1 / 36

oleh Prof. Dr. Harsono Taroepratjeka htaroe@itenas.ac.id disampaikan pada

Peran Dan Kebijakan Pendidikan Nasional RI Dalam Meningkatkan Kinerja Perguruan Tinggi Melalui Quality Assurance. oleh Prof. Dr. Harsono Taroepratjeka htaroe@itenas.ac.id disampaikan pada Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi

andrew-mcdowell
Download Presentation

oleh Prof. Dr. Harsono Taroepratjeka htaroe@itenas.ac.id disampaikan pada

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Peran Dan KebijakanPendidikanNasional RI DalamMeningkatkanKinerjaPerguruanTinggiMelaluiQuality Assurance olehProf. Dr. HarsonoTaroepratjeka htaroe@itenas.ac.id disampaikanpada PelatihanSistemPenjaminanMutu (Quality Assurance) PendidikanTinggi BagiPimpinanPerguruanTinggiSwasta Di LingkunganKopertis Wilayah IV Lembang, 16 – 19 Juli 2012

  2. Quality is free. It’s not a gift, but it is free. What costs money are the un-quality things – all the actions that involve not doing jobs right in the first time”. Philip B. Crosby Vice President for Quality Operations ITT Corporation

  3. Mengapa ‘Quality Assurance’? • Kinerja (performace) adalah tingkat keberhasilan suatu pelaksanaan tugas dalam memenuhi standar tertentu, baik dalam pemenuhan harapan, janji, kewajiban, kontrak, sasaran ataupun tujuan • Quality assurance(Penjaminan Mutu) adalah proses penentuan atau pengecekan apakah suatu produk atau pelayanan memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. • Penjaminan mutu merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada proses dengan langkah-langkah untuk menentukan atau mencapai sasarannya. Proses ini perkenaan dengan perancangan, pengembangan, produk ataupun pelayanannya.

  4. PeranPemerintahdalamStrukturPengawasanPendidikanTinggidiaturdalamUndang-undangSistemPendidikanNasionalno. 2 tahun 1989 (UU Sisdiknas Lama), danno. 20 tahun 2003 (UU SisdiknasBaru) • UU No. 2/1989 tentangSisdiknas (UU Sisdiknas Lama) StrukturPengawasan: pengawasanvertikal • UU No. 20/2003 tentangSisdiknas (UU SisdiknasBaru) StrukturPengawasan:pengawasanhorisontal PenjaminanMutuPendidikanTinggidiaturdalam UU no. 20 tahun 2003 tentangSisdiknas, dan PP 19 tahun 2005 tentangStandarNasionalPendidikan

  5. StrukturPengawasanPendidikanTinggidalam UU No. 2/1989 tentangSisdiknas (UU Sisdiknas Lama) :pengawasanvertikal Pasal 52 UU no 2/1989: • Pemerintahmelakukanpengawasanataspenyelenggaraanpendidikan yang diselenggarakanolehPemerintahataupunolehmasyarakatdalamrangkapembinaanperkembangansatuanpendidikan yang bersangkutan. Pasal 53 UU no 2/1989: • Menteriberwenangmengambiltindakanadministratifterhadappenyelenggarasatuanpendidikan yang melakukanpelanggaranterhadapketentuanundang-undangini. PenjelasanPasal 53 UU no 2/1989: • Tindakanadministratifberwujudpemberianperingatansebagaitindakan yang paling ringandanperintahpenutupansatuanpendidikan yang bersangkutansebagaitindakan yang paling berat

  6. UU No. 2/1989 (UU.Sisdiknas Lama):pengawasanvertikal • Pemerintahmerupakansatu-satunyapemegangtanggungjawabpengawasanataspendidikan, termasukpendidikantinggi, baik yang diselenggarakanolehPemerintahmaupunolehmasyarakat. Strukturpengawasanpendidikantinggisepertiinidisebutpengawasanvertikal. • Makaperaturanpelaksanaantentangpengawasanpendidikantinggi yang ditetapkanpadamasaUU.Sisdiknas Lama berlaku, berkarakterpengawasanvertikal, antara lain: • Kepmendiknas No. 234/U/2000TentangPedomanPendirianPerguruanTinggi; • Kepmendiknas No. 184 Tahun 2001TentangPedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi (Wasdalbin), sebagailandasanEPSBED

  7. StrukturPengawasanPendidikanTinggidalam UU No. 20/2003 TentangSisdiknas (UU SisdiknasBaru):pengawasanhorisontal Pasal 24 ayat (2): Perguruantinggimemilikiotonomiuntukmengelolasendirilembaganyasebagaipusatpenyelenggaraanpendidikantinggi, penelitianilmiah, danpengabdiankepadamasyarakat. Pasal 50 ayat (6): Perguruantinggimenentukankebijakandanmemilikiotonomidalammengelolapendidikandilembaganya. PenjelasanPasal 50 ayat (6): Yang dimaksuddenganotonomiperguruantinggiadalahkemandirianperguruantinggiuntukmengelolasendirilembaganya.

  8. StrukturPengawasanPendidikanTinggidalam UU No. 20/2003 TentangSisdiknas (UU SisdiknasBaru): pengawasanhorisontal Pasal 8 : Masyarakatberhakberperansertadalamperencanaan, pelaksanaan, pengawasan, danevaluasi program pendidikan. Pasal 66: (1)  Pemerintah, pemerintahdaerah, dewanpendidikan, dankomitesekolah/madrasahmelakukanpengawasanataspenyelenggaraanpendidikanpadasemuajenjangdanjenispendidikansesuaidengankewenanganmasing-masing. (2) Pengawasansebagaimanadimaksudpadaayat (1) dilakukandenganprinsiptransparansidanakuntabilitaspublik

  9. UU No. 20/2003 (UU SisdiknasBaru):pengawasanhorisontal • Pemerintahtidakberwenanglagimelakukanpengawasanterhadapperguruantinggi yang otonom,sepertipadamasaberlakunyaUU.Sisdiknas Lama (UU 2/1989) • Otonomiperguruantinggimengamanatkanbahwaperguruantinggiharusmengelolasecaramandiripengawasanataspendidikantinggi yang diselenggarakannya. • Pemerintahtetapmemilikiwewenangmengawasipendidikantinggi, • namunharusdilakukansecaratransparanuntukdipertanggungjawabkankepadamasyarakat (akuntabilitaspublik), • artinyapengawasanadalahbukanuntukkepentinganPemerintahmelainkanPemerintahmelakukanpengawasanadalahdemimelindungikepentinganmasyarakat (stakeholders) yang menggunakanhasilpendidikantinggi.

  10. UU No. 20/2003 (UU SisdiknasBaru):pengawasanhorisontal • Dalamsistemotonomiperguruantinggi, masyarakatdiberihakuntukmengawasipendidikantinggi. • Strukturpengawasanpendidikantinggiinidisebutpengawasanhorisontal. • Makaperaturanpelaksanaantentangpengawasanpendidikantinggi yang telahdanakanditetapkansetelahberlakunya UU 20/2003 Sisdiknas, harusberkarakterpengawasanhorisontal, misalnya: • PeraturanPemerintahNomor 19 Tahun 2005 TentangStandarNasionalPendidikan, • PeraturanPemerintahNomor 17 dan 66 tahun 2010 TentangPengelolaandanPenyelenggaraanPendidikan, • Permendiknas no. 63 tahun 2009 TentangSistemPenjaminanMutuPendidikan • Permendiknas no. 73 tahun 2009 tentangPerangkatAkreditasi Program Studi S1

  11. PenjaminanMutuPendidikanTinggidalam PP 19 tahun 2005 tentangStandarNasionalPendidikan • Strukturpengawasanvertikalbertujuan agar perguruantinggimenaatisemuapersyaratanpenyelenggaraanpendidikantinggi yang ditetapkanPemerintah, sehinggapadahakekatnyabertujuanmenjaminmutuperguruantinggi. • Dengantujuanmenjaminmutuperguruantinggi, PP. No. 19 Tahun 2005 TentangStandarNasionalPendidikanmenetapkanstrukturpengawasanhorisontaldidalam: • Pasal 91 ayat (1): Setiapsatuanpendidikanpadajalur formal dannonformalwajibmelakukanpenjaminanmutupendidikan. • Pasal 91 ayat (3): PenjaminanmutupendidikanbertujuanuntukmemenuhiataumelampauiStandarNasionalPendidikan

  12. PenjaminanMutuPendidikanTinggidalam PP 19 tahun 2005 • Strukturpengawasanpendidikantinggimelaluipenjaminanmutu, memenuhiamanat UU. Sisdiknasyaitumenerapkanpengawasanhorisontal yang dilaksanakanolehtigaunsur, yaitu: a. perguruantinggi; b. masyarakat/stakeholders; c. Pemerintah. • Padatahun 2006, DirjenDiktimembentukKomisi SPM-PT untukmenyusunSistemPenjaminanMutuPerguruanTinggi (SPM-PT) yang berbasisinstitusi. • Di dalam SPM-PT, Pemerintah, perguruantinggi, danmasyarakat / stakeholders diposisikansesuaidengantugasdantanggungjawabnyamasing-masing, dalammenjalankanpenjaminanmutuperguruantinggi.

  13. SistemPenjaminanMutuPerguruanTinggi (SPM-PT):DasarHukumpadaUU.No.20 / 2003 tentangSisdiknas: • Pasal 50 ayat(2): Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasionalpendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional; • Pasal 60: (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalurpendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

  14. Draft RUU PT versi 26 Juni 2012 (usulanPemerintah):Pasal 1 ayat: • SistemPenjaminanMutuadalahkegiatansistemikuntukmeningkatkanmutupendidikantinggisecaraberencanadanberkelanjutan yang dilakukanmelaluipenetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, danpeningkatan standard pendidikantinggi • StandarNasionalPendidikanTinggiadalahsatuanstandar yang meliputistandarnasionalpendidikan, ditambahdenganstandarpenelitian, standarpengabdiankepadamasyarakat • Akreditasiadalahkegiatanpenilaianuntukmenentukankelayakan Program StudidanPerguruanTinggiberdasarkan criteria dalamStandarNasionalPendidikanTinggi • Pangkalan Data PendidikanTinggiadalahkumpulan data penyelenggaraanpendidikantinggiseluruhPerguruanTinggi yang terintegrasisecaranasional 15

  15. SistemPenjaminanMutuPerguruanTinggi (SPM-PT):DasarHukumpadaPP.No.19 / 2005 tentang SNP (StandarNasionalPendidikan): Pasal 1 butir 1: SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 butir 27: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut BAN-PT adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Pasal 2: (1) Lingkup SNP meliputi: a. Standar isi; b. Standar proses; c. Standar kompetensi lulusan; d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan; e. Standar sarana dan prasarana; f. Standar pengelolaan; g. Standar pembiayaan; h. Standar penilaian pendidikan. (2)...

  16. SPM-PT:DasarHukumpada PP.No.19 / 2005 tentang SNP (StandarNasionalPendidikan): (2) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan SNP dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Pasal 4: SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Pasal 91: (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non-formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui SNP. Pasal 92: (1) Menteri mensupervisi dan membantu satuan perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu (8) Menteri menerbitkan pedoman program penjaminan mutu satuan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.

  17. SistemPenjaminanMutuPerguruanTinggi (SPM-PT):DasarHukumpadaPP.No.17 / 2010 tentangPengelolaandanPenyelenggaraanPendidikan: Pasal 96: (1) Perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. (2) Pelaksanaan penjaminan mutu oleh perguruan tinggi bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. (3) Penjaminan mutu dilakukan secara internal oleh perguruan tinggi dan secara eksternal berkala oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri. (4) Hasil evaluasi eksternal program studi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan pembinaan program studi oleh Menteri.

  18. PerkembangandariSistemPenjaminanMutuPerguruanTinggi • Tahun 2003:DirektoratJenderalPendidikanTinggimenggagaskegiatanPenjaminanMutu(Quality Assurance) diperguruantinggi. • Dituangkandalambuku • ‘PedomanPenjaminanMutuPendidikanTinggi’ (2003), • diikutidengan 11 (sebelas) buku ‘PraktekBaikDalamPenjaminanMutuPendidikanTinggi’ dalamberbagaibidangtugasperguruantinggi. • Buku-bukutersebutbertujuanuntukmemberiinspirasi (bukanmendikte) tentangimplementasipenjaminanmutudiperguruantinggi. • Tahun 2005:terbitPeraturanPemerintahNomor 19 Tahun 2005 tentangStandarNasionalPendidikan (SNP), yang menyatakanbahwa SNP bertujuanuntukmenjaminmutupendidikannasonal.

  19. Pertumbuhan • Dalamimplementasipenjaminanmutuselainwajibmemenuhi SNP jugamemberikankebebasanpadasetiapperguruantinggiuntukmengembangkanpenjaminanmutusesuaisejarah, visi, misi, budaya, ukuran, danberbagaikekhasandariperguruantinggitersebut. • Denganpolaimplementasisepertiini, telahberlangungberagamimplementasipenjaminanmutu, baikpadaarasperguruantinggimaupunpadaarasNasional. • Keragamantersebutselainmerupakankekayaanjugamerupakanpraktekbaik(best practices) dalammengimplementasikanpenjaminanmutudiperguruantinggi. • Padatahun 2006 telahselesaidisusunsecaranasionalSistemPenjaminanMutuPerguruanTinggiataudisingkat SPM-PT, yaitusistem yang menyinergikankegiatan EPSBED, PenjaminanMutu, danAkreditasiperguruantinggi. • Tujuan SPM-PT untukmenjaminmutuaspekakademikmaupun non akademikperguruantinggidi Indonesia.

  20. Pertumbuhan • Dalam SPM-PT, kegiatan EPSBED dikembangkan menjadi suatu Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT), sedangkan kegiatan • Penjaminan Mutu dan Akreditasi masing-masing disebut sebagai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). • Untuk mengevaluasi implementasi SPMI di perguruan tinggi, Direktorat Akademik telah melaksanakan ’Program Evaluasi Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal’ perguruan tinggi di Indonesia. • Pada tahap ini evaluasi lebih dititikberatkan pada keberadaan dan kelengkapan dokumen sehingga bobot penilaian untuk implementasi lebih kecil. • Tujuan Program Evaluasi Implementasi antara lain adalah: • memetakan implementasi SPMI perguruan tinggi di Indonesia, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat, • memberikan saran perbaikan dan pengembangan, • pelurusan (jika perlu) terhadap kekurangan, kelemahan, dan kekeliruan dalam implementasi SPMI di berbagai perguruan tinggi, berdasarkan SPM-PT yang telah digagas oleh Ditjen Dikti

  21. Pertumbuhan • Rekomendasi • SPM-PT perludituangkandalambentukdokumenhukum, sehinggamengikatparapemangkukepentinganperguruantinggi. • Sosialisasi SPM-PT perludilakukanmelaluiLokakarya SPM-PT yang bersifataplikatif, denganmaterisebagaiberikut: • Kebijakan Nasional SPM-PT. • PenyusunanKebijakan SPMI. • Penyusunan Manual SPMI. • PenyusunanStandar SPMI. • PenyusunanDokumen SPMI. • Implementasi SPMI. • Evaluasi dan Kaizen SPMI.

  22. SPM-PT berdasarkan PP 19/2005 (Standar Nasional Pendidikan): Prakarsa sendiri (Internally Driven) Wajib Sumber: Dit.Akad.Dikti

  23. KomponenSistemPenjaminanMutu PT (SPM-PT) • Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Nasional Kegiatan sistemik pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelengga-raan pendidikan tinggi di semua perguruan tinggi oleh Ditjen Dikti, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Pemerintah (sampai sekarang masih disebut EPSBED); • Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi (internally driven), untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi sendiri secara berkelanjutan (continuous improvement) • Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Kegiatan sistemik penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri di luar perguruan tinggi yang diakui Pemerintah, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk dan atas nama masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas publik

  24. Mekanisme SPM-PT • Data dan informasi tentang kegiatan masing-masing perguruan tinggi wajib dikumpulkan, diolah, dan disimpan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan di dalam PDPT masing-masingdengan klasifikasi data dan informasi berdasarkan SNP. Kemudian data dan informasi tersebut dikirim, dikumpulkan dan disimpan di dalam PDPT Nasional yang dikelola oleh Ditjen Dikti. • Dengan menggunakan data dan informasi yang telah dikumpulkan dan disimpan di dalam PDPT masing-masing, perguruan tinggi melakukan SPMI(internal quality assurance) melalui evaluasi diri dalam dua lingkup, yaitu pemenuhan SNP dan melampaui ke delapan standar di dalam SNP secara kuantitatif dan kualitatif, serta mengembangkan standar-standar tersebut di atas beserta pemenuhannya secara berkelanjutan (continuous qualityimprovement); • Dengan menggunakan data dan informasi di dalam PDPT Nasional dan visitasi, BAN–PT atau lembaga mandiri yang diakui Pemerintah melakukan akreditasi, yang disebut SPME(external quality assurance) dengan memberikan peringkat akreditasi terhadap program/satuan.

  25. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi SNP SNP SNP Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) SNP Sumber: Dit.Akad.Dikti

  26. KOMPONEN EPSBED Identitas Program Studi, PerguruanTinggidanBadanHukumPenyelenggara Kurikulum Program Studi Identitasdosen dan penugasannyapadasetiapsemester (FTE) Produktivitasprodi – jumlahlulusan / tahun, penelitiandanpublikasi Identitasmahasiswa, bebanbelajarsetiap semester danraihanprestasinya (IPS) Identitaslulusan (kualitasperformanceakademik – IPK, masastudi) Fasilitaspenunjangakademik - aksesibilitasdanrasioutilitas

  27. KOMPONEN PDPT StandarIsi (lingkupmateri & tingkatkompetensi) StandarProses (pelaksanaanpembelajaran) StandarKompetensiLulusan (kualifikasikemampuanlulusan, yang mencakupsikap, pengetahuandanketrampilan) StandarPendidik & TenagaKependidikan StandarSarana & Prasarana StandarPengelolaan StandarPembiayaan StandarPenilaianPendidikan MINIMUM STANDAR PENYELENGGARAAN PRODI - WAJIB

  28. KOMPONEN PDPT StandarPengabdianKepadaMasyarakat StandarSistemInformasi StandarKerjasama StandarKemahasiswaan StandarSuasanaAkademik Komponen lain sesuaicirikhas PT MELAMPAUI SNP – PRAKARSA SENDIRI (INTERNALLY DRIVEN) CONTOH: :

  29. SistemPenjaminanMutu Internal (SPMI) • Mutu perguruan tinggi adalah kesesuaian antara penyelenggaraan perguruan tinggi dengan SNP, maupun standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri berdasarkan visi dan kebutuhan dari para pihak yang berkepentingan (stakeholders) • Dengan demikian, terdapat standar mutu perguruan tinggi yang: • ditetapkan oleh Pemerintah (government); • disepakati bersama di dalam perguruan tinggi (vision) ; • dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders). • SistemPenjaminanmutu internaldiperguruantinggiadalahkegiatanpenetapandanpemenuhanstandarnasionalpendidikandanstandar yang melampaui SNP secarakonsistendanberkelanjutan, sehinggastakeholders (mahasiswa, orangtua, duniakerja, pemerintah, dosen, tenagapenunjang, sertapihak lain yang berkepentingan) memperolehkepuasan

  30. SistemPenjaminanMutu Internal (SPMI):Konsep, Tujuan, Strategi Konsep Perguruantinggidinyatakanbermutuatauberkualitas, apabila 1. Perguruantinggimampumemenuhi SNP (aspekimperatif) 2. Perguruantinggimampumenetapkandanmewujudkanvisinyamelaluipelaksanaanmisinya (aspekdeduktif) 3. Perguruantinggimampumemenuhikebutuhanstakeholders (aspekinduktif) Tujuan Memeliharadanmeningkatkanmutuperguruantinggisecaraberkelanjutan (continuous improvement), yang dijalankanolehperguruantinggisecara internal untukmemenuhi SNP, mewujudkanvisidanmisinya, sertamemenuhikebutuhanstakeholders melaluipenyeleng-garaanTridharmaPerguruanTinggi

  31. SistemPenjaminanMutu Internal (SPMI):Konsep, Tujuan, Strategi Strategi • DitjendiktimenetapkanPedomanSistemPenjaminanMutu Internal PerguruanTinggi • Perguruantinggimenggalangkomitmenmenjalankansistempenjaminanmutu internal perguruantinggi a. Perguruantinggimemilihdanmenetapkansendiristandarmutu yang melampaui SNP berdasarkanvisinya b. Perguruantinggimenetapkandanmenjalankanorganisasidanmekanismekerjasistempenjaminanmutu internal • Perguruantinggimelakukanbenchmarking mutuperguruantinggisecaraberkelanjutan (dalam/luarnegeri)

  32. StandarDalamSistemPenjaminanMutu Internal Wajib: • Kurikulum • Prosespembelajaran • Kompetensilulusan • Pendidikdantenagakependidikan (SDM) • Saranadanprasarana • Pengelolaan • Pembiayaan • PenilaianPendidikan Prakarsa sendiri: contoh: • Penelitiandanpublikasi • Pengabdiankepadamasyarakat • Manajemenlembaga(institutional management) • Sisteminformasi • Kerjasamadalamdanluarnegeri • dll.

  33. Garis Besar Proses Penyusunan SPMI Dokumen/ Buku Kebijakan Mutu Dokumen/ Buku Manual Mutu Dokumen/ Buku Standar Mutu Dokumen/ Buku Formulir Mutu Kaizen Terhadap SPM-PT Tindakan Penjaminan Mutu Audit Pelaksanan Penjaminan Mutu Pelaksanaan Penjaminan Mutu Sumber: Dit.Akad.Dikti

  34. Manajemen Kendali Mutu SPMI Penetapan StandarMutu Pelaksanaan StandarMutu Audit Pelaksanaan StandarMutu Ada Gap antara StandarMutu Dan Pelaksanaan? Continuous Improvement (Kaizen) Mutu Berkelanjutan Sustainable Quality Ya Identifikasiaction untukmemenuhi StandarMutu Laksanakan action Tidak EvaluasiUntuk Peningkatan StandarMutu Integrasikanpada prosesSDCA berikutnya Sumber: Dit.Akad.Dikti

  35. Terima kasih

More Related