Latihan Penyusunan Program Kerja Audit Penelitian Berbasis Risiko

1. KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI LatihanPenyusunan Program Kerja Audit PenelitianBerbasisRisiko Oleh: Nuke Nugraha (Inspektorat III)

2. Tahun 2018 Posisi Indonesia mendudukiPeringkat 2 se-Aseanatasjumlahpublikasi (33.179)Scopus, 6 April 2018

4. SKEMA PENELITIAN RencanaIndukRisetNasional (RIRN) RENSTRAPERGURUANTINGGI • A. KATEGORI PENELITIAN KOMPETITIF NASIONAL • SkemaPenelitianDasar (PD) • SkemaPenelitianTerapan (PT) • SkemaPenelitianPengembangan (PP) • SkemaPenelitianDosenPemula (PDP) • SkemaPenelitianKerjasamaAntarPerguruan Tinggi (PKPT) • SkemaPenelitianPascasarjana (PPS) • B. KATEGORI PENELITIAN DESENTRALISASI • SkemaPenelitianDasarUnggulanPerguruan Tinggi (PDUPT) • SkemaPenelitianTerapanUnggulanPerguruan Tinggi (PTUPT) • SkemaPenelitianPengembanganUnggulanPerguruan Tinggi (PPUPT) • C. KATEGORI PENELITIAN PENUGASAN • SkemaKonsorsiumRisetUnggulanPerguruan Tinggi (KRU-PT) • 2. World Class Research (WCR) • 3. SkemaKajianKebijakanStrategis (KKS)

5. SKEMA PENELITIAN KOMPETITIF NASIONAL DESENTRALISASI PENUGASAN LUARAN WAJIB

6. PENYESUAIAN SKEMA PENELITIAN EDISI X, XI, XII

7. PENYESUAIAN SKEMA PENELITIAN EDISI X, XI, XII

8. SKEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KEBIJAKAN NASIONAL RENSTRA PERGURUAN TINGGI • A. KATEGORI KOMPETITIF NASIONAL • Program KemitraanMasyarakat (PKM); • Program KemitraanMasyarakat Stimulus (PKMS); • Program KuliahKerjaNyataPembelajarandanPemberdayaanMasyarakat (KKN-PPM). • Program PengembanganKewirausahaan (PPK); • Program PengembanganProdukUnggulan Daerah (PPPUD) • Program Pengembangan Usaha ProdukIntelektualKampus (PPUPIK); • Program PengembanganDesaMitra (PPDM); • Program Kemitraan Wilayah (PKW) • B. KATEGORI DESENTRALISASI • Program PemberdayaanMasyarakatUnggulanPerguruan Tinggi (PPMUPT) • C. KATEGORI PENUGASAN • Program PenerapanIptekskepadaMasyarakat (PPIM)

9. PENYESUAIAN SKEMA PPM EDISI X, XI, XII

10. PENYESUAIAN SKEMA PPM EDISI X, XI, XII

11. PENYESUAIAN SKEMA PPM EDISI X, XI, XII

12. LHP BPK Tahun 2018 Pengelolaan Dana Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada DitjenRisbangBelumMemadai PembayaranBiayaPenelitian DRPM untukHonorKetua dan Anggota Tim PenelitiBelumSesuaiKetentuan LuaranTambahanHasilPenelitianTidakTercapaiSebesar Rp23.659.676.550 Pengelolaan Program InsentifRisetSistemInovasiNasional (Insinas) dan Program PengembanganTeknologiIndustri (PPTI) TA 2018 BelumMemadai. Penerima Dana Penelitian Program Insinasbelummenyampaikanlaporanpertanggungjawabansecaralengkap dan masihterdapatsisa dana yang belumdisetorke kas Negara • Terdapat 40 timpeneliti yang batalnamunbelummengembalikan dana penelitian. Hal tersebuttidakadamekanisme/SOP penelitian yang batal • Peneliti yang tidak hadir dalam kegiatan monev tetap menerima dana pada proses pencairan tahap kedua sebesar Rp287.460.000 • Pelaksana kegiatan Pengabdian Masyarakat yang terkena sanksi belum mengembalikan dana tahap II sebesar Rp555.900.000 • Pelaksana kegiatan Pengabdian Masyarakat yang terlambat dan tidak mengunggah laporan akhir pengabdian masyarakat Tahun 2018 belum membayar denda keterlambatan

13. LHP BPK Tahun 2018 (Lanjutan) Pengelolaan Dana Penelitian di SatkerKemenristekdiktiBelumMemadai PembayaranBelanjaBarangPenelitianTidakSesuaiKetentuan (PembelianPulsa, UangHarianMelebihi SBM, Ketidaksesuaian SPJ, dan KetidaksesuaianBuktiPerjadin) • AsetTetap Hasil Pengadaandari Dana PenelitianBelumDisajikanDalamLaporan BMN/Neracasebesar Rp1.953.837.280 • Dana PenelitianTidakDidukungBuktiPertanggungjawaban • Realisasi Dana Penelitian Tidak Sesuai Ketentuan

14. PerbandinganTemuan BPK dalamAngka(TA 2017 & 2018)

15. KondisiTidakMemadaidisebabkan:

16. Surat KewajibanUnggahLaporanKemajuan dan Surat PernyataanTanggungjawabBelanja

17. Surat TentangPencairan Dana PenelitianTahap II

18. PENILAIAN KELAYAKAN USULAN DAFTAR PENILAIAN KELAYAKAN USULAN I. KUALITAS DAN KUANTITAS PUBLIKASI ARTIKEL DI JURNAL ILMIAH (REKAM JEJAK) Jurnalinternasionalbereputasi Jurnalinternasionaldanjurnalnasionalterakreditasi Kualitasdankuantitaspublikasidalamprosiding Kualitas dan kuantitasbukuber ISBN Rekamjejakanggotapengusul (menyangkutpoin a sampai d) II. SUBSTANSI USULAN Relevansiusulanpenelitianterhadapbidangfokus, tema, dantopik Kualitasdanrelevansitujuan, permasalahan, state of the art, metode, dankebaruanpenelitian Keterkaitanusulanpenelitianterhadaphasilpenelitian yang didapatsebelumnyadanrencanakedepan (roadmap penelitian) Kesesuaianpenugasanpenelitidanpembagiantugas Kualitasluaranwajibpenelitian yang dijanjikan Kewajarantahapan target capaianluaranwajibpenelitian Kewajaran target Tingkat KesiapterapanTeknologi Kesesuaianjadwalpenelitian Kekiniandansumber primer pengacuanpustaka Dukunganmitrakerjasamapenelitian Dukunganpendanaanmitra III. KEWAJARAN RAB USULAN

20. PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT • Hal-hal yang perludiperhatikandalam Audit PertanggungjawabanKeuanganPelaksanaan KegiatanPenelitian dan Pengabdian Masyarakat • Terkaitpertanggungjawabankeuangan, makakriteria yang dapatdigunakanantara lain: a. Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia No.113/PMK.05/2012 tentangPerjalanan Dinasdalam Negeri bagiPejabat Negara, Pegawai Negeri, dan PegawaiTidakTetap. - Pasal 34 ayat (2), yang menyatakanbahwaPertanggungjawabanBiayaPerjalananDinasJabatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) denganmelampirkandokumenberupa: - (huruf a) Surat Tugas yang sahdariatasanPelaksana Surat PerjalananDinas; - (huruf b) Surat PerjalananDinas yang telahditandatangani oleh PPK dan Pejabatditempat pelaksanaanPerjalananDinasataupihak yang terkait yang menjadiTempatTujuanPerjalanan Dinas; - (huruf e) Buktipembayaran yang sahuntuksewakendaraandalamkotaberupakuitansiatau buktipembayaranlainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidangjasa penyewaankendaraandenganmelampirkan copy STNK.

21. - Pasal 36 yang menyatakanbahwa, pihak-pihak yang melakukanpemalsuandokumenmenaikkan darihargasebenarnya (mark up), dan/atauPerjalananDinasrangkap (dua kali ataulebih) dalam pertanggungjawabanPerjalananDinas yang berakibatkerugian yang diderita oleh Negara, bertanggungjawabsepenuhnyaatasseluruhtindakan yang dilakukan. b. PeraturanDirekturJenderalPerbendaharaan No.PER-22/PB/2013 tentangKetentuanLebihLanjut PelaksanaanPerjalananDinasDalam Negeri bagiPejabat Negara, Pegawai Negeri, dan pegawaitidaktetap. Pasal 2 ayat (3), yang menyatakanbahwaprinsip-prinsipperjalanandinasdiwujudkandalamhal-halsebagai berikut; - Kepastiantidakterdapatpelaksanaanperjalanandinas yang tumpangtindihataurangkap; - Tidakterdapatpelaksanaanperjalanandinas yang dipecah-pecahapabilasuatukegiatandapat dilaksanakansecarasekaligusdengansasaranpeserta, tempattujuan, dan kinerja yang dihasilkan sama. - BiayaPerjalananDinastidakdapatdibebankanapabilaterdapat: 1) Bukti-buktipengeluaran/dokumen yang palsu; 2) Melebihitariftiket/biayapenginapanresmi (mark up); 3) Pelaksanaanperjalanandinasrangkap pada waktu yang sama; dan/atau 4) Pelaksanaan dan pembayaranbiayaperjalanandinas yang tidaksesuaidenganketentuandalamperaturan perundang-undanganmengenaiperjalanandinas

22. LaporanPertanggungjawabanKeuangan (SPJ) dibuat oleh KetuaPelaksanaKegiatan/Peneliti/Pengabdidenganmengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentangStandarBiayaMasukanTahunAnggaran yang berjalan. • Bukti-bukti SPJ dibuat dan disusunberdasarkanRencanaAnggaranBiayaPenelitian/Pengabdiankepada Masyarakat yang termuatdalam proposal pelaksanaankegiatan dan disusunsesuairealisasipengeluaranbiayameliputi: 1. BiayaGaji/Upah/Honorarium 2. BiayaBahanHabisPakai 3. BiayaPerjalananDinas. 4. BiayaSewa (sewa, penggandaan, pemeliharaan, konsumsi, administrasi, dan lain- lain). • SPJ berdasarkanrealisasi dana kegiatansesuaitahapanpencairan/termin yang diterimasesuaiKontrak/Surat PerintahKerja.

23. Prosentasepembiayaan/pengeluaranmasing-masingbiayaharussesuaidenganketentuan yang telahditetapkan (tergantungjenis/skim penelitian). • SahnyasuatuBuktiPengeluaran (kuitansi) dibuatrangkap 3, diketikrapi, duarangkap (asli dan tembusan) diserahkanke LPPM, saturangkapuntukarsipKetuaKegiatan/ Peneliti/Pengabdi/KetuaPelaksanaKerjasama. Pengertianrangkapadalahtembusan (stempelbasah/tandatanganasli) dan bukanfotokopi. • Dana penelitian, pengabdiankepadamasyarakat, dan kerjasamatidakdiperbolehkanuntukbelanja modal misalnya: peralatankantor (baranginventariskantor), komputer, alatlaboratorium, dan lain-lain. • Khususuntukkegiatan PPM bilaadapembelianalat/mesinuntuk Mitra harapdilampiriBerita Acara SerahTerima. DemikianpaparanSubstansiTridharmaPerguruan Tinggi BidangPenelitan dan Pengabdian Masyarakat disusununtukpersamaanpandangandalamtertibadministrasikeuangan, laporankeuangan dan mengurangiperbedaanpersepsidalampelaksanaan audit.

24. INSPEKTORAT JENDERAL Proposal (PKA No.2) • Seleksi proposal InsinasRisetPratamadilakukandalamtigatahap, yaitu • EvaluasiDokumen dan evaluasibiaya (RAB), informasi dan dokumenpendukungterkaitpelaksanaanevaluasidokumentidak di dapatkanselama audit • Presentasi (bagi yang berkonsorsium), Pelaksanaanpresentasi(bagi yang berkonsorsium) yang di dapatkanHanyasebatasinformasi pada saatentri meeting • KunjunganuntukKlarifikasiSumberdayaRiset (biladiperlukan). Masing-masingtahapan. tim audit belummenggaliinformasiterkaitkunjunganuntukklarifikasisumberdayariset. • KEWAJIBAN REVISI PROPOSAL BILA NILAI TIDAK DI SETUJUI 100% TIDAK DIATUR DALAM PEDOMAN

25. Reviwer(PKA No.2) Data yang bisadidapatkanhanyasebatashasilpenilaiandarireviwer yang diisisecara manual. Data-data pendukunglainnya yang berkaitandenganreviwertidakbisadidapatkan, diantaranya: Data reviwertidakmereviu SK Reviwer Output Hasil Reviu PenggantianReviwer

26. Dasar Hukum • TidakadadasarhukumterkaitpenggunaanSimlitabmas. • Pedomantidakdidukungdengandasarhukum (SK PenetapanPedoman) • PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI TIDAK DIATUR DALAM PEDOMAN

27. Alur Pencairan Dana • Alur pencairan dana tidakdiaturdalambukupedomanhanyaterdapatdidalamkontrakpenelitian. • RealisasipenyalurandariRisbangditransferkerekening LPPM dan dari LPPM kerekeningPeneliti. • Pencairan dana dilakukansecarabertahap, tahappertamasebesar 70% dan tahapkeduasebesar 30% setelahPenelitimembuatlaporankemajuantahappertama. • Pencairan dana dariRisbangkerekening LPPM dan dari LPPM kerekeningPenelititelahsesuaidengan SK Penetapan dan dokumenkontrak (telahdidukungdenganbuktirekeningkoran).

28. Pelaporan • Laporandilakukanmelalui 2 tahapyaitupelaporankemajuan (70%) dan pelaporanakhir (100%) • Terkaitpelaporankemajuansebagaimanatersebutdiatastidak di atur di dalampanduan, hanyadiatur pada kontrakpenelitian.

29. Terima Kasih Atas Perhatiannya KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI