1 / 38

24/09/2014

1. 24/09/2014. 9/24/2014. Created by Djoko Sarwoko, SH., MH. TUADA PIDSUS MARI. be created by DJOKO SARWOKO, TUADAWAS MAHKAMAH AGUNG RI. 1. 1. 1. be created by DJOKO SARWOKO. 9/24/2014. PERENCANAAN ANGGARAN PADA MAHKAMAH AGUNG RI. Oleh: Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi

alessa
Download Presentation

24/09/2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. 1 24/09/2014 9/24/2014 Created by Djoko Sarwoko, SH., MH. TUADA PIDSUS MARI be created by DJOKO SARWOKO, TUADAWAS MAHKAMAH AGUNG RI 1 1 1 be created by DJOKO SARWOKO 9/24/2014

  2. PERENCANAAN ANGGARAN PADA MAHKAMAH AGUNG RI Oleh: Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI 2

  3. PENDAHULUAN PENDAHULUAN • Penganggarandi Indonesia untukseluruhKementeriaandanLembagaTinggi Negara (termasukMahkamahAgung) menganutprinsip “PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA” (PERFORMANCE BASED BUDGETING), yaitupengalihandariprinsip “INPUT BASED MENJADI OUTPUT BASED”. • PerencanaananggaranMahkamahAgungmengacupadaperencanaanjangkapanjangMahkamahAgung yang didasarkanpadaVisidanMisiMahkamahAgung. . 3

  4. Lanjutan • PerencanaanJangkaPanjangMahkamahAgungmengacupadaPerencanaan Pembangunan Nasional yang ditetapkanmelaluiUndang-UndangdanmerupakandasarbagiRencanaKerjaPemerintah • Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporandan Audit AnggarandiaturmelaluiUndang-undang yang pelaksanaannyadiaturdalamPeraturanPemerintah. 4

  5. RencanaKerjadanAnggarandisusundenganpendekatanberdasarkanprestasikerja yang akandicapai (Pasal 14 ayat (2) UU Keuangan Negara) • PenyusunanAnggaranberbasisKinerjadilakukandenganmemperhatikanketerkaitanantarapendanaandengankeluarandanhasil yang diharapkantermasukefisiensidalampencapaianhasildankeluarantersebut (Pasal 7 ayat (1) PP No. 21/2004) • Kementerian Negara/Lembagamenyusun RKA-KL berpedomankepadaRencanaKerjaPemerintah (Pasal 3 ayat (1) PP No. 21/2004). • RencanaKerja yang dituangkandalam RKA-KL merupakanpenjabarandariRencanaStrategisKementerian Negara/ Lembaga (Pasal 2 ayat (1) PP No. 21/2004) DASAR PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA 5

  6. RKP Penyusunan RKAKL Pembahasan RKAKL Penyusunan Dokumen Anggaran Oktober Januari November RKAKL Kementerian Teknis PenyusunanRAPBN Pemerintah RKAKL Pembahasan RUU-APBN Depkeu (DJAPK) RKAP/ RAPBN PERRES RINCIAN APBN RUU APBN SAPSK DPR Panitia Anggaran Komisi Sektoral

  7. Penelahaann DIPA Tahun Pelaksanaan anggaran Penyusunan DIPA Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran November December KONSEP DIPA Kementerian Teknis MENTERI TEKNIS SATKER Pemerintah KONSEP DIPA Depkeu (DJPBN) DIPA KPPN Pengesahan DIPA DPR BEPEKA

  8. PERENCANAAN ANGGARAN Maret – April - Mei Januari-Februari Diusul kanke MA melalui Tk. Banding MA menyusunkebutuhananggaranseluruhPengadilanuntukdiusulkankepadaDepKeudan BAPPENAS UsulandariKementeriaandanLembagatersebutdijadikandasarbagiDepartemenKeuangandan BAPPENAS untukmenetapkanpaguindikatif. PaguIndikatifmerupakanperkiraanjumlahmaksimumanggaranygdiberikankepada K/L untuksetiap program sesuaidenganprioritaspembangunansebagaiacuandalammenyusun RKA-KL. SetaiapSatkermenyusunrencanaanggarandalamaplikasi RKA-KL untuktahun yang akandatangsesuaidengankebutuhanmasing-masing, baikuntukBelanjaPegawai, BelanjaBarangdanBelanja Modal 8

  9. Lanjutan Maret – April - Mei 4. MahkamahAgung, DepartemenKeuangandanBappenasmelaksanakan Trilateral Meeting untukmenetapkanbesaranpagusetiap program. Berdasarkanhasil Trilateral Meeting, MA membagipaguindikatifkepadaPengadilan Tingkat Banding untukdilakukanpenyesuaianbagimasing-masingsatuankerja (Pengadilan) Khusus untuk kegiatan Bantuan Hukum, Pembagian Pagu untuk masing-masing Pengadilan dilakukan oleh Direktorat Jenderal. Berdasarkan RPJM Pemerintah alokasi anggaran BantuanHukum untuk 3 (tiga) Direktorat Jenderal dari 2010 – 2014berjumlah Rp. 242,8 M terdiri : a. Badilum : 33,9 M – 34,6 M – 34,9 M – 35,3 M – 35,8 M b. Badilag : 19,9 M – 11,8 M – 11,8 M – 11,8 M – 11,8 M c. Miltun : 124 Jt – 127 Jt – 128 Jt – 129 Jt – 131 Jt Anggaraan tersebut digunakan untuk kegiatan : Pemberian Bantuan Hukum, Perkara Prodeo, dan Sidang Keliling 9

  10. Lanjutan Juni – Juli Hasilkeputusan Trilateral Meeting, tersebut, DepartemenKeuangandanBappanasdenganSuratEdaranersamamenetapkanPaguSementara. PaguSementaramerupakanbatasmaksimumanggaran yang diberikanolehKementerianKeuangankepada K/L didasarkanpadakebijakanumumdanprioritasanggaran. Berdasarkanpagusementara, MahkamahAgungmenyesuaikankembalianggaranpadasetiappengadilandenganbesaranpagusementara yang telahditetapkan. 10

  11. Lanjutan Agustus – September - Oktober Berdasarkanpenyesuaiaanterhadappagusementara, seluruhkementeriandanlembaga (termasuk MA) menyampaikanRencanaKerjatahun yang akanadatanguntukbahanpenyusunanRencanaKerjaPemerintah yang akandijadikandasardalampenyusunan RUUAPBN. Padatanggal 16 Agustus, Presidenmenyampaikanpidatopengantar RUU ttg APBN dalamsidangPleno DPR RI. Pembahasan RUU ttg APBN baiksidangplenomaupunsidangkomisidngmengundanginstansiterkait, sedangkan MA melakukanrapatkerjadenganKomisi III DPR RI untukmembahas program dananggaran. RUU APBN disahkansebagai UU APBN, kemudianPemerintahmenerbitkanKepprestentangRincian APBN 11

  12. Lanjutan November – Desember. BerdasarkanKepprestersebut, DepKeudanBappenasmenetapkanpagudefititifuntukditeruskankepadakementeriandanlembaga (termasuk MA). MA denganpagudefitifmelakukankonsultasidenganDitjenAnggaranuntukmembahaspagudefitinifsampaidenganditerbitkannyaDaftarIsianPelaksanaanAnggaran (DIPA) tahun yang akandatangdanpadaAkhirDesemberDaftarIsianPelaksanaanAnggaran (DIPA) tahun yang akandatangdiserahkanpada 793 Satker. 12

  13. KEBIJAKAN ANGGARAN MA • PENGUATAN ANGGARAN PENGADILAN TK. BANDING SEBAGAI KAWAL DEPAN MAHKAMAH AGUNG; • ANGGARAN MA 2011 Rp 6.056.836.009.000,- • 2012 Rp 5.107.469.009.000,- • USULAN 2013 Rp 9.259.567.450.000,- • TELAH DIBAGI KEPADA SATKER MELALUI KEWENANGAN PENGADILAN TK. BANDING; • MAHKAMAH AGUNG TELAH MEMBUAT KEBIJAKAN MENYERAHKAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN ANGGARAN SECARA PROPORSIONAL; 13

  14. LANJUTAN • PENGADILAN TK. BANDING MEMBAGI ANGGARAN SECARA PROPORSIONAL SESUAI PRIORITAS; • MAHKAMAH AGUNG DALAM KEBIJAKAN TH 2011 DAN 2012 TELAH : • MENYERAHKAN ANGGARAN KONSULTASI PENYUSUNAN RKA-KL KEPADA PENGADILAN TK.BANDING DAN MA HADIR SEBAGAI ASISTENSI KONSULTASI PENGADILAN TK. BANDING • MAHKAMAH AGUNG TELAH MENYERAHKAN ANGGARAN BINTEK KEPADA PENGADILAN TK. BANDING YANG APABILA TETAP BERADA DI MA MAKA DAYA SERAPNYA AKAN MANDEG • DAYA SERAP ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG TH. 2011 MENCAPAI 78 % YANG MENURUT MENPAN APABILA DIUKUR DENGAN CAPAIAN KINERJA SUDAH MASUK NAIK KELAS DARI C CC, B A AA; 14

  15. KEBIJAKAN MA • MahkamahAgungakanmembentuk Tim AnalisisRealibilitasAlokasiAnggaranBelanja Modal, secarabersama BUA dan Para DitjenmerancanganggaranberdasarkanPaguIndikatif • Akandipaparkanrencanaalokasianggaranbelanja modal yang melibatkanEselon I terkait • Melakukanpeninjauansecarabersama-samalokasi yang akandibangunkantor 15

  16. PAGU DAN REALISASI ANGGARAN MA TAHUN ANGGARAN 2011 16

  17. BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAAH AGUNG RI PAGU INDIKATIF MAHKAMAH AGUNG TAHUN ANGGARAN 2013 20 Biro PerencanaandanOrganisasi

  18. ALOKASI PAGU INDIKATIF MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2013 PAGU INDIKATIF MA Rp 5.107.432.200.000,- BelanjaPegawai Rp 3.173.610.700.000 BelanjaBarang Rp1.143.096.800.000 Belanja Modal Rp 790.724.700.000

  19. PAGU INDIKATIF MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2013 PER PROGRAM

  20. PERUNTUKAN PER BELANJA PAGU INDIKATIF 2013 • BELANJA PEGAWAI = 3.173.610.700.000,- • Gajipokok PNS • Tunjangansuami/isteri • Tunjangananak • Tunjanganfungsionaldanstruktural • TunjanganPPh PNS • TunjanganBeras • TunjanganUmum PNS • TunjanganKehormatanKinerja • Uanglembur

  21. PERUNTUKAN PER BELANJA PAGU INDIKATIF 2013 • BELANJA BARANG = 1.143.096.800.000,- • Penyelesaianperkaradantunggakankasasidan PK • Penyelenggaraanoperasionaldanpemeliharaanperkantoran • Biayamutasi • PendidikanCakim, PaniteraPenggantidanPrajabatan CPNS • BimbinganTeknis bidangkepaniteraan • Pembinaan/Sosialisasibidangkesekretariatan • Perjalanandinas • Kegiatanpenunjanglainnya

  22. PERUNTUKAN PER BELANJA PAGU INDIKATIF 2013 • BELANJA MODAL = 790.724.700.000,- • Pengadaantanahgedungkantor = 40.000 M2 • Pemb. Gedungkantortahap I = 40 satker • Pemb. Gedungkantorlanjutan = 35 satker • Pemb. Rumahdinas = 35 unit • Rehab gedungkantor = 30 satker • Saranadanprasaranagedungkantor = 823 satker • PengadaanKendaraanRoda 4 = 77 Unit • PengadaanKendaraanRoda 2 = 50 Unit • Pemb. Gedung Medan Merdeka Utara = 12 lantai

  23. STRUKTUR ORGANISASI BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI 26

  24. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI BAGIAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BAGIAN BIMBINGAN DAN MONITORING BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN BAGIAN RENCANA DAN PROGRAM SUBBAGIAN ANALISA ANGGARAN SUBBAGIAN BIMBINGAN DAN MONITORING PENYELENGGARAAN PROGRAM SUBBAGIAN ORGANISASI SUBBAGIAN EVALUASI SUBBAGIAN DATA SUBBAGIAN RENCANA ANGGARAN I SUBBAGIAN PELAPORAN SUBBAGIAN BIMBINGAN DAN MONITORING PENGANGGARAN SUBBAGIAN TATA LAKSANA SUBBAGIAN RENCANA DAN PROGRAM I SUBBAGIAN RENCANA ANGGARAN II SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO SUBBAGIAN AKUNTABILITAS SUBBAGIAN RENCANA DAN PROGRAM II KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

  25. TUGAS POKOK BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI Biro Perencanaan dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana dan program, anggaran, penataan organisasi dan tata laksana serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan

  26. Fungsi Biro Perencanaan dan Organisasi pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana dan program; pelaksanaan koordinasi dan pembinaan di bidang penyusunan rencana dan anggaran; pelaksanaan koordinasi dan pembinaan di bidang bimbingan dan monitoring; pelaksanaan dan pembinaan di bidang organisasi dan tata laksana; pelaksanaan evaluasi dan peloporan.

  27. Bagian- Bagian dari Biro Perencanaan dan Organisasi Bagian Rencana dan Program; Bagian Penyusunan Rencana Anggaran; Bagian Bimbingan dan Monitoring; Bagian Organisasi dan Tata Laksana; Bagian Evaluasi dan Pelaporan; Kelompok Jabatan Fungsional.

  28. Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penataan dan evaluasi organisasi serta penyusunan pembakuan sarana kerja, prosedur dan sistem administrasi serta ketatalaksanaan BagianOrganisasidan Tata Laksanamempunyaifungsi: • pelaksanaan penataan dan evaluasi organisasi; • pelaksanaan penyusunan pembakuan sarana kerja, prosedur dan sistem administrasi serta ketatalaksanaan; • pelaksanaan pembakuan kinerja dan analisis dan perumusan beban kerja serta penilaian kinerja organisasi.

  29. Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari: • Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penataan dan evaluasi organisasi; • Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyusunan pembakuan sarana kerja, prosedur dan sistem administrasi serta ketatalaksanaan; • SubbagianAkuntabilitas mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pembakuan kinerja dan analisis dan perumusan beban kerja serta penilaian kinerja organisasi.

  30. Permasalahan di ORTALA Peningkatan Kelas Pembentukan Pengadilan Baru Penyusunan SOP Standar Studi Banding

  31. Peningkatan Kelas Pengadilan Peningkatan Kelas yang diusulkan oleh MA-RI pada awal tahun 2010 sebanyak 39 Pengadilan Negeri dan 11 Pengadilan Agama sudah dikirim ke MEPAN dan RB Usulan baru dari tahun 2010 sampai 2012 sebanyak 52 Pengadilan Negeri dan 56 Pengadilan Agama Namun pada saat ini MENPAN dan RB belum memproses lebih lanjut dikarenakan oleh Mahkamah Agung belum menyampaikan Naskah Akademis maupun Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretaritan yang baru. Naskah Akademis dan Organisasi dan Tatakerja tersebut sudah dibuat Mahkamah Agung, akan tetapi masih dalam proses penyempurnaan. Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang yang baru belum dilaksanakan akan pemisahan antara Kepaniteraan dan Kesekretariatan di 4 Lingkungan Peradilan

  32. PembentukanPengadilan Berdasarkan usulan surat Pembentukan Pengadilan ke Mahkamah Agung dari tahun 2009 sampai dengan 2012 sebanyak 15 Pengadilan Negeri dan 36 Pengadilan Agama. Alasannya Naskah Akademis masih dalam proses penyempurnaan. Oleh karena itu proses pembentukan pengadilan sedikit terhambat.

  33. Penyusunan SOP Standar Di Mahkamah Agung telah terkumpul SOP dari 4 lingkungan Peradilan sebanyak 374 SOP. Namun karena belum seragam, maka Ortala di Mahkamah Agung sedang menyusun standar SOP yang kelak akan berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya

  34. Studi Banding Dalam rangka menyusunan Naskah Akademis mengenai pembenahan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, Ortala mengadakan studi banding dibeberapa instansi, antara lain : - Kementerian Kehakiman dan HAM - Kementerian Agama - Kementerian Keuangan - Kementerian PAN dan RB - Kejaksaan Agung

  35. TERIMA KASIH 38

More Related