Irja Barat

1. Irja Barat Kepri HUBUNGAN ANTARA URUSAN PEMERINTAHAN (NSPK) DENGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BUKIT TINGGI, 11 MEI 2011

2. I.TUJUAN OTONOMI DAERAH MASYARAKAT SEJAHTERA Menciptakankesejahteraan DEMOKRASI • EFISIEN • EFEKTIF • EKONOMIS • AKUNTABEL PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK LOKAL PELAYANAN PUBLIK CIVIL SOCIETY

3. II. FORMAT PEMERINTAHAN DAERAH • Kenapa Perlu Ada Pemerintah ? • Untuk menciptakan “Law and Order” (ketentraman dan ketertiban) • Untuk menciptakan “Welfare” (Kesejahteraan) • Kenapa Perlu Ada Pemerintah Daerah ? • Wilayah Negara terlalu luas • Menciptakan kesejahteraan secara demokratis

4. III. TATARAN NORMATIF UUD NEGARA RI 1945) Alinea IV Pembukaan UUD Negara RI 1945 “Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…. dst Kesimpulan : Pemerintah RI dibentuk untuk melindungi (Law and Order) dan mensejahterakan rakyat (Welfare)

5. Pasal 18 • Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangundang. **) • Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. **) • Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum. **) • Gubernur, Bupati dan Walikota masingmasing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. **) • Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undangundang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. **)

6. IV. SISTEM PEMERINTAHAN RI STRATEGI PEMERINTAH MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DEKONSENTRASI (PEMERINTAH WILAYAH/FIELD ADMINISTRATION) FUNCTIONAL FIELD ADMINISTRATION; KANDEP/KANWIL INTEGRATED/UNIFIED FIELD ADMINISTRATION; KEPALA WILAYAH PEMERINTAH PUSAT • POWER SHARING • OTONOMI MATERIIL • (ULTRA VIRES) • 2. OTONOMI FORMIL (GENERAL COMPETENCE) DESENTRALISASI (PEMERINTAH DAERAH)

7. SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA DPD B P K M A M K M P R D P R PRESIDEN MENTERI/K.LPNK TUGAS PEMBANTUAN DELEGASI (DESENTRALISASI FUNGSIONAL) DEKONSENTRASI DESENTRALISASI BADAN PENGELOLA BUMN, OTORITA,DLL PEMERINTAHAN DAERAH/ PEMERINTAHAN DESA GUBERNUR & INSTANSI VERTIKAL DAERAH OTONOM PROVINSI PEMDA DPRD KAB/KOTA PEMDA DPRD

8. LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945 PUSAT MA MK BPK DPR MPR DPD PRESIDEN/ WAPRES KY KPU Kementerian Negara dewan pertimbangan BANK SENTRAL TNI/POLRI Lingkungan Peradilan PROVINSI PERWAKILAN BPK PROV DAERAH Umum PEMDA DPRD Agama Militer KAB/KOTA TUN PEMDA DPRD

9. BAPPEDA (unsur perencana) Ps 150 (2) LTD (BADAN,KTR & RSD) (unsur penunjang) INSPEKTORAT (unsur pengawas) ( PP 79/2005) SETDA (unsur staf) GUBERNUR WAKIL LEMBAGA LAIN (pelaks per UU) DINAS DRH (unsur pelaksana) SET DPRD (unsur pelayanan) STAF AHLI DPRD Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi. Garis komando Garis koordinasi Garis pertanggungjawaban Ps. 121 9 Ps. 123 Ps. 124 Ps. 125

10. BUPATI/ WALIKOTA WAKIL LTD (BADAN,KTR & RSD) (unsur penunjang) KECAMATAN Ps. 126 KELURAHAN Ps. 127 INSPEKTORAT (unsur pengawas) ( PP 79/2005) LEMBAGA LAIN (pelaks per UU) SETDA (unsur staf) DINAS DRH (unsur pelaksana) SET DPRD (unsur pelayanan) BAPPEDA (unsur perencana) Ps 150 (2) STAF AHLI DPRD Kab/Kota Garis komando Garis koordinasi Garis pertanggungjawaban Ps. 121 Ps. 124 Ps. 123 Ps. 125

11. HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH SEBAGAI DAERAH OTONOM PEMERINTAH PUSAT TERGANTUNG & SUBORDINASI DAERAH OTONOM PROVINSI DAERAH OTONOM KAB/KOTA

12. PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PP19/2010 GUBERNUR(WAKIL PEMERINTAH) Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monev Fasilitasi PELAYANAN OPTIMAL Kab/Kota melaksanakan Otda

13. TugasGubernur • GubsebagaiwakilPemerintahmemilikitugasmelaksanakanurusanpemerintahanmeliputi: • koordinasipenyelenggaraanpemerintahanantarapemdaprovdgninstansivertikal, danantarinstansivertikaldiwilproviybs; • koordinasipenyelenggaraanpemerintahanantarapemdaprovdgnpemdakab/kotadiwilprovybs; • koordinasipenyelenggaraanpemerintahanantarpemdakab/kotadiwilprovybs; • Binwaspenyelenggaraanpemdakab/kota; • menjagakehidupanberbangsadanbernegarasertamemeliharakeutuhan NKRI; • menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi; • memeliharastabilitaspolitik; • menjagaetikadannormapenyelenggaraanpemerintahandidaerah; dan • koordinasibinwaspenyelenggaraan TP didaerahprovdankab/kota. • Selainmelaksanakanurusanpemerintahan, gubsebagaiwakilPemerintahjugamelaksanakanurusanpemerintahandiwilprovygmenjadikewenanganPemerintahsesuaidenganketentuan per-uu-an.

14. Wewenang Dalammelaksanakantugas, gubernursebagaiwakilPemerintahmemilikiwewenangmeliputi: • mengundangrapatbup/walkotbesertaperangkatdaerah (PD) danpimpinaninstansivertikal; • memintakpdbup/walikotabeserta PD danpimpinaninstansivertikalutksegeramenanganipermasalahanpentingdan/ataumendesak yang memerlukanpenyelesaiancepat; • memberikanpenghargaanatausanksikepadabupati/walikotaterkaitdengankinerja, pelaksanaankewajiban, danpelanggaransumpah/janji; • menetapkansekdakab/kotasesuaidenganketentuan per-uu-an; • mengevaluasirancanganperdatentang APBD, pajakdaerah, retribusidaerah, dantataruangwilkab/kota; • memberikanpersetujuantertulisterhadappenyidikananggota DPRD kab/kota; • menyelesaikanperselisihandlmpenyelenggaraaanfungsipemerintahanantarkab/kotadalamsatuprov;dan • melantikkepalainstansivertikaldarikementeriandanLembagapemerintah non kementerian (LPNK) ygditugaskandiwilayahprovinsiybs.

15. BINWAS • Gubdlmmelaksanakanpembinaanpenyelenggaraanpemdakab/kotamelalui: • pemberianfasilitasidankonsultasipenyelenggaraanurusanpemerintahan yang menjadikewenangankab/kotadiwilayahprovybs; • pemberianfasilitasidankonsultasipengelolaankepegawaiankab/kotadiwilayahprovybs; • penyelesaianperselisihan yang timbuldalampenyelenggaraanfungsipemantarkab/kotadiwilayahprovybs; dan • upayapenyetaraankualitaspelayanan public antarkab/kotadiwilayahprovybs. • Gubdlmmelaksanakanpengawasanpenyelenggaraanpemdakab/kotamelalui: • pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemda kab/kota; • pengawasan perda dan peraturan kepala daerah kab/kota; • usul pembatalan perda kab/kota kepada Presiden melalui Mendagri; dan • pengawasankinerjapemdakab/kota.

16. SPM LATAR BELAKANG PP 38/2007 ttg PUP merupakanperaturanpelaksanaandariketentuanPasal 14 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 (PP 25/2000). PP 65 Tahun 2005 ttgpedomanpenyusunan & penerapan SPM merupakanperaturanpelaksanaandariketentuanPasal 11 ayat (4) danPasal 14 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004.

17. KETERKAITAN REGULASI SPM Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pasal 7 Ayat 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Pasal 5 Ayat 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2007 Tentang Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100 - 05.76 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal RancanganPeraturanMenteriDalamNegeriTentangPedomanPenyusunanRencanaPencapaianStandarPelayanan Minimal 17

18. MENGAPA PUSAT MENYUSUN SPM DAN DAERAH MENERAPKANNYA Pemerintah Pusat menyusun SPM dengan maksud dan tujuan perlindungan hak konstitusional; kepentingan nasional; ketentraman dan ketertiban umum; keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan komitmen nasional sehubungan perjanjian dan konvensi internasional. Pemerintah Daerah menerapkan SPM dengan pengertian bahwa pusat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat adalah di tingkat Daerah c.q. Kabupaten/Kota. Pemerintah Propinsi berdasarkan SPM dari Pusat dalam kapasitasnya sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah memfasilitasi Kabupaten dan Kota yang ada dalam wilayah kerjanya untuk menerapkan dan mencapai SPM tersebut. 18

19. Tujuan SPM Dengan adanya SPM maka masyarakat akan terjamin menerima suatu pelayanan publik dari Pemda dengan mutu tertentu. SPM sebagai alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar. dan menjadi landasan dalam penentuan perimbangan keuangan dan bantuan lain yang lebih adil dan transparan. SPM dapat dijadikan dasar dalam menentukan Anggaran Kinerja berbasis manajemen kinerja. SPM dapat menjadi dasar dalam alokasi anggaran daerah dengan tujuan yang lebih terukur. SPM dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas Pemda terhadap masyarakat. Masyarakat dapat mengukur sejauhmana Pemda dapat memenuhi kewajibannya untuk menyediakan pelayanan publik. Adanya SPM dapat menjadi argumen bagi peningkatan pajak dan retribusi daerah karena baik Pemda dan masyarakat dapat melihat keterkaitan pembiayaan dengan pelayanan publik yang disediakan Pemda. SPM dapat merangsang rationalisasi kelembagaan Pemda, karena Pemda akan lebih berkonsentrasi pada pembentukan kelembagaan yang berkorelasi dengan pelayanan masyarakat. Adanya SPM dapat membantu Pemda dalam merasionalisasi jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan. Kejelasan pelayanan akan membantu Pemda dalam menentukan jumlah dan kualifikasi pegawai untuk mengelola pelayanan publik tersebut.

20. DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN • Kriteria Distribusi Urusan Pemerintahan Antar Tingkat Pemerintahan : • Externalitas (Spill-over) • Siapa kena dampak, mereka yang berwenang mengurus • Akuntabilitas • Yang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut (sesuai prinsip demokrasi) • Efisiensi • Otonomi Daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang efisien dan mencegah High Cost Economy • Efisiensi dicapai melalui skala ekonomis (economic of scale) pelayanan publik • Skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan (catchment area) yang optimal

21. Pusat:Berwenangmenetapkan Norma, Standar, ProsedurdanKriteria(NSPK), Monev, supervisi, fasilitasidanurusan-urusanpemerintahandenganeksternalitasNasional. Provinsi:Berwenangmengaturdanmengurusurusan-urusanpemerintahandenganeksternalitas regional (lintasKab/Kota) [Mengacu pd NSPK] Kab/Kota:Berwenangmengaturdanmengurusurusan-urusanpemerintahandenganeksternalitaslokal (dalamsatuKab/Kota) ) [Mengacu pd NSPK] URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING TINGKATAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN 3 KRITERIA

22. HUBUNGAN ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN DLM SPM Basis penerapan SPM ada di Kabupaten/Kota dan Prov Pemerintah Pusat melalui Kementerian sektor / LPNK bertugas membuat SPM untuk masing-masing pelayanan yang menjadi bidang tugasnya Gubernur sebagai wakil Pemerintah, bekerjasama dengan Kabupaten/Kota membahas bagaimana pencapaian SPM tersebut. Kabupaten/Kota menentukan tata cara pelaksanaan pelayanan berdasarkan SPM yg telah disepakati pencapaiannya dgn Provinsi. SPM yang di-implementasikan di tingkat Kabupaten/Kota menjadi dasar bagi pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pusat di Daerah. Pemerintah Pusat wajib membiayai daerah dlm penyediaan pelayanan dasar bagi daerah-daerah yang kurang mampu Pusat dpt menarik otonomi suatu daerah bila daerah tsb tdk mampu melaksanakan kewenangan wajib yg telah ditentukan SPM-nya, padahal Pemerintah sudah mengalokasikan biayanya. Gubernur sebagai wakil pusat di Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan SPM di Kabupaten/Kota.

23. MEKANISME PENYUSUNAN SPM PEMERINTAH Hasil Hasil Hasil Hasil Kerja Kerja Kerja Kerja Tim Tim Tim Tim Konsultasi Konsultasi Konsultasi Konsultasi SPM SPM SPM SPM Yang Yang Yang Yang dikoordinasikan dikoordinasikan dikoordinasikan dikoordinasikan oleh oleh oleh oleh Menteri Menteri Menteri Menteri Dalam Dalam Dalam Dalam Negeri Negeri Negeri Negeri / / / / Direktur Direktur Direktur Direktur Jenderal Jenderal Jenderal Jenderal Otonomi Otonomi Otonomi Otonomi Daerah Daerah Daerah Daerah Menyampaikan Menyampaikan Menyampaikan Menyampaikan hasil hasil hasil hasil tersebut tersebut tersebut tersebut kepada kepada kepada kepada Dewan Dewan Dewan Dewan Pertimbangan Pertimbangan Pertimbangan Pertimbangan Otonomi Otonomi Otonomi Otonomi Daerah Daerah Daerah Daerah (DPOD) (DPOD) (DPOD) (DPOD) Membuat Membuat Membuat Membuat rekomendasi rekomendasi rekomendasi rekomendasi dan dan dan dan menyampaikannya menyampaikannya menyampaikannya menyampaikannya kepada kepada kepada kepada Menteri Menteri Menteri Menteri / / / / Pimpinan Pimpinan Pimpinan Pimpinan LPND LPND LPND LPND Menjadi Menjadi Menjadi Menjadi referensi referensi referensi referensi untuk untuk untuk untuk selanjutnya selanjutnya selanjutnya selanjutnya digunakan digunakan digunakan digunakan dalam dalam dalam dalam Penyusunan Penyusunan Penyusunan Penyusunan SPM SPM SPM SPM oleh oleh oleh oleh Menteri Menteri Menteri Menteri / / / / Pimpinan Pimpinan Pimpinan Pimpinan LPND LPND LPND LPND Ditetapkan Ditetapkan Ditetapkan Ditetapkan menjadi menjadi menjadi menjadi Peraturan Peraturan Peraturan Peraturan Menteri Menteri Menteri Menteri / / / / Peraturan Peraturan Peraturan Peraturan Menteri Menteri Menteri Menteri Terkait Terkait Terkait Terkait Departemen Departemen Departemen / LPND / LPND / LPND terkait terkait terkait Urusan Urusan Urusan Wajib Wajib Wajib Hasil Hasil Kerja Kerja Tim Tim Konsultasi Konsultasi SPM SPM Yang Yang dikoordinasikan dikoordinasikan oleh oleh Menteri Menteri Dalam Dalam Negeri Negeri / / Direktur Direktur Jenderal Jenderal Otonomi Otonomi Daerah Daerah Menyampaikan Menyampaikan hasil hasil tersebut tersebut kepada kepada Dewan Dewan Pertimbangan Pertimbangan Otonomi Otonomi Daerah Daerah (DPOD) (DPOD) Membuat Membuat rekomendasi rekomendasi dan dan menyampaikannya menyampaikannya kepada kepada Menteri Menteri / / Pimpinan Pimpinan LPND LPND Menjadi Menjadi referensi referensi untuk untuk selanjutnya selanjutnya digunakan digunakan dalam dalam Penyusunan Penyusunan SPM SPM oleh oleh Menteri Menteri / / Pimpinan Pimpinan LPND LPND Ditetapkan Ditetapkan menjadi menjadi Peraturan Peraturan Menteri Menteri / / Peraturan Peraturan Menteri Menteri Terkait Terkait Muatan Muatan Inti Inti : : • • Jenis Jenis Pelayanan Pelayanan Dasar Dasar • • Indikator Indikator dan dan Nilai Nilai SPM SPM • • Batas Batas waktu waktu pencapaian pencapaian SPM SPM • • Pengorganisasian Pengorganisasian SPM SPM

24. MEKANISME PENERAPAN SPM PEMDA Mengacu pada • Muatan Inti: • Jenis Pelayanan Dasar • Indikator dan Nilai SPM • Pengorganisasian SPM • Batas waktu pencapaian SPM Pemda menyusun rencana pencapaian SPM Dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Target tahunan pencapaian SPM Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Klasifikasi belanja daerah dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Berdasarkan

25. Tindak Lanjut Permenkominfo No. 22 tahun 2010 tentangStandarPelayananMinimal Bidang Kominfo di Kabupaten/Kota Segeraditindaklanjutidenganbeberapakegiatansebagaiberikut: A. Persiapan implementasi Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22 th 2010 1. PenyusunanPetunjukTeknistentangDefinisiOperasional, Pembilang, Penyebut dan sumber datanya, langkah-langkah kegiatan dan variabelnya, target/benchmarking, pedoman/standarteknis yang dikeluarkankemenkominfo. 2. PenyusunanPedomanAnalisisBiayaKominfountukimplementasi SPM dalamperencanaandanpengganggaran SPM KominfoKabupaten/Kota. 3. PenyusunanPedomanKebutuhan SDM Kominfo. 4. PenyusunanPedomanAdvokasidanAdvokasi-Kit SPM BidangKominfo. 5. Penyusunan Organisasi Perangkat Dinas Kominfo Kabupaten/Kota. 6. SosialisasidanFasilitasipenyelenggaraan SPM BidangKominfodiKabupaten/Kota.

26. PERMENKOMINFO NOMOR 22 TH 2010 TENTANG SPM BIDANG KOMINFO DI KAB/KOTA 2 JENIS PELAYANAN DASAR 8 INDIKATOR

27. IMPLIKASI PENERAPAN SPM ALOKASI ANGGARAN SDM KELEMBAGAAN SARANA PRASARANA SISTEM INFORMASI KERJASAMA ANTAR DAERAH DAERAH HRS MEMPUNYAI KAPASITAS DAN KOMPETENSI UTK MENDUKUNG SPM

28. V. NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK)SESUAI DENGAN PP38/2007

29. VI. LANDASAN HUKUM NSPK • UUD 1945 (Hub. Psl 4, Psl 17 dan Psl 18) • UU 32/04 ttg Pemerintahan Daerah • UU 10/04 ttg Tata Urutan PerUUan • UU Lintas Sektor sesuai Urusan Pemerintahan • PP 38/07 ttg Pembagian Urusan Pemerintahan • Peraturan Perundang2an lainnya yang terkait

30. VII. FILOSOFI NSPK Negara RI merupakan negara kesatuan & negara hkm Pemerintah membentuk daerah otonom Penyerahan Setiap urusan yang disentralisasikan diatur secara hkm Hub. antara pusat & daerah (Kewenangan, Keuangan, Pelayanan dan Pembagian Hasil) Koordinasi, Sinkronisasi, Keterpaduan, dan Sinergitas kebijakan, Program dan Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan

31. VIII. URGENSI NSPK Mempertegas dan memperjelas urusan pemerintahan yg menjadi kewenangan Pemerintah, Provinsi dan Kab/Kota Menghindari tumpang tindih penyelenggaraan dan pengelolaan urusan pemerintahan Meminimalisasi konflik masing-masing tingkatan pemerintahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Memperjelas arah kebijakan pemerintahan daerah Menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan

32. Mempertegas dan memperjelas landasan hukum. Menjadi pedoman dan acuan (petunjuk pelaksanaan urusan pemerintahan) Menjadi pedoman dalam penyusunan kelembagaan daerah Memperjelas mekanisme, tata cara, persyaratan, kriteria, pengelolaan urusan pemerintahan Mempermudah Perencanaan program & kegiatan Memperjelas kewenangan Provinsi dan Kab/Kota Memperjelas pelaksanan MONEV Memperjelas pelaporan Memperjelas pendanaan Memperjelas pembinaan dan pengawasan Memperjelas management urusan pemerintahan MANFAAT NSPK

33. PUSAT DAERAH PROV DAERAH KAB/KOT URUSAN PP38/07 PENETAPAN PELAKSANA PELAKSANA NSPK PP38/07 PERMEN /K.LPNK KOORDINASI/FASILITASI PENERAPAN SPM PP65/05

34. KEMENTERIAN /LPNK SKPD (DINAS dan LEMTEK) SKPD (DINAS dan LEMTEK) KELEMBAGAAN PP41/07 PUSAT DAERAH (SESUAI NSPK) DAERAH (SESUAI NSPK) SDM

35. PENDANAAN APBN APBD APBD APBN HIBAH HIBAH HIBAH DAK APBN DAK DAK

36. DEKON 33 GUBERNUR INSTANSI VERTIKAL Kementerian /LPNK DEKON PP7/08 TUGAS PEMBANTUAN PP7/08 Kementerian /LPNK PROVINSI KAB/KOTA TP TP TP TP DESA

37. KEMENTERIAN /LPNK SKPD (DINAS dan LEMTEK) SKPD (DINAS dan LEMTEK) PELAYANAN • DASAR HUKUM • UU25/09 • Pelayanan Publik • Permendagri • 24/05 • Pelayanan 1 Pintu • Permendagri • 20/08 • Pelayanan Terpadu Skala Pusat (Lintas Provinsi) Skala Prov (Lintas Kab/kota) Skala Kab/Kota (Lokalitas)

38. MONEV PP79/05 PP6/08 MENTERI GUB/SKPD BUPATI/WALIKOTA/SKPD PELAPORAN PP3/07 PP6/08 GUB/SKPD BUPATI/WALIKOTA/SKPD MENTERI

39. BINWAS MENTERI PROVINSI GUB/SKPD KAB/KOTA BUPATI/WALIKOTA/SKPD PEMBINAAN PP79/05 PP38/07 INSPEKTORAT PROV INSPEKTORAT KAB/KOTA PENGAWASAN PP79/05 INSPEKTORAT

40. APABILA NSPK BLM DITETAPKAN YG TERJADI ANTARA LAIN: • Tidak ada Kepastian Hukum • Tidak jelas Pengelolaan Urusan • Tidak jelas Kelembagaan • Tidak jelas Personil • Tidak jelas Keuangan • Tidak jelas Pembinaan • Tidak jelas Pelayanan

41. TINDAK LANJUT NSPK DARI MASING2 KEMENTERIAN/LPNK GRAND STRATEGI 2 3 MONEV MODEL BUILDING SUPERVISI 1 4 SOSIALISASI ROAD MAP/RENCANA AKSI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BEST PRACTICE 5 7 6

42. TINDAK LANJUT NSPK OLEH PEMDA PROVINSI DAN KAB/KOTA GRAND STRATEGI DAN ROAD MAP/RENCANA AKSI • MENYESUAIKAN DALAM BENTUK PERDA/PERGUB/PERBUP/PERWALKOT • MELAKSANAKAN SESUAI KEWENANGAN • MENYESUAIKAN KELEMBAGAAN • MENYESUAIKAN SDM • MENGAKORMODIR DALAM KEUANGAN/APBD • MENINGKATKAN KAPASITAS DAERAH • BEST PRACTICE/INOVASI • PELAYANAN PUBLIK • MONEV • PELAPORAN

43. SPM LATAR BELAKANG PP 38/2007 ttg PUP merupakanperaturanpelaksanaandariketentuanPasal 14 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 (PP 25/2000). PP 65 Tahun 2005 ttgpedomanpenyusunan & penerapan SPM merupakanperaturanpelaksanaandariketentuanPasal 11 ayat (4) danPasal 14 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004.

44. IX.ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN Urusan pemerintahan di luar Psl 10 (3) dpt. dikelola bersama (Pemerintah, Prov, Kab/Kota) Dibagi dgn kriteria Psl 11 (1): Urusan pemerintahan yg Sepenuhnya mnjd. Wewenang Pemerintah: {Psl 10 (1) & (3)} • Eksternalitas • Akuntabilitas • Efisiensi • Politik Luar Negeri • Pertahanan • Keamanan • Yustisi • Moneter & Fiskal Nasional • Agama Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintah • {Psl 10 (5)} • MenyeL. sendiri • Melimpahkan sebagian ur kpd Gub. • Menugaskan sebagian urusan kepada Pemda dan/atau Pemdes Standar Pelayanan Minimal (SPM) {Psl 11 (4)} WAJIB Pelayanan Dasar {Psl 11 (3)} PILIHAN Sektor Unggulan {Psl 11 (3)} Diselenggarakan berdasarkan asas otonomi & tugas pembantuan {Psl 10 (2)}

45. X. STANDAR PELAYANAN MINIMAL Ketentuan ttg jenis dan mutu pelayanan dasar yg merupakan urusan wajib yg berhak diperoleh setiap warga • SPM merupakanstandar minimum pelayananPublik yang wajibdisediakanolehPemdakepadamasyarakat. Adanya SPM akan menjamin minimum pelayanan yang berhak diperoleh masyarakat Indonesia dari Pemerintah • BagiPemda : SPM dapatdijadikantolokukur(benchmark)dalampenentuanbiaya yang diperlukanuntukmembiayaipenyediaanpelayanan. • Bagimasyarakat : SPM akanmenjadiacuanmengenaikualitasdankuantitassuatupelayananpublik yang disediakanolehPemda. • SPM harus mampu menjamin terwujudnya hak-hak individu serta dapat menjamin akses masyarakat mendapat pelayanan dasar yang wajib disediakan Pemda sesuai ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. ESENSI SPM

46. XI. ESENSI PELAYANAN PUBLIK • Fungsi pokok Pemda adalah mensejahterakan masyarakat • Tingkat kesejahteraan tergantung tingkat pelayanan publik yg disediakan Pemda • Pemda mendapat legitimasi dari rakyat untuk menyelenggarakan pelayanan publik • Rakyat membayar pajak atas penyelenggaraan public goods and public regulations yang memenuhi kebutuhan masyarakat . • Undang-Undang No.32/2004 mengisyaratkan Pemda untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya • Dalam Undang-Undang No.32/2004, dalam menentukan isi otonomi, pelaksanaan urusan Pemda haruslah dikaitkan dengan kebutuhan riil masyarakatnya. • Pelaksanaan urusan harus direaktualisasi untuk menghindari pelaksanaan yang selama ini cenderung diseragamkan, mengarah kepada pelaksanaan urusan yang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat

47. RAMBU-RAMBU SPM • Dalam penyelenggaraan urusan wajib daerah berpedoman pada SPM yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap. (pasal ayat (4) UU 32/2004) • Pemerintahan daerah yang melalaikan penyelenggaraan urusan wajib, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan pembiayaan bersumber dari APBD daerah yang bersangkutan. (pasal 8 ayat (2) PP 38/2007)

48. XII. MENGAPA PEMERINTAH PUSAT YG MENETAPKAN SPM DAN DAERAH MENERAPKANNYA • Pemerintah Pusat menetapkan SPM dengan maksud dan tujuan perlindungan hak konstitusional; kepentingan nasional; ketentraman dan ketertiban umum; keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan komitmen nasional sehubungan perjanjian dan konvensi internasional. • Pemerintah Daerah menerapkan SPM dengan pengertian bahwa pusat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat adalah di tingkat Daerah c.q. Kabupaten/Kota. • Pemerintah Propinsi berdasarkan SPM dari Pusat dalam kapasitasnya sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah memfasilitasi Kabupaten dan Kota yang ada dalam wilayah kerjanya untuk menerapkan dan mencapai SPM tersebut.

49. Tujuan SPM • Dengan adanya SPM maka masyarakat akan terjamin menerima suatu pelayanan publik dari Pemda dengan mutu tertentu. • SPM sebagai alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar. dan menjadi landasan dalam penentuan perimbangan keuangan dan bantuan lain yang lebih adil dan transparan. • SPM dapat dijadikan dasar dalam menentukan Anggaran Kinerja berbasis manajemen kinerja. SPM dapat menjadi dasar dalam alokasi anggaran daerah dengan tujuan yang lebih terukur. • SPM dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas Pemda terhadap masyarakat. Masyarakat dapat mengukur sejauhmana Pemda dapat memenuhi kewajibannya untuk menyediakan pelayanan publik. • Adanya SPM dapat menjadi argumen bagi peningkatan pajak dan retribusi daerah karena baik Pemda dan masyarakat dapat melihat keterkaitan pembiayaan dengan pelayanan publik yang disediakan Pemda. • SPM dapat merangsang rationalisasi kelembagaan Pemda, karena Pemda akan lebih berkonsentrasi pada pembentukan kelembagaan yang berkorelasi dengan pelayanan masyarakat. • Adanya SPM dapat membantu Pemda dalam merasionalisasi jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan. Kejelasan pelayanan akan membantu Pemda dalam menentukan jumlah dan kualifikasi pegawai untuk mengelola pelayanan publik tersebut.

50. XIII. PRASYARAT PENYUSUNAN SPM • Adanya pembagian kewenangan yang jelas antar tingkatan pemerintahan (Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota) menjadi prasyarat utama untuk menentukan SPM. • Pembagian kewenangan baru menunjukkan siapa melakukan apa, namun belum menunjukkan kewenangan-kewenangan apa saja yang memerlukan SPM. Karena tidak semua kewenangan membutuhkan SPM. 3. Ada tiga kriteria utama yang dapat dijadikan acuan dalam membagi kewenangan antara tingkatan pemerintahan yaitu: a. Externalitas b. Akuntabilitas c. Efisiensi • Adanya output Pemda yang jelas dalam bentuk pelayanan dari kewenangan wajib tersebut. • Output tersebut harus ada standard minimum yang harus dipenuhi Daerah untuk menjamin adanya keseimbangan antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik.