1 / 19

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan. Putusan adalah pernyataan hakim yg diucapkan dlm sidang pengadilan terbuka yg dpt berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hk dlm hal serta menurut cara yg diatur dlm UU ini ( psl 1 angka 11) 2 jenis Putusan pengadilan :

rajah-davenport
Download Presentation

Putusan Pengadilan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Putusan Pengadilan • Putusanadalahpernyataan hakim ygdiucapkandlmsidangpengadilanterbukaygdptberupapemidanaanataubebasataulepasdarisegalatuntutanhkdlmhalsertamenurutcaraygdiaturdlm UU ini (psl 1 angka 11) • 2 jenisPutusanpengadilan : • Putusan yang bersifatformil, Putusanpengadilan yang bukanmerupakanputusanakhir, yaitu : Pasal 148 ayat 1 KUHAP. Pernyataantidakberwenangnyapengadilanuntukmemeriksasuatuperkara (onbevoegdeverklaring). misalnya : salahmengajukanberkasperkara

  2.  Pasal 143 ayat 3 KUHAP. Pernyataandakwaan PU batal (nietigverklaring van de acte van verwijzing) misalnya : locus delictitidakdicantumkan di suratdakwaan  Pasal 156 ayat 1 KUHAP. Pernyataandakwaan PU tidakdapatditerima (nietontvankelijkverklaard) misalnya : perkaradaluarsa, nebis in idem, persyaratanaduan (klachtdelict)  Putusanberisikanpenundaanpemeriksaanperkaraolehadanyaperselisihankewenangan (prejudisiel) misalnya : perkaraybsmenungguputusandari hakim perdatamisaldalamhalperzinahan (overspel).

  3. Putusan yang bersifatmateril, putusanpengadilan yang merupakanputusanakhir (eindsvonnis), yaitu : • PutusanBebas (Psl 191 ayat 1 KUHAP). • Putusan yang menyatakanterdakwadibebaskandaridakwaan (vrijspraak). • Jikapengadilanberpendapatbahwadarihasilpemeriksaan di sidang, kesalahanterdakwaatasperbuatanygdidakwakankpdnyatdkterbuktisecarasahdanmeyakinkanmakaterdakwadiputusbebas • Maksudnyaialahpengadilanberpendapatbahwakesalahan/perbuatan yang didakwakanterhadapterdakwatidakterbuktisecarasahdanmeyakinkan di dalampemeriksaanpersidangan. misalnya : minimnyaalatpembuktian yang ditetapkanoleh UU tidakterpenuhi.

  4. Putusan ini bersifat negatif, artinya putusan tidak menyatakan terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan itu, melainkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti di persidangan. • See negatief-wettelijk sistem pembuktian KUHAP, dalam Pasal 183 KUHAP  2 alat bukti+ keyakinan hakim. • Jaksa tidak dapat banding ke PT (Pasal 67 KUHAP) • Putusan Lepas dari segala tuntutan (ontslag van alle rechtsvervolging). (Psl 191 ayat (2) KUHAP) • Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yg didakwakan itu terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana

  5. Maksudnya ialah Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, dikarenakan adanya alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) dan/atau alasan pemaaf (fait dixcuse). • Alasan pembenar : Pasal 48, 49(1), 50 & 51(1) KUHAP • Alasan pemaaf : Pasal 49(2) & 51(2) KUHAP • Dapat dimintakan banding baik oleh terdakwa maupun jaksa. • Putusan Pemidanaan. (Psl 193 KUHAP) • Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yg didakwakan kpdnya, maka pengadilan menjatuhkan pidana • Maksudnya ialah kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti dengan sah dan meyakinkan.

  6. Kewajiban Hakim setelahPutusan • Memberitahukankepadaterdakwatentangsegalasesuatu yang menjadihaknya. • Hakterdakwaterhadapputusanpengadilan, yaitu : • Haksegeramenerimaataumenolakputusan; • Hakmempelajariputusansebelummenerimaataumenolakhasilputusandalambataswaktu 7 harisetelahputusandijatuhkan; • Hakmemintapenangguhanpelaksanaanputusanuntukmengajukangrasidalamhaliamenerimaputusan; • Hakmintadiperiksaperkaranyadalamtingkat banding, dalamhaliamenolakputusan; • Hakmencabutpernyataan (point 1), dalamwaktu yang ditentukanoleh UU. • Suratputusanvonnisharussesuai format Pasal 197 ayat 1 KUHAP

  7. Syarat Formalitas yg hrs dipenuhi dlmPutusan Hakim • Kepala putusan : Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan YME • Identitas terdakwa • Dakwaan sbgmana terdapat dlm surat dakwaan • Pertimbangan faktual & alat pembuktian yg menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa • Tuntutan pidana • Pasal peraturan per-UU-an yg menjadi dasar pemidanaan (pertimbangan/alasan yuridis)

  8. Hari dan tgl diadakannya musyawarah majelis hakim, kec. perkara diperiksa oleh hakim tunggal • Pernyataan kesalahan terdakwa • Ketentuan kpd siapa biaya dibebankan • Perintah spy terdakwa ditahan atau tetap dlm tahanan atau dibebaskan • Hari & tgl putusan, nama PU, hakim yg memutus dan panitera

  9. EKSEKUSI & UPAYA HUKUM • Eksekusi = pelakasanaanputusanpengadilan yang telahmemperolehkekuatanhukumtetap (in kracht van gewijsde). • In kracht van gewijsdeadalah : • Apabilabaikterdakwamaupunjaksatelahmenerimaputusan • Apabilatenggangwaktuuntukmengajukan banding telahlewatbataswaktutanpadipergunakanoleh yang berhak. • Apabilapermohonan banding telahdiajukan, kemudianpermohonantersebutdicabutkembali. • Apabilaadapermohonangrasi yang diajukandisertaipermohonanpenangguhaneksekusi. • Pelaksanaputusanpengadilanadalahjaksa (Pasal 270 KUHAP) • Pelaksanaanpidanamatitidakdilaksanakan di depanumumdanmenurutketentuan per-UU-an (Pasal 270 KUHAP)

  10. Apabilaputusanpenagdilanmenetapkanperampasanatasbarangbukti, makajaksamenguasakankepada Kantor Lelang Negara (KLN) untukmenjualbarangtersebutdalamwaktu 3 bulan+ 1 bulan, hasillelangdimasukkandalamkasnegara. • Apabiaditetapkanpidanabersyarat, pengawasandilakukansungguh-sungguhmenurut UU.

  11. UPAYA HUKUM • Upayahukumadalahhakterdakwaataupenuntutumumuntukmelawanputusanpengadilan (vonnis) untuktidakmenerimaputusanpengadilan. • Maksuddariupayahukumadalahuntukmemperbaikikesalahan yang diperbuatolehinstansihukumsebelumnya. • 2 macamupayahukumdalam KUHAP : • Upayahukumbiasa : • Verzet (perlawanan) • Banding • Kasasi • Upayahukumluarbiasa : • Kasasi demi kepentinganhukum • PK putusanpengadilan yang telahmemperolehkekuatanhukum yang tetap (herzeining)

  12. Ad. a) Verzet / Perlawanan (Pasal 214 KUHAP) • Merupakan upaya hukum untuk melawan putusan pengadilan yang dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa (verstek). • Yang berhak melakukannya dalah terdakwa • Perlawanan ini diajukan terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa yang berupa pidana perampasan kemerdekaan. • Dengan adanya verzet ini, putusan diluar hadirnya terdakwa (verstek) menjadi gugur. • Apabila setelah verzet, terdakwa tidak hadir lagi, maka verstek kuat kembali  mengajukan pemeriksaan banding.

  13. Ad. b) Banding • Pasal 67 KUHAP, permohonanatas banding tidakdapatdiajukanatas : • Putusanpembebasan (vrijspraak) • Putusanpelepasandarisemuatuntutanhukummenyangkutkurangtepatnyapenerapanhukumnya • Petusanpengadilandalamacaracepat • WewenangPengadilanTinggi • Padadasarnyaadalahpemeriksaanulangansemuafaktadaripemeriksaan yang telahdilakukan PN (judexfacti). • Permohonan banding diajukanmelaluipanitera PN denganmengeluarkanAktePermohonan Banding • Max. 7 harisetelahputusan PN

  14. Selamaperkarabelumdiputus, pemohondapatmencabutpermohonanbandingnyadengankonsekuensimembayarbiayaperkarasebagnayk yang tekahdikeluarkanoleh PN sampaisaatpencabutan. • Pemeriksaandidasarkanpada : • Berkasperkara (beritaacarapenyidik & pemeriksaansidang) • Surat-surat yang timbul di sidang yang berhubungandenganperkara • Putusan PN

  15. PT akanmemutuskan : • Menguatkanputusan PN • Mengubahputusan PN • Membatalkanputusan PN, PT mengadakanputusansendiri. Ad. c) PemeriksaanKasasi • Artikasasiadalahpembatalan oleh raja • 1790, diserahkanwewenangpadalembagaTribunale Cassation • Code d’ instruction criminelle (KUHAP Prancis)  KUHAP Belanda  KUHAP HindiaBelanda • MA dalamhalinikekuasaannyahanyaterbataspadaapakahputusanpengadilandibawahnyasudahsesuaidenganhukumataukahbertentangan.

  16. Alasan-alasannya : • Apakahbenarsuatuperaturanhukumtidakditerapkanatauditerapkansebagaimanamestinya • Apakahbenarcaramegadilitidakdilaksanakanmenurut UU • Apakahbenarpengadilantidakmelampauiwewenangnya. • Yang berhakmengajukankasasiadalahTerdakwaatau JPU • Yang dapatdimintakankasasi : • Putusan yang mengajukanpemidanaan • Putusan yang mengandungpelepasan • Putusan MA (Pasal 254 KUHAP) • MA dapatmemutusmenolakkasasi • MA dapatmemutusmengabulkankasasi

  17. UPAYA HUKUM LUAR BIASA a) Kasasi Demi KepentinganHukum (Pasal 259 KUHAP) • Dapatdiajukanterhadapsemuaputusanpengadilan yang telahmemperolehkekuatanhukumtetap • OlehJaksaAgungkepadaMakhamahAgungmelaluipanitera PN yang memutusperkara (Pasal 260 ayat 1 KUHAP) mengirimkannyaadalahketua PN. • Tujuannyaadalahsupayahukumditerapkandenganbenarsehinggaadakesatuandalamperadilan • Tidakbolehbertentangandenganpihak yang berkepentingan

  18. Perbedaan Kasasi Pihak & Kasasi demi Kep.Hukum • Diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ><belum incraht • Diajukan oleh Jaksa Agung kepada MA >< diajukan oleh terdakwa/JPU • Tenggang waktu mengajukan kasasi tidak terbatas >< 14 hari seteah putusan banding • Kasasi demi kepentingan hukum meskipun dapat diterima oleh MA, tidak ada pengaruhnya terhadap terdakwa.

  19. b) Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (herzeining) • Pasal 263 KUHAP putusan incracht tidak dapat dilakukan PK. • Putusan pengadilan yag telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dimintakan PK. • PK tidak dapat dilakukan terhadap putusan bebas dan lepas dari tuntutan hukum. • MA mengeluarkan peraturan MA No.1 tahun 1980 yaitu PK putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap baik di KUHAP maupun KUHPdt.

More Related