1 / 26

SELAMAT DATANG

SELAMAT DATANG. Peserta workshop kehumasan dan keprotokolan angkatan I dan ii tahun 2012 kantor wilayah kementerian agama d.i . yogyakarta Senin-Rabu , 29-31 oktober 2012. KEBIJAKAN KANWIL KEMENAG DIY DALAM KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN.

wei
Download Presentation

SELAMAT DATANG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SELAMAT DATANG Peserta workshop kehumasandankeprotokolanangkatan I dan ii tahun 2012 kantorwilayahkementerian agama d.i. yogyakartaSenin-Rabu, 29-31 oktober 2012

  2. KEBIJAKAN KANWIL KEMENAG DIY DALAMKEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN KepalaKanwilKementerian Agama Provinsi DIY Drs. H. MaskulHaji, M.Pd.I

  3. VisiKanwilKemenag DIY TerwujudnyaMasyarakat Yogyakarta yang Agamis danBerbudaya

  4. MisiKanwilKemenag DIY • Meningkatkanpelayanan keagamaanpadamasyarakat. • Meningkatkanpenyelenggaraandanpelayananibadahhajidanumrah. • Meningkatkankepedulianmasyarakatdalammembayardanmengelolazakatdanwakaf. • Meningkatkankualitaspendidikanmadrasahdanpendidikankeagamaanpadasekolahumum.

  5. MisiKanwilKemenag DIY 5. Meningkatkanpelayanan padapondokpesantrendanmadrasahdiniyah. 6. Meningkatkanpembinaankehidupankeagamaanpadamasyarakat. 7. Meningkatkankerukunandankerjasamaantarumatberagama.

  6. KEPUTUSAN PRESIDEN RINO. 102 TAHUN 2001TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN Pasal 45 Departemen Agama mempunyaitugasmembantuPresidendalammenyelenggarakansebagiantugaspemerintahandibidangkeagamaan.

  7. PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN AGAMA BagianKeempatbelas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 432 Pasal 436 angka (4) SubbagianInformasidanHubunganMasyarakatsebagaimana dimaksuddalamPasal 435 huruf d mempunyaitugasmelakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan informasi dan hubunganmasyarakat.

  8. ProblematikaKehumasandanKeprotokolan • Belumadanyakesadaranmembanguncitrainstitusimelaluikehumasandankeprotokolan. • Memandangkegiatanprotokolsebagaibasa-basi yang tidakperlu. • Belumadanyakesadaranbahwapihak lain adalahpintumasuk (entry point) untukmenjadimitradalampeningkatanmutuinstitusi.

  9. HubunganMasyarakat (Humas) ataudikenaljugadengansebutan Public Relations (PR)

  10. PeranHumasdalampemerintahan PeranHumaspemerintahdi era kemajuanteknonogidaninformasisekarangbukanlagisebagaipenyampaiinformasi, melainkanmenjadisalahsatuunsurstrategisdalammendukungkesuksesanpelaksanaan program pemerintah. Terutamamenciptakanreputasikinerjapemerintahan yang baik (good governance) dimasyarakat.

  11. PeranHumasdalampemerintahan(lanjutan) Humasharusmampumenjalinkemitraandenganberbagai media (media relation) dalammempublikasikankegiataninstitusi (dalamhaliniKemenag), baikmelalui media cetakmaupun media elektronik. Sebab, kesuksesanpenyelenggaraankegiatandapatterlihatdariseberapabesarperanHumasdanresponmasyarakat . Artinya, setiapinformasikegiatanharusdisampaikansecaracepatdantepatsasaran.

  12. PentingnyaMembinaHubunganDenganPers

  13. KekuatanPers Di sekitarabad ke-20, munculpandangan yang menjelmamenjaditeoribahwapersmerupakankekuatankeempat (the fourth power). Persdipandangsebagaikekuatankeempatkarenamelaluiinformasidanide yang disebarkannyabisamembentukpendapat/ opiniumum. Sekalipendapatumumterbentuk, makaiamenjelmasebagaisuatukekuatan yang dilahirkanolehpersdantidakgampangdihancurkan.

  14. KekuatanPers (lanjutan) Melihatbesarnyapengaruh media dalammembentukopinimasyarakat, makasetiapsatkerdiharapkan: - Mampumembinahubungandengan media/ persuntukmenginformasikanberbagaikegiatan yang kitalakukan. Jikamasyarakatmenerimaberbagaiinformasipositiftentanginstansikita, makacitraKemenagdimasyarakatmenjadilebihbaik. - Segeramelakukanhakjawabmaupunhakkoreksiterhadappemberitaan yang merugikaninstansikita (UU No. 40 Tahun 1999 tentangPers).

  15. UU No. 9 Tahun 2010 TentangKeprotokolan

  16. Pasal 1 (ayat 1) KEPROTOKOLANadalahserangkaiankegiatan yang berkaitandenganaturandalamacarakenegaraanatauacararesmi yang meliputiTata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatansebagaibentukpenghormatankepadaseseorangsesuaidenganjabatandan/ ataukedudukannyadalamnegara, pemerintahan, ataumasyarakat.

  17. TujuanKeprotokolan Pasal 3 Undang-Undang No. 9 Tahun 2010 PengaturanKeprotokolanbertujuanuntuk: a. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuaidengankedudukandalamnegara, pemerintahan, danmasyarakat; b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agarberjalantertib, rapi, lancar, dan teratursesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baiksecaranasionalmaupuninternasional; dan c. menciptakanhubunganbaikdalamtatapergaulanantarbangsa.

  18. Hal-hal yang perludiperhatikansebagaiprotokol: • Busana yang baik, rapidansopan. • Nada/ volume suara yang baik. • Tuturkata (pilihankalimat) yang baik. • Membukadanmenutupacaradenganbaik. • Tindakandansikap yang baikdalamkegiatanmaupunpergantiansuatuacarakeacara yang lain.

  19. Benangmerahkehumasandankeprotokolan • Sebagai image building institusipemerintahmelaluipemberitaandanpenghormatankepadapihak lain sesuaikebiasaandanperaturanperundang-undangan yang berlaku. • Menjalinhubunganbaikantarpersonal, antarinstitusi, danantarbangsa (hubungandiplomatik. • Perhatiannegaraterhadappembangunancitramelaluikeprotokolansangattinggi. Di Indonesia, protokoldijabatoleheselon I, yaituDirjenProtokoldanKonsulerKementerianLuarNegeriselakuKepalaProtokol Negara (Chief of State Protocol)

  20. e-MPA: suatuaplikasipelaporandan image building e-MPA (elektronik Monitoring PelaksanaanAnggaran) merupakansistemaplikasi monitoring pelaksanaan program danpenyerapananggaranberbasis web yang dikembangkanSekretariatJenderalKementerian Agama dalamrangkamewujudkanpengelolaanprograndananggaranKementerian Agama yang akuntabel; pengendaliandanpengawasandalampelaksanaan program dankegiatan; danpenyediaanbahandalampenyusunanlaporanpelaksanankebijakanPemerintah.

  21. PengertianSingkat UKP4adalah Unit KerjaPresidenBidangPengawasandanPengendalian Pembangunan TEPPAadalahTim Evaluasi dan PengawasanPenyerapanAnggaran LKPPadalahLembagaKebijakanPengadaanBarang/ Jasa Pemerintah Monev DJAadalahMonitoring dan EvaluasiDirektoratJenderalAnggaran LAKIPadalahLaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah

  22. FUNGSI e-MPA UKP4 TEPPA LKPP e-MPA MONEV DJA ESELON I PUSAT LAKIP KONSOLIDASIPROGRAMBAPPENAS SATKER LAPORAN KINERJA MENTERI

  23. TINGKAT KEAKTIFAN SATUAN KERJA KANWILDALAM IMPLEMENTASI e-MPA [1] TINGKAT KEAKTIFAN SATUAN KERJA KANWILDALAM IMPLEMENTASI e-MPA [1]

  24. TINGKAT KEAKTIFAN SATUAN KERJA KANWILDALAM IMPLEMENTASI e-MPA [2] TINGKAT KEAKTIFAN SATUAN KERJA KANWILDALAM IMPLEMENTASI e-MPA [2]

  25. Untukmewujudkanpegawai yang berdedikasi, loyal danprofesionalharusmemilikitigakesadaran • Sadarsituasidankondisi PegawaiKemenagharusselalusadarbagaimanakondisikantornya; situasipolakerjanya; citralembaganya; dsb. Yang padaakhirnyaberpikir“Apa yang haruskitaperbuat?” • Sadarfungsi Bekerjasesuaidengantugaspokokdanfungsinya agar terwujudPROFESIONALISMEpegawai • Sadarposisi Apapunposisikita (stafataupejabat), kitaharusmematuhiprosedur yang berlaku, bersikapta’dzim, danrendahhatikepadasiapasaja.

  26. TERIMA KASIH

More Related