1 / 65

enerbaru terbarukan

okk gunakan

MarfizalMarfizal
Download Presentation

enerbaru terbarukan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Update 26-11-2010 KEBIJAKAN ENERGI BARU,ENERGI TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI oleh : LulukSumiarso DirekturJenderalEnergiBaruTerbarukandanKonservasiEnergi DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARUTERBARUKANDAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA Bandung, 7 Januari 2011

  2. DaftarIsi Pendahuluan ParadigmaPengelolaanEnergiNasional ArahKebijakanEnergi StrategiPengembanganEnergiBaruTerbarukandanKonservasiEnergi

  3. DaftarIsi Pendahuluan ParadigmaPengelolaanEnergiNasional ArahKebijakanEnergi StrategiPengembanganEnergiBaruTerbarukandanKonservasiEnergi

  4. Rumah Tangga 13,08 % PERKEMBANGAN DEMAND vs SUPPLY 1990 - 2009 645 619 552 DEMAND (dalamjuta SBM) Komersial 4,28 % 513 509 511 491 454 451 439 Transportasi 30,77% 371 360 348 323 299 276 261 242 210 227 22,88 % Industri 51,86 % 37,53 % 39,60% 62,61 % 7,82 % MinyakBumi 42,99 % 22,06 % 7,52 % 335 363 386 414 438 467 507 548 Batubara 34,47 % 568 618 727 772 800 SUPPLY (dalamjuta SBM) Gas Bumi 18,48 % 859 873 896 897 956 EBT 4,07 % 1014 1065 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

  5. PERKEMBANGAN PANGSA DAN SUBSIDI FOSIL 2000 – 2009 1065 A. PerkembanganPangsa Total (dalamjuta SBM) EBT 1014 4,07% 956 897 896 873 859 18,48 % 800 Gas Bumi 772 727 34,47 % Batubara 42,99 % Minyak Bumi B. PerkembanganSubsidiFosil (dalamtriliun Rupiah) *) Proporsional dengan peran fosil dalam komposisi energi primer untuk penyediaan tenaga listrik

  6. KONDISI ENERGI 2009 • Aksesmasyarakatterhadapenergi (modern) masihterbatas: • Rasioelektrifikasitahun 2008 sebesar 66% (34% rumahtanggabelumberlistrik); • Pengembanganinfrastrukturenergi (daerahperdesaan/terpencildanpulau-pulauterluarpadaumumnyabelummendapatkanaksesenergi); • Pertumbuhankonsumsienergi rata-rata 7% pertahun, belumdiimbangidengansuplaienergi yang cukup; • KetergantunganterhadapEnergiFosilmasihtinggi, cadangannyasemakinterbatas; • PemanfaatanenergiterbarukandanimplementasiKonservasiEnergibelum optimal; • Keterkaitandenganisulingkungan: • Mitigasiperubahaniklim; • Perdagangankarbon; • Komitmennasionalpenurunanemisi 26% padatahun 2020; • Pendanaanuntukpengembangansektorenergimasihsangatterbatas. BauranEnergi Primer Nasional 2009 1065 Juta SBM ElastisitasEnergi = 1,63 Pangsa Energi Non Fosil < 5%

  7. CADANGAN DAN PRODUKSI ENERGI

  8. DaftarIsi • Pendahuluan • ParadigmaPengelolaanEnergiNasional • ArahKebijakanEnergi • StrategiPengembanganEnergiBaruTerbarukandanKonservasiEnergi

  9. PERUBAHAN PARADIGMA PENGELOLAAN ENERGI ENERGY SUPPLY SIDEMANAGEMENT ENERGY DEMAND SIDE MANAGEMENT SUPPLY DEMAND DEMAND SUPPLY Energi Fosil dengan biaya berapapun (Malah Disubsidi) Kebutuhan EnergiSektoral yang belumefisien: • RumahTangga • Transportasi • Industri • Komersial KebutuhanEnergiSektoral yang Efisien: • RumahTangga • Transportasi • Industri • Komersial Maksimalkan PenyediaandanPemanfaatan Energi Terbarukan dengan harga Avoided Fossil Energy Costs (DISVERSIFIKASI) Energi Fosil sebagai Faktor Penyeimbang Energi Terbarukan Sebagai Alternatif (KONSERVASI) Kedepan: Saatini: Efisienkan kebutuhan energi Maksimalkan penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan, paling tidak dengan harga pada avoided fossil energy cost, bila perlu disubsidi Energi fosil dipakai sebagai penyeimbang Sumber energi fosil yang tidak termanfaatkan adalah sebagai warisan untuk anak-cucu / diekspor Kebutuhan energi belum efisien Kebutuhan energi tersebut dipenuhi dengan energi fosil dengan biaya berapapun dan malah disubsidi Energi terbarukan hanya sebagai alternatif Sumber energi terbarukan yang tidak termanfaatkan adalah menyia-nyiakan karunia Tuhan

  10. ALUR PIKIR PENGEMBANGAN EBTKE UU 10/1997 UU 27/2003 UU 30/2007 UU 30/2009 Policy Directives Presiden RI diTampak Siring (2010) UNFCCC *) Green Values No.8 : KetahananEnergi No.10 : PerkuatGreen Economy KetahananEnergi, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Berkelanjutan Mitigasi Perubahan Iklim Green Energy KonsumsiEnergiFosil yang Meningkat UpayaPengembanganEnergiBaru, EnergiTerbarukandanEfisienPemanfaatanEnergi 0 Green Industry GREEN ENERGY CONCEPT: EfisienkanPenggunaanEnergi GunakanEnergiTerbarukan GunakanTeknologiEnergiBersihuntukenergifosilmaupun non-fosil Green Transportation *) United Nations Framework Convention on Climate Change

  11. SISTEM PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN ENERGI NASIONAL (DenganPendekatan Supply Side Management) INDUSTRI ENERGI PRIMER Pemanfaatan Energi Belum Efisien Pengangkutan / Penyaluran OTORITAS GEOLOGI Pengangkutan / Penyaluran Pengangkutan / Penyaluran EnergiHijau sebagaialternatif) Pengangkutan / Penyaluran Bahan Baku Nabati PembangkitanTenagaListrik

  12. PARADIGMA BARU SISTEM PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN ENERGI NASIONAL (DenganPendekatan Demand Side Management) SUMBER DAYA PEMANFAATAN AKHIR INDUSTRI ENERGI PRIMER Hasil : Hulu (Mengangkat dari perut bumi) Hilir (Mengolah menjadi produk energi) ProdukEnergi OTORITAS TERKAIT sumberdaya air, pertanian, kehutanan, kelautan, dirgantara TenagaListrik Tenaga Air Bahan Baku Nabati Geologi SumberDaya EfisiensiEnergidanPemanfaatanAkhir Tenaga Listrik Transmisi Penjualan Distribusi Listrik Pembangkitan TenagaListrik “ENERGI HIJAU” (Maksimalkan) Geologi Tata Lingkungan Sektor Pengguna OTORITAS GEOLOGI RumahTangga Energi Surya, Nuklir, Bayu, dll Panas Bumi Niaga DenganAset Penyimpanan / Penimbunan Pengolahan Pengangkutan/ Penyaluran Cadangan Panas Bumi Heat (PemanfaatanLangsung) Bahan Bakar Nabati Eksploitasi Transportasi Eksplorasi Niaga TanpaAset Industri Komersial Cadangan Energi Fosil ENERGI FOSIL (sebagaiBalance) Geologi Kebencanaan Gas Bumi Bahan Bakar Minyak Bumi Niaga DenganAset Eksplorasi Eksploitasi Bahan Bakar Minyak Penyimpanan / Penimbunan Pengangkutan/ Penyaluran Pengolahan Niaga TanpaAset Batubara

  13. KOMITMEN PADA PERUBAHAN IKLIM Komitmen Presiden pada G-20 Pittsburgh dan COP15 Untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2020 26% 41% Upayasendiridandukunganinternasional Upaya sendiri Melalui pengembangan energi baru terbarukan dan pelaksanaan konservasi energi dari seluruh sektor

  14. DaftarIsi Pendahuluan ParadigmaPengelolaanEnergiNasional ArahKebijakanEnergiNasional StrategiPengembanganEnergiBaruTerbarukandanKonservasiEnergi

  15. ARAH KEBIJAKAN ENERGI PERPRES 5/2006 VISI 25/25 BAU** 5100 JutaSBM 3,1% KONSERVASI ENERGI (37,25%) 3200 JutaSBM 3200 JutaSBM 34.6% 25 % EBT 20,6% 113,1 JutaSBM 32 % DIVERSIFIKASI ENERGI Batubara EBT 4,4 % Batubara 23 % 30,7 % Gas Bumi 41.7% Gas Bumi 21 % 20 % M. Bumi 43,9% M. Bumi 2010* 2015 2020 Sumber: *Prakiraan 2010, **Blueprint PEN 2006-2025 2025

  16. KEBIJAKAN UTAMA • KonservasiEnergiuntukmeningkatkanefisiensipenggunaanenergidisisisuplaidanpemanfaatan(Demand Side). • DiversifikasiEnergiuntukmeningkatkanpangsaenergibaruterbarukandalambauranenerginasional(Supply Side).

  17. KEBIJAKAN ENERGI SEKTORAL Kebijakan Energi Sektor RumahTangga RencanaIndukKonservasiEnergiNasional (RIKEN) KebijakanEnergi Sektor BangunanKomersial Sisi kebutuhan KebijakanEnergi Sektor Industri KebijakanEnergi Sektor Transportasi KEBIJAKAN ENERGI KLASTERAL*) Energi Tak Terbarukan Visi Energi Baru Terbarukan 25/25 RencanaIndukEnergiKonvensional/Fosil KebijakanEnergi Klaster MinyakBumi KebijakanEnergi Klaster Gas Bumi Kebijakan EnergiKlaster Batubara EnergiBaru KebijakanEnergiKlaster Nuklir KebijakanEnergi Klaster CBM KebijakanEnergi Klaster Gasified Coal KebijakanEnergi Klaster LiquifiedCoal Sisi Penyediaan KebijakanEnergiKlaster Hidrogen EnergiTerbarukan RencanaIndukDiversifikasiEnergiNasional (RIDEN) KebijakanEnergi Klaster PanasBumi KebijakanEnergi Klaster Hidro KebijakanEnergi Klaster Bioenergi KebijakanEnergi Klaster EnergiSurya KebijakanEnergiKlaster Energi Angin *) KlastersesuaidenganUU 30/2007 tentangEnergi KebijakanEnergiKlaster Samudera Update 11-11-2010

  18. Daftar Isi Pendahuluan ParadigmaPengelolaanEnergiNasional ArahKebijakanEnergiNasional StrategiPengembanganEnergiBaruTerbarukandanKonservasiEnergi

  19. STRATEGI PENGEMBANGAN EBTKE STRATEGI DI SISI PENYEDIAAN ENERGI : • menerapkanmandatoriPenyediaan EBT • meningkatkanpenggunaan EBT • menggunakanbahanbakar yang lebihbersih (fuel switching) dalampenyediaanenergi STRATEGI DI SISI PEMANFAATAN ENERGI : • Menerapkankomitmenefisiensipemanfaatanenergi • menggunakanbahanbakar yang lebihbersih (fuel switching) dalampemanfaatanenergi • Menerapkanprinsip-prinsiphematenergi • memanfaatkanteknologienergibersihdaneffisien • Membudayakansikaphiduphematenergi

  20. AGENDA PENGEMBANGAN EBTKE AGENDA UTAMA • PenyempurnaandanHarmonisasiPeraturanPerundang-undanganbidang EBTKE • PenyempurnaanRencanaIndukDiversifikasidanKonservasiEnergi • PeningkatanEfisiensiPemanfaatanEnergi • PengembanganPanasBumi • PengembanganBioenergi • Pengembangan Aneka EnergiBaruTerbarukan • PengembangandanPenerapanTeknologiEnergiBersih • PeningkatanKandunganLokaldanIndustriPenunjang EBTKE • PeningkatanSwadayaMasyarakatuntukDesaMandiriEnergi • PeningkatanSwadayaMasyarakatdikotamelaluilow carbon city (mis. Penggunaansolar cell dll) AGENDA PENDUKUNG • Peningkatankelitbangan EBTKE • Peningkatankediklatan EBTKE

  21. DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA TerimaKasih Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 49 Jakarta 12950 Telp/Faks : 021-5250575 www.energiterbarukan.net www.esdm.go.id

  22. EnergiHijau • EnergiMasaDepan • Go Green Indonesia !

  23. LAMPIRAN-LAMPIRAN

  24. Program“REFF-Burn” Indonesia *)(Reducing Emissions from Fossil Fuel Burning) • Mengintegrasikansemuaupayadanteknologiuntukmengurangiemisidaripembakaranbahanbakarfosil, pada:1. Pre Combustion (Pencegahan) • 2. During Combustion (Penangkalan) • 3. Post Combustion (Penanggulangan) *) Serupadengan Program REDD diSektorKehutanan

  25. CLEAN ENERGY INITIATIVEProgram “REFF-Burn” Indonesia *)(Reducing Emissions from Fossil Fuel Burning) Mengintegrasikansemua upaya danteknologiuntukmengurangiemisidaripembakaranbahanbakarfosil, pada: 1. Pre Fossil Combustion (Pencegahan)  Efficient Technology  Renewable Energy 2. During Fossil Combustion (Penangkalan)  Clean Fossil Technology 3. Post Fossil Combustion (Penanggulangan)  Carbon Capture and Storage *) Serupa dengan Program REDD di Sektor Kehutanan

  26. LINGKUP PENANGANAN ENERGI Lingkup “REFF-Burn” (Reducing Emission from Fossil Fuel Burning) Teknis Sifat GREEN ENERGY Non Fosil Pre-Combustion (Pencegahan) Terbarukan (Renewable) New Energy Non Fosil New EnergyFosil Clean Fossil Technology (CFT) Clean Fossil Technology (CFT) During Combustion (Penangkalan) Post Combustion (Penanggulangan) TakTerbarukan (Non-Renewable) Fosil

  27. KLASTERISASI ENERGI BARU (G) DAN TERBARUKAN (T) ? METI “Komunitas” EnergiTerbarukan (KET) “Komunitas” EnergiBaru (KEB) Hulu Usaha Inti Forum Usaha Inti EBT Hilir Jasa Forum Usaha Penunjang EBT Usaha Penunjang Pabrikan Forum AsosiasiProfesi EBT Keteknikan Asosiasi Keteknikan Teknologi Asosiasi Pengguna Forum AsosiasiPengguna EBT G4. Nuklir T5. Angin T3. Bioenergi G5. Hidrogen T1. PanasBumi T4. SinarMatahari (Solar energy) G3. Batubara tergaskan (gasified coal) G1. Batubara tercairkan (Liquefied Coal) G2. Gas Metana Batubara (Coal Bed Methane) T6. Gerakan dan Perbedaan suhu lapisan laut (samudera) T2. AlirandanTerjunan air (Hydro)

  28. KLASTERISASI UPAYA KONSERVASI (EFISIENSI PEMANFAATAN) ENERGI INDUSTRI PENUNJANG KONSERVASI ENERGI (PABRIKAN PEMANFAAT/PERALATAN HEMAT ENERGI) USAHA JASA PENUNJANG KONSERVASI ENERGI SUMBER DAYA PENYEDIAAN PEMANFAATAN KLUSTER HULU HILIR Pemanfaatan di Sektor Komersial Pemanfaatan di Sektor Rumah Tangga PROSES/ TAHAPAN Sumber Energi Pencarian (Eskplorasi) Pemroduksian (Eksploitasi) Pengolahan Pembangkitan Penyaluran Penyimpanan Pendistribusian Pemanfaatan di Sektor Transportasi Pemanfaatan di Sektor Industri

  29. JENIS-JENIS ENERGI BARU TERBARUKANSESUAI UU NO. 30/2007 TENTANG ENERGI • Sumber energi baru (G): • Sumber energi terbarukan (T): G1. Batubara Tercairkan(Liqiufied Coal) G2. Gas Metana Batubara (Coal Bed Methane) G3. Batubara Tergaskan (Gasified Coal) G4. Nuklir G5. Hidrogen T1. PanasBumi T2. Aliran dan Terjunan Air (Hidro) T3. Bioenergi T4. SinarMatahari T5. Angin T6. Gerakan dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut

  30. TAKSONOMI ENERGI PENYEDIAAN ENERGI PEMANFAATAN ENERGI (OLEH PENGUSAHA ENERGI) (OLEH PENGGUNA ENERGI) Energi Final Panas Langsung Bahan Bakar PemanfaatanEnergi *) Cahaya Sumber Daya Energi Eksplorasi SumberEnergi Ekploitasi Transformasi BahanBakar PemanfaatanEnergi *) Energi Mekanik Konversi PemanfaatanEnergi *) BahanBakar “Elektrik” Kimia Elektro- magnetik PENGUSAHAAN PEMANFAATAN • *) PemanfaatanEnergioleh: • Industri • Transportasi • Komersial • RumahTangga SumberDaya SumberEnergi Energi Primer EnergiSekunder KONSERVASI ENERGI PelestarianSumberDayaEnergi EfisiensiPemanfaatanEnergi

  31. PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL RANAH LEGISLATIF RANAH EKSEKUTIF 4 ACUAN: UUD 1945, Pasal 33 UU 30/2007 ttgEnergi UU 10/1997 ttgKetenaganukliran UU 27/2003 ttgPanasBumi DPR PRESIDEN 3 DEWAN ENERGI NASIONAL MENTERI ESDM Penyiapan Policy Directives dariPresiden, denganmemperhatikanhaltersebut, KEN seharusnya “BernuansaHijau” (Green Energy) 5 Penetapan PenyiapandanPenetapanRencanaInduk 6 1 2 8 Rancangan KebijakanEnergiNasional (KEN) (UU 30/2007, Pasal 12 ayat 2.a) KebijakanEnergiNasional/ (KEN) (UU 30/2007, Pasal 11) 9 Penyiapan 7 Rancangan RencanaUmumEnergiNasional (RUEN) (UU 30/2007, Pasal 17 ayat 1) RencanaUmumEnergiNasional (RUEN) (UU 30/2007, Pasal 12 ayat 2.b) Pemanfaatan Energi PenyediaanEnergi Mengacu RencanaInduk Konservasi EnergiNasional (RIKEN) (PP 70/2009 Pasal …) Roadmap per Klaster EBT • Roadmap • per KlasterEnergiKonvensional RoadmapRencanaAksi KonservasiEnergiSektoral *) RencanaIndukEnergiKonvensional/Fosil RencanaInduk DiversifikasiEnergi (RIDEN) Listrik Industri Transportasi Komersial RumahTangga *) KonservasiEnergi per SektorKegiatan: - SektorRumahTangga - SektorKomersial - SektorIndustri - SektorTransportasi - SektorPembangkittenagaListrik • Diaturdengan : • UU 30/2007 ttgEnergi • RPP ttgEnergiBarudanEnergiTerbarukan Diaturdengan : • UU 22/2001 ttgMigas • UU 4/2009 ttg Mineral dan Batubara Diaturdengan : • UU 30/2007 ttgEnergi • PP 70 /2009 ttgKonservasiEnergi

  32. KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA EBT POLA TERSAMBUNG KE GRID PLN Energi Terbarukan (ET) Listrik Struktur BPP Energi Terbarukan (Hidro dan Panas Bumi) Subsidi ET BPP ET Tertinggi Marjin (8%) PELANGGAN Subsidisaat ini Surplus ET 12,9 Subsiditerarah BPP PLN (dgn marjin) BPP PLN (tanpa marjin) BPP ET BPP Allowable (dgn marjin) TDL Ideal BPP Allowable (tanpa marjin) Ceiling Pabum 9,7 Return SUBSIDI Pajak 6,9 Iuran Produksi TDL saatini BPP ET Terendah Iuran Tetap “Karunia Tuhan”*) (Analog dengan Depletion Premiumpada fosil) • Subsidi Energi TerbarukanTerarah: • Ke jenis apa • Caranya? • SubsidiListrikTerarah • KeSiapasaja/Golongantarifygmana? • CaranyaBagaimana

  33. KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA EBT POLA BAHAN BAKAR PERTAMINA BBM BBM Tertentu Energi Terbarukan (ET) Struktur BPP Aneka Energi Terbarukan (al. Bahan Bakar Nabati) Subsidi ET BPP ET Tertinggi α (alpha) Surplus ET Subsidi BBM tertentu BPP ET MOPS + α MOPS + α MOPS Return BPP ET Terendah Pajak Variable Cost Fixed Cost • Subsidi Energi TerbarukanTerarah: • Ke jenis BBN apasaja? • Caranya? Disubsidi TidakDisubsidi • SubsidiBBMTerarah • Ke BBM apasaja? • CaranyaBagaimana

  34. PERKEMBANGAN PANGSA ENERGI PRIMER 2000 – 2009 963 A. PerkembanganPangsa Total (dalamjuta SBM) EBT 5% 956 897 896 894 873 859 22 % 800 Gas Bumi 772 727 23 % Batubara 50 % Minyak Bumi B. PerkembanganKonsumsiEnergi Primer (dalamjuta SBM)

  35. PENGATURAN SUMBER DAYA ENERGI HIDRO *) sesuai UU 30/2007 tentangEnergidan UU 7/2004 tentangSumberDaya Air (SDA) PenguasaanSumberDayaEnergi Pengaturan Wilayah Alirandan Terjunan Air (WATA) (Dikuasai Negara, Pasal 4 ayat 1) SkalaBesar DATA SDA Penetapan WATA olehMenteri Pelelangan WATA Ya (Diaturoleh Negara Pasal 4 ayat 2) Tidak DAS LintasPropinsi Ya Pemenanglelang WATA Tidak DAS LintasKab/Kota Pemegang IUP-WATA Penetapan WATA olehGubernur Pelelangan WATA Ya Penetapan WATA olehBupati/Walikota Pelelangan WATA Tidak *) EnergiHidroadalahenergi yang terkandungdalamalirandanterjunan air Sesuai UU 30/2007 Pasal 1 butir 6, termasukdalamkategorienergiterbarukan

  36. Refor mer Other renewable Fermen tations Ethanol Organic Waste (no wood) Fermen tations Biogas Refor mer Renewable Elec- tricity Sun Water Wind Electro lysis FC Power Wood Gasification H2 Natural Gas Refor mer Natural Gas Refor mer Heat Gasification Power Mix Methanol Refor mer ICE Heating/Process Heat Non-Renewable Refinery Coal Petrol Refor mer Crude Oil Synthesis Electrolysis Process Energy Secondary Energy I Secondary Energy II Primary Energy I Convertion FC : Fuel Cell ICE : Internal Combustion Engine Convertion

  37. SINKRONISASI KELITBANGAN EBT KementerianPerindustrian (otoritasindustri) Kementerian ESDM (otoritasenergi) KementerianRistek (otoritasristek) Tech. content Imported Tech. RisetDasar (PerguruanTinggi ?) RisetTerapan (LIPI ?) PabrikasiPeralatan EBT (IndustriPenunjang EBT) Technology Policy PengembanganKebijakanRistek Pengkajian Teknologi (BPPT ?) Pengembangan Imported Tech.

  38. Permintaan (Demand) Konsumen (permintaan akhir) Produsen (permintaan antara) Sistem Industri Sistem Pendidikan dan Litbang invensi inovasi Sistem Politik Perusahaan Besar Pendidikan dan Pelatihan Profesi Intermediaries Lembaga Riset Brokers Pemerintah difusi Pendidikan Tinggi dan Litbang UKM “Matang/ Mapan” Penadbiran (Governance) Litbang Pemerintah PPBT Kebijakan RPT Intermediasi Supra- dan Infrastruktur Khusus Standar dan Norma Dukungan Inovasi dan Bisnis HKI dan Informasi Perbankan Modal Ventura PROSES PEMBELAJARAN Framework Conditions Kondisi Umum dan Lingkungan Kebijakan pada Tataran Internasional, Pemerintah Nasional, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota • Kebijakan Ekonomi • Kebijakan ekonomi makro • Kebijakan moneter • Kebijakan fiskal • Kebijakan pajak • Kebijakan perdagangan • Kebijakan persaingan Kebijakan Industri/ Sektoral Kebijakan Keuangan • Budaya • Sikap dan nilai • Keterbukaan terhadap pembelajaran dan perubahan • Kecenderungan terhadap Inovasi dan kewirausahaan • Mobilitas Kebijakan Promosi & Investasi Infrastruktur Umum/ Dasar Alamiah SDA (Natural Endowment) Sumber : BPPT, 2010 Catatan : RPT = RisetdanPengembanganTeknologi (Research and Technology Development) PPBT = Perusahaan Pemula (Baru) BerbasisTeknologi. KERANGKA SISTEM INOVASI

  39. JEJARING DI BIDANG KONSERVASI ENERGI Pemerintah (Public Sector) Non-Pemerintah (Private Sector) Otoritas Energi Nasional: Menteri ESDM Dirjen EBTKE Dirjen Ketenaga- listrikan Dirjen Migas Forum Komunikasi di Sektor Bangunan Gedung Forum KomunikasiProdusenPeralatanPemanfaatEnergi Forum KomunikasidiSektorIndustri Forum Komunikasi di Sektor Transportasi Forum Komunitas Profesi KE Forum Komunikasi Konsumen Energi • Asosiasi Sektor Industri : • KADIN • ASI • GAPBESI • API • APPI • dll • Asosiasi Profesi KE: • PII • IAFBI • ASATHI • BEA • ASHRAE • HAKE • FKMHE • PT.EMI • dll • Asosiasi Sektor Gedung • PHRI • APG BUMN • APPBI • AMPRI • GBCI • dll • Asosiasi Sektor Transportasi : • MTI • GAIKINDO • dll • Asosiasi Produsen Peralatan Pemanfaat energi : • AILKI • APERLINDO • GABEL • dll • Asosiasi • Konsumen • Energi: • YLKI • WWF • Pelangi • YBUL • dll Otoritas Energi Propinsi : Gubernur cq. Dinas yang menangani bidang Energi Otoritas Energi Kabupaten/Kota : Bupati/Walikota cq. Dinas yang menangani bidang Energi

  40. JEJARING DI BIDANG ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN Pemerintah (Public Sector) Non-Pemerintah (Private Sector) Otoritas Energi Nasional: “MASYARAKAT ENERGI BARU INDONESIA” ? Menteri ESDM “MASYARAKAT ENERGI TERBARUKAN INDONESIA” (“METI”) cq.Dirjen EBTKE Dirjen Ketenaga- listrikan Dirjen Mineral dan Batubara Dirjen Migas Forum Komunikasi Usaha Penunjang EBT Forum Komunikasi Usaha EBT Hulu Forum Komunikasi Usaha EBT Hilir Forum KomunikasiIndustriPenunjang EBT Forum KomunitasProfesi EBT Forum KomunikasiKonsumen EBT • Usaha Hulu EBTKE : • GAPKI • KADIN • API • HIPMI • DMSI • Usaha Hilir EBTKE : • APROBI • KADIN • FKPLI • IGA • MKI • Asosiasi Profesi Bidang • Energi: • MEI • APEI • IATKI • IATMI • GINSI • YUPTL • Usaha Penunjang • EBTKE : • KADIN • AKLI • GAPENSI • GAPENRI • APJETI • Industri Penunjang EBTKE : • KADIN • FKIPLT • Organisasi • Konsumen • Energi: • YLKI • IBEKA • K3LI • LKLI • Kemitraan • FKUPTL • APITINDO • APKOMATEK INDONESIA • AKI • ASPEMBAYA • KNI-WEC • BIMASENA • ASPELINDO • P4MPB • PERDIPI • HAEI • HAKI • HAKIT • HALTI • PII-Elektro • IIEE • INKINDO Otoritas Energi Propinsi : Gubernur cq. Dinas yang menangani bidang Energi “MASYARAKAT ENERGI TERBARUKAN DAERAH” PROPINSI Otoritas Energi Kabupaten/Kota : Bupati/Walikota cq. Dinas yang menangani bidang Energi “MASYARAKAT ENERGI TERBARUKAN DAERAH” KABUPATEN/KOTA 41

  41. Update 11-10-2010 KERANGKA REGULASI ENERGI (Menurut Undang-Undang No.30 Tahun 2007 tentang Energi) Domain Negara (Legislasi) Domain Pemerintah (Regulasi) UU No. 30/2007 TentangEnergi PeraturanPemerintah(PP) PeraturanPresiden (Perpres) PeraturanMenteri (ygdiamanatkan UU & PP) Peraturan Daerah (Perda) AmanatPembuatanPeraturanPemerintah (PP) tentang : PenyediaandanpemanfaatanenergiolehPemerintah (Pasal 22 ayat 2) KlasifikasiJasaEnergi(Pasal 23 ayat 6) KewajibanpengusahaanenergiolehBadan Usaha Energi (Pasal 24 ayat 2) PelaksanaanKonservasiEnergi, PemberianKemudahanInsentifdanDisinsentifKonservasiEnergi(Pasal 25 ayat 5) PemberiankemudahandanatauinsentifterhadappemanfaatanenergibarudansumberenergiterbarukanolehPemerintah (Pasal 22 ayat 1) Pendanaanuntukpengembangandanpemanfaatanhasilpenelitiantentangenergibarudanenergiterbarukandaripendapatannegara yang berasaldarienergitakterbarukan(Pasal 30 ayat 4) AmanatPembuatanPeraturanPresiden (Perpres) tentang : KetentuantentangcarapenyaringanCalonAnggotaDewanEnergiNasional(Pasal 13 ayat 7) KetentuantentangpenyusunanRencanaUmumEnergiNasional(Pasal 17 ayat 3) AmanatPenetapanolehPresidententang : KebijakanEnergiNasional(Pasal 11 ayat 1) AmanatPembuatanPeraturan Daerah (Perda) tentang : PemberiankemudahandanatauinsentifterhadappemanfaatanenergibarudanterbarukanoelehPemerintah Daerah (Pasal 22 ayat 1) PenyediaandanpemanfaatanenergiolehPemerintah Daerah (Pasal 22 ayat 2) RPP ttg. PengelolaanDiversifikasi Energi PP No. 70 tahun 2009 ttg. KonservasiEnergi RPP ttg. EnergiBarudanEnergiTerbarukan (EBT) Perpres No. 26 /2008 ttg. Pembentukan DEN dan Tata Cara PenyaringanCalonAnggota DEN RancanganPerpresttg. HakKeuanganbagiKetuaHarian & Anggota DEN (PelaksanaanPasal 25 ayat 1, Perpres No. 26/2008 RancanganPerpresttg. Penyusunan RUEN RancanganKeppresttg. KebijakanEnergiNasional (KEN) Perda ttg. EBT 0

  42. TAKSONOMI DAN KERANGKA REGULASI ENERGI UNTUK MELAKSANAKAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL SEKTOR JENIS POLA PENGELOLAAN LEGISLASI UU 30/2007 ENERGI mengamanatkanpembuatan PP tentang: UU 27/2003 PANAS BUMI UU 4/2009 MINERAL DAN BATUBARA UU 30/2009 KETENAGA - LISTRIKAN UU 10/1997 KETENAGA - NUKLIRAN UU 22/2001 MINYAK DAN GAS BUMI PENGELOLAAN Psl. 22, 23 & 24 PEMANFAATAN Psl. 25 EBT Psl. 22 & 30 REGULASI RPP PENGELOLAAN ENERGI PP 70/ 2009 KONSERVASI ENERGI RPP ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN NORMA / POLA: Kewajiban Kewajiban Kewajiban RPP Wilayah Kerja RPP Kontrak Kerja Sama Sumber Daya/ WilayahKerja Sumber Daya (Psl. 14) Sumber Daya Penyediaan (Psl. 10) Penyediaan Penyediaan Psl. 9,13,33 Psl. 14,24 PP 35/2004 Usaha Hulu Pengusahaan (Psl. 11) Pengusahaan (Inti) PP 59/2007 Kegiatan Usaha PP 26/2006 KetenagaListrikkan Pengusahaan PP 36/2004 Usaha Hilir Usaha Jasa Konservasi RPP D.M.O. ? Usaha Penunjang Usaha Penunjang RPP PemanfaatanLangsung Psl. 16,26 Pemanfaatan (Psl. 12) Pemanfaatan Pemanfaatan PP 25/1995 U PTL Psl. 36/41 Insentif/ Disinsentif Insentif/ Disinsentif RPP PNBP RPP PNBP RPP Harga/Uap Fiskal Psl. 44/45 Keteknikan / Lingkungan Keteknikan / Lingkungan RPP Keselamatan Psl. 46/48 Pembinaan/ Pengawasan Pembinaan/ Pengawasan Pembinaan/ Pengawasan RPP Pembinaan dan Pengawasan ? RPP Binwas

  43. NERACA STATIS ENERGI 2008* (JUTA SBM) Satuan : Juta SBM(Setara Barel Minyak) *) Potret neraca energi saat ini (snapshot) Sumber: Diolah dari Data Pusat Data dan Informasi, KESDM, 2009 44

  44. Update 06-09-2010 PROSES PENGUSAHAAN PANAS BUMI (Dengan Regulasi Saat Ini) STADIUM PENGUSAHAAN (S-X) Potensi/ Stadium Potensi Panas Bumi Pelelangan WKP Survei Pendahuluan Penetapan WKP Penerbitan IUP Harga Listrik Lap Hsl Lelang Eks- plorasi Eks- ploitasi Produksi/ Pemanfaatan FS Instansi (S-1) (S-3) (S-4) (S-5) (S-6) (S-8) (S-9) (S-10) (S-2) (S-7) (S-0) SurveiBiaya APBN Evaluasi Hasil SP Peta Potensi WKP-N IUP-N WKP Lap. Kementerian ESDM (S4-N) (S3-N) Pemenang Lelang WKP-P IUP-P SurveiBiaya APBD Prov. Pemda Prov. (S3-P) (S4-P) Pemenang Lelang IUP-K SurveiBiaya APBD Kab./ Kota WKP-K Pemda Kab./ Kota (S3-K) (S4-K) Pemenang Lelang FS Produksi/ Pemanfaatan Eksploitasi Eksplorasi Badan Usaha Penugasan BiayaPihak Lain Penugasan PLN PPA

  45. ALUR PEMROSESAN USAHA PANAS BUMI PemdaProv/Kab-Kota KESDM Instansiterkait Pembelilistrik (PLN) REGULATOR SURVEI PENDAHULUAN WKP LELANG WKP PEMENANG HARGA JUAL *) Siapa yang mengirim?? REKOMENDASI PERSETUJUAN HARGA JUAL LISTRIK BADAN USAHA KESEPAKATAN HARGA JUAL *) CALON PEMBELI PEMEGANG IUP 1 IZIN PEMDA 2 ya DI HUTAN? IZIN KEHUTANAN tidak EKSPLORASI DI HUTAN? ya IZIN KEHUTANAN tidak EKSPLOITASI Keterangan:  Apabila di kawasan hutan *) permasalahan utama UAP/LISTRIK © EBTKE- KESDM 2010

  46. PROYEKSI BAURAN ENERGI PRIMER RANCANGAN KEN 2010-2050 (juta SBM)

  47. NERACA STATIS ENERGI 2008* (JUTA SBM) Satuan : Juta SBM(Setara Barel Minyak) *) Potret neraca energi saat ini (snapshot) Sumber: Diolah dari Data Pusat Data dan Informasi, KESDM, 2009 48

  48. TAHAPAN LOCAL CONTENT TEKNOLOGI EBT Angin : 0 % Panasbumi : Ekplorasi 5 % Ekploitasi 20 % Hydro : s.d 100 KW 80 % 100 KW – 1 M 65 % Angin Hydro Panasbumi 100 % LOCAL CONTENT 100 % IMPOR 0-20 % 20-40 % 40-60 % 60-80 % 80-100 % Samudra Surya Bioenergi Bioenergi : 80 % Surya : Fotovoltaik 40 % Thermal 40 % Samudra : 0 %

More Related