1 / 32

KOMINFO

KOMINFO. PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PUBLIK UNTUK MENGHASILKAN LAYANAN INFORMASI YANG BERKUALITAS ( IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 2008 Ttg KIP). Disampaik a n oleh : AminSar Manihuruk Peneliti Madya Bidang Komunikasi dan Media

hesper
Download Presentation

KOMINFO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KOMINFO PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PUBLIK UNTUK MENGHASILKAN LAYANAN INFORMASI YANG BERKUALITAS (IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 2008Ttg KIP) Disampaikan oleh : AminSarManihuruk PenelitiMadyaBidangKomunikasidan Media BadanLibang SDM KemenKominfo RI DisampaikanPada Forum BakohumasPusat, ANRI, Jakarta, 10 November 2011

  2. PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK BadanPublikadalahLembaga eksekutif ,legislatif, yudikatif, danbadan lain yang fungsidantugaspokoknyaberkaitandenganpenyelenggaraannegara, yang sebagianatauseluruhdananyabersumberdari APBN/APBD, atauorganisasiNon-PemerintahsepanjangsebagianatauseluruhdananyabersumberdariAPBN/APBD, sumbanganmasyarakatdan/atauluarnegeri. InformasiPublikAdalahInformasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atauditerimaolehsuatubadanpublik yang berkaitandenganpenyelenggaradanpenyelenggaraannegaradan/ataupenyelenggaradanpenyelenggaraanbadanpubliklainnya yang sesuaidenganUndang-Undanginisertainformasi lain yang berkaitandengankepentinganpublik.

  3. MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI BADAN PUBLIK UNTUK MENGHASILKAN LAYANAN INFORMASI YANG BERKUALITAS HAK DAN KEWAJIBAN P P I D BADAN PUBLIK PEMOHON INFORMASI INFORMASI PUBLIK S P L I DIKELOLA WARGA NEGARA IND EKSEKUTIF LEGISLATIF YUDIKATIF NON PEMERINTAH DISIMPAN BADAN HUKUM IND DIKIRIM TUPOKSI DANA DITERIMA

  4. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID

  5. ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PIMPINAN BADAN PUBLIK ATASAN PPID P P I D PELAYANAN INFORMASI DOKUMENTASI/ARSIP PENGELOLAAN INFORMASI SENGKETA INFORMASI PEJABAT FUNGSIONAL

  6. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA TERSEDIA SETIAP SAAT INFORMASI YANG DIKECUALIKAN ALASAN JANGKA WAKTU

  7. CONTOH :INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

  8. MEKANISME PENGELOLAAN INFORMASI • Secaraberkala; • Secarasertamerta; • Tersediasetiapsaat; • Informasi yang dikecualikan. BALITBANG SDM Kesekjenan Pusat Data & SaranaInformatika Biro & Pusat Ses & Kapus Itjen DITJEN IKP Ses & Inspektur DITJEN SDPPI DITJEN APTIKA DITJEN PPI Ses & Direktur Ses & Direktur Ses & Direktur Ses & Direktur

  9. DAFTAR INFORMASI PUBLIK • Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010/Biro Keuangan.--Jakarta : Biro Keuangan, 2011 v ; 90 hlm ; ilus ; tabl ; 20 cm • Bukuinimemuat informasi tentang rencana dan laporanrealisasianggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, daftar aset dan investasi;. Format : Tercetak 200900073 ---Barcode KEU2011 --- Subjek Rak 7 ---- Lokasi penyimpanan KODE

  10. SANGSI BadanPublik yang dengansengajatidakmenyediakan, tidakmemberikan, dan/atautidakmenerbitkanInformasiPublikberupa: • InformasiPubliksecaraberkala, • InformasiPublik yang wajibdiumumkansecaraserta­merta, InformasiPublik yang wajibtersediasetiapsaat, • InformasiPublik yang harusdiberikanatasdasarpermintaansesuaidenganUndang­Undangini, • Mengakibatkankerugianbagiorang lain dikenakanpidanakurungan paling lama 1 (satu) tahundan/ataupidanadenda paling banyakRp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

  11. PELAYANAN PUBLIK MENDAPATKAN SALINAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PERMOHONAN PelayananPublikadalahkegiatanataurangkaiankegiatandalamrangkapemenuhankebutuhanpelayanansesuaidenganperaturanperundang-undanganbagisetiapwarganegaradanpendudukatasbarang, jasa, dan/ataupelayananadministratif yang disediakanolehpenyelenggarapelayananpublik.( UU No.25 Tahun 2009)

  12. BadanPublikberhakmenolakmemberikaninformasi yang dikecualikansesuaiketentuanperaturanperundang-undangan. • BadanPublikberhakmenolakmemberikanInformasiPublikapabilatidaksesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. • Informasipublik yang tidakdapatdiberikanolehBadanPublik, adalah : • Informasi yang dapatmembahayakannegara; • Informasi yang berkaitandengankepentinganperlindunganusahadaripersainganusahatidaksehat; • Informasi yang berkaitandenganhak-hakpribadi; • Informasi yang berkaitandenganrahasiajabatan; dan/atau • Informasipublik yang dimintabelumdikuasaiataudidokumentasikan. • MelihatdanmengetahuiInformasiPublik; • Menghadiripertemuanpublik yang terbukauntukumumuntukmemperolehInformasiPublik; • MendapatkansalinanInformasiPublikmelaluipermohonan; • MengajukanpermintaanInformasiPublikdisertaialasanpermintaantersebut. • MenyebarluaskanInformasiPublik; • MengajukangugatankepengadilanapabiladalammemperolehInformasiPublikmendapathambatanataukegagalan.

  13. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badanpublikwajibmenyediakan, memberikandan/ataumenerbitkanInformasiPublikyang akurat, benar, dantidakmenyesatkan yang beradadibawahkewenangannyakepadapemohonInformasiPublik; BadanPublikharusmembangundanmengembangkansisteminformasidandokumentasiuntukmengelolainformasipubliksecarabaikdanefisiensehinggadapatdiaksesdenganmudah.

  14. RUANG PELAYANAN INFORMASI RUANG AKSES INTERNET DESK LAYANAN INFORMASI PUBLIK MEDIA CENTER 6 M 1 2 1 3 KURSI TUNGGU TAMU RAK BAHAN INFORMASI Layanan akses Internet untuk Masyarakat gratis, menggunakan 10 PC + 1 PC Register NO.: URUT 6 M 6 M

  15. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PELAYANAN INFORMASI FRONT OFFICE BACK OFFICE DESK LAYANAN LANGSUNG DESK LAYANAN VIA MEDIA UPDATE WEB/KIOSK FOTOCOPY CD BURNING SCANNER

  16. MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIKDI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pemohon Informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir permintaaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi; Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik; Petugas Memproses Permintaan Pemohon Informasi Publik sesuai dengan formulir permintaan Informasi Publik yang telah ditanda tangani oleh pemohon informasi publik; Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pengguna informasi publik.

  17. No.Pendaftaran

  18. No.Pendaftaran

  19. No.Pendaftaran

  20. STATUS KETERANGAN /STATUS

  21. LAPORAN TAHUNAN BADAN PUBLIK WAJIB MENGUMUMKAN LAYANAN INFORMASI SETIAP TAHUN BADAN PUBLIK WAJIB MENGUMUMKAN Jumlahpermintaaninformasi yang diterima; Waktu yang diperlukanBadanPublikdalammemenuhisetiappermintaaninformasi; Jumlahpemberiandanpenolakanpermintaaninformasi; dan/atau; Alasanpenolakanpermintaaninformasi.

  22. LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK JANUARI S/D JUNI 2011

  23. http://ppidkemkominfo.wordpress.com dan http://ppid.kominfo.go.id

  24. Sekian ……… Terima Kasih

More Related