450 likes | 702 Views
KOMPENSASI. Agus Indra Irawan (115030101111053) Moh Amin Rois (115030107111005) Achab Sonni (115030107111016) Rahmawan Satr io (115030100111050) M Affan Adrianto (115030100111111). PEMBAHASAN. Konsep dan Jenis Kompensasi Prinsip-Prinsip Kompensasi Dasar Kompensasi
E N D
KOMPENSASI AgusIndraIrawan (115030101111053) MohAminRois(115030107111005) AchabSonni(115030107111016) Rahmawan Satrio (115030100111050) M Affan Adrianto (115030100111111)
PEMBAHASAN • KonsepdanJenisKompensasi • Prinsip-PrinsipKompensasi • DasarKompensasi • SistemKompensasipadaPegawaiSektorPublik (PNS)
KONSEP KOMPENSASI DEFINISI Semuapenghargaan (materidan non materi) yang diberikanolehperusahaanatasjasakaryawan TujuanPemberianKompensasi Untukmenarik,mempertahankandanmemotivasiparapekerja
JENIS KOMPENSASI • Langsung: Pembayarandariperusahaandalambentukmateri yang diterimasecaralangsung • TidakLangsung: Penghargaandalambentukmateri yang tidakditerimasecaralangsung • Non financial: Kepuasan yang diperolehdiluardaribentukmateri
KOMPENSASI LANGSUNG • Gaji • Upah • Insentif (Bonus) • Komisi • Honor
KOMPENSASI TIDAK LANGSUNG • Tunjangan • Cuti • PengembanganKarir • Fasilitas • Asuransi • UangPensiun • UangTransportasi • dll
KOMPENSASI NON FINANCIAL • Kelangsunganpekerjaan • Kondisilingkunganfisik/psikologistempatseseorangbekerja • Jenjangkarir yang jelas • Pekerjaan yang menarik • dll
PRINSIP-PRINSIP KOMPENSASI • Prinsip Kompensasi Dalam organisasi haruslah di serahkan dengan strategi & tujuan dari organisasi serta asas kepatutan yang normatif di dalam lingkungan tersebut sehingga terjadi keselarasan antara perusahaan, karyawan serta komunikasi di lingkungan tersebut (negara & masyarakat sekitarnya) • Prinsip kepatuhan Dilakukan minimal sesuai dengan tatanan hukum & peraturan yang berlaku di lakukan tersebut (negara) • Asas Efektif & Efisien Strategi yang di jalankan haruslah efektif & efisien, sehingga perusahaan dapat bersaing dengan sempurna di pasaran global ketika benchmarking di jalankan
Asas 3P Concept StrategiKompensasiharussudahmengikutikonsep a. Pay for Position, dimanaperusahaanmengacupadastandar yang diberlakukanuntuksebuahposisi yang akanditempatiolehkaryawantersebut b. Pay for Person, dimanaperusahaanmengacupadabudayaorganisasisertaadaptabilitas yang tinggidarikaryawanuntukbisanyamanbekerja c. Pay for Performance, dimanaperusahanmemberikanpeningkatanimbaljasa yang disesuaikandengankinerja • AsasKinerjaOrganisasi Strategikompensasijugamempertimbangkan internal diperusahaan agar tetapberkesinambungandalampersaingan global diindustri. Peningkatankinerja
DASAR KOMPENSASI Berdasarkan biaya hidup Berdasrkan kemampuan membayar Berdasaarkan skala sesuai kontribusi Berdasarkan prinsip permintaan dan penawaran Berdasarkan produktifitas
SISTEM KOMPENSASI PADA PEGAWAI SEKTOR PUBLIK (PNS) DASAR HUKUM, PENGERTIAN Ps 7 UU 8/74 jo. Ps 7 43/99 : “Setiap PN berhakmemperolehgaji yang layaksesuaidenganpekerjaandantanggungjawabnya. Gajiadalah: balasjasaataupengharagaanatas prestasikerja, yang harusdapatmemenuhikebutuhanhidupbersamakeluarganyasecaralayak, sehinggaiadapatmemusatkanperhatiannyadankegiatannyauntukmelaksanakantugas yang dipercayakankepadanya
Kondisi Existing Sistim penggajian di Indonesia saat ini adalah Pegawai yang berpangkat sama diberikan gaji yang sama ditambah tunjangan kepada Pegawai yang melaksanakan pekerjaan tertentu yang sifatnya terus menerus. Komposisi: gaji pokok + tunjangan (-) potongan yang sah. UU 8 Tahun 1974 menyatakan bahwa setiap Pegawai berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Kemampuan Negara: Faktor Keuangan negara masih mendominasi dalam penentuan penghasilan Pegawai Negeri Sipil. Bagi PNS Pusat dibebankan pada APBN Bagi PNS Daerah dibebankan pada APBD
PolaDasarPerhitunganGaji PNS Pemerintahhinggasaatinibelummemberikangaji PNS berdasarkanhiduplayakwalaupunbesarnyagaji PNS yang diberikan rata-rata sudahdiatas UMR Sistempenggajiansaatinisecaraimplisitmenganutkriteriaproduktivitas, karenapadahakekatnyagajiadalahsebagaibalasjasaataupenghargaanatashasilkerjaseseorang. Terlepasdarisistempenggajian yang dianut, faktorkemampuananggaranmasihsangatdominandalammenentukansistempenggajiandi Indonesia.
PolaDasar (continued) Poladasarperhitungangaji yang cukupfleksibelhendaknyamencerminkan 5 (lima) halpokok, yaitu: • Upah/gajiharusmencerminkannilaipekerjaan/tugas • Kenaikangajihendaknyasebandingdenganpeningkatanproduktivitaskerja • Peningkatangajihendaknyadiperhitungkandengankeuntungannegaradanpenampilanindividu PNS • Peningkatangajitidakdiberikandalam basis yang permanen • Adanyaukuran yang stabildaripenghasilankerja.
SistemPenggajian Skala Tunggal : gaji yang diberikankepadasetiap PN yang berpangkatsamadiberikangajiygsama (jadididasarkanpadapangkat ); UU 43/99 jo PP 6/2000 : menetapkanpenggajianberdasarkangabunganskalatunggaldanskalaganda, yaitu: peg ygberpangkatsamadiberigajipokokygsama, disampingitudiberikantunjang an kepada peg ygmelakukanpekerjaantertentu yang sifatnyamemerlukanpemusatanperhatian & pengerahantenaga SkalaGanda : pemberiangajikepadasetiap PN ygdidasarkanpadasifatpekerjaanygdilakukan, prestasikerjaygdicapaidanberatnyatanggungjawabygdipikuldalammelaksanakantugas.
Tunjangan( PP 29/1985 ) Isteri ---------------- 5 % Anak ---------------- 2 % Jabatan Cacat ( PP 12/ 1981 ). Daerah Terpencil
Jabatanadalah: kedudukanygmenunjukantugas, tanggungjawab, wewenangdanhakseorang PNS dlmrangkasusunansuatuorganisasi (JabatanStrukturaldanFungsional) JabatanStruktural : kedudukan yang menunjukantugas, tanggungjawab, wewenang, danhalseorangpnsdalamrangkamemimpinsuatusatuanorganisasinegara. JabatanFungsional: kedudukan yang menunjukkantugasdantanggungjawab, wewenang, danhakseorang PNS dalamsuatusatuanorganisasi yang dalampelaksanaantugasnyadidasarkanpadakeahlian/ketrampilantertentu.
Tunjangan Perbaikan Penghasilan dan Tunjangan Jabatan Struktural( SE DJA Nomor 32/A/2000 ) Disamping TPP yang diberikanberdasarkan SE DJA No.34 /1999 Nominal Rp.155.250, akandiberikan TPP secarabertahap : a. April 2000 : TPP Nominal Rp.64.750; b. Okt’2000 : TPP Nominal Rp. 65.000; Jadijumlahseluruh TPP adalah Rp.285.000. TunjanganJabtnStruktural : a. EselonIa : Rp.500.000 (lama) - Rp.9 jt (baru) b. EselonIb : Rp.400.000 (lama) - Rp.7 jt (baru) c. EselonIIa : Rp.250.000 (lama) - Rp.5 jt (baru) d. EselonIIb : Rp.200.000 (lama) - Rp.3 jt (baru) e. EselonIIIa: Rp.150.000 (lama) - Rp.1 jt (baru) f. EselonIIIb : Rp.125 rb (lama) - Rp.750 rb (baru) g. EselonIVa : Rp.100 rb (lama) - Rp.400 rb (baru) h. EselonIVb : Rp.75 rb (lama) - Rp.350 rb (baru) i. EselonVa : Rp.60 rb (lama) – Rp.250.rb (baru) J. EselonVb : Rp.50 rb (lama) – Rp.200 rb (baru).
RevisiTunjab SE DJA No.34/A/2000 dgSE DJA No.67/A/2000 EselonIa ---------------- Rp. 4.500.000 EselonIb ---------------- Rp. 3.500.000 EselonIIa ---------------- Rp. 2.500.000 EselonIIb ---------------- Rp. 1.500.000 EselonIIIa ---------------- Rp. 600.000 EselonIIIb ---------------- Rp. 450.000 EselonIVa ---------------- Rp.240.000 EselonVa ---------------- Rp. 150.000 EselonVb ---------------- Rp.120.00
TunjanganFungsionalDosenSE DJA Nomor 33/A/2000 • Guru Besar: Rp.600Rb (lama) - Rp.900rb (baru) • GB Madya: Rp.515rb (lama) – Rp.772rb (baru) • LektorKepala: Rp.430rb (lama) – Rp.645rb (baru) • LktrKpl.madya: Rp.400rb (lama) – Rp.600rb (baru) • Lektor: Rp.375rb (lama) – Rp.562rb (baru) • Lektormadya: Rp.335rb (lama) – Rp.502rb (baru) • LektorMuda: Rp.325rb (lama) – Rp.487rb ( baru) • AsistenAhli: Rp.180rb (lama) – Rp.270rb (baru) • Ass. AhliMadya: Rp.125rb (lama) – Rp.187rb (baru) • Asisten: Rp.100rb (lama) – Rp.150rb (baru) • Asistenmadya: Rp.80rb (lama ) - Rp.120rb (baru) • AsistenMuda: Rp.60rb (lama) - Rp.90rb (baru) • Diperbaikilagi dg Keppres 29/thn.2000tentang “TunjanganDosen”
GajiPokokPejabat Negara( SE DJA No.34/A/2000 ) • Presiden----- 15 jt (lama) --- 30,24 jt (baru) • WaPres-----10 jt (lama) --- 20,24 jt (baru) • Ketua MPR ----- --- 5 jt (baru) • Ketua DPR -----2,5 jt--- 5 jt (baru) • Ketua DPA,MA,BPK ----- 2,5 jt (lama) --- 5 jt (baru) • WklKetua MPR ----- 2,29 jt (lama) --- 4,62 jt (baru) • WklKetua DPR ----- 2,29 jt (lama) --- 4,62 jt (baru) • Wklketua MA,DPA,BPK----- 2,29jt (lama) --- 4,62 jt (baru) • Menteri,Panglima TNI ----- 2,5 jt (lama) --- 5 jt (baru ) • DuberLuarBiasa----- 2,25 jt (lama) --- 4,5 jt (baru) • KetuaMuda MA ----- 2,19 jt (lama) --- 4,41 jt (baru) • Anggota DPR ----- 2,1 jt (lama) --- 4,2 jt (baru) • Ang DPA,MA,BPK ----- 2,1 jt (lama) --- 4,2 jt (baru) • Gubernur/KDH I ----- 1 jt (lama) --- 3 jt (baru) • Wagub KDH I ----- 0,8 jt (lama) --- 2,4 jt (baru) • Bupati/wlkt KDH II ----- 700rb (lama) --- 2,1 jt (baru) • WklBuapti/Wlkt----- 600rb (lama) --- 1,8 jt (baru)
GajiPokok PNS • PP No.7/ Tahun 1977 : GajiPokokantara Rp.12rb – Rp.120rb (1:10) • PP No.15/ Tahun 1985 : GajiPokokantara Rp.33.200-Rp.265.600 (1:8) • PP PP No.15/ Tahun 1993 : GajiPokokantara Rp.78rb – Rp.537.600 (1:7) • PP No.6/ Tahun 1997 : ( Perbandingangajipokokterendahdantertinggiadalah 1 : 6 ) • PP No.6/ Tahun 2000 : ( PerbandinganGajipokokterendahdantertinggiadalah 1 : 4 )
TunjanganCacat( PP No.12/ Tahun 1981 ) • Setiap PN ygmenderitacacatjasmaniataurohanidalamdankarenamenajalankantugaskewajibannya yang mengakibatkantidakdapatbekerjalagidalamjabatanapapun, berhakmemperolehtunjangancacat ( Pasal 9 UU No.8/74 jo. UU 43/99 ). • BesarnyaTunjanganCacat ( PP 12/1981 : bolehkumulatif ): a. 70% x GP : Kehilanganfungsipenglihatankeduanya, ataupendengarankeduatelingaataukedua kaki mulaipangkalpaha. b. 50% x GP : Kehilanganfungsilengandrsendibahuatau kedua kaki darimata kaki. c. 40% x GP : kehilanganfungsipenglihatansebelahatau pendengaransebelah, atautangandaripergelangan atausebelah kaki drmata kaki. Bantuankematian : 3 x GP ( minimum Rp.100.000 ) UangDuka : 6 x GP ( minimum Rp.500.000 ) ditambahbiayapemakaman.
PenetapanGajiPokok • BagiCaPegdiberikangajipokoksebesar 80 % dari GP; • Bagi PNS penuhdiberikan 100 % dari GP, berdasarkangolonganruang yang ditetapkanuntukpangkattertentusesuaidenganmasakerja yang dimiliki PNS. • KenaikanGajipokok: Berkala: diberikankepada PNS ygmemenuhisyarattertentu, yaitu memenuhimasakerjagolonganygditentukanutkkenaikangaji berkaladanpenilaian DP3 rata-rata cukup. Istimewa : diberikankepada PNS yg DP3 nyabernilai “amatbaik”, sehinggaiaperludijadikanteladan, denganmemajukansaat kenaikangajiberkala.
Masakerja yang DiperhitungkanuntukPenetapangajiPokok • Masaselamamenjadi PN baiksipilmaupun ABRI; • MasaselamamenjadiPejabat Negara; • MasaselamamenjalankantugasPemerintahan; • Masaslmmenjlnkankewajibanmembelanegara • Masaselamamenjalankanwajibkerja; • MasaselamamenjadiPegawai Perusahaan miliknegara; • Masaselamamenjadipegawaidiluar Badan-2 pemerintah ( 2/3 darimasakerja ).
SISTIM PENGGAJIAN • Sistim skala tunggal: Sistim penggajian dimana Pegawai yang berpangkat sama diberikan gaji yang sama. dengan tidak memperhatikan sifat dan tanggung jawabpekerjaan itu • Sistim skala ganda: Sistim penggajian dimana gaji diberikan berdasarkan pada sifat pekerjaan, prestasi yang dicapai, berat dan tanggung jawab pekerjaan yang dipikul.
Solusinya: skala gabungan Pegawai yang memilikipangkatsama mendapatkan gaji yang sama. Perbedaanya adalah tunjangan yang diberikan.
Kenaikan Gaji (PP Nomor 7 Tahun 1977) A. Kenaikan gaji berkala (setiap 2 (dua) tahun sekali dengan syarat): • Telah mencapai masa kerja yang ditentukan untuk kenaikan gaji. • Menunjukkan penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata minimal “cukup” B. Kenaikan gaji Istimewa Diberikan kepada PNS yang sesuai penilaian prestasi kerjanya “amat baik” sehingga ia patut dijadikan teladan, sehingga perlu ditetapkan dengan keputusan Menteri dan sangat selektif.
GajiMeliputi (PP 7/77 disempurnakanterakhirdengan PP 26/2001), PP 11/2003 PP 66/20058 Per Pres 1/2006. • GajiPokok • TunjanganKeluarga • TunjanganPangan • TunjanganJabatan (strukturaldanfungsional) • TunjangankhususIrian Jaya/Papua • Tunjanganpengabdiandaerahterpencil PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPILMENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Standar minimal penghasilah yang harusditerima PNS • Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan. • Tunjangan jabatan diberikan bagi PNS yang memangku jabatan • Tunjangan jabatan struktural merupakan jabatan berdasarkan “span of control” terhadap lingkungan tugas pekerjaan, sedangkan jabatan fungsional merupakan jabatan atas keahlian seorang PNS.
TUNJANGAN • TunjanganKeluarga • TunjanganJabatan • TunjanganKemahalan • TunjanganCacat • BantuanKematian • Uangdukadanbiayakematian
Tunjangan Keluarga • PNS yang telah beristeri/suami dierikan tunjangan suami/isteri 5% dari gaji pokok • PNS yang mempunyai anak sampai usia 18 tahu diberikan tunjangan anak 2% dari gaji pokok. • Diberikan haknya untuk 2 anak
Tunjangan Jabatan Diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan • Tunjangan Jabatan Struktural: PNS yang menduduki jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan struktural • Tunjangan Jabatan Fungsional: Diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan fungsional • Tunjangan Kependidikan diberikan kepada Guru, Pengawas Sekolah
TunjanganKemahalan PNS yang bertugasdiIrian Jaya/Papua diberikantunjangankemahalan
Perawatan, TunjanganCacad, UangDuka PNS (PP 12/1981) • PNS yang sakitkarenaDinasmengalamikecelakaansehinggasakitdancacadybsmendapatkanpengobatan, perawatan, danataurehabilitasidenganbiayanegara • PNS yang cacadkarenadinasdantidakbisabekerjalagipadasemuajabatandiberikantunjangancacadsehinggaiadapathiduplayak. • KecelakaankarenaDinas (suatuperistiwamendadak yang tidakdikehendaki yang mengakibatkan PNS sakit, cacad • Dalamdankarenamenjalankantugas • Dalamkeadaan lain yang adahubungandengandinas • Karenaperbuatananasir yang tidakbertanggungjawab.
TunjanganCacat • 70% gajipokokjikakehilanganfungsipenglihatanpadakeduamata, ataupendengaranpadakeduatelinga, ataukedua kaki daripangkalpaha/lututkebawah • 50% jikakehilanganfungsilengandarisendibahukebawah, keduamata kaki kebawah • 30% jikakehilanganfungsipenglihatandarisebelahmata, ataupendengarandarisebelahtelingaatautandadariataspergelangantangankebawahatausebelahmata kaki kebawah • 100% jikacacatseluruhbadanatauingatan
BantuanKematian PNS yang meninggalduniakeluarganyaberhakatasbantuankeuangansebesar 3x penghasilanperbulan. Jikatidakmemilikisuami/isterimakadiberikankepadaanaknya. Jikatidakadaorangtuadiberikankepadaahliwarisnya.
UangDukadanBiayaKematian PNS yang tewaskeluarganyaberhakatasuangduka. Tewas: • Meninggaldalamdankarenamenjalankantugas • Meninggaldalamkeadaan lain yang adahubungannyadengandinas • Meninggal yang langsungdiaikbatkanolehluka/cacatrohanikarenamenjalankantugas • Meninggalkarenaperbuatananasir Kepadasuami/isteridiberikanuangdukasebanyak 6x penghasilanperbulan.
BiayaPemakaman (bagi yang tewas) Diberikanbiayapemakaman • Petijenazahdanperlengkapannya • Tanah pemakamandanbiayanya • Biayaambulansdari-ketempattinggal/pemakaman • Angkutan, penginapanbagiisteri/suamisah, anak 10 hari UangDuka: Kepadasuami/isteri PNS yang wafat diberikanuangdukasebesar 3x penghasilan sebulan.
UangDuka PNS yang tewasdiberikanuangdukasebesar 6 (enam) kali penghasilan yang terdiridari:
Apabilameninggalkanleibhdari 1 isteri yang sah, makauanganaktersebutdiberikankepadaisteripertama Jikatidakmeninggalkanisterimakadiberikankepadaanaknya Jikatidakmeninggalkanisteridananakmakadiberikankepadaorangtuanya/olehwalinya.