60 likes | 254 Views
Prakarsa Pemulihan Sumatra. Sumbang Gagasan Masyarakat Sipil Sumatra Terhadap Kesepakatan Peta-Jalan Penyelamatan Ekosistem Sumatra. Paradoks perlindungan ruang hidup itu bernama Sumatra.
E N D
Prakarsa Pemulihan Sumatra SumbangGagasanMasyarakatSipil Sumatra TerhadapKesepakatanPeta-JalanPenyelamatanEkosistem Sumatra
Paradoks perlindungan ruang hidup itu bernama Sumatra • Sumatera merupakan pulau yang memiliki banyak kawasan lindung hutan alam & keanekaragaman hayati, serta kaya akan prakarsa-prakarsa penyelamatan kehidupan warga. • Saat yang sama, Sumatra juga merupakan wilayah yang cukup rentan terhadap bencana alam & dampak perubahan iklim global (asap, banjir, kekeringan, gagal panen). • Sumatra merupakan pulau dengan tingkat percepatan pembangunan yang signifikan (setelah Jawa), tetapi juga mempunyai potensi kerentanan cukup tinggi menerima dampak struktural pembangunan.
Kenapa Koalisi Pemulihan Sumatra? • Pemulihan Pulau Sumatra adalah kebutuhan warga yang sangat mendesak. • Upaya pemulihan Pulau Sumatra mustahil dilakukan tanpa kerjasama berbagai pihak. • Prakarsa-prakarsa yang dilakukan harus bersifat lintas-sektor, lintas-wilayah administratif dan lintas-aspek. • Untuk membantu prakarsa percepatan pemulihan kondisi lingkungan dan sosial di Pulau Sumatera, diperlukan tindakan bersama untuk : 1. Mempersempit kesenjangan (gap) pengetahuan, penguasaan dan kepentingan antar pihak 2. Mendorong prakarsa dan kebijakan pembangunan Pulau Sumatera yang mempertimbangkan kerentanan sosial & ekologik agar diperoleh rencana yang lebih terukur, berkelanjutan dan fokus
Tunggakan-tunggakan masalah • Pola penguasaan dan pemanfaatan ruang kelola yang tidak pernah berubah sejak masa pendudukan Belanda sampai sekarang • Monopoli penguasaan swasta atas ruang kelola • Perkebunan besar, transmigrasi, konsesi hutan • Kesenjangan pengetahuan diantara pelaku-pelaku terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan ruang (Negara, masyarakat, swasta) • Tumbukan kewenangan diantara lembaga-lembaga Negara dalam penataan ruang • Rencana tata ruang nasional, propinsi dan kabupaten tidak sinkron • Kelambatan penyelesaiain araha kebijakan tata-ruang yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penguasaan & pengelolaan ruang • Pengabaian kebijakan tata-ruang wilayah oleh sektor
Prakarsa Masyarakat Sipil Sumatra Aksesmasyarakat kepadakekayaan alamdanhutan Disintensifdaninsentif Perlindungan wilayahhutan alamtersisa Praktik-praktik terbaiktata-kelola hutandi Sumatra Pemulihanruang- ruanghidupkritis
Peta-jalan masyarakat sipil menuju COP15 Juni Juli Agus Sept Okt Nov Des Laporan Tahunan Status Keselamatan Pulau Sumatra KertasStrategik Pulau Sumatra COP15 SOM Bangkok Deadline PerPres TRP S Lokakarya CSO Pulau Sumatra Diskusikritis CSO tentang REDD Lokakarya CSO tentang tata-kelola hutan RisetPotret Keselamatan Pulau Sumatra Hearing CSO dg Gub/Bpt