Pokok Bahasan

1. Pokok-PokokUndang-UndangNomor 21 Tahun 2011 TentangOtoritasJasaKeuanganGonthor R. Aziz, SH., LLM

2. Pokok Bahasan • Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan OJK • Fungsi, Tugas dan wewenang OJK • Governance OJK • Pembiayaan • Koordinasi dan Kerja Sama • Transisi

3. LatarBelakangPendirianOtoritasJasaKeuangan Perlupenataankembalilembaga-lembaga yang melaksanakan fungsipengaturan dan pengawasan di industrijasakeuangan

4. Tujuan OJK Dalam mencapai tujuannya, OJK mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. OJK juga diharapkan dapat menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

5. Fungsi & Tugas OJK

6. Wewenang OJK

7. Wewenang Pengawasan

8. Perlindungan Konsumen

9. Penegakan Hukum

10. GovernanceOJK • Dewan Komisioner OJK • Bersifatkolektifdankolegial • Memiliki hak suara yang sama • melaksanakantugaspengaturan • MengawasipelaksanaantugasKepalaeksekutif • KepalaEksekutif • memimpin pelaksanaan tugaspengawasan Perbankan/Pasar Modal/IKNB (a.lpemeriksaan, penyidikan, perintahtertulis, pengelolastatuter, mengenakansanksi, memberi /mencabutizin) • melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisioner

11. Mekanisme Pemilihan Dewan Komisioner • Catatan: • Dalam penyampaian calon anggota kepada DPR, Presiden mengajukan 2 (dua) orang sebagai calon Ketua DK; • DPR memilih salah satu calon sebagai Ketua DK, sementara calon yg tdk terpilih diikutsertakan utk dipilih sbg anggota DK • Calon anggota Exofficio masing-masing diajukan Menteri Keuangan dan Gubernur BI utk ditetapkan Presiden.

12. Akuntabilitas • OJK menyusun Rencana Kerja & Anggaran OJK; • Anggaran diajukan kpd DPR untuk mendapat persetujuan OJK • OJK menyusun laporan keuangan dan laporan kegiatan • OJK menyampaikan laporan-laporan kepada Presiden dan DPR • Laporan Keuangan OJK diaudit BPK atau KAP yang ditunjuk BPK • OJK mengumumkan laporan tahunan OJK kepada publik melalui media cetak dan media elektronik

13. Pembiayaan OJK

14. Koordinasi dan Kerja Sama • OJK, BI, dan LPS membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi; • OJK, BI, dan LPS berbagi seluruh informasi tentang perbankan (timely basis) dgn menjaga kerahasaiaan; • OJK, BI dan LPS bekerja sama dlm kegiatan pemeriksaan bank; • OJK segera menginformasikan ke BI terhadap bank yang mengalami kesulitan likuiditas atau kondisi memburuk untuk dilakukan langkah-langkah sesuai kewenangan BI (lender of last resort); • OJK, Kemenkeu, BI dan LPS bekerja sama dalam menjaga stabiitas sistem keuangan dan dalam pencegahan serta penanganan krisis; • OJK bekerja sama dan berkoordinasi dengan instansi lain , termasuk penegak hukum dalam rangka penyidikan dan perlindungan konsumen. • OJK bekerja sama dan berkoordinasi dengan instansi lain nasional maupun internasional berdasarkan asas timbal balik yang seimbang. Lembaga Lain

15. Protokol Koordinasi KetentuaniniberlakusampaidenganditetapkannyaUndang-UndangmengenaiJaringPengamanSistemKeuangan

16. Transisi OJK OJK Beroperasi Penuh • Catatan: • Transisidari BI dan Bapepam-LK ke OJK meliputitransisi kewenangan, SDM, dokumen dan penggunaankekayaan • SelamamasatransisiBI dan Bapepam LK tetapmelaksanakankewenangannnya

17. ...Sekian dan Terima Kasih ...