8 Januari 2019

1. Bahan materi “Sosialisasi Kebijakan Analisa jabatan Analisa Beban Kerja, Evaluasi jabatan, penataan pegawai, dan Tambahan Penghasilan Pegawai” 8 Januari 2019

2. Kebijakan Anjab, ABK, dan Evjab • Dasar Hukum: • UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara: • Pasal 56 ayat (1): “setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja” • Pasal 94 ayat (2) : “setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja” • PeraturanMenteriDalamNegeri: • No. 12 Tahun 2008 tentangPedomanAnalisisBebanKerja di LingkunganDepartemenDalamNegeridanPemerintah Daerah; • No. 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; • PeraturanMenteri Negara PendayagunaanAparatur Negara danReformasiBirokrasi: • No. 26 Tahun 2011 tentangPedomanPerhitunganJumlahKebutuhanPegawaiNegeriSipilUntuk Daerah; • No. 33 Tahun 2011 tentangPedomanAnalisisJabatan; • No. 41 Tahun 2018 tentangNomenklaturJabatanPelaksanaBagiPegawaiNegeriSipil di LingkunganInstansiPemerintah

3. Dasar hukum • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: • Nomor 34 Tahun2011 Tentang PedomanEvaluasiJabatan • Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri; • Surat MenPAN RB No. B/416/M.SM.04.00/2018 Hal Validasi Klas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah • Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dari Korsupgah, KPK

4. Implementasi Anjab, ABK, Evjab, dan PENATAAN PNS • Keputusan Bupati Sleman: • No. 50.5/Kep.KDH/A/2018 Tentang HasilAnalisisJabatandan Analisis BebanKerja Di LingkunganPemerintahKabupatenSleman • No.11/Kep.KDH/A/2019 Tentang HasilAnalisisJabatandan Analisis BebanKerja Di LingkunganPemerintahKabupatenSleman • No 18/Kep.KDH/JFU.T/D.4/2019 tentang Penataan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman • Dokumen Evaluasi Jabatan, telah divalidasi dan diberi persetujuan KemenPAN RB melalui Surat No B/1289/ M.SM.04.00/ 2018 Hal : Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman

5. DINAMIKA Anjab, ABK, dan Evjab • Dokumen Anjab, ABK, Evjab, dan formasi pegawai bersifat dinamis. Dapat berubah apabila terjadi: • perubahan tugas dan atau beban tugas jabatan • perubahan tugas, fungsi dan atau beban tugas satuan organisasi • perubahan satuan organisasi • perubahan peraturan perundang-undangan dan faktor lainnya • Melalui penataan pegawai dalam jabatan (struktural, fungsional, dan pelaksana), maka para pemangku jabatan agar didorong: • mau dan mampu memberi kontribusi yg optimal terhadap tugas, fungsi, tanggungjawab, dan sasaran kinerja organisasi. • dpt berkinerja tinggi, produktif, dan memiliki budaya kerja “SATRIYA” • Tugas, fungsi, dan beban kerja organisasi harus dibagi habis kepada pemangku jabatan pegawai dengan beban kerja yg proporsional. Ke depan kinerja pegawai harus dicatat dan dilaporkan dalam sistem aplikasi “e-kinerja”

6. Kebijakan TPP th 2019 Dasar Hukum: • Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri; • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dsb • Pertimbangan lain: • Arahan Rencana Aksi Pemberantasn Korupsi Terintergrasi oleh Korsupgah, KPK: • 6. Manajemen ASN; 1. Implementasi TPP : evaluasi jabatan divalidasi KemenPANRB, aplikasi penilaian kinerja pegawai Implementasi kebijakan TPP: • PeraturanBupatiSlemanNomor 6 Tahun 2019 TentangPemberianTambahanPenghasilanPegawaiNegeriSipilDi LingkunganPemerintahKabupatenSleman • Keputusan BupatiSleman No. 13.8/Kep.KDH/A/2019 Tentang Besaran Tambahan Penghasilan PNS Di LingkunganPemerintahKabupatenSleman

7. penataan anggaran belanja aparatur Proporsi penerimaan TPP: Indeks TPP: terendah : tertinggi adalah 1 :12,14

8. Tujuan Pemberian TPP • PemberianTPP bertujuan untuk“meningkatkan motivasi pegawai agar dapat berkinerja dengan baik”. • Selaras dengan tujuan reformasi birokrasi agar aparat birokrasi berubah menjadi lebih profesional(bersihdari KKN, memilikiintegritas, etika/budayakerja, kinerja tinggi, dan mampu melayanipubliksecaramemuaskan dan membahagiakan.

9. TPP berdasar Nilai Jabatan • TPP diberikan kepada CPNS dan PNS sesuai jabatannya (struktural, fungsional dan pelaksana) • TPP diberikan berdasarkan jabatan (belum klas jabatan), pangkat/golongan, satuan organisasi tempat bertugas. • Nomenklatur jabatan pegawai (struktural, fungsional dan pelaksana) telah ditetapkan dalam keputusan bupati tentang hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja • Para pemangku jabatan pelaksana telah ditetapkan per 1 Maret 2019, dan diserahkan kpd pegawai. Jabatan “staf” diubah menjadi nomenklatur jabatan yg bermacam2 • Jabatan telah dilakukan ‘evaluasi jabatan’ yg menghasilkan ‘nilai jabatan’ • TPP diberikan memperhitungkan “nilai jabatan X IHNJ X angka penyeimbang. IHNJ= indeks harga nilai jabatan (190 – 3.555) • IHNJ dihitung berdasarkan UMK Daerah pada tahun berjalan dibagi nilai rata-rata jabatan terendah. • Faktor penyeimbang merupakan angka yang digunakan untuk mencari keseimbangan perbandingan TPP jabatan tertinggi dengan TPP jabatan terendah. Contoh : • Kasubag dgn IHNJ = 1.430 X (Rp1.701.000/215) X 40%= Rp3.164,65) X 1,09 = Rp 4.900.000

10. TPP bagi Plt dan PLH • TPP bagi Plt dan PLH • Plt. atau Plh. kepala perangkat daerah yangmelaksanakantugasselama: • 10 - 20 hari kerja secara berturut-turut dalam satu bulan diberikan sebesar 15% dari besaran TPP pada jabatan struktural yang dilaksanakan ketugasannya; • lebih dari 20 hari kerja secara berturut-turut dalam satu bulan diberikan sebesar 25% dari besaran TPP pada jabatan struktural yang dilaksanakan ketugasannya; • Plt. atau Plh. kepala satuan organisasi selain kepala perangkat daerah yang melaksanakan tugas selama: • 10 - 20 hari kerja secara berturut-turut dalam satu bulan diberikan sebesar 10% dari besaran TPP pada jabatan struktural yang dilaksanakan ketugasannya • lebih dari 20 hari kerja secara berturut-turut dalam satu bulan diberikan sebesar 20% dari besaran TPP pada jabatan struktural yang dilaksanakan ketugasannya.

11. TPP CPNS dan Pegawai “Titipan” • Besaran TPP bagi: • CPNS dalam 1 bulan diberikan sebesar 80% dari besaran TPP. • pegawai dari instansi atau lembaga lain di luar Pemerintah Kabupaten Sleman yang dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Sleman dalam 1 bulan diberikan sebesar 40% dari besaran TPP. Besaran TPP diberikan sepanjang dari instansi asalnya tidak memberikan tambahan penghasilan.

12. Pemberian TPP berdasar Tempat Bertugas • Pemberian TPP berdasar 2 kelompok perangkat daerah yaitu: • perangkat daerah yang berfungsi perumusan kebijakan, fungsi penunjang urusan pemerintahan, dan dinas yang mempunyai beban kerja lebih besar termasuk UPTnya (Setda, Bappeda, BKAD, BKPP, Inspektorat, Dinkes, Disdik, Dinas PUPKP, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan) • perangkat daerah selain tersebut di atas • Pemberian TPP tidak 100% dg pertimbangan masih memperoleh insentif pajak, atau jasa pelayanan : • BKAD, RSUD Prambanan diberikan TPP 50% • RSUD Sleman diberikan TPP 40% • Puskesmas diberikan TPP 60%

13. Pengurangan TPP • TPP diberikan pengurangan berdasarkan: • tingkat kehadiran pegawai, • hasil penilaian perilaku kerja pegawai, • capaian kinerja keuangan perangkat daerah • keterlambatan waktu penyampaian LHKPN (khusus bagi pegawai yang wajib LHKPN)

14. Pengurangan TPP PNS yg tidak masuk kerja • pegawai yang tidakmasukkerjatanpasurat keterangan yang sahdariKepalaPerangkat Daerah ataupejabat lain yang ditunjukdikenakanpengurangansebesar4% per hari; • pegawai yang tidakmasukkerjadengan suratketerangan yang sahberupasuratcuti: • paling lama 3 bulandikenakanpengurangansebesar 2% per hari. • cutisakitlebihdari3 - 6 bulan, dikenakanpengurangansebesar3% per hari;

15. Pengurangan TPP yg tidak masuk kerja tidak presensi • pegawai yang masukkerjatidakmelaksanakanpresensimasukkerjaataupresensipulangkerja: • tetapidiberikansuratketerangandariKepalaPerangkat Daerah dikenakanpengurangansebesar0,5% per hari. Surat keterangan dari Kepala Perangkat hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari, dan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan. • tanpasuratketerangandariKepalaPerangkat Daerah dikenakanpengurangansebesar1% per hari; dan • pegawai yang masukkerjatidakmelaksanakanpresensimasukkerjadanpresensipulangkerjatanpasuratketeranganKepalaPerangkat Daerah dikenakanpengurangansebesar4% per hari.

16. Pengurangan TPP yg terlambat masukkerja • bagipegawai yang terlambatmasukkerjadan/ataumendahuluipulangkerjadariketentuan jam kerja: diperhitungkan per bulan, setiap120 menit diberikan pengurangan1% • Pengurangan besaran TPP tidak dikenakan bagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat perintah tugas yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk atau dengan surat undangan kedinasan.

17. Pengurangan TPP berdasar Penilaian Perilaku Pegawai • Penilaian perilaku pegawai adalah perilaku pegawai selama jam kerja, dengan kriteria: • pegawai yang meninggalkan tempat bertugas bukan untuk melaksanakan tugas dinas dengan izin atasan tidak dikenakan pengurangan TPP; dan • pegawai yang meninggalkan tempat bertugas bukan untuk melaksanakan tugas dinas tanpa izin atasan selama lebih dari 120 menit dalam satu hari dikenakan pengurangan TPP sebesar 1% per hari. • Penilaian perilaku kerja pegawai dilakukan oleh Majelis Kode Etik Perangkat Daerah. • Penilaian perilaku kerja berupa Surat Keterangan Penilaian Perilaku Kerja Pegawai

18. Pengurangan TPP berdasar Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah • Capaian kinerja keuangan perangkat daerah berdasarkan realisasi keuangan bulanan perangkat daerah yang tercatat dalam aplikasi SIM-TEPPA. • Capaian kinerja keuangan bulanan perangkat daerah dilakukan pengurangan TPP apabila realisasi keuangan perangkat daerah sebagai berikut: • antara 65% - 85% : semua pegawai perangkat daerah dikenakan pengurangan sebesar 1% • antara 45% - 65% : semua pegawai perangkat daerah dikenakan pengurangan sebesar 2% • lebih dari 0% - 45% : semua pegawai perangkat daerah dikenakan pengurangan sebesar 3 % • 0% : semua pegawai perangkat daerah dikenakan pengurangan sebesar 4%.

19. Pengecualian Penghitungan data Capaian Kinerja Keuangan • Data realisasi keuangan bulanan dikecualikan terhadap anggaran yang sulit direncanakan realisasinya secara tepat oleh perangkat daerah, antara lain: • anggaran yang disediakanuntukmenanganikasus, pengaduan, penerimaantamu, bencana, tindaklanjutuntukmenanggapisurat/informasidariinstansi lain yang sulitdirencanakandengantepat, penyusunanregulasidenganbadanlegislatifdanatauPemerintahPusatdanPemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; • anggaran yang tidakterealisasisebagaiakibatpenundaan, pembatalan, keterlambatanpetunjukteknisdariinstansi lain, dan/atauadanyaketentuanpihak lain; • sisaanggaranpengadaanbarang/jasa yang keluarannyatelahterealisasi 100% sesuairencana; atau • faktor lain yang tidak dapat dikendalikan oleh perangkat daerah. • KepalaPerangkat Daerah mengajukanpermohonanpengecualianbesertaalasannyauntukpenghitunganrealisasikeuanganperangkatdaerahkepadaSekretaris Daerah, untukanggaran yang sulitdirencanakanrealisasinya

20. Pengurangan TPP bagi pegawai yang wajib LHKPN • Pejabat yg terlambat melaporkan LHKPN, diberi pengurangan TPP: • 1 - 3 bulan dikenakan pengurangan sebesar 5% • 3 - 6 bulan dikenakan pengurangan sebesar 10% • 6 - 9 bulan dikenakan pengurangan sebesar 15%

21. Pegawai yg tidak diberikanTPP • pegawai yang menjalanicutisakitlebihdari 6 (enam) bulan; • pegawai yang menjalanicuti di luartanggungannegara; • pegawai yang sedangmelaksanakantugasbelajar; • pegawai yang tidakaktifbekerjakarenabebastugas; • pegawai yang diberhentikandarijabatannegerikarenamenjadikepaladesa/perangkatdesa; • pegawai yang diberhentikansementaradarijabatannegerikarenamelakukantindakpidana; • pegawai yang dipekerjakanpadainstansiataulembaga lain di luarPemerintahDaerah, kecualibagipegawai yang dipekerjakanpadainstansiataulembaga lain di wilayahDaerahdantidakmenerimatunjangankinerjaatausejenisnya di instansiataulembaga lain tersebut; • pegawai yang berstatussebagaitenagatitipanpadainstansiPemerintah lain; • pegawai yang telahmemperolehtunjangansertifikasi guru, kepalasekolah, danpengawassekolahdariAnggaranPendapatandanBelanja Negara; • pegawai yang telahmemperolehtambahanpenghasilanpendidikandariAnggaranPendapatandanBelanja Negara; • Pegawai yang dijatuhihukumandisiplin

22. TPP Pegawai yang dijatuhihukumandisiplin • hukumandisiplinringan: • teguranlisan, tidak diberikan TPP selama 1 (satu) bulan; • tegurantertulis, tidakdiberikan TPP selama 2 (dua) bulan; • pernyataantidakpuassecaratertulis, tidakdiberikan TPP selama 3 (tiga) bulan; • hukumandisiplinsedang: • penundaanKenaikanGajiBerkalaselama 1 (satu) tahun, tidak diberikan TPP selama 6 (enam) bulan; • penundaankenaikanpangkatselama 1 (satu) tahun, tidakdiberikan TPP selama 9 (sembilan) bulan; • penurunanpangkatsetingkatlebihrendahselama 1 (satu) tahun, tidak diberikan TPP selama 12 (duabelas) bulan; • hukumandisiplinberat: • penurunanpangkatsetingkatlebihrendahselama 3 (tiga) tahun, tidak diberikan TPP selama 16 (enambelas) bulan; • pemindahandalamrangkapenurunanjabatansetingkatlebihrendah, tidakdiberikan TPP selama 20 (duapuluh) bulan; • pembebasandarijabatan, tidakdiberikan TPP selama 24 (duapuluhempat) bulan.

23. Pembayaran tpp • TPP diterimakankepadapegawaipadabulanberikutnyadenganmemperhitungkanpengurangan TPP, kecualipadabulanDesember. • TPP bulan Desemberditerimakanpadabulanberkenaandengantidakmemperhitungkanpengurangan TPP. • Pengurangan TPP bulanDesemberdiperhitungkanpadasaatpenerimaaan TPP bulanberikutnya, kecuali bagi pegawai yang pensiun. • TPP bulanDesemberbagipegawai yang pensiunterhitungmulaitanggal 1 Januariditerimakanpadabulanberkenaandengantidakmemperhitungkanpengurangan TPP. • TPP bagipegawai yang meninggalduniapadabulanberjalantidakdikenakanpengurangan TPP padabulantersebut.

24. PERUBAHAN DASAR PEMBERIAN TPP

25. KETENTUAN PERALIHAN(Pasal 17 Perbup 6 2019) 1. Pembayaran TPP untuk jabatan staf pada bulan Januari dan Februari tahun 2019 diperhitungkan dengan menggunakan Perbup 6 tahun 2019 berdasarkan jabatan masing-masing pegawai yg ditetapkan mulai tgl 1 Maret 2019 2. Pembayaran TPP kpd peg. Dgn jab. Staf pada bulan Januari dan Februari bagi peg. Yg mutasi jab. Ke jab. Struktural atau jab. Fungsional sebelum tgl 1 Maret 2019, sbb: a. Peg golongan II disetarakan dengan jab. Pelaksana pengelola dan sejenisnya; b. Peg golongan III dan IV disetarakan dgn jab. pelaksana analis dan sejenisnya

26. LANJUTAN.... • Pembayaran TPP kpd peg dgn jabatan staf utk bulan Januari dan Februari thn 2019 bagi PNS yg pensiun sebelum tgl 1 Maret 2019, sbb: a. Pegawai gol I disetarakan dengan jab. Pelaksana pengadministrasi dan sejenisnya b. Pegawai gol II disetarakan dengan jab. Pelaksana pengelola dan sejenisnya c. Pegawai gol III disetarakan dengan jab. Pelaksana analis dan sejenisnya