1 / 10

PENERIMAAN NEGARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2012 TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2012. PENERIMAAN NEGARA. Tanjungbalai , 21-22 Nopember 2012 Seksi Bank/ Giro Pos KPPN TANJUNGBALAI. PENERIMAAN DI LUAR PBB. PENERIMAAN PBB.

lobo
Download Presentation

PENERIMAAN NEGARA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2012 TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2012 PENERIMAAN NEGARA Tanjungbalai, 21-22 Nopember 2012 Seksi Bank/Giro Pos KPPN TANJUNGBALAI

  2. PENERIMAAN DI LUAR PBB

  3. PENERIMAAN PBB

  4. PEMBAGIAN/TRANSFER PBB OLEH BO III PBB • Penerimaan PBB tgl 7 s.d 13 Des 2012 dibagihasilkantgl 18 Des 2012. • Penerimaan PBB tgl 14 s.d 17 Des 2012 wajibdilimpahkantgl 17 Des 2012 paling lambatpukul 16.30 WIB dandibagihasilkantgl 18 Des 2012 • Penerimaan PBB tgl 28 s.d 31 Des 2012 pukul 24.00 WIB dibagihasilkanpadaharipertamapelaksanaanpembagian PBB tahun 2013 setelahditerimanya DIPA Thn 2013 (atasbeban DIPA thn 2013 dandilaksanakanterpisahdgnpembagianataspenerimaan PBB thn 2013

  5. SANKSI DENDA • Keterlambatan / kekuranganpelimpahanpenerimaannegarake SUBRKUN KPPN Medan I No.501.00000.330/BO III PBB, dan • Keterlambatan / kekurangan transfer DBH-PBB danBiayaPemungutan PBB BagianPemerintahProvinsi / Kabupaten / Kota,dan DBH-PBB BagianPemerintahPusatdanBiayaPemungutan PBB BagianDitjenPajak

  6. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PBB-PerdesaandanPerkotaan (PBB-P2)Tahun 2013 • PeraturanBersamaMenkeudanMendagriNomor 213/PMK.07/2010 danNomor 58 Tahun 2010 padatahun 2013, 105 Kabupaten/Kota melaksanakanpemungutan PBB-P2 sebagaiPajak Daerah; • 2 Kabupatendalamwil. Pembayaran KPPN TanjungbalaitemasukdalamPeraturanBersamatsb, yaitu : KabupatenAsahan, KabupatenBatu Bara; • PadaTahun 2013 tidakmemperolehalokasi DIPA DBH-PBB Bagian Daerah danBiayaPemungutan (BP-PBB) Bagian Daerah ; • Terkaitdenganpembagian/penyaluranpenerimaan PBB akhirtahun 2012 yang dibagikanawaltahun 2013, KanwilDitjenPerbendaharaanakanmerevisi DIPA DBH-PBB Bagian Daerah danBiayaPemungutan PBB (BP-PBB) Bagian Daerah (PMK No. PMK-94/PMK/07/2012, sehinggapelaksanaanpembagian/penyalurandapatdilakukansecepatnya).

  7. PENYELESAIAN RETUR

  8. KETENTUAN LAIN-LAIN

  9. TERIMA KASIH www.perbendaharaan.go.id www.kppntanjungbalai.net

More Related