Ilmu hukum perbankan Arbitrase Melalui Basyarnas

1. Ilmu hukum perbankanArbitrase Melalui Basyarnas Anggi Aprian S 20100730018 Abdul Rasyid H 20100730036 Ibnu Umar S 20100730060 Febri Rosady 20100730100

2. Pengertian Arbitrase: • cara penyelesain sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

3. Pengertian Arbitrase • Apabila timbul sengketa sebagai akibat dari perjanjian, para pihak akan memilih penyelesain melalui arbitrase (perwasitan). • Diterangkan bahwa, penyelesaian sengketa melalui arbitrase didasarkan pada pasal 615 R.v (reglement op de rechtsvordering) yang menetepkan bahwa setiap orang dapat mengadakan persetujuan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang akan/ dapat terjadi melalui arbitrase. • Dasar penyelesaian melalui ini, mempunyai landasan yang kuat yaitu, berupa peraturan perundang-undangan arbitrase, sebagimana dimuat dalam undang-undang no 30 tahun 1999 tentang arbitase dan alternatif penyelesaian sengketa. • Pengertian arbitase menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang no 30 tahun 1999, yaitu cara penyelesain sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

4. Hal-hal yang berkaitan dengan cara penyelesaian sengketa Arbitrase • Diantaranya yaitu ; • berdasarkan kesepakatan para pihak dan dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga tersebut, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak (pasal 34). • pemeriksaan sengketa diajukan secara tertulis, namun dapat juga secara lisan apabila disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase (pasal 36). • arbiter terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa (pasal 45 ayat 1). • pemeriksaan atau sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter terbentuk, dapat juga diperpanjang apabila diperlukan dan disetujui para pihak (pasal 48).

5. Lanjutan... 5. Putusan arbitrase yang memuat : kepala keputusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ; nama singkat sengketa ; uraian singkat sengketa ; pendirian para pihak ; nama lengkap dan alamat arbiter ; pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa ; pendapat tiap-tiap arbiterse dalam hal terdapat perbedaan pendapat majelis arbitrase ; amar putusan ; tempat dan tanggal putusan dan tanda tangan arbitrase atau majelis arbitase (pasal 54 ayat (1) ) ; 6. Dalam putusan dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan (pasal 54 ayat (4) ) ; 7. Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase (pasal 55 ) dan ucapkan dalam waktu paling lama 30 (setelah pemeriksaan ditutup (pasal 57) ).

6. Lanjutan... 8. Dalam waku paling lama 14 hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter untuk melaukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan menambah atau mengurangi tuntutan suatu putusan (pasal 58)

7. BAMUI • BAMUI didirikandi Indonesia padatanggal 21 Oktober 1993 yang diprakarsaioleh MUI (MajelisUlama Indonesia). BadaninididirikansecarabersamaolehKejaksaanAgungRepublik Indonesia danMajelisUlama Indonesia. BAMUI bertujuanuntukmenyelesaikanberbagaisengketa yang berhubungandenganmuamalatmisalnyahubunganperdagangan, industri, keuangan, jasadan lain-lain antaralembaga-lembagakeuangansyariahdanmasyarakat yang berhubungandenganlembaga tersebut.2 Penyelesaiansengketainisenantiasamerujukkepadaaturansyariat Islam.

8. Lanjutan • Selanjutnyapadatahun 2004, berdasarkanhasilpertemuanMajelisUlama Indonesia danpengurus BAMUI, makaditetapkanbahwa BAMUI digantinamanyamenjadi BASYARNAS (BadanArbitraseSyariahNasional/Basyarnas). Hal iniberdasarkanpertimbangan agar Lembagaarbitrasesyariahtidaksecaraspesifikmenyebutkankata “muamalat” karenaadasalahsatulembagakeuangansyariahyaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dengandemikianlembagatersebutakanlebihbersifatumumdannetralsertatidakterkesanmerupakanlembaga yang memihakkepadasuatu bank.

9. Dengan berdirinya BASYARNAS di Indonesia terdapat 2 lembaga arbitrase yaitu BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang berwenang menyelesaikan semua masalah civil di Indonesia, dan BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang berwenang menyelesaikan semua permasalahan muamalat Islam secara tahkim menurut syariat Islam.

10. PROSEDUR BERPERKARA MELALUI BASYARNAS • Mengenaiprosedurberperkaradi BASYARNAS telahdiaturdengansistematissejakmasihdidirikan BAMUI. SecaragarisbesaraturantersebutdituangkandalamperaturanprosedurBadanArbitraseMuamalat Indonesia (BAMUI) yang diberlakukansejak 21 Oktober 1993. Beberapatambahan yang terjadisetelahhanyabersifattehnisuntukmenyempurnakanaturan yang telahditetapkansebelumnya. SepanjangaturantersebuttidakbertentangandenganUndang-Undang No. 30 tahun 1999 tentangArbitrasedanAlternatifPenyelesaianSengketa. • Adapunprosedurpenyelesaiansengketamelalui BASYARNAS dimulaidenganpenyerahansecaratertulisolehparapihak yang sepakatuntukmenyesaikanpersengketaanmelalui BASYARNAS sesuaidenganperaturanprosedur yang berlaku. Pihak yang bersengketasepakatakanmenyelesaikanpersengketaanmerekadenganishlah (perdamaian) tanpaadasuatupersengketaanberkenaandenganperjanjianataspemintaanparapihaktersebut. Kesepakataninidicantumkandalamklausulaarbitrase.

11. Lanjutan Terhadapkeputusanarbitrase, parapihakdapatmengajukanpermohonanpembatalanapabilaputusantersebutdidugamengandungunsur-unsursebagaiberikut: • suratdokumen yang diajukandalampemeriksaansetelahputusandijatuhkan, diakuipalsuataudinyatakanpalsu; • setelahputusandiambilditemukandokumen yang bersifatmenentukan, yang disembunyikanolehpihaklawan; atau • putusandiambildarihasiltipumuslihat yang diakuiolehsalahsatupihakdalampemeriksaansengketa.

12. Penentuan Arbiter (hakam) danKeputusannya • cakapmelakukantindakanhukum; • berumur paling rendah 35 tahun; • tidakpunyahubungankeluargasedarahatausemendasampaidenganderajatkeduadengansalahsatupihakbersengketa; • tidakmempunyaikepentinganfinansialataukepentingan lain atasputusanarbitrase; • memilikipengalamansertamenguasaisecaraaktifdibidangnya paling sedikit 15 tahun.8 • bukanjaksa, hakim paniteradanpejabatperadilanlainnya.

13. Pemeriksaanatassengketaharusdiselesaikandalamwaktu paling lama 180 harisejak arbiter ataumajelisarbitraseterbentuk. Jikadiperlukan, makajangkawaktuinidapatdiperpanjang. Mengenaibiayapemanggilandanperjalanansaksiatausaksiahlidibebankankepadapihak yang meminta. Apabilapemeriksaansengketatelahselesai, pemeriksaansegeraditutupdanditetapkanharisidanguntukmengucapkanputusanarbitrase. Putusandiucapkandalamwaktu paling lama 30 harisetelahpemeriksaanditutup. Selanjutnyadalamwaktu 14 hari9 setelahputusanditerima, parapihakdapatmengajukankepada arbiter ataumajelisarbitraseuntukmelakukankoreksiterhadapkekeliruanadministratifdanataumenambahataumengurangisesuatutuntutanputusan.

14. KESIMPULAN • BadanArbitraseSyariahNasional (BASYARNAS) merupakanbadan yang dapatmenyelesaikansengketaperdata / muamalat Islam denganmemutuskansuatukeputusanhukumatasmasalah yang dipersengketakandengancaratahkim. • Keputusan yang telahditetapkanoleh BASYARNAS terhadapperkara yang diajukankepadanyabersifat binding (mengitat) dan final (tidakada banding ataukasasi). NamundemikianpembatalankeputusanarbitrasedapatdilakukansesuaidenganUndang-Undang No, 30 tahun 1999 tentangarbitrasedanalternatifpenyelesaiansengketa • Diharapkan BASYARNAS dapatdirasakanperanannyabagimasyarakat Indonesia dalammenyelesaikanberbagaisengketamuamalah Islam, maupunperkaraperdatalainnyadenganjalandamai (ishlah) dantetapterjalinnyaukhuwahantaraparapihak yang bersengketa.