1 / 36

KABUPATEN

Nelson Mandela

welcome
Download Presentation

KABUPATEN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

    1. KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK untuk mewujudkan INDONESIA LAYAK ANAK LENNY N. ROSALIN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Sosialisasi Kebijakan PP dan PA melalui Bakohumas, Jakarta 21 Februari 2011 1

    2. Nelson Mandela “The Convention of the Rights of the Child is a luminous living document that enshrines the rights of the child without exception to a life of dignity and self-fulfilment”   John W Whitehead “Children are the living messages we send to a time we will not see” David Brower “We don’t inherit the earth, we borrow it from our children 2

    3. 3 “Bagaimana suatu bangsa memberikan prioritas kepada pembangunan anak menunjukkan apakah bangsa tersebut adalah bangsa yang visioner…” PEMBANGUNAN ANAK

    4. Argumentasi Menghadapi Masa Depan 4

    5. PERIODISASI PERKEMBANGAN ANAK 5

    6. 6

    7. 7

    8. ANAK INDONESIA Jumlah anak = 1/3 jumlah penduduk Harus berkualitas Agar tidak menjadi beban pembangunan TERDAPAT 31 HAK ANAK Amanat UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak 8

    9. 9

    10. 10

    11. MASALAH ANAK Pendidikan: pra sekolah, SD-SLTA, di lingkungan keluarga, di masyarakat, di panti, di lapas, dll Kesehatan dan gizi: kematian bayi dan balita, gizi kurang dan buruk, penyakit, dll Anak berhadapan dengan hukum: apakah di lapas terpenuhi hak-haknya (pendidikan, kesehatan, dll) Kekerasan terhadap anak: KDRT, bullying (di sekolah, peer group) Masalah sosial anak: anak jalanan, pekerja anak, eksploitasi (seksual dan ekonomi), dll Belum semua anak memiliki akta kelahiran Banyak informasi yang tidak layak dikonsumsi anak (cetak, elektronik – on-line game), dll Anak berkebutuhan khusus (genius, terbelakang): apakah sudah terpenuhi hak-haknya (pendidikan, kesehatan, fasum), dll Penanaman nilai-nilai luhur mulai pudar: national character building Partisipasi anak masih rendah: terbatasnya wadah anak untuk menyampaikan pendapat (Forum Anak), pemanfaatan waktu luang, kegiatan seni budaya (sanggar), dll Infrastruktur : rute aman ke sekolah, taman kota, TPA di perkantoran, ruang menyusui di perkantoran dan mal, sekolah/RS ramah anak, lapas anak, sekolah untuk ABK, dll Payung kebijakan anak (terutama di daerah), lembaga (di daerah) yang menangani/mengkoordinasikan pembangunan anak, anggaran untuk anak, dll 11

    12. Untuk mengatasi masalah anak ? harus terjadi perubahan Paradigma Pembangunan Anak 12

    13. KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK 13

    14. KLA adalah sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. 1. APA yang dimaksud KLA? 14

    15. Tujuan KLA Untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, dalam upaya pemenuhan hak-hak anak, pada suatu dimensi wilayah kabupaten/kota. 15

    16. 16 non diskriminasi kepentingan yang terbaik untuk anak hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan penghargaan terhadap pendapat anak

    17. 17 PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK (= PUHA), pengintegrasian hak-hak anak ke dalam setiap proses penyusunan: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan; pemantauan; dan evaluasi di setiap tingkatan wilayah: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota

    18. RUANG LINGKUP KLA meliputi seluruh bidang pembangunan Tumbuh Kembang Anak Perlindungan Anak Diimplementasikan di kabupaten/kota PEMENUHAN HAK-HAK ANAK 18

    19. LANDASAN HUKUM Internasional World Fit For Children Konvensi Hak-hak Anak Millennium Development Goals (MDGs) dll Nasional Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b dan 28c UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak UU 17/2007 ttg RPJPN 2005-2025 Inpres 01/2010 ttg Program Prioritas Pembangunan Nasional Peraturan Presiden 5/2010 ttg RPJMN 2010-2014 Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015 Peraturan Menneg PP 2 /2009 ttg Kebijakan KLA dll 19

    20. 2. MENGAPA dikembangkan KLA? Anak 1/3 dari total penduduk. Anak merupakan investasi SDM: ? harus tumbuh dan berkembang secara optimal dan terlindungi. Pembangunan selama ini masih parsial dan segmentatif, belum peduli/ramah anak: ? ke depan: harus holistik, integratif dan berkelanjutan. dll 20

    21. 3. BAGAIMANA KLA dapat diwujudkan? Dimulai dari tingkatan paling bawah, atau dapat juga melalui fasilitasi dan dorongan dari pusat Dari individu Dari keluarga Dari RT/RW Dari desa/kelurahan Dari kecamatan Inisiatif kab/kota ybs ? terealisasi di kab/kota Pemerintah nasional/pusat melakukan “sample” di beberapa prov atau di seluruh prov Prov melakukan “sample” di beberapa kab/kota atau di seluruh kab/kota Inisiatif kab/kota ybs ? terealisasi di kab/kota 21

    22. 4. KAPAN KLA dikembangkan? 2006: rancangan kebijakan KLA diinisiasi oleh KPP 2006: model KLA di 5 kab/kota 2007: perluasan model KLA di 10 kab/kota dst... 2009: Kebijakan KLA (Peraturan Meneg PP No. 2/2009) 2010: KLA di 20 kab/kota (target) - Pedoman Pengembangan KLA Tingkat Provinsi (Peraturan Meneg PP&PA No. 13/2010) – UKP4 - Petunjuk Teknis KLA di Desa/Kelurahan (Peraturan Meneg PP&PA No. 14/2010) – UKP4 2014: KLA di 100 kab/kota (target) 22

    23. 5. SIAPA yang berperan mewujudkan KLA? Lembaga Legislatif: nasional dan daerah Lembaga Yudikatif: nasional dan daerah Pemerintah - pusat/nasional - provinsi - kabupaten/kota ? batas terendah desentralisasi - kecamatan - desa/kelurahan Dunia usaha Akademisi Masyarakat - individu: anak dan orang dewasa - keluarga 23

    24. 6. BAGAIMANA mengembangkan KLA? Top-down Nasional/pusat ?provinsi?kab/kota Bottom-up Gerakan masyarakat ? Individu&keluarga ?RT/RW ? desa/kelurahan ? kecamatan ?kab/kota Kombinasi bottom-up dan top-down 24

    25. Langkah Pengembangan KLA 25

    26. TAHAPAN PENGEMBANGAN “KLA” 26

    27. 27

    28. 28 PERKEMBANGAN “KLA”

    29. Menuju… KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK 29

    30. 30 Menuju… KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK PEMANTAUAN: pelaksanaan RAD dipantau secara berkala EVALUASI: pelaksanaan RAD dievaluasi setiap akhir tahun; oleh pihak independen PELAPORAN: hasil pelaksanaan RAD dilaporkan ke pimpinan (dari GT? Walikota/Bupati ? Gubernur ? Menteri PP dan PA dan Mendagri) ?koordinator: Badan/ Kantor/Unit PP dan PA

    31. 31 Menuju… KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK II. ASPEK TAHAPAN PENGEMBANGAN Diawali dan dilandasi oleh KOMITMEN pimpinan daerah (Gubernur, Bupati, Walikota, Lembaga Legislatif, Dunia Usaha, Masyarakat ? SEMUA) Bentuk GUGUS TUGAS: bisa memanfaatkan Tim/Pokja yang sudah ada; tahap awal: libatkan seluruh SKPD terkait (untuk pembagian tugas ? siapa mengerjakan apa); tahap berikutnya: libatkan Forum Anak (perwakilan anak), lembaga masyarakat, toga, toma, dunia usaha, dll; penetapan dengan SK Gubernur/Bupati/Walikota?

    32. 32 Menuju… KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK Kumpulkan, olah dan analisis semua DATA ANAK; sehingga diketahui secara jelas besaran masalah anak, di mana saja lokasinya, dll Buat RENCANA AKSI DAERAH (RAD) yang ditujukan untuk mengatasi masalah anak ? tujuan akhir RAD: pemenuhan hak-hak anak; pembagian peran jelas; dalam proses penyusunan libatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk libatkan anak; penganggaran jelas, dll (Catatan: Upayakan agar RAD terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah: RPJMD atau Renstrada/RKPD; sehingga terjamin pembiayaannya)

    33. III. ASPEK SUBSTANSI ? 31 hak anak HAK SIPIL DAN KEBEBASAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA PERLINDUNGAN KHUSUS 33 Menuju… KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

    34. NEGARA DAN PEMERINTAH Berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21 UU 23/2002). Berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22 UU 23/2002). Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak (Pasal 23 UU 23/2002). Wajib mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23 UU 23/2002). Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24 UU 23/2002). 34

    35. Inti dari KLA KABUPATEN/KOTA dimana anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi 35

    36. 36 Anak adalah bagian dari masa kini dan pemilik masa depan … Lindungi mereka dan penuhi hak-haknya…

More Related