1 / 7

RAPAT KERJA NASIONAL BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL (RAKERNAS BKPRN)

RAPAT KERJA NASIONAL BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL (RAKERNAS BKPRN) Jakarta, 7 November 201 3. PENGUATAN KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG DAN PENERAPAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENATAAN RUANG. Oleh : GAMAWAN FAUZI MENTERI DALAM NEGERI.

eolande-orcoran
Download Presentation

RAPAT KERJA NASIONAL BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL (RAKERNAS BKPRN)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. RAPAT KERJA NASIONAL • BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL • (RAKERNAS BKPRN) • Jakarta, 7 November 2013 PENGUATAN KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG DAN PENERAPAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENATAAN RUANG Oleh : GAMAWAN FAUZI MENTERI DALAM NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2013

  2. PERAN PENATAAN RUANG DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN OTONOMI DAERAH PENINGKATAN : OTONOMI DAERAH TUJUAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PELAYANAN UMUM DESENTRALISASI (UU NO. 32/2004) DAYA SAING DAERAH 26 URUSAN WAJIB 8 URUSAN PILIHAN IntrumenPerijinanPemanfaatanRuang Terwujudnya ruang yg aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan BIDANG URUSAN PENATAAN RUANG TUJUAN PERDA RENCANA TATA RUANG Penyusunanrencana tataruang SPM BIDANG PENATAAN RUANG Pemanfaatan Ruang PengendalianPemanfaatanRuang EvaluasiPenyelenggaraanPemerintahan Daerah (PP No. 6/ 2008)

  3. Sulsel, Bali, DIY, Lampung, Jabar, NTB, Jateng, NTT, Banten, Gorontalo, DKI, Bengkulu, Jatim, Sumbar, Jambi, Malut, Maluku, Papua Barat 18 Provinsiyang telahmenetapkanPerda daritotal 33 Prov RTRW PROVINSI 1 Provinsi ( ProvSulteng) telahdievaluasiolehKemendagri sedangdilakukanperbaikan/ penyempurnaan di daerah STATUS PENETAPAN PERDA RTRW PROVINSI dan KABUPATEN/KOTA(per 6 November 2013) 316 kabupaten /kotatelahmenetapkanPerda dari total 491 kabupaten/kota RTRW KAB/KOTA 249 kabupatendan 67 kota Sumber : HasilInventarisasiDitjenBinaBangda

  4. ISU STRATEGIS KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG DAERAH BelumOptimalnya TugasdanFungsi BKPRD Rendahnya Partisipasi Masyarakat ISU STRATEGIS KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG BelumSinerginya tugasdanfungsi BKPRN dengan BKPRD Lemahnya Koordinasi Keterbatasan Data & Informasi Tata Ruang Rendahnya Komitmen Pendanaan

  5. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG BKPRN BKPRD SINKRONISASI OPTIMALISASI PERAN & FUNGSI KoordinasiPenataanRuangNasional, ProvinsidanKabupaten/Kota 1 Penyusunanmekanismedantatakerja(SOP) BKPRD LANGKAH STRATEGIS YANG PERLU DILAKUKAN 2 Pengembangan data daninformasi 3 Peningkatankualitasaparaturpemerintahdaerah 4 Penyusunanpedomanpengendalianpemanfaatanruang 5 Pemberian reward and punishment dibidangpenataanruang

  6. PENERAPAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DALAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH Top Down • PEMERINTAH • PEMERINTAH PROV • PEMERINTAH KAB PEMERINTAH (STATE) NilaiTambah & KualitasPelayanan Prima FungsiPerlindunganpadaMasyarakat StabilitasPoleksosbudhankam Kepercayaan, Dukungan & LegitimasiPolitik Kontribusi Pembangunan Ekonomi • INDIVIDU • KELOMPOK • ORMAS/LSM • PT • PENGUSAHA • ASOSIASI • INVESTOR • DLL MASYARAKAT (CITIZEN) DUNIA USAHA/ PRIVATE SECTOR Kepercayaan, PenghargaandanKontribusiKeuntungan NilaiTambah & KualitasLayanan PEMERINTAH DAERAH Bottom Up

  7. TERIMA KASIH

More Related