340 likes | 1.07k Views
Penyelidikan Penyidikan. Flora Dianti , SH, MH. Definisi Hapid. KUHAP: tidak memberikan def i nisi, tapi mendef i nisikan ttg fungsi dsb ( penyelidikan , penyidikan , penuntutan , mengadili , praperadilan , putusan pengadilan , upaya hukum , dll . Definisi Wirjono Prodjodikoro :
E N D
PenyelidikanPenyidikan Flora Dianti, SH, MH.
DefinisiHapid • KUHAP: tidakmemberikan definisi, tapimendefinisikanttgfungsidsb (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusanpengadilan, upayahukum, dll. • DefinisiWirjonoProdjodikoro: rangkaian peraturan2 ygmemuatcarabgmnaparaturpenegakhukumdlmsistemperadilanpidanabertindakgunamencapaitujuannegaradgnmengadakanhkmpidana. Dalamhkmpidanadiatur “bila”, kepada “siapa” dan “bagaimana” hakim dptmenjatuhkanpidana. (pengertianinisempit, punishment oriented).
Definisi • Hkacarapidanadiadakanutkmenegakkan (i) keadilan, (ii) memberantaskejahatandan (iii) mencegahsekaligus. Hkacarapidanaharusbeorientasikesisteman, suatusistem yang menegakkankeadilan, memberantaskejahatan, danmencegahkejahatan. • Pengertianhkacarapidanasebagairangkaianpenegakanhukum yang diarahkanuntukmencapaiketigatujuantersebutkemudiandisebutsistemperadilanpidana (“SPP”) pengertian yang lebihluasdarihkacarapidana
UU No.8 Tahun 1981 ttg Hukum Acara Pidana (KUHAP) • UU “Para Penegak Hukum” • UU 2002:2 ttg Kepolisian Negara RI • UU 2004:16 ttg Kejaksaan RI • UU 2009: 48 ttg Kekuasaan Kehakiman; • UU 2009:3 ttg MA RI; • UU 2004:5 ttg Peradilan Umum • UU yg mengatur wewenang PPNS • UU Substansial • UU 2000:26 ttg Pengadilan HAM • UU 2002:30 ttg KPK • UU 2009:46 ttg Pengadilan Tipikor • UU 1997:3 ttg Pengadilan Anak • UU 2009:22 ttg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan • UU 2003:15 ttg Pemberantasan TP Terorisme • UU 2004:31 ttg Perikanan Ketentuan Hukum Acara Pidana Perundang-Undangan Sektoral Secara Khusus 2. KetentuanHukumAcaraPidana • Peraturan Pemerintah, mis : PP No.27 Tahun 1983 • Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) • Surat Keputusan Kapolri • Surat Keputusan Jaksa Agung • Surat Keputusan Menteri Kehakiman • Peraturan Menteri Kehakiman Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Lainnya
Penyelidikan Pengertian: Pasal 1 butir 5 Penyelidik: * KUHAP (Psl 1 btr 4 jo. ps 4) Polri * UU Khusus Lain • Korupsi: KPK, Kejaksaan, Polisi • TP Kelautan & Perikanan: TNI AL, • PNS Perikanan (UU No.31/2004 ttgperikanan) • TP Imigrasi: PNS Imigrasi • Lingkungan: Bapedal (UU No.23/97) • Money Laundering: Polisi, melaluibahan PPATK (UU No.15/2002) • HAM: Komnas HAM (UU No.26/2000) • Pasar Modal: Bapepam • TP Kehutanan: PNS Kehutanan (UU No.41/99)
Metode Penyelidikan Terbuka • Penyelidikan Terbuka - untuktindakpidanabiasa - mudahuntukdiungkap • Memperlihatkan ID, menggunakan teknik interview dengan unsur 7W: who, where, why, how, whenever, wherever, by what, with whom.
Metode Penyelidikan Tertutup • PenyelidikanTertutup • Untuktindakpidanatertentu yang sulitdiungkap (narkotika, terorisme, dll) • Surveillance, undercover, observation. • Crime Scene Processing:
CRIME SCENE PROCESSING Mencari informasi, petunjuk, identitas pelaku, korban dan saksi, mengumpulkan bukti-bukti dengan bantuan metode laboratorium forensik, ahli2 (balistik, toksinologist, psikolog), kedokteran forensik.
TugasdanWewenangPenyelidik Pasal 5 KUHAP 1. KrnKewajibannya: • MenerimaLaporan / Pengaduan • MencrKetrgndanBrgBukti • MenyuruhBerhenti, MenanyakandanMemeriksaTandaPengenal 2. AtasPerintahPenyidik: a. MelakukanUpayaPaksa b. PemeriksaandanPenyitaanSurat c. MengambilSidikJaridanMemotret
JalurDiketahui TP • Laporan: • Pemberitahuan yang disampaikanseorangkrnhak / kewjbberdasar UU kpdpejabatberwenangttgtelahatausedangataudidugaakanterjadiperistiwapidana. (pasal 1 butir 24) • Dilaporkanolehsemuaorang yang mengalami, melihat, mendengarsuatuperistiwapidana. • Tidakdapatdicabutkembali • Merupakandelikumum • Bukanmerupakansyaratuntukdilakukannyaprosespenyidikan. • Pasal 103 dan Pasal 108 KUHAP!
JalurDiketahui TP • 2. Pengaduan: • Pemberitahuandisertaipermintaanolehpihak yang berkepentingankpdpejabatberwenanguntukmenindakmenuruthukumseorang yang telahmelakukan TP aduan yang merugikannya. (pasal 1 butir 25) • Dilakukanolehkorban /calonkorban/pihakygberkepentinganmenurut UU. • Dapatdicabutkembali • Merupakandelikaduan • Merupakansyaratuntukdilakukannyaprosespenyidikan.
JalurDiketahui TP 3. TertangkapTangan: Tertangkapnyaseorangpadawaktusedangmelakukan TP ataudengansegerasetelahbebrapatsaat TP dilakukan. Atausesaatkemndiserukanolehkhalayakramaisebgorngygmelakukannya. (Pasal 1 butir 19 KUHAP) 4. InformasiKhusus: Adanyainformasikhususdarimasyarakatbahwatelahterjadiatauakanterjadisuatu TP, shgkemudianataslaporantersebutaparatmelakukanpenangkapan
Penyidikan Pengertian: Pasal 1 butir 2 Penyidik: * KUHAP (Psl 1 btr 1 jo. ps 6) min Aipda. * UU Khusus Lain • Imigrasi, -Ditjen HAKI, dll • Korupsi: Kejaksaan, KPK, Kepolisian • TP Kelautan: TNI AL • Lingkungan:Bapedal
TugasdanWewenangPenyidik • Pasal 7 KUHAP 1). UpayaPaksa: • Penangkapan (Ps.16-19) • Penahanan (Ps.20-31) • Penggeledahan (Ps.32-37) • Penyitaan (Ps. 38-46) • PemeriksaanSurat (Ps. 47-49) 2).Melakukan Pemeriksaan2
Kewenangan Penyidik Psl 7 KUHAP: • Melakukan upaya paksa • Memotret, membuat sidik jari. • Menerima Laporan atau Aduan (lisan dan tertulis). Lihat Pasal 103 • Melakukan tindakan pertama di TKP • Apa itu TKP?
TKP = Tempat Kejadian Perkara Adalah tempat dimana: • Kejahatan dilakukan • Ditemukan saksi atau korban. • Ditemukan bukti-bukti Kasus Rian Jombang: Membunuh di Depok, Mayat di Ragunan, barang bukti di Tangerang.
Kewenangan Penyidik Pasal 7 KUHAP: • Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal (Crime Control Model) • Memanggil saksi atau tersangka untuk didengar dan periksa • Memanggil ahli yang dibutuhkan untuk pemeriksaan/berkaitan dengan pemeriksaan • Membuat berita acara pemeriksaan • Menyampaikan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum
Pemanggilan oleh penyidik • Who? Tersangka atau saksi (legal obligation) • How? Dengan surat panggilan yang sah. • Tatacara: - disampaikan secara langsung kepada orang yang dipanggil di kediamannya. • Disampaikan paling lambat 3 hari sebelum tanggal pemeriksaan. • See Pasal 227 KUHAP: harus mencatat secara tersendiri bila terpanggil tidak mau menandatangani surat penerimaan panggilan. Jk tidak ditemukan: Kades
PEMERIKSAAN OLEH PENYIDIK • Who? Tersangka, saksi, korban atau ahli. • Jk berhalangan untuk hadir karena alasan yang sah, penyidik bisa mendatangani tempat kediaman terpanggil. Pasal 113 • Hak Tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum (miranda rules) • Peranan Pengacara: within sight within hearing, or within sight but not within hearing (Pasal. 115) • Tanpa sumpah, kecuali untuk alasan tertentu (Art. 116)
PEMERIKSAAN OLEH PENYIDIK • Diperiksa sendiri-sendiri atau bersama2 (konfrontir) • Menyatakan yang sebenarnya, dan tersangka memiliki hak untuk mendatangkan ahli yang meringankan. Pasal 116 • Tanpa tekanan dari siapapun dalam bentuk apapun (Pasal. 117) • Dibuat berita acara, ditandatangani oleh pemeriksa dan terperiksa. Jika tidak mau ditandatani oleh terperiksa, harus dibuat berita acara tersendiri mengenai alasannya. Pasal. 118
Proses Verbal • Proses Verbal Verhoor: • Proses BAP dgncarainterogasi / tatapmukalangsung/ mendengarketerangantersangka / paratersangkaataucalontersangka, korbansertasaksi-saksidikantorkepolisian, • BAP diperiksadanditandatanganiolehpenyidikdan yang diperiksa. • secaraformilbelummerupakanalatbuktipenuhdalamprosespembuktian, secaramateriiltergantungbagaimana hakim menafsirkanisiketerangan.
Proses Verbal 2. Proses Verbal Van bevinding: • proses BAP olehpenyidik, dengancaraatasinisiatifpenyidiksendiriberdasarkewenangannya, dgnmendatangi TKP, mencarilangsung keterangan2 darisaksi-saksi, korbansertasaksi-saksi yang ditemuidi TKP, • BAP diperiksadanditandatanganiolehpenyidiksaja. • Prosesinisecaraformilsudahmerupakanalatbuktipenuhdalamprosespembuktian, hakim bisamendapatkanhasilpenyidikanlebihlengkap.
Penghentian Penyidikan • Harus dilaporkan kepada Jaksa Penuntut Umum • Alasan penghentian: • Kurang bukti • Bukan merupakan tindak pidana • Demi hukum: Pasal. 76, 77, 78 KUHP.
NEXT ASSIGNMENT • Penangkapan • Penahanan • (definisi, syarat kondisi, prosedur, tatacara, jaminan, terms).