1 / 50

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012. PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA. L K PP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. MODUL 1. 2. DAFTAR ISI. TUJUAN PELATIHAN. PENDAHULUAN. GAMBARAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

gail
Download Presentation

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERATURAN PRESIDEN RINOMOR 70 TAHUN 2012 PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah MODUL 1

  2. 2 DAFTAR ISI TUJUAN PELATIHAN PENDAHULUAN GAMBARAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PRINSIP, KEBIJAKAN, DAN PERATURAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH PARA PIHAK TERKAIT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ETIKA PENGADAAN DAN GOOD GOVERNANCE PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

  3. TUJUAN PELATIHAN 3 SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKAN PESERTA MAMPU: • Memahami prinsip pengadaanbarang/jasa • Memahamikebijakan, peraturanperundanganterkaitpengadaanbarang/jasa • Memahamiparapihakterkaitpengadaanbarang/jasatermasuktugas ULP dalampengelolaandankoordinasipengadaanbarang/jasa • Melaksanakanetikapengadaanpadapengadaanbarang/jasa • Memahami prinsip pengendalian & pengawasanpengadaanbarang/jasa • Memahamipenyimpangan yang biasaterjadidalampengadaanbarang/jasa

  4. PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 3 Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian /Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi lainnya (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh Barang/Jasa

  5. KedudukanPengadaandalamPelaksanaanKegiatan Pembangunan 5 Pemrograman (Programming) Perencanaan (Planning) Penganggaran (Budgeting) Pengadaan (Procurement) Pelaksanaan kontrak dan pembayaran (Contract Implementation and payment) Penyerahan pekerjaan/barang (Handover) Pemanfaatan dan pemeliharaan (Operation and maintenance).

  6. IstilahBarangdanJasa 6 PejabatyangbertanggungjawabataspelaksanaanpengadaanBarang/Jasa PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UnitorganisasipemerintahyangberfungsimelaksanakanpengadaanBarang/Jasadi K/L/D/I yangbersifatpermanen, dapatberdirisendiri, ataumelekatpadaunitygsudah ada. UNIT LAYANAN PENGADAAN

  7. IstilahBarangdanJasa 7 Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. BARANG Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. PEKERJAAN KONSTRUKSI

  8. IstilahBarangdanJasa 8 Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pekerjaan Konstruksi dan pengadaan barang. JASA LAINNYA Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). JASA KONSULTASI

  9. GarisBesar Proses PengadaanBarang/JasaPemerintahPERPRES NO 54 TAHUN 2010 9 KEGIATAN PENGADAAN

  10. SWAKELOLA 10 Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

  11. Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia 11

  12. Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia 12 PerencanaanUmum (IdentifikasiKebutuhan, Anggaran, Pemaketan, carapengadaan, organisasi, KAK) PerencanaanPelaksanaanPengadaan (menyusunspesifikasiteknis, danrancangankontrak) PerencanaanPemilihan (Pengkajianulangpaketdanjadwal, pemilihansistempengadaan, penetapanmetodepenilaiankualifikasi, penyusunanjadwalpelelangan, penyusunanDok.Pengadaan)

  13. Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia 13

  14. Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia 14

  15. ALUR FIKIR PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 15 KONTRAK/SPK BARANG/JASA YANG MEMENUHI PERSYARATAN OrganisasiPengadaanBarang/JasaPemerintah PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN KEBIJAKAN UMUM

  16. JenisBarang/Jasa Yang PengadaannyaDapatDilakukanMelaluiSwakelola 16 MENINGKATKAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI 1 KEMANDIRIAN INDUSTRI ALUTSISTA DAN ALMATSUS DALAM NEGERI 2 PENINGKATAN PERAN UMKM DAN KELOMPOK MASYARAKAT 3 PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM 4 PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 5 MENYEDERHANAKAN KETENTUAN DAN TATA CARA 6

  17. JenisBarang/Jasa Yang PengadaannyaDapatDilakukanMelaluiSwakelola 17 MENINGKATKAN PROFESIONALISME PARA PIHAK 7 MENINGKATKAN PAJAK 8 MENUMBUHKEMBANGKAN PERAN USAHA NASIONAL, INDUSTRI KREATIF INOVATIF, BUDAYA, DAN HASIL PENELITIAN 9 MANFAATKAN SARANA/PRASARANA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DALAM NEGERI 10 PELAKSANAAN PBJ DI WILAYAH RI TERMASUK KANTOR PERWAKILAN RI 11 MENGHARUSKAN PENGUMUMAN SECARA TERBUKA 12

  18. PRINSIP PENGADAAN 18 Efisien Akuntabel Efektif PrinsipPengadaan barang/jasa Adil/TidakDiskriminatif Transparan Bersaing Terbuka

  19. ORGANISASI PENGADAAN 19 1 Pengadaan Melalui Penyedia • PA/KPA • PPK • ULP/Pejabat Pengadaan • PPHP Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat pada organisasi pengadaan tidak terikat tahun anggaran 2 Pengadaan dengan swakelola • PA/KPA • PPK • ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Swakelola • PPHP

  20. PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH 20 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Perangkat organisasi ULP mengacu kepada peraturanperundang-undangan di bidangkelembagaan Pengangkatan dan pemberhentianPejabattidakterikattahunanggaran mengangkat Unit LayananPengadaan/PejabatPengadaan PejabatPembuatKomitmen PanitiaPenerimaHasilPekerjaan Proses Pemilihandan Penetapan KontrakdanPelaksanaan Hasil Pekerjaan Penyedia Barang/Jasa

  21. PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAHTugas Pokok dan Kewenangan PA/KPA/PPK 21 PenggunaAnggaran/KuasaPenggunaAnggaran • Menetapkandanmengumumkan RUP • Mengawasipelaksanaananggaran • MenetapkanPPK, PP, PPHP, Tim teknis, dan Tim Juri • MenetapkanPemenangPengadaan: • Barang/Pek. Konstruksi/Jasalainnya> Rp100 Milyar • JasaKonsultasi> Rp.10 Milyar • PelaporanKeuangan • menyimpananseluruhdokumen • menyelesaikanperselisihanpihak yang diangkat PPK Menetapkanrencanapelaksanaan PBJ (SpekTeknis, HPS,RancanganKontrak) Menerbitkan SPPBJ danPenandatanganKontrak Melaksanakandan mengendalikan kontrak Melaporkankemajuanpekerjaandanhambatannya Melaporkanpelaksanaandanmenyerahkanhasilpekerjaan: menyimpananseluruhdokumenpelaksanaan

  22. Persyaratan PPK 22 memiliki integritas; a memiliki disiplin tinggi; b memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas; c mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN; d menandatangani Pakta Integritas; e Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda- Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara ; dan f memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa. g

  23. Persyaratan PPK 23 • Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK. • Dalam hal tidak ada personil yang Memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan “memiliki sertifikat”dikecualikan untuk: • a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau • b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK. • Persyaratan manajerial: • Min S1 (kecuali jumlah PNS yang S1 tebatas, maka dapat dijabat oleh pegawai dg golongan min setara dengan IIIa) • punya pengalaman/terlibat aktif di PBJ min 2 tahun • mampu bekerja secara kelompok

  24. LARANGAN PPK 24 Larangan Pejabat Pembuat Komitmen mengadakan ikatan perjanjian dengan Menandatangani Kontrak untuk Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.

  25. PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAHTugas Pokok dan Kewenangan ULP/PP 25 memimpindanmengkoordinasikanseluruhkegiatan ULP; menyusun program kerjadananggaran ULP; mengawasiseluruhkegiatanPBJ di ULP danmelaporkanapabilaadapenyimpangandan/atauindikasipenyimpangan; membuatlaporanpertanggungjawabanpelaksanaankegiatan PBJ kepadaMenteri/ PimpinanLembaga/Kepala Daerah/PimpinanInstitusi; melaksanakanpengembangandanpembinaanSumberDayaManusia ULP; menugaskan/menempatkan/memindahkananggotaPokjasesuai denganbebankerja; mengusulkanpemberhentiananggotaPokja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah; Ketua ULP

  26. PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAHTugas Pokok dan Kewenangan ULP/PP 26 • WajibMelaksanakanProsesPemilihan: • Barang/Pek. Konstruksi/Jasalainnyadiatas Rp.200 juta • JasaKonsultasidiatas Rp.50 juta • MenetapkanPenyedia: • Barang/Pek. Konstruksi/Jasalainnyas.d Rp.100 Milyar • JasaKonsultasis.d Rp.10 Milyar • MenjawabSanggah I MengusulkanPerubahanPerencanaanTeknis; MenyusunRencanaPemilihan; MenetapkanDokumenPengadaan; MenetapkanNilaiJaminanPenawarankecualiPejabatPengadaan; MenetapkanTenagaAhli; Melakukan Proses Pemilihan; Membuatlaporan proses danhasilPengadaankepadaMenteri/Kepala Daerah; MembuatPertanggungJawabanatasPelaksanaankegiatanpengadaankepada PA/KPA. Unit Layanan Pengadaan • DapatMelaksanakan Proses Pemilihan: • Barang/Pek. Konstruksi/Jasalainnyas.d Rp.200 juta • JasaKonsultasis.d 50 juta • MenetapkanPenyedia. • Barang/Pek. Konstruksi/Jasalainnyas.d Rp.200 juta • JasaKonsultasis.d Rp.50 juta Pejabat Pengadaan

  27. PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAHKeanggotaan dan Unsur Keanggotaan ULP/PP 27 • ANGGOTA KELOMPOK KERJA ULP / PejabatPengadaanpahamakan: • Pekerjaan yang akandiadakan; • Jenispekerjaantertentu yang menjaditugas yang bersangkutan; • Isi dokumen, metodedanprosedurpengadaan. • PERANGKAT ORGANISASI ULP: • Perangkat organisasi mengacu kepada peraturanperundang-undangan di bidangkelembagaan (KemenPAN) • PEJABAT PENGADAAN: • Ditetapkan 1 orang

  28. PERSYARATAN ULP 28 UNIT LAYANAN PENGADAAN Memiliki integritas moral, disiplindantanggungjawab; Memahamikeseluruhanpekerjaan; Memahamijenispekerjaantertentu yang menjaditugasyangbersangkutan; Memahamiisidokumen, metodedanprosedurpengadaan; Pokja ULP memilikiSertifikatKeahlian; dan MenandatanganiPaktaIntegritassetelahditetapkan.

  29. PERSYARATAN ULP 29 UNIT LAYANAN PENGADAAN PersyaratanSertifikasidapatdikecualikanuntukKepala ULP L/I yang memilikiketerbatasan PNS dapatmengangkatpegawaitetap non PNS. Jumlah ULP disesuaikan dengan rentang kendali dan kebutuhan Untukpekerjaan yang bersifatkhususataumemerlukankeahliankhusus , ULP dapatdibantuolehtenagaahlibaik yang berasaldariPegawaiNegeriatauswasta.

  30. HAL HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN ULP/PP 30 • ANGGOTA KELOMPOK KERJA ULP harus: • Menanda tangani “Pakta Integritas” • Memiliki Integritas, Disiplin dan tanggung jawab • Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan

  31. LARANGAN ULP 31 LARANGAN UNIT LAYANAN PENGADAAN Anggota ULP dilarangduduksebagai: PPK; Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Bendahara; dan APIP, terkecualimenjadiPejabatPengadaan/anggota ULP untuk PBJ yang dibutuhkaninstansinya.

  32. PERSYARATAN PPHP 32 • memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; • memahami isi Kontrak; • memiliki kualifikasi teknis; • menandatangani Pakta Integritas; dan • tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara.

  33. TUGAS PPHP 33 • melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Kontrak; • menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan • membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. • Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli. • Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.

  34. Penyedia Barang/Jasa 34 adalahbadanusahaatau orang perseorangan yang menyediakanBarang/PekerjaanKonstruksi/JasaKonsultansi/ JasaLainnya PenyediaBarang/Jasa Syaratpenyedia • Memiliki ijinusaha; memilikipengalaman/ kemampuanteknis • Memperoleh paling kurangsatupekerjaandalamkurunwaktuempattahunterakhir (dikecualikanbagi yang baruberdirikurangdaritigatahun)

  35. Penyedia Barang/Jasa 35 Syaratpenyedia • Memilikisumberdaya yang diperlukandalampengadaan • Dalamhalkemitraan, harusmempunyaiperjanjiankerja sama operasi • Memilikikemampuanpadabidang/subbidangpekerjaan yang sesuai • MemilikiKemampuanDasar (KD) untukusaha non-keciluntukpekerjaankonstruksidanjasalainnya • SisaKemampuanPaket (SKP) hanyauntukpekerjaankonstruksidanjasalainnya • Tidakdalampengawasanpengadilandantidakpailit • Sebagaiwajibpajaksudahmemiliki NPWP, SPT tahunandanlaporanpajak 3 bulanterakhir

  36. Penyedia Barang/Jasa 36 Syaratpenyedia • KhususuntukPelelangan dan PemilihanLangsungPengadaanPekerjaanKonstruksimemilikidukungankeuangandari bank • SecarahukummempunyaikapasitasuntukmengikatkandiripadaKontrak • TidakmasukdalamDaftarHitam • Memilikialamattetapdanjelassertadapatdijangkaudenganjasapengiriman; dan • MenandatanganiPaktaIntegritas • Pengecualian persyaratan kualifikasi untuk Penyedia asing • SKP • Persyaratan Perpajakan • Wajibberpenga-lamanmeskibaruberdiri <3 tahun

  37. PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASAPengadaan Melalui Penyedia B/J 37 PA • Dokumenpenetapanrencanaumumpengadaan • Penetapanrencanaumumpengadaan • Penyimpanandanpemeliharaanseluruhdokumenpengadaanbarang/jasa PPK • Dokumenrencanapelaksanaanpengadaanbarang/jasa • Spesifikasiteknisbarang/jasa • Hargaperkiraansendiri (HPS) • Rancangankontrak • Dokumenpelaksanaankontrak • Pelaksanaan, pengendaliankontrakdenganpenyediabarang/jasa • Dokumenpelaporanpelaksanaan/penyelesaianPBJ • Laporanpelaksanaan/penyelesaianPBJkepada PA/KPA • Beritaacarapenyerahan • Hasilpekerjaandaripenyediakepada PPHP/PPK • Hasilpekerjaanpengadaankepada PA/KPA • Dokumenkemajuanpekerjaan • Laporankemajuanpekerjaantermasukpenyerapananggarandan hambatanpelaksanaanpekerjaan

  38. PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASAPengadaan Melalui Penyedia B/J 38 ULP • Dokumenpemilihan • Beritaacara, adendum, penetapanpenyedia • Dokumenpengadaan • Penetapandokumenpengadaan • Dokumenpenawaran • Penetapan besaran nominal jaminanpenawaran • DokumenpengumumanpelaksanaanPBJ • PengumumanpelaksanaanPBJ baik di website K/L/D/I danpapanpengumumanresmiuntukmasyarakatsertadalam Portal PengadaanNasional • DokumenKualifikasi • Menilaikualifikasipenyediabarang/jasa

  39. PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASAPengadaan Melalui Penyedia B/J 39 ULP • Dokumentasiadministrasi • Evaluasiadministrasi, teknisdanharga • JawabanSanggah • Jawabandaripanitiapengadaan • Dokumenpemilihan • Salinandokumenpemilihanpenyediadisampaikan kepada PPK • Dokumenasli • Pemilihanpenyediabarang/jasa • Dokumenprosesdanhasilpengadaan • Laporanmengenai proses danhasilpengadaankepadaMenteri/PimpinanLembaga/Kepala Daerah/PimpinanInstitusi

  40. PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASAPengadaan Melalui Swakelola 40 Dokumen kemajuan pelaksanaan pekerjaan Tim swakelola • Laporan kemajuan pelaksanaan keuangan secara berkala Dokumen kemajuan realisasi fisik dan keuangan PPK • Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan Dokumen pencapaian target fisik Tim swakelola • Pencapaian target fisik yang dicatat setiap hari dan hasil evaluasi Dokumen pencapaian target non-fisik Tim swakelola • Pencapaian target non-fisik dan hasil evaluasi

  41. PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASAPengadaan Melalui Swakelola 41 Dokumen penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan/atau tenaga ahli • Penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan yang dicatat setiap hari dalam laporan harian • Laporan bulanan yang dibuat berdasarkan laporan mingguan • Administrasi dan foto pelaksanaan pekerjaan Tim swakelola Dokumen bulanan Dokumen pekerjaan

  42. ETIKA PENGADAAN DAN GOOD GOVERNANCE 42 Tertib & Tanggung Jawab Tidakmenerima, menawarkanataumenjanjikan Profesional, Mandiri Dan Jujur MenghindariPenyalahgunaanWewenang TidakSalingMempengaruhi Etika Ketentuan Good Governance Ketentuan Kode Etik Pengadaan Mencegah Pemborosan Menerima dan tanggung jawab Menghindari Conflict Of Interest

  43. 43 Setiap orang yang secara hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (UU No.31 Th 99)

  44. KATEGORI KORUPSI 44

  45. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA 45 PENGENDALIAN K/L/D/I dilarangmelakukanpungutandalambentukapapundalampelaksanaanpengadaanbarang/jasa Pimpinan K/L/D/I wajibmelaporkansecaraberkalarealisasiPengadaanBarang/Jasakepada LKPP

  46. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA 46 PENGAWASAN & PENGADUAN K/L/D/I wajibmelakukanpengawasanterhadap PPK dan ULP/PejabatPengadaandanmenugaskan APIP melakukan audit sesuaiketentuan • Penyedia/masyarakatdapatmengajukanpengaduanatasindikasipenyimpanganprosedur, KKN dalampelaksanaanPengadaanBarang/Jasa yang ditujukankepada APIP K/L/D/I yang bersangkutandan/atau LKPP disertaibukti-bukti yang kuat. • APIP K/L/D/I dan LKPP menindaklanjutipengaduantersebutdanhasilnyadilaporkankepadaMenteri/PimpinanLembaga/Kepala Daerah/PimpinanInstitusi. • Jikaterdapatindikasi KKN, denganpersetujuanMenteri/PimpinanLembaga/Kepala Daerah/PimpinanInstitusidapatdilaporkankepadainstansi yang berwenangdengantembusankepada LKPP dan BPKP.

  47. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA 47 SANKSI PerbuatanatauTindakanPenyedia yang dapatdikenakanSanksi: • PerbuatanatauTindakan • Berusahamempengaruhi ULP/PP/pihak lain yang berwenanguntukmelanggarketentuan • Melakukanpersekongkolandenganpenyedia lain untukmengatur proses pengadaan • Membuatdan/ataumenyampaikandokumen yang tidakbenar/palsu • Mengundurkandiridaripelaksanaankontrakdenganalasan yang tidakdapatdipertanggungjawabkan/diterimaoleh ULP/PP • Tidakdapatmenyelesaikanpekerjaansesuaidengankontrak • Sanksi • Administratifdan/atauDaftarHitamdan/ataugugatansecaraperdatadan/ataupelaporansecarapidana • PerbuatanatauTindakan • DitemukanadanyaketidaksesuaiandalampenggunaanBarang/Jasaproduksidalamnegeri • Sanksi • AdministratifdanDaftarHitam + Finansial

  48. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA 48 SANKSI PerbuatanatauTindakanPenyedialainnya yang dapatdikenakanSanksi: • PerbuatanatauTindakan • Terlambatmenyelesaikanpekerjaan • Sanksi • DendaKeterlambatansebesar 1/1000/haridarihargakontrakataubagiankontrak • PerbuatanatauTindakan • KonsultanPerencana yang tidakcermat dan mengakibatkankerugiannegara • Sanksi • Menyusunkembaliperencanaandenganbiayasendiridan/atautuntutangantirugi

  49. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA 49 SANKSI PerbuatanatauTindakanULPyang dapatdikenakanSanksi: • PerbuatanatauTindakan • Adanyapelanggarandan/ataukecurangandalam proses pengadaan • Kecurangandalampengumumanpengadaan • Sanksi • Administratif , dituntutgantirugidan/ataudilaporkansecarapidana • SesuaiPeraturanPerundang-undangan PerbuatanatauTindakanPPKyang dapatdikenakanSanksi: • PerbuatanatauTindakan • Melakukancederajanjiterhadapketentuan yang termuatdalamkontrak ( misalnya: keterlambatanpembayaran) • Sanksi • membayarbungaterhadapnilaitagihan yang belumdibayar, ataumembayarkompensasisesuaidenganketentuandalamkontrak

  50. LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terima Kasih

More Related