160 likes | 449 Views
SAMBUTAN DAN ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN PADA ACARA PEMBUKAAN EVALUASI DAN PERENCANAAN DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN 2014. DASAR HUKUM: DEKONSENTRASI. PP No. 7 Tahun 2008 t entang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
E N D
SAMBUTAN DAN ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN PADA ACARA PEMBUKAANEVALUASI DAN PERENCANAAN DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN 2014
DASAR HUKUM: DEKONSENTRASI • PP No. 7 Tahun2008 tentangDekonsentrasidanTugasPembantuan • Permenkes No. 1144/2010 tentangOrganisasidan Tata KerjaKementerianKesehatan • SK Menkes No. 168/2006 tentangKebijakanObatNasional • SK Menkes No. 32/2013 tentangRencanaStrategisKementerianKesehatan 2010-2014 • Rencana Aksi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 2010-2014
PROFIL DEKONSENTRASI 2011-2014Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan *s/d Mei 2014 • Pada periode 2011-2013, alokasi dekonsentrasi cenderung meningkat, realisasi dekonsentrasi cenderung menurun • Dengan kinerja seperti tahun lalu (2013), diprediksi realisasi dekonsentrasi dapat mencapai di atas 90%.
PELAKSANAAN DEKONSENTRASI TA. 2013Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Sumber: e-monev DJA, 12 Juni 2014 • Menu dekonsentrasi dengan realisasi tertinggi: Peningkatan Pelayanan Kefarmasian (92,68%) • Menu dekonsentrasi dengan realisasi terendah: Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekkes (86,85%)
PELAKSANAAN DEKONSENTRASI TA. 2013Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan • Menu dekonsentrasi relevan dengan indikator kegiatan, sehingga mendorong capaian indikator
PELAKSANAAN DEKONSENTRASI TA. 2013Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan • Realisasi tertinggi: 526211; realisasi terendah: 522112 • Ada jenis belanja yang seharusnya tidak dapat dimuat dalam dekonsentrasi
PEMANTAUAN DEKONSENTRASI TA. 2014Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Sumber: e-monev Bappenas, 12 Juni 2014 • Provinsi yg belum ada realisasi s/d Mei 2014: DKI, DIY, Jatim, Papua, Kepri • 15 Provinsi belum pernah mengisi pelaporan e-monev DJA TA. 2014: NAD, SumUt, Jambi, SumSel, Babel, DKI, JaBar, Bali, NTB, SulUt, SulTra, SulBar, Maluku, Papua, Papua Barat
RencanaKerjaPemerintah (RKP) 2015 (Perpres No. 43 Tahun2014) • PedomanbagiKementerian/LembagadalammenyusunRencanaKerjamaupunRencanaKerjaAnggaranTahun 2015 bagiKementeriandanLembaga, • AcuanbagiPemerintah Daerah dalammenyusunRencanaKerjaPemerintah Daerah Tahun 2015, dan • PedomanbagiPemerintahdalammenyusunRancanganAnggaranPendapatandanBelanja Negara (RAPBN) Tahun 2015
RKP 2015 : ArahKebijakandanStrategi Pembangunan BidangSosialBudayadanKehidupanBeragama • Meningkatkanaksesdankualitaspelayanankesehatanibu, anak, remajadanlanjutusia, • Meningkatkanaksesterhadappelayanangizimasyarakat, • Meningkatkanpengendalianpenyakitdanpenyehatanlingkungan, • Meningkatkanketersediaanobat yang bermutusertaterjaminnyapelayanankefarmasiandanalatkesehatan yang sesuaidenganstandardanpersyaratanbagipelayanankesehatandisetiaptahapkehidupan, • Meningkatkanpengawasanobatdanmakananberbasisresiko, • Meningkatkanperanaktifmasyarakatdalammembudayakanperilakuhidupsehat,
RKP 2015 : ArahKebijakandanStrategi Pembangunan BidangSosialBudayadanKehidupanBeragama • MengembangkanJaminanKesehatanNasional, • Meningkatkanketersediaan, penyebaran, dankualitassumberdayamanusiakesehatan, • Meningkatkanaksespelayanankesehatandasar yang berkualitas, • Meningkatkanaksespelayanankesehatanrujukan yang berkualitas, • Menguatkanmanajemen, penelitiandanpengembangan, dan system informasi, • Mengembangkandanmeningkatkanefektifitaspembiayaankesehatan.
Arahkebijakan4. Meningkatkanketersediaanobat yang bermutusertaterjaminnyapelayanankefarmasiandanalatkesehatan yang sesuaidenganstandardanpersyaratanbagipelayanankesehatandisetiaptahapkehidupan • Peningkatantersedianyaobat, vaksindanbahanmedishabispakai yang bermutu, meratadanterjangkaudipelayanankesehatanpemerintah, terutamaobat yang tercantumdalamformulariumnasional, • Peningkatanjaminanmutupelayanankefarmasian, • Terlaksananyapenggunaanobatrasionaldalampelayanankesehatandisetiaptahapkehidupan (continuum of care) • Penguatankapasitasinstitusidalammanajemenlogistikobat,
Arahkebijakan4. Meningkatkanketersediaanobat yang bermutusertaterjaminnyapelayanankefarmasiandanalatkesehatan yang sesuaidenganstandardanpersyaratanbagipelayanankesehatandisetiaptahapkehidupan • Penguatankapasitasinstitusidalamteknologipenapisandibidangobatdanalatkesehatan, • Pengembangankemandirianpenyediaanvaksin, • Peningkatanpengendalian, monitoring danevaluasihargaobat, • Peningkatanpembinaankualitas pre dan post-market alatkesehatan, • Peningkatanpembinaansaranaproduksidandistribusisediaanfarmasidanalatkesehatan.
BeberapaperanPemerintahPusatdialihkankepadaPemerintah Daerah sebagaiurusanwajibdantugaspembantuan • PentingnyaperhatianPemerintah Daerah terhadapProgram KefarmasiandanAlatKesehatanuntukmenjaminketersediaanobatuntukpelayanankesehatandasar, meningkatkanpelayanankefarmasian, pengendalianalatkesehatan, danpembinaanproduksidandistribusikefarmasiandanalatkesehatan.