1 / 42

MANAJEMEn PERENCANAAN ASN ( pns &PPPK )

MANAJEMEn PERENCANAAN ASN ( pns &PPPK ). KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajmen PNS. 2. UU Nomor 5 Tahun 201 4 Tentang ASN. PP Nomor 49 Tahun 201 8 tentang Manaj e men PPPK. 1. 3. DASAR HUKUM.

toribio
Download Presentation

MANAJEMEn PERENCANAAN ASN ( pns &PPPK )

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MANAJEMEn PERENCANAAN ASN (pns &PPPK ) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

  2. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajmen PNS 2 UU Nomor5Tahun 2014 TentangASN PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK 1 3 DASAR HUKUM SetiapInstansiPemerintahwajibmenyusunkebutuhanjumlahdanjenisjabatanberdasarkananalisisjabatandananalisisbebankerja. Penyusunankebutuhanjumlahdanjenisjabatandilakukanuntukjangkawaktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahunberdasarkanprioritaskebutuhanjabatan. Hasilpenyusunankebutuhandisampaikanoleh PPK InstansiPemerintahkepadaMenteritembusanKepala BKN (melampirkandokumenrencanastrategisInstansiPemerintah).

  3. Internal: • Mismatch • Indisipliner • 19,4 % ASN terindikasi anti Pancasila PEMBANGUNAN ASN  PERMASALAHAN SMART ASN 2024 T Profile: A N T A N G A N PROGRAM STRATEGIS • Integritas • Nasionalime • Wawasan Global • IT & Bahasa asing • Hospitality (Pelayanan) • Networking (Jaringan) • Entrepreneurship (Kewirausahaan) KONDISI SAAT INI 4,209 Juta ASN (Guru PNS : 1,2 Juta) • Perencanaan • Rekrutmen & Seleksi • PengembanganKapasitas • ReformasiKesejahteraan • Eksternal: • Globalisasi & persaingan • Industri 4.0

  4. PP 11 Tahun 2017

  5. MisiPerencanaan ASN PenataanSistemSeleksiASN PenataanStrukturOrganisasi Pengembangan Kompetensi PenataanJabatan MISI PERENCANAAN ASN PeningkatanKesejahteraanASN PenataanKebutuhan ASN Profesionalisasi ASN Pengangkatan Dalam Jabatan SMART ASN PenataanDistribusiASN

  6. JENIS JABATAN JPT Utama JPT Madya JPT Pratama JAB. PIMPINAN TINGGI JABATAN TEKNIS LAIN (YANG MERUPAKAN CORE BUSINESS DAN MENDUKUNG NAWACITA DAN RPJMN) Administrator Pengawas Pelaksana JAB. ADMINISTRASI Keahlian Keterampilan JAB. FUNGSIONAL

  7. JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI K/L/P JabatanPelaksana Penganalisis, Pengadministrasidsb Jabatan Administrator Kabag, kasubditdsb Jabatan Administrasi JabatanPengawas Kasubag, Kasiedsb Jabatan Fungsional Keahlian: AhliPertama, AhliMuda, AhliMadya, AhliPertama Keterampilan: Pemula, Terampil, Mahir, Penyelia DIISI DARI PEGAWAI ASN JPT UTAMA • KEPALA BADAN DI LEMBAGA Jabatan Pimpinan Tinggi • SEKJEN; • DIRJEN; dan • STAF AHLI • KEPALA BIRO • DIREKTUR • KAPUS • KEPALA BALAI • KETUA JPT MADYA JPT PRATAMA JPT MADYA • SEKDA PROVINSI • KEPALA DINAS PROVINSI • STAF AHLI GUBERNUR JPT PRATAMA • SEKDA KABUPATEN/KOTA • KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA • STAF AHLI BUPATI/WALIKOTA JPT PRATAMA

  8. KonsepPolaDasarKarier JPT PPPK Utama PNS Madya KARIR PPPK Pratama JabatanAdministrasi 8 JabatanFungsional Keahlian Administrator Pengawas Keterampilan Pelaksana

  9. STATUS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH ASN PPPK PNS • J. PIMPINAN TINGGI (UTAMA & MADYA) • J. FUNGSIONAL • J. PIMPINAN TINGGI • J. FUNGSIONAL • J. ADMINISTRASI • Selain JPT dan JF, MenteridapatmenetapkanJabatan lain yang dapatdiisioleh PPPK, ygbukanJabatanstrukturaltetapimenjalankanfungsimanajemenpadaInstansiPemerintah

  10. PPPK MENJADI SALAH SATU PILAR BIROKRASI YANG MAMPU MENGAKSELERASI PEMBANGUNAN NASIONAL JABATAN YANG TIDAK DAPAT DIDUDUKI: JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI: Kompetensinyatidaktersediaatauterbatas di kalangan PNS JPT Madya yang berkedudukansebagai PPK dan/atauPyB Mempercepatpeningkatankapasitasorganisasi JPT Madya di bidangkeuangan negara dan hubunganluar negeri Mempersyaratkansertifikasiprofesiatau uji kompetensi JF di bidangrahasia negara, pertahanan, keamanan, aparatur negara, kesekretariatannegara, sumberdayaalam, keuangannegara, hubunganluar negeri JPT tidakdiwajibkandari PNS, serta Non JPT yang tidakmensyaratkanpelatihanstruktural Berdasarkan UU atau PP tertentudiharuskanberasaldari PNS

  11. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PPPK Pemutusanhubunganperjanjiankerjadenganhormattidakataspermintaansendiri Pemutusanhubunganperjanjiankerjadenganhormat Dihukumpenjaraberdasarkanputusanpengadilanberkekuatanhukumtetap, denganpidanapenjara paling singkat 2 tahun dan dilakukandengantidakberencana Jangkawaktuperjanjiankerjaberakhir (termasukmencapaibatasusiatertentusesuaijabatan) Meninggaldunia Melakukanpelanggarandisiplin PPPK tingkatberat Ataspermintaansendiri Tidakmemenuhi target kinerja yang telahdisepakati Perampinganorganisasiataukebijakan pemerintah yang mengakibatkanpengurangan PPPK Pemutusanhubunganperjanjiankerjatidakdenganhormat Tidakcakapjasmani dan/ataurohanisehinggatidakdapatmenjalankantugas dan kewajibansesuaiperjanjiankerja yang disepakati Penyelewenganterhadap Pancasila dan UUD 1945 Dihukumpenjaraataukurunganberdasarkanputusanpengadilanberkekuatanhukumtetapkarenakejahatanjabatanatau yang adahubungannyadenganjabatan dan/ataupidanaumum. Menjadianggota dan/ataupenguruspartaipolitik Dihukumpenjaraberdasarkanputusanpengadilanberkekuatanhukumtetap, denganpidanapenjara paling singkat2 tahunataulebih dan dilakukandenganberencana

  12. LARANGAN PPK (termasukpejabat lain di instansipemerintah) dilarangmengangkatpegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untukmengisijabatan ASN. PPK danpejabat lain yang mengangkatpegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untukmengisijabatan ASN dikenakansanksisesuaiketentuanperaturanperundang-undangan.

  13. PEJABAT PIMPINAN TINGGI UTAMA & MADYA TERTENTU YANG BERASAL DARI NON PNS HARUS MELAKUKAN PENYESUAIAN 1. APABILA BELUM MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN JABATAN MELAKSANAKAN TUGAS SAMPAI DESEMBER TAHUN BERJALAN DAN DAPAT DIPERPANJANG SESUAI PERATURAN PEMERINTAH INI. 2. APABILA TELAH MENCAPAI BATAS USIA JABATAN PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA SESUAI PERATURAN PEMERINTAH INI. 3. BEKERJA PADA JABATAN DAN/ATAU INSTANSI YANG TIDAK DAPAT DIISI PPPK PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA PADA AKHIR DESEMBER TAHUN BERJALAN.

  14. PENANGANAN PEGAWAI NON PNS YANG PERLU MENDAPAT KEPUTUSAN Masihtetapmelaksanakantugas paling lama 5 tahunapabilatidakdapatdiangkatmenjadi PNS atau PPPK sesuaipersyaratan PP. 1 Dalammasa 5 tahun, pegawai non PNS berhakatasjaminankesehatan, jaminankecelakaankerja, danjaminankematian yang diaturdenganPeraturanMenteri PANRB setelahmendapatpertimbanganteknisdariMenteriKeuangan. 2

  15. GAJI DAN TUNJANGAN ASN • ASNdiberikangajidantunjangan • Gajidantunjanganberlaku sesuaidenganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi ASN. • Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, apabila ketentuan mengenai Gaji dan Tunjangan belum ditetapkan, PPPK diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan gaji dan tunjangan PNS yang besarannya diatur dengan Peraturan Presiden.

  16. SISTEM GAJI DAN TUNJANGAN ASN PENGEMBANGAN SISTEM GAJI DAN TUNJANGAN ASN - PerubahanPangkat PNS JenjangPangkatJabatanPimpinan Tinggi (JPT) Pangkat Ruang No Golongan e d c b a d c b a d c b a d c b a Pembina Utama Pembina Utama Madya Pembina Utama Muda Pembina Tingkat I Pembina Penata Tingkat I Penata Penata Muda Tingkat I Penata Muda Pengatur Tingkat I Pengatur Pengatur Muda Tingkat I Pengatur Muda Juru Tingkat I Juru Juru Muda Tingkat I Juru Muda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IV IV IV IV IV III III III III II II II II I I I I Pangkat Pangkat JPT - I JPT - II JPT - III JPT - IV JPT - V JPT - VI JPT - VII JPT - VIII JPT - IX JF-15 JF-14 JF-13 JF-12 JF-11 JF-10 JF-9 JF-8 JF-7 JF-6 JF-5 JF-4 JF-3 JF-2 JF-1 JA-15 JA-14 JA-13 JA-12 JA-11 JA-10 JA-9 JA-8 JA-7 JA-6 JA-5 JA-4 JA-3 JA-2 JA-1 JenjangPangkatJabatanAdministrasi (JA) danJabatanFungsional (JF) Pangkat JPT-I untukjabatanDirjentidaksamadenganpangkat JF-15 untukjabatanfungsionaljenjangUtama PangkatIV.euntukjabatanDirjenEs. I.A samadenganpangkatIV.euntukjabatanfungsionaljenjangUtama THP = KENAIKAN BERKALA P.8 P.10 P.7 P.9 P.6 P.1 P.5 P.4 P.2 P.3

  17. PENGEMBANGAN SISTEM GAJI DAN TUNJANGAN ASN PerubahanGajidanTunjangan KondisiSaatIni Kondisi yang Diharapkan GajiPokok ( 1 : 3,78 ) Tunjangan yang melekatgajipokok: TunjanganIstri TunjanganAnak UU 8/1974 jo. UU 43/1999 dan PP 7/1977 UU 5/2014 dan RPP ... Gaji ( 1 : 12,698 ) Gaji TunjanganJabatan Tunj. Jab. Umummax. 13% GajiPokok Tunj. Jab. Fungsionalmax. 178% GajiPokok Tunj. Jab. Strukturalmax. 98% GajiPokok Tunj. lainnya (Risiko, Daerah Terdepan, danProfesi) max. 100% GajiPokok Tunj. Berasmax. 1,4% GajiPokok Tunj. Kinerja - (PNS Pusat) 130% s.d. 2088% GajiPokok Tunj. PerbaikanPenghasilan (TPP) - (PNS Daerah) 34% s.d. 22.61% GajiPokok TunjanganJabatanTidakada TunjanganlainnyaTidakada TunjanganBerasTidakada TunjanganKinerja(PNS Pusatdan PNS Daerah) 5% Gaji TunjanganKemahalanIndeksKemahalan Daerah x Gaji Tunjangan Fasilitas: RumahDinasbagiEs. I danEs. II tertentu KendaraanDinas & BBM bagiEs. I danEs. II Bus Pegawai FasilitasKerjauntukjabatantertentu PerjalananDinas UangMakan Fasilitas: RumahDinasbagiEs. I danEs. II tertentu KendaraanDinas & BBM bagiEs. I danEs. II Bus Pegawai FasilitasKerjauntukjabatantertentu PerjalananDinas UangMakan Fasilitas Honorarium (termasukPenghasilanKomisaris) UangKegiatan (Tim) RapatDalam Kantor di Luar Jam Kerja Dan lain-lain Tidak Ada (kecualiditetapkanbersamaantaraMenteri PANRB danMenteriKeuangan) PenghasilanLain

  18. PENGADAAN ASN ASN PNS 4.209 JUTA PPPK Berstatus pegawai tetap Memiliki NIP secara Nasional; Menduduki jabatan pemerintahan. Melaksanakan tugas pemerintahan. PengadaanUsia Paling Rendah 18 Thdan paling tinggi 35 Th GajiberdasarkanPerundang-undangan. Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhaninstansi danketentuan UU. Memiliki NIP secara Nasional; Menduduki jabatan pemerintahan Melaksanakan tugas pemerintahan. PengadaanUsia Paling Rendah20 Th. Dan paling tinggi 1 tahun sebelum pensiun. Masa kerja paling singkat 1. setiap tahundiberikankesempatanmengembangkankompetensi. GajiberdasarkanPerundang-undangan. • Berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara • Jalur karir profesional yang mendorong perwujudan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan; • Pelaksana penyediaan layanan publik yang berkualitas prima, dengan efisien dan secara konsisten yaitu melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan • Bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik

  19. PengangkatandalamJabfung • KEAHLIAN • Ahli Muda • Ahli Pertama 1 PENGANGKATAN PERTAMA • KETERAMPILAN • Terampil • Pemula 2 • KEAHLIAN • Ahli Madya • Ahli Muda • Ahli Pertama INPASSING (PENYESUAIAN) PERMENPANRB NO. 42 TH 2018 • KEAHLIAN • Ahli Utama • Ahli Madya • Ahli Muda • Ahli Pertama 3 • KETERAMPILAN • Penyelia • Mahir • Terampil • Pemula PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN • KETERAMPILAN • Penyelia • Mahir • Terampil • Pemula 4 PROMOSI

  20. PengangkatandalamJabfung CPNS PPPK • KEAHLIAN • Ahli Utama (IV/d – IV/e) • Ahli Madya (IV/a s/d IVc) • Ahli Muda (III/c - III/d) • Ahli Pertama (III/a - III/b) PENGANGKATAN PERTAMA PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN PENGANGKATAN PPP INPASSING (PENYESUAIAN) PERMENPANRB NO. 42 TH 2018 • KETERAMPILAN • Penyelia (III/c - III/d) • Mahir (III/a - III/b) • Terampil (II/b s/d II/d) • Pemula (II/a) PROMOSI

  21. Kebutuhan (Formasi) JAB. PELAKSANA 3414Nomenklaturjabatan CPNS (PERMENPANRB NO. 41/2018) PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN ROTASI

  22. PETA ALOKASI RENCANA PENERIMAAN ASN TAHUN 2019 - 2023 JF/JP ? CPNS 50% PEMERINTAH PUSAT CPPPK 50 % JF ? KEBUTUHAN ASN TAHUN 2019 - 2023 JF/JP PEMERINTAH DAERAH ? CPNS 30% CPPPK 70 % JF

  23. PNS / NON PNS HONORER THK-II: 438.590 PNS : 4.209.143 4.647.733 HONORER LAINNYA : 119.501 HONORER PENYELESAIAN S/D DES 2023

  24. TAHAPAN PENGADAAN ASN CPNS & CPPPK ANJAB & ABK SKPD /BIRO SUSUN KEBUTUHAN SCCN CAT BKN BIRO SDM/ BKD/BKPPSDM UjiKompetensi SKD SKB Pengangkatan USUL FORMASI Pengumuman SeleksiAdministrasi Lulus PenetapanKebutuhan MENPANRB BIRO SDM/ BKD/BKPPSDM PANSELNAS MENKEU BKN

  25. PERTIMBANGAN PENETAPAN FORMASI ASN Rasio Belanja Pegawai; Penyediaananggarangaji, seleksidandiklatlatsar; Kebutuhan Riil  ANJAB & ABK; PNS  BUP; Perbandingan jumlah ASN- Penduduk; Letak/Kondisi Geografis; PPPK • PROGRAM WAJIB • KESEHATAN • PENDIDIKAN • PENANGGULANGAN KEMISKINAN • PROGRAM PRIORITAS • PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR • PEMBANGUNAN POROS MARITIM • PEMBANGUNAN KETAHANAN ENERGI • PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN • 3. PROGRAM DUKUNGAN • REFORMASI BIROKRASI

  26. Pengadaan ASN • Kompetitif • Adil • Objektif • Transparan • BebasUnsur KKN • BebasBiaya Proses pengangkatanCPNSdalamJabatanFungsionaldalamjabatanPelaksanadanPPPKdalamJabatanfungsionalgunamemenuhikebutuhanorganisasisesuaidenganketentuanperaturanperundangan. Sistem/Prinsip Seleksi (ASN) T UJUAN PengembanganKarier (JPT, Jab Administrasi, JF) Profesionalisme SKD --> CAT (40%) IntegrasiNilaiKelulusan ASN PeningkatanKinerjaOrganisasi (ABK) SKB --> CAT (60%) MemenuhiKekuaranganPegawai DALAM e-Formasi) 27 MEMPEROLEH PUTRA-PUTRI TERBAIK BANGSA DAN MENDAPATKAN PEGAWAI ASN YANG PROFESIONAL

  27. Validasi Kebutuhan ASN di Pusat & Daerah 03 • Redistribusi/Perpindahan: • Internal  Antar unit kerja • Eksternal  Antar Instansi • Kebutuhan Kompetensi (pendidikan formal dan pelatihan) • Antar jabatan (perubahan PP 18 dan PermenpanRB 41) 01 Peta JabatansesuaidengankebutuhanOrganisasi yang ditetapkandenganPeraturanPejabat Pembina Kepegawaian (sesuaidenganaturanPeraturanPemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen PNS danPeraturanPemerintahNomor 49 Tahun 2018 tentangManajemen PPPK ) 02 Jumlahpegawaiberdasarkananalisisbebankerja 04 06 BUP : .......... (Daerah), ........ (Pusat) Per Oktober 2018 RencanaStrategisInstansi (wajibdilampirkan) 05 Rasio Belanja Pegawai (di atas 50% = 133 Pemda, di bawah 50% = 409 Pemda)

  28. TAHAPAN VALIDASI KEBUTUHAN ASN KEBUTUHAN ASN PT QUANTUM HRM INTERNATIONAL DATA DUKUNG DARI K/L (HASIL ANJAB/ABK DAN PETA JABATAN)

  29. DATA YANG DI VALIDASI KesesuaianUsulanKebutuhanPNSsesuaiABK Template Peta Jabatan ideal di K/L HasilsinkronisasijumlahPNSdenganBUP/Pensiun 2019-2022 Kesesuaian PetaJabatan, J&J JabatansesuaiAnjab UsulankebutuhanpelaksanasesuaiPermenPAN Kesesuaian Data PNS

  30. EVALUASI KEBUTUHAN PEGAWAI Setiappegawai mempunyai tugas & beban kerja sesuaidengantugas dan fungsi jabatan yang didudukinya Jam KerjaEfektifminimal 1250 jampertahun TU TU TU TP TU = Tugas utama TP = Tugas penunjang Ideal/match Progressive/ over-active TP TU TU TP mismatch TU Formasi (besaran beban kerja) Kelebihan (Redistribusi) Kekurangan (kekosongan) Under capacity

  31. EVALUASI PETA JABATAN JPT PRATAMA 4 ADMINTRATOR.. ADMINTRATOR.. ADMINTRATOR.. ADMINTRATOR.. 4 PENGAWAS .. PENGAWAS .. PENGAWAS .. PENGAWAS .. • Setiap unit pengawas (es 4) di mungkinkan membutuhkan Pengadministrasi umum (apabilaadabeberapajabatan tdk memenuhi beban kerja 1250 jam) • Pengadministrasi umum kebutuhan paling banyak 2 pegawai Penulisan yang benar Penulisan yang salah

  32. Perencanaan Kebutuhan ASNdisajikan Melalui sistemelektronik Akurat Data yang berkualitas Berbagi data antarstakeholder Cepatpengambilankeputusan Akuntabel

  33. INFRASTRUKTUR E FORMASI • Isi StrukturOrganisasi • Isi Bezzeting • Isi AnalisisJabatan BKN Pusat Formasi DATA KEPEGAWAIAN Internet BKD Kab. BKD Kota. Kementerian/ Lembaga BKD Provinsi

  34. PROSEDUR PENETAPAN FORMASI USUL FORMASI B ANJAB & ABK • Setiap instansi mengusulkan jumlah kebutuhan jabatan kepada Kem PANRB tembusan Kepala BKN. • Kepala BKN menyampaikan pertimbangan teknis kebutuhan setiap instansi kepada Menteri PANRB • Rencana pemenuhan kebutuhan PNS disampaikan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan • Pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. • Penetapankebutuhan PNS K/L/P A • Setiap instansi wajib membuat Anjab & menghitung ABK • ANJAB & ABK Jab. Fung memperhatikan pertimbangan teknis dari Instansi Pembina. • Instansi Pembina menyampaikanrekomendasi ANJAB & ABK (jab Fung) • Hasil Anjab & ABK disampaikan kepada Menteri PANRB (secara elektonik melalui sistem e-formasi) • Tembusan Hasil Anjab & ABK di sampaikan kepada Kepala BKN • Peta Jabatan & Kebutuhan tersimpan dalam e formasi 6 Kem Keuangan Kem PAN & RB D C 4 Instansi K/L/P ANJAB E B A 1 ABK 3 2 BKN 5 Instansi Pembina Jab Fung

  35. PROSEDUR PENETAPAN FORMASI e Formasi KemKeuangan C A MENPAN RB PENETAPAN Alokasi formasi B C A Peta jabatan JF/Jab Pel. C B USUL Inpassing/ CASN/ Perpindahan Instansi K/L/P BKN B A B ABK C PNS/PPPK Pengangkatan dalam Jabatan Pelantikan A C C A C Instansi Pembina JF/Jab Pelaksana C TES (CAT) UjiKompetensi Hasil penyusunan kebutuhan PNS 5 (lima) tahunan disampaikan oleh PPK Instansi Pemerintah kepada Menteri dan Kepala BKN dengan melampirkan dokumen rencana strategis Instansi Pemerintah.

  36. contohfomulirPetajabatan PENETAPAN PETA JABATAN DI LINGKUNGAN ….. TAHUN …… Menteri/Kepala/Ketua/Gubernur/Bupati/Walikota ........................... Menteri/Kepala/Ketua/Gubernur/Bupati/Walikota ...........................

  37. contohfomulir PETA KEBUTUHAN RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN 2019 CATATAN : ABK berdasarkanjumlahPasien ?

  38. Penyampaian Data Kebutuhan ASN di Instansi Pemerintah FOMASI CARA LAMA CARA BARU

  39. ANJAB Sebagai dasar manajemen ASN (PNS & PPPK) Peta jabatan Sekelompok jabatan yg ada di dalam organisasi instansi Jumlah Pegawai berdasarkan beban kerja (saat ini dan akan datang dalam waktu 5 tahun) 2019 S/D 2023 Kebutuhan existing Jumlah PNS ygmenduduki jabatan pada unit organisasi instansi Pensiun Berhentidll Jumlah PNS ygakanpensiun, berhentisertamutasipd unit organisasi instansi Kelebihan Perbandingan Jumlah Pegawai dengan bebankerja ternyata berlebihan Kekurangan Perbandingan Jumlah Pegawai dengan bebankerja ternyata kekurangan Formasi Alokasi Kekurangan pegawaiberdasarkanJabatan dan unit kerja Organisasi Instansi NIP Menyimpan Profil PNS berdasarkan Data Induk yang ada di BKN Tergambarkan seluruh kelas jabatan sebagaidasarpenghitungan penghasilan ASN Kelas Jabatan

  40. HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN • PemetaandanPenataan SDM (PNS dan PPPK) berdasarkanpetajabatandankebutuhanorganisasi • Persiapanmasatransisi (5 tahun) terhadappegawai non PNS untukmengikutiseleksi PNS maupun PPPK • UsulanPengadaan PPPK tahun 2019 • EvaluasiPelaksanaanKebijakan PPPK

  41. T e r i m a K a s i h S e k i a n

More Related