390 likes | 637 Views
MENYONGSONG Pemilu 9 April 2014. Demokrasi, Pemilu,. Dan Partisipasi Warga Negara. Disampaikan Oleh : DRS. FX IRIANTO Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat (Disarikan dari berbagai sumber). DEMOKRASI INDONESIA. UUD 1945 Pasal 1 ayat (2)
E N D
MENYONGSONGPemilu 9 April 2014 Demokrasi, Pemilu, Dan Partisipasi Warga Negara Disampaikan Oleh : DRS. FX IRIANTO Komisi Pemilihan Umum KabupatenKutai Barat (Disarikan dari berbagai sumber)
DEMOKRASI INDONESIA UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” Dan ayat (3) menyatakan “Negara Indonesia adalah negara Hukum”
PEMILIHAN UMUM • Pemilu merupakan cara yang demokratis untuk membentuk dan mentransfer kekuasaan dari rakyat kepada otoritas negara. • Pemilu merupakan cara damai untuk dapat menentukan arah perjalanan sebuah bangsa melalui pemerintahannya. Melalui pemilu rakyat dapat memberikan pilihan dan kepercayaannya kepada orang dan atau kelompok politik tertentu sebagai pengelola negara. • Pemilu sebagai syarat utama dalam menciptakan tatanan kehidupan berdemokrasi, karena didalamnya setiap warga negara (yang telah memenuhi unsur dalam sebuah perundangan dan peraturanya) memiliki hak yang sama dan harus mendapatkan perlakuan yang sama, hak untuk dipilih maupun dipilih sebagai upaya menciptakan pemerintahan perwakilan sesuai kaidah demokrasi. • Dalam sistem demokrasi, melalui pemilu para elit politik dapat memperkuat/atau mempertahankan komitmen atau kesepakatan-kesepakatanya kepada rakyat, sebagai perwujudan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga hasil pemilu haruslah menjadi cermin dari kehendak rakyat.
*Pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat. Kelembagaan dan pengorganiasian negara merupakan perwujudan dari kepentingan rakyat sebagai sumber kedaulatan.*Dalam sistem konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar, pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur yang ditetapkan hukum dan konsitusi (constitutional democrazy).*Dalam prinsip negara hukum, sesungguhnya penyelenggaraan negara bukan berdasarkan orang atau lembaga dengan kekuasaan tanpa batas, tetapi oleh aturan main yang disepakati rakyat melalui wakil-wakilnya, terutama melalui konstitusi. Prinsip inilah yang melahirkan adanya sebuah Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan yang dimilikinya dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi dan hukum dalam Negara Demokrasi konstitusional.
PENYELENGGARA • KPU KABUPATEN KUTAI BARAT • PPK TINGKAT KECAMATAN • PPS TINGKAT KELURAHAN/KAMPUNG • KPPS TINGKAT TPS • PPK = 105, PPS = 714, KPPS =3.122
PEMILIH • DPT • DPTb - Pemilih DPT yang pindah TPS karena alasan tertentu (tugas, inap RS, LP, tugas belajar, pindah, bencana • DPK - Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT/DPTb • DPKTb - Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT,DPTb dan DPK, dimohonhadir 1 Jam sebelum TPS ditutupdanapabilasuratsuaramasihtersedia. • PPS MenjumlahkanPemilihdalamwilayah TPS • DalamMenerimaPemilihdari PPS Lain denganmelihatSuratSuara Yang Tersediadisesuaikancadangan.
TPS dan KPPS
PKPU NO 5 /2014 PASAL 38 • ayat 1. ApabilaPemilihtidakterdaftardalamDPT,DPTbdan DPK akanmemberikanhakpilihnyamenggunakan KTP/Identitas lain/Pasporanggota KPPS ke4 mencatatidentitasPemilihdalamFormulir Model AT khusus KPU • Pemilihmemberikansuara 1 Jam sebelumwaktu TPS berakhirdanapabilasuratsuaramasihtersedia
PASAL 103 • Pemlih /KeluargaPasien yang menjalanirawatinap di RumahSakit /Puskemasdantenagamedis/ karyawanRumahSakit / Puskemas yang karenatugasdanpekerjaannyatidakdapatmemberikansuara di TPS asaldapatmemberikansuara di TPS yang lokasinya paling dekatdenganRumahSakit /Puskesmas
PASAL 104 • ayat1. KPU Kabupatendapatmembentuk TPS pada LP/RutanuntukmelayaniPemilih yang sedangmenjalanipidanaPenjara di LP/RutansertaPetugas /Karyawan LP/Rutan • Ayat 2 untukmelayaniPemilih yang sedangmenjalaniPenahanan di Polsek, Polres, danKejaksaan, 2 Orang KPPS pd TPS terdekatdengantempatpenahananpemilihtsbmendatangitempatpenahanansetelahmemperolehijindariKepalaPolsek, Polres, dankejaksaan
Pemilih Cerdas Kehadiran pemilih yang cerdas berdemokrasi menjadi satu kunci untuk meningkatkan kualitas pemiludan demokrasi. Pemilih cerdas berdemokrasi adalah ketika pemilih memahami demokrasi, kritis terhadap praktek demokrasi, dan terampil dalam memperjuangkan kepentingan politik publik.
Penguatan Kesadaran Pemilih Demokrasi Secara harfiah, artinya‘pemerintahan oleh rakyat’. Sedangkan negara yang demokratis berarti Negara yang meletakkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat Demokrasi sebagai bentuk kedaulatan rakyat untuk memberikan delegasi / mandat penyelenggaraan negara (pemerintahan).
Demokrasi Perwakilan • Demokrasi perwakilan dibuat untuk dapat dipraktikan dalam jangka waktu yang lama dan mencakup wilayah yang luas. • Dalam demokrasi perwakilan, fungsi pemerintahan dialihkan dari warga negara kepada organ-organ negara. • Untuk mengisi / rekrutmen organ-organ negara tersebut dilakukan melalui nominasi yang demokratis pula, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu)
KESATUAN PANCASILA(Majemuk Tunggal) 1 2 3 4 5
PEMILIHAN UMUM(PEMILU) Munculnyademokrasiperwakilan. Rakyat memilihpemerintah untuk mewakili. Makaharusadapemilihan. Pemiluadalahpenggunaanhakdemokrasirakyat.
SENGKETA PEMILU • Dulutidakadaperadilanpemilu, kewenangan LPU mutlak. • Amandemen UUD 1945 membentuk MK dengankewenangan: • Judicial Review • Mengadilisengketahasilpemilu • Menilaiimpeachmant DPR terhadapPresiden • Mengadilisengketakewenanganantarlembaganegara. • Membubarkanpartaipolitik.
PUTUSAN JENIS-JENIS PUTUSAN Diterima. TidakDiterima. Dikabulkan. Ditolak. PERKEMBANGAN SIKAP MK PutusanSela. Pemungutansuara/ penghitungansuaraulang. Pembatalan/ diskualifikasi.
PENILAIAN ATAS PROSES PEMILU • MK Membatalkan • Menggantipemenang. • PSU (PilihatauHitungUlang). • Diskualifikasi untuk Pilkada. 2. SyaratPembatalan: AdaPelanggaran yang: • Terstruktur • Sistematis • Masif
Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2014
Catatan : Warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dapat memilih dengan menunjukan KTP dan KK / Sebutan lainnya di TPS dia berdomisili sesuai catatan administrasi kewarganegaraan.
CONTOH SUARA SAH SURAT SUARA CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA
Gunakan Hak Pilih Anda Dengan CERDAS... Ketahui dan fahami : Visi dan Misi Program yang ditawarkan Latar Belakangnya
KAPAN PEMBERIAN HAK SUARA (Mencoblos) Hari Rabu, 09 April 2014 Pukul 07.00-13.00
Satu Suara Anda Untuk Menentukan Masa Depan INDONESIA Terimakasih....COBLOS YA