TANTANGAN DOKTER DALAM IMPLEMENTASI JKN

1. TANTANGAN DOKTER DALAM IMPLEMENTASI JKN Andi Alfian Zainuddin Sekretaris Pokja SJSN PB IDI/ Wakil Ketua Bidang Kajian Pembiayaan Kesehatan PB IDI

2. REALITAS DAN TANTANGAN saat ini

3. Realitas dan Tantangan

4. Realitas dan Tantangan

6. Transformasi Sistem Pelayanan Kesehatan; Penguatan Pelayanan Primer Sumber : The World Health Report 2008 - Primary Health Care (Now More Than Ever)

7. Implementasi JKN

8. ASPEK YURIDIS (2) NEGARA MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL SEGERA DIBUAT PERATUAN PELAKSANA UNTUK OPERASIONALISASI SJSN PASAL 34 UU 40/2004 TTG SJSN UU 24/2011 TTG BPJS KEPESERTAAN & IURAN? PROVIDER & REMUNERASI? SISTEM PELAYANAN?

9. INDOGENOUS AWARENESS EXOGENOUSTREND

10. UU No. 40 Tahun 2004SJSN • Pasal 24 ayat 1 • Besarnyapembayarankefaskesberdasarkankesepakatan BPJS dg asosiasifaskes (perpres 37 ayat 1) • Pasal 24 ayat 3 danpenjelasannya • BPJS mengembangkansistempelayanankesehatan, sistemkendalimutupelayanandansistempembayaranpelayanankesehatan. • Penjelasanpasal 22 ayat 1 • Pelayananharussesuai dg pelayananstandarbaikmutumaupunjenisnya

11. UU no. 24 Tahun 2011 BPJS • Pasal 10 poin f (tugas BPJS) • membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program JaminanSosial • Pasal 13 poin d(kewajiban BPJS) • memberikanManfaatkepadaseluruhPesertasesuaidenganUndang-UndangtentangSistemJaminanSosialNasional • Pasal 48 ayat 1 • BPJS wajibmembentuk unit pengendalimutupelayanandanpenangananpengaduanPeserta.

12. Perpres no. 12 Tahun 2013JKN • Pasal 36 ayat 1,2,3,4,5 • Penentuan PPK ygdikontrak BPJS • Pasal 41 ayat 1,2 • Penentuanstandartarifolehmenteriberdasar index hargakonsumen & index kemahalan • Pasal 42, pasal 43, pasal 44 • Mutupelayanan & penerapandanpengembangansistemkendalimutu/kendalibiaya

13. Tantangan profesi dokter

14. PEMBIAYAAN KESEHATAN PELAYANAN KESEHATAN UNSUR POKOK SISTEM KESEHATAN Kendali mutu Kendali biaya MUTU

15. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) • Penerapan JKN memadukan 2 sistem: • Sistempembiayaankesehatan • Sistempelayanankesehatan 2 sisidari 1 matauang Risk pooling Collecting PROVIDER Purchasing BPJS • PAYOR • Pemerintah (PBI) Premi • PemberiKerja % income • Pekerja % income • Informal  Nilai nominal III Kontrak, pembayaran, lingkup,risiko, otonomi premi, manfaat, II I PRIMER 40-50% POINT OF CARE • Info produk • Kartu Eligibilitas Akomodasi Obat2an Retribusi Biayatidaklangsung Peserta Biayalangsung Pasien Opp cost Makan Individu Biayayanmed Transport JKN menghilangkanbiayalangsung Copayment

16. SISTEM PELAYANAN KEDOKTERAN SAAT INI ERA SJSN Specialist Orientation of Health Care System Primary Care Orientation of Health Care System Puskesmas 8981 Tertiary care Sistemkesehatan yang dibutuhkan JKN Primary care Regulasiuntukmenataulangsistempelayanankesehatannasional DSp 26.773 DPP 70.000an Ter tiary RS Publik 1.548 TT=178.877 RS Privat 554 TT=35.953 Secondary care Secondary Alokasi yang berimbangantara Primer dansekunder/tersier Sekunder/Tersiermenyerapsebagianbesarsumberdaya Primary care Komposisibiaya yang menjaminkesinambungan JKN 80% 50% Membalikkanalokasisumberdaya Population Defined population 20% 50% (World Bank, 2009)

17. PembiayaanKesehatan • Menghindariterjadinya under quality pelayananygdisebabkan under paid : • Menghitung utility dan unit cost pelayanansecaracermat (COST EFFECTIVENESS) • Menentukankapitasidan INA CBGs ygtepat • Menentukantarifdokter

18. PREMI PBI : Rp 19.225,- HOW MUCH IS ENOUGH BASIC SALARY : SPESIALIS 22,5 JUTA – 42,5 JUTA DOKTER PRIMER 12,5 JUTA – 15 JUTA

19. AUDIT MUTU & AUDIT BIAYA MEMERLUKAN ALAT UKUR (TOOLS) : • LIST OF COMPETENCY • CASE MANAGEMENT (STANDAR PELAYANAN) • PANDUAN PELAYANAN MEDIK • CLINICAL PATHWAY • SOP • FEE SCHEDULE

20. PENATAAN PELAYANAN • Regulasi • Bentuk praktik dan status DPP • Rasio DPP terhadap populasi • Persentase dokter spesialis • Bentuk praktik dan status DSp • Pelayanan berjenjang • Rayonisasi DPP & faskes • Pemetaankebutuhan & distribusidokter • Kompetensi & standarpelayanan

21. PERAN IKATAN DOKTER INDONESIA

22. Kewenangan IDI (UU Pradok) • Pembinaan etik bersama Konsil Kedokteran Indonesia (KKI); • Melaporkan dokter yang melanggar etika ke KKI (untuk dicatat oleh KKI); • Memberi masukan (koordinasi) dalam penyusunan standar pendidikan dokter/dokter spesialis; • Menyelenggarakan pendidikan kedokteran berkelanjutan (PKB/CPD) dan mengakreditasi lembaga penyelenggara PKB; • Menetapkan standar PKB; • Menerbitkan rekomendasi izin praktik; • Pembinaan dan pengawasan terselenggaranya kendali mutu dan kendali biaya dokter yang berpraktik; • Membuat standar profesi (Muktamar IDI 2006, std: etika, kompetensi, pendidikan, pelayanan) • Menerima terusan pengaduan dari Majelis Kehormatan Disipilin Kedokteran (MKDKI) yang menyangkut soal pelanggaran etika.

23. IDI/OP (INTERMEDIATE BODY) BPJS PROVIDER (DOKTER) PENENTUAN : STANDAR PELAYANAN MEDIK/SOP JENIS MANFAAT YANG DIBERIKAN REMUNERASI BAGI DOKTER-KLINIK-RUMAH SAKIT DLL AUDIT MUTU & AUDIT BIAYA

24. IDI/OP (credentialing) BPJS PROVIDER (DOKTER) PENENTUAN : KOMPETENSI, STANDAR PELAYANAN MEDIK/SOP, REKOM IDI JENIS MANFAAT YANG DIBERIKAN STANDAR SARANA DLL

25. TERIMA KASIH