Pertemuan #12 KETENTUAN KHUSUS DAN PIDANA DALAM PERPAJAKAN

1. Pertemuan #12KETENTUAN KHUSUS DAN PIDANA DALAM PERPAJAKAN Matakuliah : F0442 / Ketentuan Umum Perpajakan Tahun : 2006 Versi : 1

2. Learning Outcomes Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa akan mampu : • menerangkan tentang ketentuan Khusus dalam aspek perpajakan. • menerangkan tentang ketentuan Pidana dalam aspek perpajakan.

3. Outline Materi • Mengatur hal-hal yang sifatnya khusus dalam perpajakan. • Mengatur hal-hal yang sifatnya Pidana dalam perpajakan.

4. WAKIL WAJIB PAJAK Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili sebagai berikut: • Badan, diwakili oleh pengurus. • Pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. • Badan dalam proses pembubaran/pailit, diwakili oleh orang atau badan yang melakukan proses pembubaran/pailit. • Warisan yg belum terbagi, diwakili oleh salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat atau yang mengurusi harta peninggalannya. • Anak yg belum dewasa atau orang yg berada dlm pengampuan, diwakili oleh wali atau pengampunya. • Orang pribadi atau badan dpt menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajibannya.

5. KUASA PAJAK Menurut Kep. MenKeu No. 576/KMK.04/2000, WP dapat menunjuk seorang kuasa yang bukan pegawainya dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, syarat: • Menyerahkan surat kuasa khusus yang asli. • Menguasai ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan ditunjukkan dengan telah diperolehnya: • Ijazah brevet yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. • Ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan, dari lembaga pendi-dikan tinggi negeri atau swasta yang disamakan. • Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, atau tindak pidana dibidang keuangan lainnya. • Selain itu, kuasa pajak harus telah lulus ujian sertifikasi konsultan pajak.

6. TANGGUNG RENTENG • Pembeli BKP atau penerima JKP sebagaimana diatur dalam UU PPN 1984 bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar. • Sesuai dengan prinsip beban pembayaran PPN dan PPnBM ditanggung pembeli barang atau penerima jasa. Maka jika PPN atau PPnBM tersebut tidak dapat ditagih oleh negara kepada penjual atau pemberi jasa, maka pembeli atau penerima jasa memiliki tanggung jawab renteng pembayaran pajak kecuali dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar kepada penjual atau pemberi jasa.

7. LARANGAN BAGI PEJABAT Setiap pejabat dilarang mengungkapkan kerahasiaan WP yang menyangkut masalah perpajakan, antara lain: • SPT, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan WP. • Data-data yang diperoleh dalam rangka pemeriksaan. • Dokumen dan atau data-data dari pihak ketiga yg bersifat rahasia • Dokumen dan atau rahasia WP sesuai peraturan yang berlaku. Larangan ini juga berlaku bagi tenaga ahli yg ditunjuk Dirjen Pajak untuk membantu dalam melaksanakan ketentuan perpajakan, seperti misalnya: ahli bahasa, akuntan, pengacara dan sebagainya. Dikecualikan dari larangan ini adalah: • Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang di pengadilan. • Pejabat dan tenaga lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

8. KETERANGAN DARI PIHAK KETIGA • Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Perdata, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat pajak dan ahli bukti tertulis dan keterangan WP yang ada padanya. • Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi dan pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan WP yang diperiksa atau disidik atas permintaan tertulis dari Dirjen Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta. • Dalam hal pihak-pihak tersebut di atas terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan atau penyidikan pajak, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas perintah MenKeu.

9. PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI Direktur Jenderal Pajak dapat: • Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi brp bunga, denda, dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perpajakan dalam hal sanksi tersebut karena khilaf atau bukan kesalahan WP. • Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yg tdk benar. Syarat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi: • Permohonan hrs diajukan secara tertulis dlm Bahasa Indonesia dengan memberi alasan yang jelas dan meyakinkan. • Disampaikan kepada Dirjen Pajak melalui Kepala KPP. • Tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bln sjk diterbitkannya STP, SKPKB, atau SKPKBT kecuali WP dapat menunjukkan jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi diluar kuasanya.

10. UU KUP PASAL 38 Setiap orang karena kealpaannya (tidak sengaja): • Tidak menyampaikan SPT, atau • Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, shg dapat menimbulkan kerugian pd pendapatan negara. Sanksi: • Dipidana dgn pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, dan • Denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

11. UU KUP PASAL 39 AYAT (1) Setiap orang dengan sengaja: • Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau mengguna-kan tanpa hak NPWP atau NPPKP, atau • Tidak menyampaikan SPT, atau • Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau • Menolak untuk dilakukan pemeriksaan, atau • Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yg palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau • Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperli-hatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya. • Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. • Sanksi: dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

12. UU KUP PASAL 39 AYAT (2)&(3) • Pidana sebgaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1) dilipatkan 2 (dua) apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesai-nya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. • Hal ini untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang perpajakan. • Setiap orang melakukan percobaan untuk: • Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP/NPPKP, • Menyampaikan SPT dan atau keterangan yg isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan restitusi/kompensasi pajak. • Sanksi: pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon atau jumlah kom-pensasi yang dilakukan WP.

13. DALUARSA TINDAK PIDANA PAJAK • Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau wkt 10 tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnnya Masa Pajak, berakhirnya bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan. • Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut Umum, dan Hakim.

14. SANKSI BAGI PEJABAT • Pejabat yg karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban mera-hasiakan sesuai UU KUP pasal 34, dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 4 juta. • Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yg menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat merahasiakan sesuai UU KUP pasal 34, dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 10 juta. • Penuntutan terhadap tindak pidana tersebut di atas hanya dapat dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar (delik aduan).

15. SANKSI BAGI PIHAK KETIGA • Pihak ketiga (bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi dan pihak ketiga lainnya) tidak memberi kete-rangan atau bukti, atau memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling lama Rp 10 juta. • Setiap orang yg dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 10 juta.

16. SESI TANYA JAWAB TERIMA KASIH