1 / 10

Pelaksanaan Putusan

Pelaksanaan Putusan. Pasal 116. UU No.5 Tahun 1986 Eksekusi otomatis Eksekusi hierarkhies UU No.9 Tahun 2004 jo UU No 51 Tahun 2009 Eksekusi Otomatis Upaya paksa. Ekesekusi Pasal 116 UU 51/09.

gaura
Download Presentation

Pelaksanaan Putusan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pelaksanaan Putusan

  2. Pasal 116 • UU No.5 Tahun 1986 Eksekusi otomatis Eksekusi hierarkhies UU No.9 Tahun 2004 jo UU No 51 Tahun 2009 Eksekusi Otomatis Upaya paksa

  3. Ekesekusi Pasal 116 UU 51/09 • 1.Salinan ptsan yg telah b’kekt hk tetap, dikrmkan kpd pr phak dgn srt tercat o/ Pan a/perintah Ka PTUN selambat2nya 14 hr • 2.60 hari setlh pts b’kekt hk tetap (ayat 1), Tggt tidak melaks kew sebgmn Ps. 97 ayat (9) huruf a, KTUN tdk berkekuatan hk

  4. 3.Dlm hal Tggt hrs melaksanakan Ps. 97 ayat (9) huruf b,c, stlh 90 hari tdk melaks, Pggt memohon kpd Ka PTUN ayat (1) agar memerintahkan pelaks.

  5. Ekesekusi Pasal 116 UU 51/09 • 4.Tggt tdk bersedia melaks ptsan Pengadilan yg tlh b’kekt hk tetap, dikenakan upaya paksa berp sejmlh uang paksa dan/atau sanksi adm’tif • 5.Pejabat yg tdk melaks ptsan pengadilan ayat (4) diumumkan pd media massa cetak setpt oleh Panitera sbgmn dimaksud ayat (3)

  6. Ekesekusi Pasal 116 UU 51/09 6. Ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan

  7. Pelaksanaan Putusan • Ka PTUN mengawasi pelaksanaan putusan yg mengabulkan gugatan dan tlh mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) • Pelaksanaannya: a. sesuai bunyi putusan b. secara administratif

  8. Sempurna • Amar putusan: Mencabut kTUN yg digugat (ps 97 ayat 9 hrf a) • Pelaksanaannya: sesuai ketentuan Ps 116 ayat (1) dan (2)

  9. Sempurna • Amar putusan: a. Mencabut KTUN yg digugat dan menerbitkan KTUN baru (Ps.97 ayat 9 hrf b) atau b. Menerbitkan KTUN yg dimohon (Ps.97 ayat 9 hrf c) • Pelaksanaannya: sesuai ps. 116 ayat 1,3-6

  10. Tidak Sempurna • Bilama kewajiban sbgmn tsb ps 97 ayat (11) tdk dpt dilaksanakan dgn sempurna krn “perubahan keadaan” • Pelaksanaannya: sesuai Ps 117 ayat (1-6)

More Related