1 / 21

Solidarity Forever

Solidarity Forever. Nama : Vonny Diananto. Tempat / tgl Lahir : Jakarta / 8 Jan 1968. Pengalaman Kerja : 1991 ~ 1997 : PT. KEI / MKI 1997 ~ sekarang : PT. Toshiba CPI. Pengalaman Organisasi : 1992 ~ 1997 : Sekretaris PUK PT. KEI/MKI

zita
Download Presentation

Solidarity Forever

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Solidarity Forever

  2. Nama : Vonny Diananto • Tempat / tgl Lahir : Jakarta / 8 Jan 1968 • Pengalaman Kerja : 1991 ~ 1997 : PT. KEI / MKI 1997 ~ sekarang : PT. Toshiba CPI • Pengalaman Organisasi : 1992 ~ 1997 : Sekretaris PUK PT. KEI/MKI 2000 ~ sekarang : Sekretaris PUK PT. Toshiba CPI 1993 ~ 1995 : Sekretaris PC LEM SPSI Bekasi 1995 ~ 1999 : Wakil Ketua PC LEM SPSI Bekasi 1999 ~ 2001 : Wakil Sekjen DPP SPMI Sekretaris PP Logam SPMI 2001 ~ sekarang : Wakil Presiden DPP FSPMI • Lain-lain : email vonny.diananto@tjp.toshiba.co.jp Ph : (021) 8660 1781 …. Rumah (0815) 8932116 …. HP (021) 8970462 Ext 410 …. Kerja

  3. UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Dasar Hukum Serikat Pekerja • UUD 1945 Pasal 27 dan 28 • UU No. 18 tahun 1956 (Ratifikasi ILO • No. 98 tentang hak berorganisasi dan • berunding ) • Keppres no 83/1998. (Ratifikasi ILO • No. 87). • UU No. 13 tahun 2003

  4. Pasal 5 ,9 & 15. Setiap pekerja berhak membentuk dan jadi anggota serikat pekerja. Serikat pekerja dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 orang pekerja. Serikat pekerja federasi dan konfederasi dibentuk atas dasar kehendak bebas tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha,pemerintah,parpol atau pihak manapun. Seorang pekerja tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja di satu perusahaan. UU 21/2000

  5. Pasal 25. Serikat pekerja,federasi dan konfederasi yang sudah punya nomor bukti pencatatan berhak : A.Membuat perjanjian kerja dengan pengusaha. B.Mewakili pekerja dalam menyelesaikan perselisihan industrial. C.Mewakili pekerja dalam lembaga ketenaga kerjaan. D.Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan. E.Melakukan kegiatan lain dibidang ketenaga kerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. UU 21/2000

  6. UU 21/2000 • Pasal 28 UU 21/2000 Siapapun dilarang untuk menghalang-menghalangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan SP/SB dengan cara : • PHK, Skorsing, Demosi, Mutasi • Upah dipotong • Intimidasi • Kampanye anti SP/SB • Pasal 43 UU 21/2000 Barang siapa yang menghalang-menghalangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah ). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat diatas merupakan tindak pidana kejahatan.

  7. Berdiri : 7 Februari 1999. • Afiliasi • Nasional : KSPI ( Kongres Serikat Pekerja Indonesia ) • International : IMF (International Metal Workers Federation) • Sekretariat : • Jl Raya Pondok Gede No. 5 Dukuh Jakarta 13550. • Telp/Fax : 80885358 (DPP FSPMI) • Kompleks Bekasi Plaza Blok B17. Jln Ir H Juanda Bekasi Telp/Fax : 8803099 (PC Bekasi)

  8. STRUKTUR ORGANISASI

  9. DATA ANGGOTA

  10. HAK PEKERJA DALAM HUBUNGAN KERJA • HAK PEKERJA ATAS JAMINAN SOSIAL DAN K 3 • HAK PEKERJA ATAS PERLINDUNGAN UPAH • HAK PEKERJA ATAS PEMBATASAN WAKTU KERJA, • ISTIRAHAT, CUTI DAN LIBUR • HAK PEKERJA MEMBUAT PERJANJIAN PERBURUHAN • HAK PEKERJA UNTUK MOGOK • HAK KHUSUS BAGI PEKERJA WANITA • HAK PEKERJA MENDAPAT PERLINDUNGAN DARI • TINDAKAN PHK

  11. JamSos dan K3 Upah Hubungan Kerja Istirahat 8 Hak Dasar Pekerja PKB PHK Mogok Wanita

  12. HAK PEKERJA DALAM HUBUNGAN KERJA • Memiliki kebebasan memilih dan • atau pindah pekerjaan sesuai • dengan bakat dan kemampuannya • Berhak mendapatkan • perlindungan atas keselamatan, • kesehatan, kesusilaan, • pemeliharaan moril kerja serta • perlakuan yang sesuai dengan • martabat manusia dan moral agama • Berhak mendirikan dan menjadi • anggota Serikat Pekerja, yang • pembentukannya dilakukan secara • demokratis

  13. HAK PEKERJA ATAS JAMINAN SOSIAL DAN K 3 • Berhak mendapatkan jaminan sosial bagi diri dan • keluarganya berupa : - Jaminan Kecelakaan Kerja - Jaminan Kematian - Jaminan Hari Tua - Jaminan Pemeliharaan Kesehatan • Berhak menolak pekerjaan yang berbahaya • Berhak meminta dilaksanakannya semua syarat K3

  14. HAK PEKERJA ATAS PERLINDUNGAN UPAH • Berhak atas upah yang sama antara pekerja laki-laki • dan perempuan • Mendapat tambahan upah bila pengusaha terlambat • membayar upah sebesar 5 % per hari • Tetap menerima upah karena memenuhi kewajiban • agama, maksimum 3 bulan • Tetap menerima upah karena memenuhi kewajiban • negara • Tetap menerima upah selama sakit, melaksanakan • perkawinan sendiri atau anak dan hal lain yang diatur • dalam Undang-Undang • Tetap menerima upah walau tidak bekerja karena • kesalahan pengusaha • Upah merupakan utang bila pengusaha pailit

  15. HAK PEKERJA ATAS PEMBATASAN WAKTU KERJA, ISTIRAHAT, CUTI DAN LIBUR • Tidak boleh melaksanakan pekerjaan lebih • dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu • Istirahat minimum 30 menit setelah bekerja • 4 jam • Pekerja tidak boleh diwajibkan lembur • Mendapatkan cuti setelah bekerja 12 bulan

  16. HAK PEKERJA MEMBUAT PERJANJIAN PERBURUHAN • Pekerja secara bersama-sama atau secara perwakilan berhak membuat perjanjian perburuhan (PKB)

  17. HAK PEKERJA UNTUK MOGOK • Pekerja yang karena sedang mengalami Perselisihan Perburuhan dapat melakukan mogok

  18. HAK KHUSUS BAGI PEKERJA WANITA • Hari pertama dan kedua haid tidak boleh diwajibkan bekerja • PHK tidak diperbolehkan karena pekerja wanita yang hamil, • menikah atau melahirkan • Pekerja wanita tidak boleh melaksanakan pekerjaan pada • malam hari kecuali jika pekerjaan itu menurut sifat, jenis, • tempat dan keadaan seharusnya dijalankan oleh wanita • Dalam keadaan hamil, pekerja wanita berhak mendapatkan • cuti 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan • Pekerja wanita tidak boleh dipekerjakan dalam tambang • atau tempat yang berbahaya • Pekerja wanita mempunyai hak yang sama dengan pekerja • pria • Buruh wanita yang hamil dan berusia dibawah 18 tahun • dilarang bekerja pada malam hari

  19. HAK PEKERJA MENDAPAT PERLINDUNGAN DARI TINDAKAN PHK • Pekerja tidak dapat di PHK karena : - sakit - memenuhi kewajiban negara - menjalankan perintah yang diwajibkan oleh agama - keanggotaan Serikat Pekerja - disebabkan Suku, Agama, Faham, Aliran, Golongan atau jenis kelamin • Pekerja hanya dapat di PHK bila ada ijin dari P4D/P4P • Selama ijin PHK belum ada pengusaha harus mempekerjakan • dan membayar upah • PHK tanpa ijin batal demi hukum PHK dilarang karena perbedaan SUKU, AGAMA, BANGSA dan GOLONGAN

  20. SATU TEKAD KEMAUAN MEMBARA MEMBANGUN SARANA PERJUANGAN DENGAN SATU TUJUAN UTAMA PERJUANGKAN HIDUP SEJAHTERA FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA BERLANDASKAN PANCASILA KOBARKAN SEMANGAT REFORMASI JANJI KAMI LAKSANAKAN KEWAJIBAN BERKARYA PERSEMBAHKAN UNTUK SESAMA RAKYAT DAN NEGARA MAJULAH TERUS MAJU CITA BAHAGIA MAJULAH TERUS MAJU SPMI JAYA

  21. TERIMA KASIH

More Related