1 / 15

Oleh : Direkt ur Jenderal Energi Baru , Terbarukan , dan Konservasi Energi

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI. Rapat Mandatori Campuran BBM dengan BBN Sesuai Permen ESDM No 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan

ewa
Download Presentation

Oleh : Direkt ur Jenderal Energi Baru , Terbarukan , dan Konservasi Energi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI Rapat Mandatori Campuran BBM dengan BBN Sesuai Permen ESDM No 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati Sebagai Bahan Bakar Lain Oleh: Direktur JenderalEnergiBaru, Terbarukan, danKonservasiEnergi Jakarta, 15 Februari 2012

  2. Arah Kebijakan Energi PERPRES 5/2006 VISI 25/25

  3. Pentahapan Kewajiban Minimal Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel)

  4. Pentahapan Kewajiban Minimal Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) (2)

  5. Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai Bahan Bakar Lain Pasal 2 • Pengaturanpenyediaan, pemanfaatandantataniagaBahan Bakar Nabati (BBN) sebagai bahan bakar lain dimaksudkanuntukmeningkatkanpemanfaatanbahan bakar lain dalamrangkaketahananenerginasional Pasal 3 • Untukmeningkatkanpemanfaatan bahan bakar lain dalamrangkaketahananenerginasionalsebagaimanadimaksuddalamPasal 2, Pemeganglzin Usaha NiagaBahanBakarMinyakdanPenggunaLangsungBahanBakarMinyakwajibmenggunakan BBN (biofuel)secarabertahap

  6. Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai Bahan Bakar Lain Pasal 4 • Pemeganglzin Usaha NiagaBahanBakarMinyakdanPenggunaLangsungBahanBakarMinyakdalammenggunakan BBN (Biofuel)sebagaimanadimaksuddalamPasal 3 wajibmemanfaatkandanmengutamakan BBN Cairdariproduksidalamnegeri Pasal 27 (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan teguran tertulis kepada Badan Usaha Pemegang lzin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak yang tidak melaksanakan kewajiban penggunaan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Pemegang lzin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak tidak melaksanakan kewajiban penggunaan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menangguhkan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

  7. Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai Bahan Bakar Lain (3) Dalam hal Badan Usaha Pemegang lzin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak tidak menaati kewajiban yang ditetapkan selama masa penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat membekukan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak. • Dalam hal setelah diberikannya teguran tertulis, penangguhan, dan pembekuankegiatansebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), kepada Badan Usaha Pemegang lzin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak diberikan kesempatan untuk meniadakan pelanggaran yang dilakukan atau memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkannya pembekuan. • Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Usaha Pemeganglzin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak tidak melaksanakan upaya peniadaan pelanggaran dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan, Direktur Jenderal atas nama Menteri mencabut lzin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak

  8. HIP Biodiesel vs MOPS Gasoil 5% * Gasoil 5% berarti kandungan sulfurnya 5000 ppm

  9. Harga Jual BBM Solar Non PSOPer 1 Februari 2012

  10. Kenaikan Harga BBM/liter Karena Penambahan BBN x%

  11. Kenaikan Harga BBM/liter Karena Penambahan BBN x%

  12. Kesimpulan • Dilihat dari sisi kenaikan harga BBM karena dicampurkan dengan BBN, seharusnya tidak ada alasan Badan Usaha untuk menolak implementasinya • Oleh karena itu Permen ESDM No 32 Tahun 2008 wajib dijalankan dengan mandatory minimal 2%.

  13. TERIMA KASIH Go Green Indonesia ! energi hijau, energi masa depan • KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA • DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 49 Jakarta 12950; Telp: 021-52904235; 5250575; Faks: 021-25529106; 25529212 Email: bahan@ebtke.esdm.go.id;bahan_ebtke@yahoo.com www.ebtke.esdm.go.id www.energiterbarukan.net www.konservasienergi.net

More Related