akibat hilangnya kokolohe (kebun yang luas) karena perubahan status desa. • Komitmen Bupati sangat tinggi untuk mereformasi pembangunan desa melalui otonomi desa dengan memberikan perimbangan keuangan daerah - desa • Perimbangan keuangan Kabupaten - Desa: • 10% dari Penerimaan Daerah tanpa dikurangi gaji pegawai • Bagian desa dari penerimaan Pajak dan Retribusi: • PBB: 75% desa, 25% Kabupaten • BPHTB: 75% desa, 25% Kabupaten • IMB: 75% desa, 25% Kabupaten • Pajak galian gol C: 25% desa, 75% Kabupaten • SDA & Tambang diluar gol C: 75% Desa, 25% Daerah • APBD …

More Related