1 / 41

Labor Union

Labor Economics Series Andri Wijanarko. Labor Union. MOVIE : https ://www.youtube.com/watch?v=DUwkBgPjzqA. MOVIE : http://www.youtube.com/watch?v=xk__EI-1ApM&NR=1&feature=endscreen. Kasus Ketenagakerjaan. Pemogokan di Indonesia (2004). Jumlah Kasus. Pemogokan di Indonesia (2004).

akamu
Download Presentation

Labor Union

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Labor Economics Series Andri Wijanarko Labor Union

  2. MOVIE : https://www.youtube.com/watch?v=DUwkBgPjzqA

  3. MOVIE : http://www.youtube.com/watch?v=xk__EI-1ApM&NR=1&feature=endscreen

  4. Kasus Ketenagakerjaan

  5. Pemogokan di Indonesia (2004) Jumlah Kasus

  6. Pemogokan di Indonesia (2004) Tenaga Kerja yang Terlibat

  7. Pemogokan di Indonesia (2004) Jam Kerja yang Hilang

  8. Pemogokan di Indonesia (2011)

  9. Marsinah(10 April 1969 – 8 Mei 1993)

  10. Labor Union Pendapat Pendukung : Serikat Pekerja merupakan suatu organisasi yang memperhatikan perbaikan kondisi kerja.

  11. Labor Union Keinginan Pelaku Ekonomi Pekerja memaksimalkan pemenuhan kebutuhan Firms memaksimalkan profit

  12. Labor Union ANGGOTA SERIKAT PEKERJA(% Nonagricultural Workers Unionized)

  13. Labor Union Tujuan • Meningkatkan upah • Memperbaiki kondisi lingkungan kerja Cara : • Collective Bergaining • Pergerakan sosial • Legislatif / political action

  14. DETERMINANTS OF UNION MEMBERSHIP Pekerjaakanbergabungdengan labor union apabilaupah yang ditawarkanmemberikan “Utility” lebihbaik.

  15. MOVIE http://www.youtube.com/watch?v=A2Rwq6dnqTs

  16. The Decision to Join a Union

  17. The Decision to Join a Union Wage naik Wage = wu Dollars B Probability 1 Labor Demand : Inelastic A P1 P U1 Kondisi awal Wage = w* Probability 2 Labor Demand : Elastic U P1 U0 Hours of Leisure • Non Unions firms : • Upah w* • Budget line AT • Works h* atau • h* = T – L) • Indifference Curve U T 0 L* Hours of Work T h* h1 h0 0

  18. The Demand for and Supply of Union Jobs Pekerja akan mendukung “unionization” apabila • Union organizer dapat menjanjikan upah yang lebih tinggi • Smaller employment loss • Biaya rendah (contoh : iuran) The Demand for union job

  19. The Demand for and Supply of Union Jobs Tawaran Labor Union • Bergaining power dengan pihak management • Peningkatan manfaat untuk anggota • Proses pengorganisasian union • Program kerja union The Supply for union jobs

  20. Labor Union ANGGOTA SERIKAT PEKERJA TAHUN 2001 (%)

  21. Anggota Serikat Pekerja • Selandia Baru : Berkurang 20 % dalam waktu 8 tahun • Indonesia • Tahun 2002 : 55 ribu • Tahun 2005 : 32 ribu

  22. Monopoly Unions

  23. Monopoly Unions Asumsi • Unions utility tergantung pada Upah (w) dan Employment (E) • Firm  Profit-maximazing Competitive, yaitu firm tidak dapat mempengaruhi harga. • Union meminta kenaikan upah menjadi wM dan firm menurunkan jumlah pekerja menjadi EM Union move first.

  24. The Behavior of Monopoly Unions Dollar Inelastic The Union could demand a higher wage and get more utility. M’ M WM U’ Increase Wage U W* D D’ Competitive Wage Employment EM E* Employer cuts back employment

  25. Unions and Resource Allocation Monopoly unionsm is inefficient because unions reduce the total value of labor’s contribution to national income.

  26. Unions and Labor Market Efficiency Deadweight Loss A D2 A’ E Wu B W* D1 F D D’ G C SECTOR 1 Union Employment 0 H E’1 E1 SECTOR 2 Non Union Employment H E’2 E2 0

  27. Union Wage Gap

  28. Union Wage Gap Wage Gap between Union and Nonunion Workers

  29. The Exit-Voice Hypothesis

  30. The Exit-Voice Hypothesis • Tanpa union : Pekerja tidak dapat menyampaikan aspirasi sehingga pilihannya : “Exit” • Pengaruh union pada : Produktifitas pekerja, perpindahan pekerja (Labor turnover) dan kepuasan kerja. • Union berperan sebagai penyampai aspirasi pekerja (Voice)

  31. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 21 TAHUN 2000TENTANGSERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH

  32. Pasal 1Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:1. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya; UU No. 21 Tahun 2000

  33. 2. Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan;3. Serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh yang tidak bekerja di perusahaan; UU No. 21 Tahun 2000

  34. Pasal 5(1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.(2) Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh. UU No. 21 Tahun 2000

  35. Pasal 25(1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak:a. membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;b. mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial UU No. 21 Tahun 2000

  36. c. mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;d. membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;e. melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku UU No. 21 Tahun 2000

  37. Pasal 28Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankanatau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukanmutasi; UU No. 21 Tahun 2000

  38. b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh. UU No. 21 Tahun 2000

  39. Pasal 43(1) Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan. UU No. 21 Tahun 2000

  40. Terima kasih…

More Related