1 / 43

PENGELOLAAN KEUANGAN BLU DAN EVALUASI P ELAKSANAANNYA PADA PTN BLU KEMENTERIAN KEUANGAN

PENGELOLAAN KEUANGAN BLU DAN EVALUASI P ELAKSANAANNYA PADA PTN BLU KEMENTERIAN KEUANGAN. I. PENDAHULUAN. PENGERTIAN BLU. pasal 1 PP no. 23/2005. TUJUAN BLU. P a s a l 2 PP No. 23/2005. MANFAAT BLU. KARAKTERISTIK BLU. FLEKSIBILITAS BLU (1). FLEKSIBILITAS BLU (2). KEWAJIBAN BLU (1).

conan-hooper
Download Presentation

PENGELOLAAN KEUANGAN BLU DAN EVALUASI P ELAKSANAANNYA PADA PTN BLU KEMENTERIAN KEUANGAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENGELOLAAN KEUANGAN BLU DAN EVALUASI PELAKSANAANNYA PADA PTN BLU KEMENTERIAN KEUANGAN

  2. I. PENDAHULUAN

  3. PENGERTIAN BLU pasal 1 PP no. 23/2005

  4. TUJUAN BLU Pasal 2 PP No. 23/2005

  5. MANFAAT BLU

  6. KARAKTERISTIK BLU

  7. FLEKSIBILITAS BLU (1)

  8. FLEKSIBILITAS BLU (2)

  9. KEWAJIBAN BLU (1)

  10. KEWAJIBAN BLU (2)

  11. II. TUGAS DAN PERAN DEWAS

  12. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BLU...(1) • Pasal 34 PP no. 23/2005

  13. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BLU...(2) • DewanPengawasmelakukanpengawasanpengelolaan BLU yang dilakukanolehpejabatpengelola BLU terhadappelaksanaanRencanaStrategisBisnis (RSB), RencanaBisnisdanAnggaran (RBA), RKA K/L, DIPA dankepatuhanterhadapperaturanperundang-undangan. • PMK 109/PMK.05/2007

  14. KEWAJIBAN DEWAS...(1)

  15. KEWAJIBAN DEWAS...(2) PMK 109/PMK.05/2007

  16. KEWAJIBAN DEWAS...(3) • Memberikanpersetujuan penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLU dengan jumlah lebih dari Rp.200 juta s.d. Rp.500 juta per penanggung utang. • PMK 230/PMK.05/2009 • Memberikanpersetujuan atas pinjaman jangka pendek untuk peminjaman yang bernilai di atas 10% s.d. 15% dari jumlah pendapatan BLU TA sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN dan hibah terikat. • PMK 77/PMK.05/2007

  17. PERMASALAHAN UTAMA PTN BLU

  18. PERMASALAHAN UTAMA PTN BLU

  19. Rencana Strategis Bisnis (RSB) Dewas harus memastikan RSB yang ada masih berlaku/tidak daluwarsa. Dewas harus memastikan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) sudah diadopsi ke dalam RSB. Dewas harus memastikan bahwa RSB sesuai dengan Renstra K/L dan realistis untuk diwujudkan dalam jangka 5 tahun. Perubahan dalam RSB harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewas, sebelum disampaikan kepada Menteri teknis dan Menteri Keuangan. Dewas harus mengevaluasi target kinerja yang terdapat di dalam RSB dibandingkan dengan capaian pada tahun berjalan. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN...(1)

  20. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Dewas harus memastikan RBA berdasarkan pagu indikatif/sementara dan pagu definitif telah dievaluasi dan disahkan olehnya sebelum dikirim kepada Menteri teknis. Dewas mengevaluasi kesesuaian program/kegiatan dalam RBA yang akan dilakukan dengan RSB dan peraturan yang berlaku. Dewas mengevaluasi penggunaan standar biaya, kesesuaian belanja antara RBA dan RKA satker, kelayakan belanja, dan hal-hal lain untuk memastikan efisiensi belanja telah dilakukan. Dewas mengevaluasi target pendapatan yang akan dicapai dengan melihat progress PNBP yang telah dicapai oleh satker BLU dalam beberapa tahun terakhir. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN...(2)

  21. Dewas memberikan masukan/saran kepada pemimpin BLU apabila terdapat ketidakpatuhan terhadap alokasi belanja satker BLU. Dewas membuat kertas kerja penelaahan RBA/Revisi RBA dan dapat memberitahukannya kepada Menteri teknis apabila terdapat indikasi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Dewas memonitor ketepatan waktu penyampaian RBA Definitif (7 hari kerja setelah tahun anggaran berjalan) kepada Kementerian Keuangan. Dewas mengevaluasi efektivitas pelaksanaan RBA tahun sebelumnya dan dituangkan ke dalam laporan Dewas. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN...(2)

  22. PERMASALAHAN UMUM RBA PTN BLU (1) • Masih terdapat PTN BLU yang belum menyampaikan RBA kepada Kementerian Keuangan dengan tepat waktu, yaitu 7 (tujuh) hari kerja setelah tahun anggaran yang bersangkutan dimulai. • Masih terdapat PTN BLU yang telah menyampaikan RBA, namun belum sesuai dengan yang diharapkan, antara lain: • Format yang digunakan tidak sesuai peraturan yang berlaku; • Tidak ada tanda-tangan dari Dewas dan/atau pejabat yang ditunjuk apabila Dewas belum terbentuk; • Belum dapat melakukan penghitungan akuntansi biaya;

  23. PERMASALAHAN UMUM RBA PTN BLU (2) • Jumlah dana yang tercantum dalam Ikhtisar RBA tidak sama dengan RKA KL; • Indikator kinerja tidak konsisten dengan Renstra Bisnis, sehingga pencapaian kinerja tidak dapat diperbandingkan; • Terdapat informasi kuantitatif yang belum diuraikan, seperti: ambang batas belanja, nilai penghapusan bersyarat, dsb, dan • Terdapat informasi kualitatif di dalam RBA yang belum diungkapkan, seperti: perubahan visi dan misi, kebijakan baru terkait pengelolaan keuangan, dan asumsi ekonomi terkait.

  24. DEFINISI RBA DOKUMEN PERENCANAAN BISNIS DAN PENGANGGARAN TAHUNAN YANG BERISI:  PROGRAM,  KEGIATAN,  TARGET KINERJA,  ANGGARAN BLU.

  25. FUNGSI RBA • Dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran satker PK BLU • Pedoman pelaksanaan kegiatan satker PK BLU • Dokumen yang menggambarkan pencapaian kinerja satker PK BLU • Dokumen yang menggambarkan proyeksi keuangan satker PK BLU  RBA adalah untuk kepentingan satker PK BLU

  26. KEDUDUKAN RBA • BLU menyusun RBA tiap tahun. • RBA disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan disertai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan biaya dari output yang dihasilkan. • RBA BLU merupakan bagian dari RKA-KL yang pada akhirnya sebagai dasar untuk menyusun DIPA BLU • DIPA merupakan lampiran dari perjanjian kerja antara pimpinan BLU dengan kementerian/lembaga. • RBA : • ditandatangani oleh pemimpin BLU • diketahui oleh Dewan Pengawas • disetujui oleh Menteri/Ketua lembaga.

  27. KEMAMPUAN PENDAPATAN BLU • Pendapatan yang akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat • Hibah tidak terikat dan/ atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain, • Hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/ atau hasil usaha lainnya, • Penerimaan lainnya yang sah dan/ atau • Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN • Pendapatan Jasa Lemb Keu • Hasil penjualan Aset Tetap • Pendapatan Sewa Ps. 2 ay 4,7,8

  28. PENGGUNAAN STANDAR BIAYA • Berdasarkan basis kinerja • Perhitungan Akuntansi Biaya • Menyusun Std Biaya Standar Biaya Perhitungan Sendiri (ditetapkan sebagai SBK) Gunakan R B A XPerhitungan Akuntansi Biaya XBerdasarkan basis kinerja XMenyusun Std Biaya SBMenkeu (SBU/SBM) Gunakan

  29. Pimpinan BLU Menteri/Pimpinan Lembaga Menteri Keuangan c.q. Dirjen Anggaran Usulan RBA & Ikhtisar RBA Usulan RBA & Ikhtisar RBA Usulan RBA & Ikhtisar RBA • Disertai dengan : • Usulan standar pelayanan minimal; • Tarif; dan/atau • Biaya dari keluaran (output) yang akan dihasilkan. Disetujui dan ditandatangani • Dilakukan pengkajian mencakup : • standar biaya dan anggaran BLU; • Kinerja keuangan BLU; • Besaran persentase Ambang Batas, • dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLU • Ditandatangani oleh Pemimpin • BLU, dan diketahui oleh DEWAS • atau pejabat yang ditunjuk oleh • Menteri/pimpinan lembaga jika • BLU tidak mempunyai DEWAS Dapat mengikutsertakan DJPb PENGAJUAN RBA 1 2 3 4 5 Hasil kajian RBA & Ikhtisar menjadi dasar dalam rangka pemrosesan RKAKL Pengkajian RBA & Ikhtisar RBA

  30. Tarif Layanan Dewas harus memastikan akuntabilitas seluruh pungutan kepada masyarakat harus telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Sebagai catatan, saat ini baru Universitas Hasanuddin yang memiliki PMK tarif layanan. Dewas mengevaluasi tarif layanan yang dikenakan agar memenuhi aspek kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat. Tarif layanan yang ditetapkan tidak boleh terlalu mahal yang mengakibatkan tidak terjangkau oleh masyarakat, namun juga harus mempertimbangkan kelangsungan BLU untuk melayani masyarakat dan berinvestasi. Dewas dapat mengevaluasi besaran tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat, dan menyarankan kepada pemimpin BLU untuk mengajukan perubahan tarif layanan kepada Menteri Keuangan. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN...(3)

  31. Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU Dewas harus memastikan bahwa BLU minimal sekali dalam setiap triwulannya telah mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLU kepada KPPN. Saat ini masih terdapat satker BLU yang belum menyampaikan SP3B BLU sesuai ketentuan. Dewas harus menyampaikan bahwa ketepatan waktu penyampaian SP3B BLU merupakan salah satu indikator kinerja keuangan satker BLU. Dewas dapat mengevaluasi efektivitas pelaksanaan SOP pengelolaan keuangan intern satker BLU dengan memperhatikan waktu penyampaian SP3B BLU. Dewas dapat menilai kinerja satker berdasarkan pada penyerapan dana BLU dan pendapatan BLU yang diterima sesuai SP3B BLU. Untukbelanja yang bersumberdari RM APBN, pertanggungjawabannyadilakukansesuaidenganketentuan yang berlaku. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN...(4)

  32. PENARIKAN DAN PENGGUNAAN DANA BLU KPPN SPM SP2D RM-APBN Dasarpenarikandana DIPA BLU PNBP SP3B BLU SP2B BLU Pertanggungjawaban pendapatan

  33. PengelolaanKas Dewas harus memastikan satker BLU telahmemiliki SOP PengelolaanPendapatandanBelanja BLU atasdana yang berasaldari PNBP. Dewasharusmemastikanbahwasatker BLU telahmemilikiijinpembukaanrekeningdariMenteriKeuangan (cqKuasa BUN Pusat) atasRekeningOperasional BLU, Rekening Dana Kelolaan BLU, danRekeningPengelolaanKas BLU yang dimiliki. Dewasmemberikannasehatkepadasatker BLU dalamhaluang yang mengendapdalamdeposito (idle money) melebihikebutuhanoperasionaldalam 6 bulankedepan agar dapatdigunakanuntukkepentinganbelanjainvestasiatauhallainnya yang berdayaguna. Dewasmengingatkankepada BLU bahwadanaidlehanyabolehdiinvestasikanuntukjangkapendek (tidaklebihdari 12 bulan) padainstrumen yang amandantidakbolehdigunakanuntukinvestasijangkapanjangtanpaseijinMenteriKeuangan. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN...(5)

  34. Pengelolaan BMN Dewas harus memastikanbahwapengadaanbarang/jasa yang dilakukantelahmemenuhiketentuanPerpres 54/2010 jo. Perpres 70/2012 agar akuntabilitasnyadapatterjaga. Dewasmemberikannasehatbahwapemanfaatan BMN dapatdilakukanoleh BLU hanyadalamrangkatupoksi/menunjangtupoksidanhasilnyamerupakan PNBP BLU. Dewasharusmemastikanbahwatariflayananpemanfaatan BMN untukmenunjangtupoksitelahditetapkanolehMenteriKeuangandalam PMK tariflayanan. Dewasmemberikannasehatdalamrangkapenghapusanbaranginventaris yang dimilikioleh BLU. Dewasmenjelaskanbahwapemanfaatan BMN diluartupoksiharusmendapatkanijindariPengelola BMN. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN...(6)

  35. PengelolaanUtang Dewasharusmemastikanbahwasatker BLU memiliki SOP PengelolaanUtang yang baik. Dewas menyampaikankepada BLU bahwautang yang diperbolehkanhanyalahutangjangkapendek (utangdagang) untukkepentinganoperasionalsatker BLU. Utangberupapinjamanuangtidakdiperkenankan. Dewasmenyampaikanbahwautangjangkapanjangtidakdiperkenankanberasaldari bank umum, kecuali yang berasaldari BUN. Dewasmemberikanpertimbangankepada BLU sebelummelakukanutang/pinjamankepadapihak lain. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN...(7)

  36. PengelolaanPiutang Dewasharusmemastikanbahwasatker BLU memiliki SOP PengelolaanPiutang yang berisimekanismepenentuankualitaspiutang. Dewasharusmemberikanpersetujuanataspenghapusanpiutangbersyarat BLU untuknilaipiutangRp 200 s.d. 500 juta per individu. Dewasharusmenjelaskanbahwapenghapusanpiutangbersyarathanyamenghapusbukukanpiutang BLU, bukanmenghapuskanhaktagihsehingga BLU tetapharusmengelolapiutangdimaksud. Dewasmenyampaikanbahwapiutang yang diberikandalambentukpiutangdagang, bukanuang. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN...(8)

  37. PenilaianKinerja Dewasharusmengawasidanmemberikannasehatkepadasatkermengenaikinerjakeuangandankinerjateknis/layanan BLU. Kinerjakeuangan BLU terdiridariaspekkeuangan (rasio kas, rasio lancar, periode penagihan piutang, perputaran aset tetap, return of asset, return of equity, danrasio belanja operasional terhadap pendapatan operasional) danaspekkepatuhan (RBA definitif, laporan keuangan SAK, SP3B BLU, tarif layanan, sistem akuntansi, persetujuan rekeningdan SOP). Sementarakinerjalayananterdiridaribiaya pelayanan (cost of service), penggunaan (utilization), kualitas dan standar pelayanan (quality and standards), cakupan pelayanan (coverage), kepuasan (satisfaction). HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN...(9)

  38. INDIKATOR KINERJA LAYANAN ...(a)

  39. INDIKATOR KINERJA LAYANAN ...(b)

  40. INDIKATOR KINERJA LAYANAN ...(c)

  41. INDIKATOR KINERJA LAYANAN ...(d)

  42. AkuntansidanPelaporanKeuangan Satker BLU harusmemilikisistemakuntansi BLU yang ditetapkanolehMenteriteknis. Dewasmenjelaskankepadasatker BLU untukmenyampaikan LK berdasarkan SAK dan SAP. LK SAK dihasilkandarisistemakuntansikeuangan BLU, sementara LK SAP sesuaidenganketentuan yang berlakumengenai SAP. Dewasdapatmelakukanpenilaiankinerjakeuanganberdasarkan LK SAK danmemberikannasehatbagiperbaikannyakedepan. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN...(10)

  43. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANDIREKTORAT PEMBINAAN PK BLU Terimakasih

More Related