1 / 21

ID IGF 2017 - Kominfo - Nyoman Adhiarna - final

Presentation Material. Indonesia - Internet Governance Forum (IGF) 2017

adhiarna
Download Presentation

ID IGF 2017 - Kominfo - Nyoman Adhiarna - final

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Menuju Ekonomi Digital Indonesia Menuju Ekonomi Digital Indonesia: : Kebijakan dan Regulasi terkait Kebijakan dan Regulasi terkait e e- -Commerce Commerce Dr. Nyoman Adhiarna Dr. Nyoman Adhiarna Kasubdit Tata Kelola e-Business Direktorat e-Business, Kementerian Kominfo Dialog Nasional -Indonesia Internet Governance Forum (ID-IGF) 2017 Jakarta, Jumat,27 Oktober 2017

  2. Materi 1. KondisiSaatini& PerkembanganGlobal 2. KebijakanPemerintahdalamMendorongEkonomiDigital 3. RegulasidalamRangkaMendukunge-Commerce 2 ►

  3. KondisiSaatinidanPerkembanganGlobal 3 ►

  4. Electronic Commerce An e-commerce transaction is the sale or purchase conducted over computer networks by methods specifically designed for servicing or placing order (OECD, 2013). is the sale or purchase of goods or services, e-Commerce is understood to mean the prodution, distribution, marketing, sale or delivery of goods and services distribution, marketing, sale or delivery of goods and services by electronic means (WTO, 1998). the prodution, Perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik serangkaian perangkat dan prosedur elektronik (UU 7/2014 tentang Perdagangan). transaksinya 4 ►

  5. Peluang e-Commerce diIndonesia ► The growth of Internet users in Indonesia ► 2013 – 2016 (millions users) ► Percentage of e-Commerce Revenue to Total Retail in Indonesia ► 2013 – 2016 (millions users) 11.3% 0.9% ► Sumber: EY Analysis dan eMarketer 2014 5 ►

  6. ProfilPenggunaJasaKeuanganIndonesia ► Terdapat segmen tanpa akses jasa keuangan yang signifikan ► Sumber: Global Findex Database (2016) 6 ►

  7. Produk/ Jasayang dibelisecaraOnline danMetodaPembayaran ► Sumber: Indonesia Consumption Habits Survey 2016 7 ►

  8. PerkembanganStartup PadaBerbagaiSektordi Indonesia ► Nilai Kekayaan: Seed & Pre-Series (< USD 1.5M), Series A (USD 1.5 M – 5 M ) dan Post-Series A > USD 5 M 8 ► Sumber: Tech Crunch, TechinAsia ►

  9. KebijakanPemerintahdalamMendorong EkonomiDigital 9 ►

  10. Peta Jalane-Commerce: 7 IsuStrategis, 31 Rencana Aksi Finance Education & Human Resource D1 Pembentukan Manajemen Pelaksana Peta Jalan SPNBE Peningkatan kesadaran dan pendidikan bagi konsumen, UKM, dan keseluruhan ekosistem E-Commerce Pembekalan pembuat kebijakan dengan pemahaman atas E-Commerce sesuai dengan peran masing- masing stakeholders Penyusunan program inkubasi untuk pelaku usaha pemula (start-up) Pendidikan formal untuk kebutuhan talenta E- Commerce A1 Pendanaan dan skema pembiayaan- pinjaman Pendanaan dan skema pembiayaan-hibah (grants)/subsidi D2 A2 Penyediaan alternatif pendanaan dan skema pembiayaan – hibah (grants)/subsidi A3 D3 Pendidikan & SDM Penyediaan alternatif pendanaan dan skema pembiayaan angel capital/seed capital A4 Pendanaan D4 Ketersediaan alternatif pendanaan dan skema pembiayaan – urun dana (crowd funding) A5 D5 Pembukaan berjenjang Daftar Negatif Investasi (DNI) Tax A6 Pengembangan fasilitator edukasi E- Commerce Logistic Peningkatan logistik E-Commerce melalui cetak biru Sistem Logistik Nasional (Sislognas) Pelaksanaan alih daya fasilitas logistik E-Commerce untuk UMKM Peningkatan Kapasitas Penyedia Jasa Logistik Lokal/Nasional untuk memenuhi kebutuhan pengiriman di seluruh Indonesia Pengembangan Sistem Logistik dari Desa ke Kota D6 E-commerce Logistik Perpajakan Penyederhanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan B1 E1 Penyusunan Tata Cara Pendaftaran bagi pelaku usaha E-Commerce B2 E2 Infrastruktur Komunikasi Perlindunga n Konsumen B3 Persamaan Perlakuan Perpajakan Consumer Protection E3 E4 Penyusunan Regulasi Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik C1 Communication Infrastructure Keamanan Siber C2 Membangun Kepercayaan Konsumen Peningkatan infrastruktur komunikasi (kecepatan internet, jaringan, dan keamanan) Cybersecurity F1 Pengembangan Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) C3 Pengembangan Model Sistem Pengawasan Nasional dalam Transaksi E-Commerce Peningkatan keamanan atas aktivitas transaksi elektronik Pengawasan dan peningkatan kesadaran publik terhadap kejahatan dunia maya (Cybercrime) G1 G2 G3 10 ► Catatan: Butir-butir capaian dituangkan dalam Kepres 74/2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Roadmap e-Commerce)

  11. 1000 TeknopreneurDigital Pada2020 Agenda danInisiatif-Inisitatifdalam Roadmap e-Commerce harusditerapkan secara secarakonsisten konsistenuntukmenjamin kesinambungan pertumbuhan e- Commerce  Agar Agar juga jugadiundang diundangkesempatan Internasional InternasionalPlayers Players untuk Indonesia Indonesia untuk untukmenjadi menjadibagian Strategic Strategic Vision Vision ini ini. . diterapkan kesempatanbagi untukmasuk masukke ke bagiandari bagi dari 1,000 1,000 Digital Technopreneurs by 2020 2020 PemerintahberkomitmenmendukungpetumbuhanE- Commerce danDigital Economy Indonesia, melalui menciptakan menciptakan1,000 digital 1,000 digital teknoprener proyeksi proyeksilebih lebihdari dariUSD 10 USD 10 milyar business business) ) melaluikeinginan keinginan pada2020, 2020, dengan darinilai nilaiusaha usaha( (valuation of teknoprenerpada milyardari dengan valuation of 11 ►

  12. RegulasidalamRangka Mendukunge-Commerce 12 ►

  13. Penerapan Regulasi e-Commerce Sumber: UNCTAD (2017) ► 13 ►

  14. Topik-Topik terkait Kebijakan Digital dalam Perundingan Perdagangan TOPIK RTAs 1 Intermediary Liabilities (legal responsibility of internet platform such as safe harbour) TPP 2 The balance between personal data protection, privacy, and cross-border data transfer WTO disc., US-EU protection shield 3 The use of particular cryptographic technologies or algorithms WTO disc., TISA, TPP TPP, TISA WTO, TPP, TISA, TTIP TPP TPP, TISA WTO, TPP TPP, TTIP 4 5 Mandates for publication or disclosure source code of digital products Data localisation and geo-blocking – the local storage or hosting data, including personal data How domain name dispute should be resolved Measures to be taken for the control of spam Network neutrality as a trade facilitation measure Cyber-espionage 6 7 8 9 14 ► ► Sumber: Diolah dari berbagai dokumen

  15. Provisi-Provisi Utama dalam RTAs ► RTA= Regional Trade Agreement TOPIK JUMLAH RTA >75% CONTOH 1 Elimination of Customs Duties US FTA, KORUS 2 Consumer protection provisions 67% ChAFTA 3 Digital authentication and e-signature >50% Chile-Malaysia FTA 4 5 50% 25% APEC ChAFTA Paperless trade Protection of Personal Information 6 7 Cross-Border Data Flow and Data Localisation Intelectual Property (IP) Rights <25% <25% KORUS, TTIP, TISA AANZFTA, US-Chile, Japan-Singapore ► Sumber: Diolah dari berbagai dokumen 15 ►

  16. Beberapa Isu Pembahasan RTA Electronic Commerce ► Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP (ASEAN 10 + 6 FTA): Istilah electronic certificate, computing facilities vs data center, paperless trading, online consumer protection, domestic regulation framework, treatment of digital product, customs duties, electronic trust & authentication service (model law on e-Commerce UNCITRAL), Unsolicited direct marketing (Spam), Transfer access of source code. ► Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA CEPA): Istilah electronic certificate, computing facilities vs data center, paperless trading, online customs duties, consumer protection, domestic regulation, Unsolicited direct marketing (Spam), Transfer access of source Code. ► Indonesia – European Union CEPA (IEU CEPA): Istilah e-Commerce vs digital trade, conclusion of contract by electronic means, electronic trust & authentication service (model law on e-Commerce UNCITRAL), Unsolicited direct marketing (Spam), Transfer access of source Code. 16 ►

  17. Regulasi Terkait e-Commerce: Sistem Elektronik ► Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. ► Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik. ► Contoh Sistem Elektronik: Portal, Marketplace Website, Payment Facility, Search Engine, Mail Service dsb... ► REGISTRATION ► SECURITY ► DATA CENTER Sumber: PP82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ► DATA PRIVACY 17 ►

  18. Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dan UU ITE No. 11 tahun 2008 1. PP 82/2012 Pasal 5 Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib melakukan pendaftaran dan diatur lebih lanjut di Permenkominfo 36/2014 2. PP 82/2012 Pasal 20 Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan dan diatur lebih lanjut di Permenkominfo 4/2016 3. PP 82/2012 Pasal 15 Kewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi dan diatur lebih lanjut di Permenkominfo 20/2016 4. PP 82/2012 Bab IV Penyelenggaraan Transaksi Elektronik Pasal 41 Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang menggunakan Sistem Elektronik untuk kepentingan pelayanan publik wajib menggunakan Sertifikat Keandalan dan/ atau Sertifikat Elektronik. 5. PP 82/2012 Pasal 17 Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib memiliki rencana keberlangsungan kegiatan dan wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia perlindungan, dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya. untuk kepentingan penegakan hukum, 18 ►

  19. Regulasi Yang Masih Harus Diselesaikan Kementerian Kominfo terkait e-Commerce 1. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (diatur: azas, penyelenggara, hak dan kewajiban pemilik, komisi, larangan pemasaran dsb.) – PM 20/2016 Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik 2. RPM tentang Safe Harbour (diatur: batasan dan tanggung jawab penyedia platform dan merchant e-Commerce yang berbentuk User-Generated Content) 3. RPM tentang Penyediaan Layanan Konten dan/ Aplikasi melalui Internet - Over-the-Top (OTT) (diatur: pendaftaran, kewajiban, kerjasama, forum nasional dan sanksi) 4. RPP tentang Penyelenggaraan Elektronik – PTPMSE (Kementerian Perdagangan sebagai pemrakarsa) (diatur: prinsip-prinsip, yurisdiksi, kewajiban, perlindungan data pribadi, kontrak, iklan, pajak dsb.) Transaksi Perdagangan Melalui Sistem 19 ►

  20. Kesimpulan Kesimpulan ► Dengan melihat jumlah pengguna Internet, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan layanan aplikasi/ konten melalui Internet. ► Pemerintah telah menetapkan sasaran ekonomi digital dan peta jalan (roadmap) e- Commerce. ► Pengembangan e-Commerce perlu adanya komitmen bersama semua pemangku kepentingan agar terus berkembang dan menjadikan kita pemain regional/ global. ► Perlu kerjasama lintas sektor untuk penyelesaian regulasi-regulasi terkait e-Commerce. 20 ►

  21. Email: i.nyoman.adhiarna@kominfo.go.id 21 ►

More Related