1 / 19

Hubungan Fungsional Dan Struktural Pemerintah Pusat Dan Daerah

Hubungan Fungsional Dan Struktural Pemerintah Pusat Dan Daerah. Oleh: Kelompok 2 Agatha Sherly X MIA 1/3 Aristya Julianto X MIA 1/5 Calista Pranoto X MIA 1/8 Daniel Sumarga X MIA 1/14 Helvyra R.W. X MIA 1/22 Justin Limoris X MIA 1/26. HAL- HAL YANG AKAN DIBAHAS :.

scout
Download Presentation

Hubungan Fungsional Dan Struktural Pemerintah Pusat Dan Daerah

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Hubungan Fungsional Dan Struktural Pemerintah Pusat Dan Daerah Oleh: Kelompok 2 Agatha Sherly X MIA 1/3 Aristya Julianto X MIA 1/5 Calista Pranoto X MIA 1/8 Daniel Sumarga X MIA 1/14 Helvyra R.W. X MIA 1/22 Justin Limoris X MIA 1/26

  2. HAL- HAL YANG AKAN DIBAHAS: • Apa itu Hubungan Struktural? • Apa itu Hubungan Fungsional? • Bagan Pemerintahan • Penyelenggaraan Pemerintahandi Indonesia • Sentralisasi • Desentralisasi • Macam-Macam Otonomi • Otonomi Materiil • OtonomiFormal • OtonomiRiil • Tugas Pembantuan • Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Berbagai Bidang • BidangKeuangan • BidangPengawasan • Cara-carapengawasan

  3. Apa itu Hubungan Struktural? • Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, secara struktural Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingat nasional sedangkan kepala daerah (provinsi atau kabupaten/kota) merupakan penyelenggara pemerintahan di wilayah daerah masing-masing, sesuai dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

  4. Apa itu Hubungan Fungsional? • Hubungan fungsional menyangkut atas pembagian tugas dan kewenangan yang harus dijalankan oleh pemerintahan pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (goog governance). pembagian tugas dan wewenang baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2004.

  5. Berikut adalah bagan pemerintahan indonesia:

  6. PenyelenggaraanPemerintahan di Indonesia SENTRALISASI TUGAS PEMBANTUAN DESENTRALISASI

  7. Sentralisasi Sentralisasimerupakan pengaturan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. • Contoh Sentralisasi: • pembuatan kebijakan fiskal & moneter • penyelenggaraan politik luar negeri

  8. Desentralisasi Desentralisasiadalahpenyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka muncullan otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. MAKA OTONOMI ADALAH SUATU BAGIAN DARI DESENTRALISASI YANG BERARTI kebebasanataukemandirian

  9. Macam-Macam Otonomi: OTONOMI RIIL OTONOMI FORMAL OTONOMI MATERIIL

  10. Otonomi Materiil Otonomimateriiladalahurusan yang diserahkanmenjadiurusanrumahtanggadiperincisecarategas,pastidandiberibatas-batas (limitative), dandalampraktiknyapenyerahaninidilakukandalam UU Pembentukan Daerah yang bersangkutan.

  11. OtonomiFormal Otonomi formal adalahurusan yang diserahkantidakdibatasi . Batasnyaialah, bahwa Daerah tidakbolehmengatururusan yang telahdiaturolehundang-undangatauperaturan yang lebihtinggitingkatannya. Selainitu , pengaturantersebuttidakbolehbertentangandengankepentinganumum.

  12. OtonomiRiil Otonomiriiladalahkombinasiataucampuranotonomimateriildanotonomi formal pemerintahpusatmenentukanurusan-urusan yang dijadikanpangkaluntukmengaturdanmengurusrumahtangga Daerah. Setiapwaktu Daerah dapatmemintatambahanurusankepadaPemerintahPusatuntukdijadikanurusanrumahtangganyasesuaidengankesanggupandankemampuan Daerah. Penambahanurusanpemerintahankepadadaerahdilakukandengan UU penyerahanmasing-masingurusan.

  13. Tugas Pembantuan Adalah penugasandaripemerintahkepadadaerahdan/ataudesadaripemerintahprovinsikepadakabupaten/kotadan/ataudesasertadaripemerintahkabupaten/kotakepadadesauntukmelakukantugastertentu. Tetapiduabentukterakhirinidapatdisebutsebagaisuatupemencaranpenyelenggaraannegaradanpemerintahankarenatidakdiikutidenganpembagiankekuasaanatauwewenang. masing-masingtetapsecarapenuhmenjalankankekuasaansebagainegara.

  14. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Berbagai Bidang BidangKelembagaan BidangKeuangan BidangPengawasan

  15. BidangKeuangan Dalampelaksanaanotonomidaerah, pemerintahdaerahharusmempunyaisumber-sumberkeuangan yang memadaiuntukmembiayaipenyelenggaraanotonominya. Kapasitaskeuanganpemerintahdaerahakanmenentukankemampuanpemerintahdaerahdalammenjalankanfungsi-fungsinyasepertimelaksanakanfungsipelayananmasyarakat (public service function), melaksanakanfungsipembangunan (development function) danperlindunganmasyarakat (protective function • BidangKeuanganDalamUndang-UndangNomor 33 Tahun2004 DalamUndang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbanganKeuanganAntaraPusatdanPemerintahan Daerah ditegaskanbahwapenerimaan Daerah dalampelaksanaanDesentralisasiterdiriatasPendapatan Daerah danPembiayaan. Pendapatan Daerah bersumberdariPendapatanAsli Daerah; Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan.

  16. BidangKelembagaanMenurutPeraturanPemerintahNomor 41 Tahun 2007

  17. BidangPengawasan Pengawasanataspenyelenggaraanpemerintahandaerahmerupakan proses kegiatanyang ditujukanuntukmenjamin agar pemerintahdaerahberjalansesuaidenganrencanadanketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku DalamUndang-UndangNomor 32 Tahun 2004 ditegaskanbahwapengawasanataspenyelenggaraanpemerintahandaerah yang dilaksanakanolehpemerintahmeliputi : • Pengawasanataspelaksanaanurusanpemerintahandidaerah. Pengawasaninidilaksanakanolehaparatpengawas intern pemerintahsesuaidenganperaturanperundang-undangan; • Pengawasanterhadapperaturandaerahdanperaturankepaladaerah.

  18. Cara Cara Pengawasan

More Related