1 / 20

Kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah Dalam Mengelola LH

Kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah Dalam Mengelola LH. UU NO 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pegelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar yuridis Pemerintah sebagai penanggung jawab pengelola lingkungan .

maura
Download Presentation

Kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah Dalam Mengelola LH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. KewenanganPemerintahdanpemerintahdaerahDalamMengelola LH

  2. UU NO 32 Tahun 2009 TentangPerlindungandanPegelolaanLingkunganHidupsebagaidasaryuridisPemerintahsebagaipenanggungjawabpengelolalingkungan. • diharapkansebagaipayunghukum(umbrella act)daripengelolaanlingkunganlingkunganhidup . • UU NO 32 Tahun 2009 meingstruksikanbahwapembangunan yang dilaksankanharusmemperhatikanlingkunganataudisebutpembangunan yang berwawasanlingkungan.

  3. asasPerlindungandanpengelolaanlingkungan • Tanggungjawabnegara • Kelestariandankeberlanjutan • Keserasiandankeseimbangan • Keterpaduan • Manfaat • Kehati-hatian • Keadilan • Ekoregion • Keanekaragamanhayati • Pencemarmembayar • Partisipatif • Kearifanlokal; lingkunganhidup • Tata kelolapemerintah yang baikdan • Otonomidaerah

  4. Tujuanpengelolaanlingkunganlingkunganhidup • Melindungiwilayahnegarakesatuan RI daripencemarandan /ataukerusakanlingkunganhidup; • Menjaminkeselamatan ,kesehatandankehidupanmanusia • Menjaminkelangsungankehidupanmahlukhidupdankelestarianekosistem; • Menjagakelestarianfungsilingkunganhidup;

  5. Mencapaikeserasian , keselarasandankeseimbanganlingkunganhidup • Menjaminterpenuhinyakeadilangenerasimasakinidangenerasimasadepan; • Menjaminpemenuhandanperlindunganhakataslingkunganhidupsebagaibagiandarihakasasimanusia; • Mengendalikanpemanfataansumberdayaalamsecarabijaksana; • Mewujudkanpembangunanberkelanjutan, dan • Mengantisipasiisulingkungan global

  6. TanggungjawabpengelolaanlingkunganberadapadapemerintahdalamartitidakdiserahkankepadaorangperorangwarganegarabiasaataumenjadiHukumPerdata. • Tanggungjawabpengelolaanlingkungankepadapemerintahmembawakonsekwensiterhadapkelembagaandankewenanganbagipemerintahuntukmelakukanpengelolaanlingkungan. • DalamhukumkerenanyapengelolaanlingkunganmenjadibagiandariHukumAdministrasi.

  7. Hukumlingkungantidaksajadilihatsebagaiperlindungandankepastianbagimasyarakat(social control)denganperan“agent of stability” • tapi yang lebihmenonjollagisebagaisaranapembangunan(a tool of social engeneering) denganperansebagai“agent of development atau agent of change”.

  8. Sejalandengansistempemerintahan yang dianutmenurut UUD 1945 dandalamrangkapelaksanaanotonomidaerahmakapemerintahdapatmendelegasikankewenangannyakepadadaerahberdasarkanasasdesentralisasi, dekonsentrasidantugaspembantuan. • UU No 32 Tahun 2009 yang menggantikan UU NO 23 Tahun 1997 mengaturtugasdanwewenangpengelolaanlingkunganhidupolehPemerintahdanPemerintah Daerah.

  9. Dalampasal 63 No. 32 Tahun 2009 UULH menyatakan (1) Dalamperlindungandanpengelolaanlingkunganhidup, Pemerintahbertugasdanberwenang • menetapkankebijakannasional; • menetapkannorma, standar, prosedur, dan criteria; • menetapkandanmelaksanakankebijakanmengenai RPPLH Nasional; • menetapkandanmelaksanakankebijakanmengenai KLHS; • menetapkandanmelaksanakankebijakanmengenaiAmdaldan UKL-UPL;

  10. mengembangkanstandarkerjasama; • mengkoordinasikandanmelaksanakanpemenyelenggarakaninventarisasisumberdayaalamnasionaldanemisi gas rumahkaca; • ngendalianpencemarandan/ataukerusakanlingkunganhidup; • menetapkandanmelaksanakankebijakanmengenaisumberdayaalamhayatidannonhayati, keanekaragamanhayati, sumberdayagenetik, dankeamananhayatiprodukrekayasagenetik; • menetapkandanmelaksanakankebijakanmengenaipengendaliandampakperubahaniklimdanperlindunganlapisanozon;

  11. menetapkandanmelaksanakankebijakanmengenai B3, limbah, sertalimbah B3; • menetapkandanmelaksanakankebijakanmengenaiperlindunganlingkunganlaut; • menetapkandanmelaksanakankebijakanmengenaipencemarandan/ataukerusakanlingkunganhiduplintasbatasnegara;

  12. melakukanpembinaandanpengawasanterhadappelaksanaankebijakannasional, peraturandaerah, danperaturankepaladaerah; • melakukanpembinaandanpengawasanketaatanpenanggungjawabusahadan/ataukegiatanterhadapketentuanperizinanlingkungandanperaturanperundang- undangan; • mengembangkandanmenerapkaninstumenlingkunganhidup;

  13. mengoordinasikandanmemfasilitasikerjasamadanpenyelesaianperselisihanantardaerahsertapenyelesaiansengketa;mengoordinasikandanmemfasilitasikerjasamadanpenyelesaianperselisihanantardaerahsertapenyelesaiansengketa; • mengembangkandanmelaksanakankebijakanpengelolaanpengaduanmasyarakat; • menetapkanstandarpelayanan minimal; • menetapkankebijakanmengenaitatacarapengakuankeberadaanmasyarakathukumadat, kearifanlokal, danhakmasyarakathukumadat yang terkaitdenganperlindungandanpengelolaanlingkunganhidup

  14. mengelolainformasilingkunganhidupnasional; • mengoordinasikan, mengembangkandanmenyosialisakikanpemanfaatanteknologiramahlingkunganhidup; • memberikanpendidikan, pelatihan, pembinaandanpenghargaan; • mengembangkansaranadanstandarlaboratoriumlingkunganhidup;

  15. menerbitkanizinlingkungan; • menetapkanwilayahekoregion;dan • melakukanpenegakanhukumlingkunganhidup.

  16. 63 ayat (2) UULH menyatakan (2) Dalamperlindungandanpengelolaanlingkunganhidup, pemerintahprovinsibertugasdanberwenang: • menetapkankebijakantingkatprovinsi; • menetapkandanmelaksanakan KLHS tingkatprovinsi; • menetapkandanmelaksanakankebijakanmengenai RPPLH provinsi; • menetapkandanmelaksanakankebijakanmengenaiamdaldan UKL-UPL; • menyelenggarakaninventarisasisumberdayaalamdanemisi gas rumahkacapadatingkatprovinsi;

  17. mengembangkandanmelaksanakankerjasamadankemitraan; • mengoordinasikandanmelaksanakanpengendalianpencemarandan/ataukerusakanlingkunganhiduplintaskabupaten/kota; • melakukanpembinaandanpengawasanterhadappelaksanaankebijakan, peraturandaerah, danperaturankepaladaerahkabupaten/kota; • melakukanpembinaandanpengawasanketaatanpenanggungjawabusahadan/ataukegiatanterhadapketentuanperizinanlingkungandanperaturanperundang-undangandibidangperlindungandanpengelolaanlingkunganhidup;

  18. mengembangkandanmenerapkaninstrumenlingkunganhidup; • mengoordinasikandanmemfasilitasikerjasamadanpenyelesaianperselisihanantarkabupaten/antarkotasertapenyelesaiansengketa; • melakukanpembinaan, bantuanteknis, danpengawasankepadakabupaten/kotadibidang program dankegiatan; • melaksanakanstandarpelayanan minimal;

  19. menetapkankebijakanmengenaitatacarapengakuankeberadaanmasyarakathukumadat, kearifanlokal, danhakmasyarakathukumadat yang terkaitdenganperlindungandanpengelolaanlingkunganhiduppadatingkatprovinsi; • mengelolainformasilingkunganhiduptingkatprovinsi; • Mengembangkandanmenyosialisasikanpengembanganteknologiramahlingkungan;

  20. Memberikanpendidikan, pelatihan, pembinaandanpenghargaan; • Menerbitkanizinlingkunganpadatingkatprovinsi; dan • Melakukanpenegakanhukumlingkunganpadatingkatprovinsi.

More Related