1 / 31

Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan BLU UNS

Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan BLU UNS. Dasar Hukum. Dasar Operasional. Prosedur Rancangan Penerimaan Pendapatan Biaya Pendidikan. Dasar Perhitungnan Target Penerimaan Pendapatan Biaya Pendidikan.

alyssa
Download Presentation

Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan BLU UNS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan BLU UNS

  2. Dasar Hukum

  3. Dasar Operasional

  4. Prosedur Rancangan Penerimaan Pendapatan Biaya Pendidikan

  5. Dasar Perhitungnan Target Penerimaan Pendapatan Biaya Pendidikan

  6. Prosedur Perencanaan Program dan Penganggaran

  7. D I P A (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Adalah Dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

  8. Mekanisme Pencairan DIPA RM • PenggunamengajukanAplikasi Forecasting (AFS) ke UNS/BagianPerencanaandalam 3 (tiga) macamyaitu :Bulanan, Mingguan, dan Harian. • UNS/Biro APSI mengajukan AFS ke KPPN dalam 3 macamyaitu :Bulanan, Mingguan, dan Harian bersamadengan DIPA yang telahdisahkanolehKanwilDirektoratjenderalPerbendaharaan (sesuaidengan per-03/PB/2010 tanggal 27 Januari 2010) • Penggunamelakukanprosesdi unit kerjamasing-masing (prosespengadaan)

  9. Mekanisme Pencairan DIPA RM 4. PenggunamengajukanpencairandanakeUNS/PembantuRektor II sesuaidengan AFS yang direncanakandandilampiridengandokumen/Suratpertanggungjawaban. 5. BagianKeuangan (BendaharaPengeluaranPembantu) memprosespengajuandaripengguna (Verifikasidokumen/SPJ, pembuatan SPTB, Pembuatan SPM) 6. BendaharaPengeluaranPembantumengajukan SPM ke KPPN sesuaidengan AFS yang telahdiajukan. 7. KPPN memverifikasi SPM dan SPTBapabilasudahbenarmakaditerbitkan SP2D danadi transfer keRekening.

  10. PROSES PENYELESAIAN SPP-LS S.D. SPM-LS BELANJA PEGAWAI (LAMPIRAN) PPABP PPK PP-SPM KPPN 3 6 SPM-LS SPP-LS SPM-LS TAGIHAN 1 4 7 Dokumen Pendukung Dokumen Pendukung Dokumen Pendukung Dokumen Pendukung ADK ADK PENGEMBALIAN TAGIHAN 2 PENGEMBALIAN SPP-LS 5

  11. Keterangan Lampiran

  12. PROSES PENYELESAIAN SPP-LS S.D. SPM-LS NON BELANJA PEGAWAI (LAMPIRAN) PENERIMA HAK PPK PP-SPM KPPN 3 6 SPM-LS SPP-LS SPM-LS TAGIHAN 1 4 7 Dokumen Pendukung Dokumen Pendukung Dokumen Pendukung Dokumen Pendukung ADK ADK PENGEMBALIAN TAGIHAN 2 PENGEMBALIAN SPP-LS 5

  13. Keterangan Lampiran

  14. PELAKSANAAN ANGGARAN DIPA BLU

  15. Pelaksanaan Anggaran a. Metode Peraihan Anggaran

  16. Pelaksanaan Anggaran b. Dokumen Peraihan Anggaran

  17. Pelaksanaan Anggaran

  18. JENIS DAN PENGGUNAAN MAK

  19. JENIS DAN PENGGUNAAN MAK

  20. MEKANISME PENCAIRAN DANA DIPA/BLUUP/TUP/GU/PS/LS SPP Fakultas Verifikator BPP Agenda Operator TIDAK Setuju Monev YA Kabiro AUK Kabag. Keuangan SPM Dana Masy. Bend. Pengeluaran Penerima Dana

  21. PENATAUSAHAAN (Sesuai Per 47/2009) • Transaksi peraihan dan pengeluaran dana dicatat dan dibukukan dalam BKU dan dalam Buku – Buku Pembantu Lainnya. • BPP, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan membuat Laporan Pertanggungjawaban pada setiap bulan. • Bendahara pengeluaran mencatat SPM/SP2D, sebagai dasar entry data APLIKASI SAP/SAI • Operator Akuntansi melaksanakan input data Akuntansi sesuai data di pembukuan bendahara.

  22. PERTANGGUNGJAWABAN

  23. Syarat Sahnya Kuitansi

  24. Syarat Sahnya Kuitansi

  25. Syarat Sahnya Kuitansi

  26. Syarat Sahnya Kuitansi

  27. PAJAK - PAJAK

  28. Uang Lelah/ Honor (diterimakan dlm bentuk uang tunai) Pajak Honor / Uang Lelah • Phl, PNS Gol I, dan Gol II  tidak dikenakan PPh • PNS Gol III  dikenakan PPh 5% • PNS Gol IV  dikenakan PPh 15 % • Mahasiswa  tidak dikenakan PPh Pajak Hadiah • Diterima Mahasiwa  dikenakan PPh 5 % • Diterima PNS  dikenakan PPh 15 %

  29. Pembelian Barang Pajak Pembelian Barang • pembelian s.d. 999.999,-  tidak dikenakan pajak • 1.000.000,- 1.999.999,- dikenakan PPN 10 % • 2.000.000,- keatas  dikenakan PPh Ps 22 : 1,5 % dan PPN 10 % Pajak Konsumsi • Konsumsi dengan cap jasa catering  dikenakan PPh 2 % untuk seluruh nominal • Konsumsi dengan selain jasa catering, diberlakukan sama dengan pembelian barang.

  30. Jasa dan Sewa Pajak Jasa dan Sewa • Nominal s.d 999.999,-  dikenakan PPh Ps 23 : 2 % • 1.000.000,- keatas dikenakan PPh 23 : 2 % dan PPN 10 % Pajak Sewa Tempat/Gedung/Lapangan • Nominal s.d 999.999,-  dikenakan PPh Ps 23 : 10 % • 1.000.000,- keatas dikenakan PPh 23 : 10 % dan PPN 10 % Pajak Hotel (Akomodasi )  tidak dikenakan pajak.

  31. TerimaKasih

More Related