Pertemuan #7 BANDING DAN BADAN PERADILAN PAJAK (BPP)

1. Pertemuan #7BANDING DAN BADAN PERADILAN PAJAK (BPP) Matakuliah : F0442 / Ketentuan Umum Perpajakan Tahun : 2006 Versi : 1

2. Learning Outcomes Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa akan mampu : • menjelaskan tentang adanya Keberatan dalam aspek perpajakan dan adanya Banding/Peradilan dalam aspek perpajakan.

3. Outline Materi • Pengajuan Banding. • Syarat-syarat pengajuan banding. • Dasar Hukum Badan Peradilan Pajak. • Putusan Badan Peradilan pajak. • Dasar Pengadilan Pajak.

4. PENGERTIAN BANDING • Banding adalah upaya hukum yg dapat dilakukan oleh WP atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Wajib Pajak dapat mengajukan Banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

5. SYARAT-SYARAT BANDING • Banding diajukan dengan Surat Banding dlm Bahasa Indonesia kepada Badan Peradilan Pajak. • Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding. • Kecuali waktu 3 bulan tidak dpt dipenuhi karena force majure. • Terhadap satu surat keputusan diajukan satu Surat Banding. • Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan jelas, dan mencantumkan tanggal terima surat keputusan yang dibanding. • Pada Surat Banding dilampirkan surat keputusan yang dibanding. • Banding hanya dpt diajukan apabila jumlah yang terutang dimak-sud telah dibayar sebesar 50% dari besarnya pajak terutang. • Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar dan pelaksanaan penagihan.

6. PEMOHON BANDING • Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. • Jika selama proses Banding, pemohon Banding meninggal dunia, Banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya atau pengampunya dlm hal pemohon Banding pailit • Jika selama proses Banding, pemohon Banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran, atau likuidasi dimaksud. • Pemohon banding dapat melengkapi Surat Bandingnya untuk memenuhi ketentuan sepanjang masih dalam jangka waktu.

7. PENCABUTAN BANDING • Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Badan Peradilan Pajak. • Banding yang dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan: • Penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan. • Penetapan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding. • Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan dimaksud tidak dapat diajukan kembali.

8. DASAR HUKUM PENGADILAN PAJAK • UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. • UU Nomor 6 Tahun 1983 stdtd. UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang KUP, pasal 27 dan pasal 27A. Pasal 27 berbunyi ayat (1) dan (2) berbunyi: • WP dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. • Putusan badan peradilan pajak bukan merupakan keputusan tata usaha negara Sebagian Pasal 27A berbunyi ayat (1) berbunyi: • Apabila permohonan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya … menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 bulan dihitung sejak tanggal pembayaran … sampai dengan diterbitkan Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.

9. ORGAN PENGADILAN PAJAK • Hakim Tunggal adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua BPP untuk memeriksa dan memutuskan sengketa pajak dengan acara cepat. • Hakim Anggota adalah hakim dalam suatu Majelis yang ditunjuk oleh Ketua BPP untuk menjadi anggota majelis. • Hakim Ketua adalah Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua BPP untuk memimpin sidang. • Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti adalah sekretaris, wakil sekretaris, dan sekretaris pengganti pada pengadilan pajak. • Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti adalah sekretaris, wakil sekretaris, dan sekretaris pengganti yang melaksanakan fungsi kepaniteraan.

10. PERSIAPAN SIDANG • Pengandilan Pajak meminta Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan kepada terbanding atau tergugat dalam jangka waktu 14 hari sejak diterima Surat Banding/Gugatan. • Dalam hal pemohon Banding mengirim dokumen susulan, jangka waktu 14 hari dihitung sejak tanggal diterima keterangan susulan. • Terbanding/Tergugat menyerahkan Surat Uraian Banding/ Surat Tanggapan dalam jangka waktu: • Tiga bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Uraian Banding. • Satu bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Tanggapan. • Salinan Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan dikirim kpd Pemohon Banding/Penggugat dalam jangka waktu 14 hari. • Pemohon Banding/Penggugat menyerahkan Surat Bantahan kepada Pengadilan Pajak 30 hari sejak tanggal diterima Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan.

11. PERSIAPAN SIDANG …(contd.) • Salinan Surat Bantahan dikirim kepada terbanding/tergugat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima Surat Bantahan. • Apabila terbanding/tergugat atau Pemohon Banding/ Penggugat tidak memenuhinya, Pengadilan Pajak tetap melanjutkan proses pemeriksaan Banding/Gugatan. • Pemohon Banding/Penggugat dpt memberitahukan kepada Ketua BPP utk hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan.

12. PERSIAPAN SIDANG …(contd.) Pengadilan Pajak 1 2 4 3 6 5 Pemohon Banding/ Penggugat (WP) Terbanding/Tergugat (Dirjen Pajak) 1 = Permohonan Banding (maks. 3 bulan)/Gugatan (maks. 14 hari/30 hari). 2 = Permintaan Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan, maks. 14 hari. 3 = Surat Uraian Banding (maks. 3 bulan)/Surat Tanggapan (maks. 1 bulan). 4 = Menyampaikan salinan Srt Uraian Banding/Srt Tanggapan, maks. 14 hari 5 = Surat Bantahan (jangka waktu 30 hari). 6 = Menyampaikan salinan Surat Bantahan (jangka waktu 14 hari).

13. PUTUSAN PENGADILAN PAJAK • Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mem-punyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat diajukan lagi Gugatan, Banding atau Kasasi. • Pengadilan Pajak mengeluarkan Putusan Sela atas Gugatan agar tindakan penagihan pajak ditunda sampai ada putusan Pengadilan Pajak. • Pihak-pihak sengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung. • Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa: • Menolak. • Mengabulkan sebagian atau seluruhnya. • Menambah pajak yang harus dibayar. • Tidak dapat diterima. • Membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung. • Membatalkan.

14. JANGKA WAKTU PUTUSAN • Putusan pengadilan dengan acara biasa atas banding dlm jangka waktu 12 bulan sjk permohonan banding diterima. • Dalam hal khusus, jangka waktu dpt diperpanjang 3 bulan. • Putusan pengadilan dengan acara biasa atas gugatan dlm jangka waktu 6 bulan sejak permohonan gugatan diterima. • Dalam hal khusus, jangka waktu dpt diperpanjang 3 bulan. • Dalam hal gugatan selain atas pelaksanaan penagihan dan tidak diputus dlm jangka waktu 6 bulan, maka diambil keputusan dengan pemeriksaan acara cepat dalam jangka waktu 1 bulan. • Putusan pengadilan pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka dimuka umum. • Jika tidak, dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus diucapkan kembali dalam sidang terbuka dimuka umum

15. ISI PUTUSAN • Kepala putusan diawali: “DEMI KEADILAN ATAS NAMA TUHAN YANG MAHA ESA” • Nama, tempat tinggal atau tempat kediaman, dan atau identitas lain pemohon banding/penggugat. • Nama, jabatan dan alamat terbanding/tergugat. • Hari, tanggal diterimanya permohonan Banding/Gugatan. • Ringkasan Banding/Gugatan, Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan, dan Surat Bantahan yang jelas. • Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa diperiksa • Pokok sengketa. • Alasan hukum yang menjadi dasar putusan. • Amar putusan tentang sengketa. • Hari, tanggal putusan, hakim yang memutus, panitera, dan keterangan tentang hadir/tidaknya parapihak.

16. PENINJAUAN KEMBALI (PK) • PK mengacu pada pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. • Permohonan PK atas satu putusan hanya dapat dajukan satu kali kpd Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. • Permohonan PK tidak menghentikan pelaksanaan putusan. • PK diajukannya hanya dengan alasan: • Apabila putusan BPP didasarkan pada kebohongan pihak lawan. • Apabila tdp bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan. • Apabila telah dikabulkan hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut, kecuali putusannya mengabulkan sebagian/seluruhnya/ menambah besarnya pajak yang harus dibayar. • Apabila ada bagian tuntutan yang belum diputus tanpa alasan jelas. • Apabila terdapat suatu putusan yg nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. JANGKA WAKTU PK • Pengajuan PK harus disampaikan dalam jangka waktu: • 3 bulan sejak diketahui kebohongan pihak lawan. • 3 bulan sejak ditemukannya surat bukti baru. Tanggal dan hari ditemukan harus dinyatakan dibawah sumpah pejabat berwenang. • 3 bulan sejak putusan (tanpa alasan tepat) dikirim. • Putusan PK harus dibuat dalam jangka waktu: • 6 bulan sejak permohonan PK diterima dalam hal pengadilan pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa. • 1 bulan sejak permohonan PK diterima dalam hal pengadilan pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat. • Putusan PK harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

18. SESI TANYA JAWAB TERIMA KASIH