Peran KPPU Dalam Menghadapi Implementasi ASEAN Competition Action Plan

1. Peran KPPU Dalam Menghadapi Implementasi ASEAN CompetitionAction Plan Oleh: Plt. DeputiPencegahan KPPU Taufik Ahmad, S.T. M.M Komisi Pengawas Persaingan Usaha

2. Latar Belakang • Masyarakat Ekonomi ASEAN • Aspek Persaingan Dalam Kerjasama Ekonomi • Hambatan Perdagangan • Peran KPPU Dalam Keterbukaan Pasar ASEAN

3. Latar Belakang • Globalisasi ekonomi merupakan suatu realita yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. • Keterbukaanpasardanpasartunggalkawasan regional kinimenjadipilihanbeberapa, salahsatunyaadalahMasyarakat Ekonomi ASEAN yang akanterjadiditahun 2015. • Persaingan usaha akan menjadi sangat terbuka, sehinggakompleksitasnyadipastikanakanmeningkatdrastis. • KPPU selaku pengawas persaingan usaha diharapkandapat meminimasi dampak persaingan global dan menjaga kepentingan nasional • Kondisi di atas perlu dijawab dengan menjabarkan bagaimana peran KPPU dalam menghadapi tantangan keterbukaan pasar ASEAN

4. Masyarakat Ekonomi ASEAN • Masyarakat Ekonomi ASEAN dibentuk dalam upaya menjaga stabilitas politik dan keamanan regional ASEAN, meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia , mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan serta meningkatkan standar hidup penduduk negara ASEAN • Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2015, dimana kawasan ASEAN akan menjadi pasar terbuka dan kesatuan yang berbasis produksi; serta mobilitas arus barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja akan bergerak bebas • Keputusan percepatan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 ditetapkan dalam rangka memperkuat daya saing ASEAN dalam menghadapi kompetisi global seperti dengan India dan China. Selain itu pertimbangan lain adalah potensi penurunan biaya produksi di ASEAN sebesar 10-20 % untuk barang konsumsi sebagai dampak integrasi ekonomi, dan meningkatkan kemampuan kawasan dengan implementasi standar dan praktik internasional , HAKI dan adanya persaingan

5. EMPAT PILAR MASYARAKAT EKONOMI ASEAN PILAR 1 : ASEAN SEBAGAI PASAR TUNGGAL DAN KESATUAN BASIS PRODUKSI Melalui aliran bebas : BARANG DAN JASA 1 Barang dan jasa investasi 2 INVESTASI TENAGA KERJA TERAMPIL 3 12 SEKTOR PRIORITAS Pengembangan sektor makanan, pertanian, & kehutanan 4 MODAL Modal Tenaga kerja terampil

6. PILAR 2 : KAWASAN EKONOMI YANG BERDAYA SAING TINGGI KEBIJAKAN KOMPETISI PERLINDUNGAN KONSUMEN E-COMMERCE PERPAJAKAN INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT ASEAN MARKET: Kawasan Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

7. PILAR 3 : PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MERATA PENGEMBANGAN UKM

8. PILAR 4 : INTEGRASI KE PEREKONOMIAN GLOBAL PARTISIPASI DI JARINGAN RANTAI PASAR GLOBAL

9. KeterbukaanPasar ASEAN danImplikasinya • Terbuka tidaknyasebuahpasar, bukankewenangan KPPU. TetapikewenanganPemerintah. • Dalampasartertutupmaupunterbuka, peran KPPU samasaja, mencegahpraktekmonopolidanpersainganusahatidaksehat. • UU No 5/1999 mengamanatkanbahwawilayahgeografis yang bisadijangkaunyaadalahwilayah Indonesia. Namundemikian, dalamprakteknyabukantidakmungkinperilakuusahatidaksehatnyadilakukandiluarwilayah Indonesia, tetapidampaknyadirasakandiwilayah Indonesia. Makasepanjangpelakuusahanyabisadijangkau, haltersebuttetapmenjadikewenangan KPPU. • Beberapakasusdi KPPU memperlihatkanbagaimanainiterjadi, sepertikasus Telekomunikasi yang melibatkankelompokusahaTemasek. • Bahkankhususuntuknotifikasi merger, saatini merger yang dilakukandiluar Indonesia danmemilikidampakterhadappasar Indonesia jugadiwajibkanuntukdinotifikasi. Persaingan Usaha dalam Industri Perbankan

10. KeterbukaanPasar ASEAN danImplikasinya • Keterbukaanpasar ASEAN dipastikanakanmenambahkompleksitaspersaingandi Indonesia yang merupakanpasarterbesardikawasan ASEAN. • Pasar yang sangatbesar, menjadidayatariktersendiri yang akanmendorongpelakuusahabesardiwilayahiniberlombamelakukanpenetrasipasardidalamnya. • Faktualsaatini, di Indonesia telahhadirbeberapapelakuusahadarinegara ASEAN lain, yang merupakanperusahaanandalandinegaranyasepertikelompokusahaTemasek, Siam Cement, Charoen Phokphand, CIMB, Guthrie dst • Prosespenangananpengawasanpersaingan, tidakakanjauhberbedaantarasaatinidansaatimplementasi MEA. • KPPU akanmenjaga agar pasar Indonesia tidakmenjadisaranaterjadinyapersainganusahatidaksehatdaripelakuusahadenganpenguasaanpasar yang besar. Persaingan Usaha dalam Industri Perbankan

11. KeterbukaanPasar ASEAN danImplikasinya • Keterbukaanpasar ASEAN, akanmenjadiancamanbagipelakuusahadantenagakerja Indonesia, apabilatidakmempersiapkandirimenghadapinya. • Permasalahan Indonesia selamainilebihbanyakterkaitdengandayasaingproduk. Berdasarkanpengalaman KPPU, sumbertidakberdayasaingnyaproduk Indonesia adalah : • Biayaproduksi yang tinggi • Biayadistribusi yang tinggi • Apabilatidaksiap, makaproduk Indonesia akankalahbersaingdenganprodukasinglainnya. Dan Indonesia hanyamenjadipenontondipasarnya yang besar. • Persainganusaha yang sehat, diharapkanmampumendoronghadirnyaproduk-produk yang berdayasaingtinggisertamelahirkanpelakuusahadengandayasaingtinggi. Persaingan Usaha dalam Industri Perbankan

12. Aspek Persaingan Dalam Kerjasama Ekonomi (1) • Ada beberapa alasan mengapa persaingan usaha penting dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, yaitu: • Suatu negara membutuhkanperundang-undangan yang tepatgunamendukungprosesimplementasiketerbukaanperdagangan dan investasitermasukpengaturantentangkompetisi. Pengaturan kompetisi, sangat diperlukan agar prosesketerbukaanpasartidakberkembangmenjadiliberalisasipasartanpabatas. • Menghindari munculnya distorsi pasar (hargadanpasokan) dan inefisiensi yang diakibatkan oleh praktek monopoli dan ataupersainganusahatidaksehat. Di samping itu, juga untuk melindungi konsumen, karena pengaturan persaingan sejalan dengan upayaperlindungankonsumen. Persaingan Usaha dalam Industri Perbankan

13. Aspek Persaingan Dalam Kerjasama Ekonomi (2) • Melaluipengaturan persaingan diharapkanakanterbuka, peluang bagi pengusaha-pengusaha baru untuk memasuki pasar, terutamapelakuusaha yang tergolongkedalamkelompokusahamikrokecildanmenengah. Pasar ASEAN yang menjadisangatterbuka, hendaknyajustrumenjadipeluangbagikelompokusahaini. Karenasifatdariketerbukaan, makahubunganantarnegaraakanbersifatresiprokal. • Pengaturanpersaingandisisi lain, akanmendorongterciptanyaalirandanainvstasi. Patutdiperhatikan, karenainvestasipadaakhirnyaakanmendekatipasardanIndonesialahpasarterbesardi ASEAN. Dan Indonesialahpasarterbesartersebut, sehinggakitaharusbersiap agar tidakmenjadipenontondirumahnyasendiri. • Persaingan yang sehat, dalamsatukawasan regional ASEAN memangdiharapkanakanmendiringefisiensikawasan, sehinggaakanmendorong terciptanyakawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi • Meskipundemikian, dalamperkembangannyagejolakkerapterjadi, terutamaberkaitandenganupayaperlindungansetiapnegarauntukkepentingannya yang bisadilaksanakanmelaluiberbagaicara, yang sesungguhnyabertentangandenganprinsippersainganusaha yang sehat. Persaingan Usaha dalam Industri Perbankan

14. Hambatan Perdagangan (Tarif dan Non Tarif) • Bentuk-bentuk hambatan perdagangan , berupa hambatan tarif dan hambatan non tarif. • Dalamskema Masyarakat Ekonomi ASEAN, negara-negaraanggota ASEAN setujuuntukmengurangitarifhinggamencapai 85% untukkesebelassektorprioritashinggatahun 2007 bagienam negarabesar ASEAN danpadatahun 2012 untuknegara lain • Meskipun sudah disepakati kerja sama dalam bentuk kerjasama, namun tidak jarang bahwa beberapa negara yang terlibat perjanjian tetap memberlakukan berbagai peraturan meskipun tarif sudah dihapus. • Bentuk-bentuk hambatan non-tarif yang pada umumnya, di kenakan untuk tujuan-tujuan tertentu misalnya melindungi pengusaha domestik dari persaingan impor. Hal ini tentu saja merupakan bentuk-bentuk hambatan persaingan, yang seharusnya dihilangkan seiring dengan berlakunya kesepakatan liberalisasi. • Adapun bentuk hambatan Non Tariff menurut jenisnya adalah sebagaimana berikut :

15. Transaksi Merger dan Acquisition Yang DilaporkanKepada KPPU (2013-2018) Persaingan Usaha dalam Industri Perbankan

16. Kontribusi KPPU terhadap ASEAN • KPPU menginisiasidiskusi regional terkaithukumdankebijakanpersaingandi ASEANpadatahun 2003 melaluipelaksanaan regional conference on competition law and policy (bersama Thailand dandengandukungan ASEAN Secretariat). DiskusitersebutmengarahpadapembentukanASEAN Consultative Forum on Competition (ACFC) padatahun 2004. ACFC berubahnamadanmenjadilandasanterbentuknyaASEAN Experts Group on Competition (AEGC) padatahun 2007 sebagai organ resmidibawah ASEAN. • KPPU merupakan Lead Country untukpenyusunan ASEAN Guideline on Regional Core Competencies on Competition Law and Policy, yang merupakanpedomanbagipengembangankompetensiotoritaspersaingandi ASEAN. • KPPU menjadiKetua AEGC padatahun 2011, danmenginiasipembentukan ASEAN Competition Conference (ACC) dan High Level Meeting on Competition Policy (HLMC) padatahun 2011. Saatini, telahdilaksanakan 8 (delapan) kali ACC dan 2 (dua) kali pertemuan HLMC.

17. Kontribusi KPPU terhadap ASEAN • Saatini, KPPU merupakan Lead Country padapenyusunanASEAN Competition Business Perception Index (ACBPI) yang merupakan index persepsipelakuusahaterhadaprezimpersainganusahadiwilayah ASEAN sertaLead Country padapenyusunan peer review guidance danstudimengenaimekanismepenanganan cross-border cases yang melibatkanotoritaspersainganusaha ASEAN; • KPPU sebagaiinisiator ASEAN Competition Enforcer’s Network, yang merupakanjaringanpenegakhukumpersainganusahadiwilayah ASEAN; • KPPU sebagaiinisiator East Asia Network on Competition Policy and Law (EANCP) yang merupakan platform akademisidi Asia Timur (termasuk ASEAN) dalamberdiskusidanmengembangkankajianmengenaiisuhukumdankebijakanpersainganusaha yang berkembangdikawasan. EANCP saatinimemiliki23 akademisisebagaianggotanya, yang berasaldariAustralia, Chinese Taipei, Hong Kong, Indonesia, Philippines, Singapore, South Korea dan Vietnam;

18. Kontribusi KPPU terhadap ASEAN • KPPU sebagai host Website ASEAN Competition, yang merupakan platform virtual bagipublikasi material danberitapersainganusahaterkinidariwilayah ASEAN; • KPPU sebagaipenanggungjawabproyek Japan – ASEAN Integration Fund (JAIF) yang berperanutamadalammerancang, mengelola, mengimplementasikan, melaporkan, danmengevaluasibantuanteknisJepangbagiotoritaspersainganusahadiwilayah ASEAN. Kegiatan yang dilakukanpadaFase I proyekini (2017 – 2018) berupakegiatancapacity building dalambentuk training, workshop, dan staff exchange. SelanjutnyapadaFase II (2019 – 2020), selainkegiatan training, workshop, staff exchange dansecondment of expert, KPPU jugaakanmelaksanakankegiatansebagaiberikut; (a) penyusunanpedoman peer review guidance bagiotoritaspersainganusaha ASEAN, (b) penyusunan ASEAN Competition Business Perception Index (ACBPI), dan (c) penyusunanstudimengenaimekanismepenanganan cross-border cases yang melibatkanotoritaspersainganusaha ASEAN.

19. Potensi Indonesia sebagai leading country dalamkebijakanpersaingan regional AEC di 2007 mentargetkanpromosikebijakanpersaingansebelum 2015 Indonesia sebagai lead country untukkapasitasdan drafting comp. law. ASEAN Consultative Forum on Competition dibentuk Indonesia dan Thailand di 2004 ACFC bertransformasimenjadi ASEAN Exprts Group on Competition di 2008 Indonesia membentukdanmengetuai High Level Meeting on Competition, (HLMC) dan ASEAN Competition Conference (ACC) AEGC difokuskanpada 4 kebijakan Narrowing capacity gap Networking/ Regional cooperation HLMC beranggotakanpimpinanotoritaspersaingandi ASEAN. Fokuspadaaspekkebijakanstrategislintassektoral yang terkaitpersainganusaha. Dapatmelakukankonsultasidengan AEM. Advocacy activities Berbagainegaradi ASEAN membentukotoritaspersainganusaha Future enforcement cooperation KPPU dan Performanya dalam menjalankan UU No. 5/1999

20. Komisi Pengawas Persaingan Usaha kasih Terima KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA http://www.kppu.go.id ALAMAT: Gedung KPPU Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta 10120, Indonesia P. +6221-3507015/16/49 F. +6221-3507008 E. infokom@kppu.go.id E. international@kppu.go.id KETERANGAN: Pendapat yang dijelaskandalampresentasiinimerupakanpendapatpembicaradantidakharusmencerminkanpendapat KPPU. Semuainformasi yang dicantumkantelahsesuaidenganbatasaninformasidiundang-undangkompetisidanundang-undangketerbukaaninformasi. Pembicaraberusahauntukmemberikan data yang akuratdalampresentasi, namuntidakdapatdinyatakanbertanggungjawabatasketidakandalan data yang disampaikan. Kutipandarimateridiperkenankandenganmenyebutsumber. Terimakasih. Untukinformasilebihlanjut, laporantahunan, artike, danpublikasilainnya, dapatmengunjungisitusresmikami. KPPUINDONESIA @KPPU KPPUOFFICIAL