1 / 17

KONFLIK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI, SOSIAL & BUDAYA

KONFLIK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI, SOSIAL & BUDAYA. Ir. Azwar Abubakar , MM. SKEMA KONFLIK ACEH. IMBAS TERHADAP PEREKONOMIAN. Stagnasi ekonomi Produktifitas menurun Tidak ada investasi Angaka kemiskinan meningkat Infrastruktur ekonomi hancur Dan lain-lain. IMBAS TERHADAP SOSIAL BUDAYA.

Download Presentation

KONFLIK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI, SOSIAL & BUDAYA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. KONFLIK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI, SOSIAL & BUDAYA Ir. AzwarAbubakar, MM

  2. SKEMA KONFLIK ACEH

  3. IMBAS TERHADAP PEREKONOMIAN • Stagnasi ekonomi • Produktifitas menurun • Tidak ada investasi • Angaka kemiskinan meningkat • Infrastruktur ekonomi hancur • Dan lain-lain

  4. IMBAS TERHADAP SOSIAL BUDAYA • Masyarakat termarginalkan, terkotak-kotak, dan saling curiga • Dunia pendidikan hancur • Pelayanan kesehatan menurun • Dan lain-lain

  5. IMBAS TERHADAP KEMANUSIAAN • Terjadi teror dimana-mana terhadap masyarakat • Kemusnahan dan kehancuran harta benda • Korban yang tidak berdosa baik meninggal ataupun cacat • Meningkatnya jumlah anak yatim dan janda • Dan lain-lain

  6. MoU Helsinki Pemerintah RI dan GAM menegakkan komitmen untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua: • Politik • Ekonomi • HAM/KKR • Amnesti/Reintegrasi • Pengaturan keamanan

  7. POLITIK • Adanya transformasi politik • UUPA • Semua rakyat dilibatkan • Calon independen • Partai lokal • Dan lain-lain

  8. EKONOMI • Berhak atas 70 % hasil bumi Aceh • Diluar MoU, Aceh mendapat 2% DAU

  9. HAM/KKR • Pengadilan HAM • KKR Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi + Kearifan lokal

  10. AMNESTI/REINTEGRASI • Amnesti umum • Pembebasan Tapol, Napol • Pelarangan penggunaan senjata ilegal

  11. Reintegrasikedalammasyarakat: • Memberikan kekuatan ekonomi, tanah pertanian • Alokasi dana bagi rehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang hancur atau rusak berat akibat konflik untuk dikelola oleh pemerintah Aceh • Bentuk komisi bersama penyelesaian klaim

  12. PengaturanKeamanan • Penghentian aksi kekerasan • Demobilisasi TNI dan GAM • Decommissioning senjata GAM

  13. SIAPA KORBAN KONFLIK? • Masyarakat tidak berdosa yang terkena langsung • Masyarakat tidak berdosa yang terimbas (tidak langsung) • Kelompok-kelompok pelaku • Masyarakat rentan/dhuafa yang memerlukan afirmasi untuk berubah • Perlu ditangani secara proporsional baik terhadap kelompok maupun tingkat penanganannya

  14. PENANGANAN KORBAN KONFLIK • Rehabilitasiekonomimeningkatkankesejahteraanbagipelakukonflik - Secarapolitissudahselesai - Secarakesejahteraanmasihperlupenangananlebihlanjuttetapitidakeksklusif • Rehabilitasiekonomiterhadapdhuafa yang terimbaskonflik • Secaraekonomissangantrentan • Perlupenangananpemerintahsecaracermat (pemberdayaanekonomi) dengansumberdana yang berkelanjutan.

  15. PENANGANAN KORBAN KONFLIK • Masyarakat yang musnah atau hancur harta bendanya • Perlu rehabilitasi (perumahan) • Konsep rehabilitasi terhadap usaha yang rusak • Bantuan langsung dan akses terhadap permodalan • Perbaikan ekonomi secara menyeluruh • Persaingan sehat • Kombinasi investasi masyarakat dengan pengusaha

  16. PENANGANAN KORBAN KONFLIK • Terhadap keluarga korban yang meninggal atau hilang • Secara umum: pola KKR/KKP yang berlaku nasional • Secara kearifan lokal: pendekatan diyat yang sudah dimulai sejak 2001 perlu semakin disempurnakan pola dan metodenya serta dituntaskan pelaksanaannya • Kesamaan pandang pola diyat (metode, besaran antarsemua komponen masyarakat termasuk korban konflik) sehingga ada sebuah dasar hukum yang mengatur semua itu • Ada korelasi dan hubungan yang kuat antara KKR dan qanun diyat sehingga penyelesaiannya menyeluruh (fakta, pemaafan, dan rehabilitasi korban untuk menatap masa depan)

  17. SALEUM DAMEE Helsinki, 15 Agustus 2005 Pat prang han sengsara, pat damee han sejahtra

More Related