1 / 36

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH 2010

UPAYA PERCEPATAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PTSP DI DAERAH. Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah. 18 November 2010 FOKUS GROUP DISCUSSION. KEMENTERIAN DALAM NEGERI DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH 2010.

blue
Download Presentation

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. UPAYA PERCEPATAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PTSP DI DAERAH Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah 18 November 2010 FOKUS GROUP DISCUSSION KEMENTERIAN DALAM NEGERI DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH 2010

  2. Kondisi perekonomian Indonesia awal Tahun 2006 kurang menggembirakan: • Pertumbuhan Ekonomi lambat (5,6 %) • Angka Kemiskinan (17,75%) dan pengangguran masih tinggi (11,1%) • Kesenjangan daya saing makin melebar • Iklim investasi tidak kondusif I. PENDAHULUAN INPRES NOMOR 3 TAHUN 2006 tentang Paket Kebijakan Investasi (85 Tindakan) Penyederhanaan Pelayanan perizinan satu Pintu Satu Atap bagi UMKM

  3. UP II. KONDISI PERIZINAN MINAT INVESTOR UU Dasar 1945 UU 32 Tahun 2004 UU 25 TAHUN 2007 RUU Tenaga Kerja ? Inpres 3 Tahun 2006 • Tidak ada kepastian hukum • Sistem dan prosedur tdk jelas • persyaratan terlalu banyak • proses berbelit-belit • Waktu lama tdk ada limit waktu • Mahal, bernuansa KKN dan pungli • terkesan rigid dan tidak ramah Pelayanan Publik • kepastian hukum • Penyederhanaan : singkat sisdur dan persyaratan, percepatan waktu, murah dan ramah. • Adanya SKPD (OSS) • SDM profesional. PROSES DEREGULASI MINAT INVESTASI Iklim Investasi GLOBALISASI REFORMASI LOW

  4. III. KEMUDAHAN BERUSAHA DI INDONESIA BERDASARKAN SURVEY IFC 2011

  5. INDIKATOR STARTING A BUSINESS INDONESIA URUTAN KE 155 ADALAH :

  6. IV. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) Permendagri No 24 Tahun 2006 merupakan Pedoman, mengatur kisi-kisi dan tata cara membangun sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana, disesuaikan dengan kewenangan, tuntutan dan kebutuhan daerah. Hakekat : • PTSP : kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaan perizinan dan non perizinan dari awal permohonan sampai pada terbit dokumen dilaksanakan di satu tempat. • Terjadi pelimpahan wewenang penandatanganan dokumen izin/non izin dari Bupati/Walikota kepada Kepala PTSP; • Penyederhanaan :percepatan waktu, sisdur, persyaratan dan biaya .

  7. JUMLAH DAERAH YANG TELAH MEMBENTUK PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PERIODE AGUSTUS TAHUN 2010

  8. KENDALA YANG DIHADAPI DAERAH YG BELUM MEMBENTUK: • Persepsi dan komitmen KDH dengan Stakeholder belum mantap. • Belum ada pemahaman yang komprehensif tentang PTSP. • Maindset birokrasi masih belum reformis. • Tidak adanya inisiator daerah dan dukungan pimpinan daerah.

  9. V. FILOSOFI REFORMASI PERIZINAN • Penyelenggara PTSPberpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan, disyaratkan ada prasarana : loket, tempat proses, tempat pembayaran, penyerahan dokumen, ruang pengaduan dan sekretariat. • Penyederhanaan Proses, Penyingkatan waktu dan Kepastian biaya. • Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM), utamakan Profesional/Kompetensi dan performance. • Keterbukaan Informasi dan pemanfaatan TI.

  10. 5. Pengaduan dan kepuasan Pelanggan 6. Pembinaan/Pengawasan dan Monev 7. Peraturan peralihan : • PTSP/OSS yang sudah ada agar menyesuaikan dengan Permendagri No. 24 tahun 2006 • Yang belum membentuk PTSP wajib membentuk paling lambat setelah 1 (satu) tahun (6 Juli 2007)

  11. VI. KELEMBAGAAN PTSP DI DAERAH Pembentukan Kelembagaan PTSP Diatur Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2008 DASAR KETETAPAN • Permendagri No. 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah; • Diterbitkan Dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah; • Diamanatkan bahwa Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. • Dengan Mendapat Pertimbangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

  12. Lanjutan Kelembagaan…. PEMBENTUKAN DalamRangkaMeningkatkanPelayananMasyarakatdibidangPerijinandibentuk unit pelayananperijinanterpadudengansebutan BADAN atau KANTOR. • KEDUDUKAN • Badanatau Kantor berkedudukandanbertanggungjawabkepadaKepala Daerah melaluiSekretaris Daerah. • Badandan Kantor didukungolehSekretariat yang • dipimpinolehseorangKepala. • KepalaSekretariatkarenaJabatannyaadalahsebagai • KepalaBadanatauKepala Kantor.

  13. VII. UPAYA PEMERINTAH TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PTSP Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengatur bagaimana membangun sistem Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi kedalam suatu Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Permendagri Nomor 20 Tahun. 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah mengatur bagaimana bentuk kelembagaan penyelengaara pelayanan pirizinan dan non perizinan terpadu satu pintu di daerah dibentuk, baik dalam status Badan atau Kantor tergantung score variabel yang diperoleh pada suatu Daerah.

  14. Lanjutan UPAYA PEMERINTAH ……… Terkait mengenai masalah kelembagaan pengelola perizinan di Daerah, dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 yang merupakan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, mengatur bahwa pada prinsipnya pembentukan Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk mengelola penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah termasuk fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal untuk diintegrasikan ke dalam Lembaga Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

  15. VIII. LANGKAH-LANGKAH PEMBENTUKAN PENYELENGGARA PTSP SURAT EDARAN NOMOR 500/1191/V/BANGDA TANGGAL 8 JUNI 2009 TENTANG PENYEMPURNAAN PANDUAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Langkah I : PenyamaanPersepsidanPembentukanKomitmen Langkah 2 : Pembentukan Tim Pembentukan PTSP Langkah 3 : Penyiapan Dana melalui APBD Langkah 4 : PenyusunanDesainPenyelenggara PTSP Langkah 5 : PenyusunanKebijakanTerkaitdenganPembentukanPenyelenggara PTSP Langkah 6 : Penyiapan SDM Langkah 7 : PenyebarluasanInformasiPenyelenggara PTSP kepadaMasyarakat Langkah 8 : Monitoring danEvaluasi

  16. IX. KEBIJAKAN- KEBIJAKAN TERKAIT PPTSP A. PERCEPATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN UNTUK MEMULAI USAHA PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, MENTERI PERDAGANGAN, MENTERI TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI DAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.NOMOR : 69 TAHUN 2009NOMOR : M.HH-08.AH.01.01.2009NOMOR : 60/M-DAG/PER/12/2009NOMOR : Per.30/men/XII/2009NOMOR :10 TAHUN 2009TENTANG PERCEPATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN UNTUK MEMULAI USAHA

  17. Lanjutan KEBIJAKAN ……… JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (Pasal 3) • a. Pendaftarannamaperusahaandanpembuatanaktapendirian; • b. Pengesahan status badan hukum; • c. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); • d. PendaftarandanpengumumanperseroanterbatasdalamBerita • Negara; • e. PendaftaranNomorPokokWajibPajak (NPWP) danNomor • PengukuhanPengusahaKenaPajak (NPPKP); • f. Pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); • g. PengurusanTandaDaftar Perusahaan (TDP); • h. PendaftaranWajiblaporketenagakerjaandiperusahaan; • Pendaftarankepesertaan program jaminansosialtenagakerja • (Jamsostek). Perizinan dan Non Perizinan Memulai Usaha Yang Meliputi:

  18. Lanjutan KEBIJAKAN ……… PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (Pasal 5) • Gubernur dan Bupati/Walikota bertanggung jawab terhadap percepatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan memulai usaha di daerah; • Untuk percepatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di daerah dilakukan melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; • Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum membentuk pelayanan terpadu satu pintu wajib segera membentuk pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

  19. Lanjutan KEBIJAKAN ……… PENGATURAN PELAYANAN (Pasal 6) (1)Setiappenyelenggarapelayananwajibmemberikanpelayananberdasarkanstandarwaktupelayanan; (2) Standarwaktupelayanansebagaimanadimaksudpadaayat (1) meliputi: a. Pemakaiannamaperusahaandanpengesahan status badanhukum, pendaftarandanpengumumanperseroanterbatasdalamBerita Negara , pembayaran PNBP melalui Bank seluruhnya paling lama 8 (delapan) harikerja;

  20. Lanjutan KEBIJAKAN ……… • b. Penerbitan NPWP dan NPPKP diDitjen • pajak paling lama 1 (satu) harikerja; • c. Penerbitan SIUP dan TDP diPemerintah • Provinsi, PemerintahKabupaten/Kota dilakukansecarasimultan paling lama 3 (tiga) harikerja; dan • d. Penerbitansuratketeranganpelaporan • Ketenagakerjaandi Perusahaan olehPemerintahProvinsi, PemerintahKabupaten/Kota, danSertifikatKepesertaanjaminanSosialTenagaKerja paling lama 5 (lima) harikerja.

  21. Lanjutan KEBIJAKAN ……… B. PROSES IZIN MEMULAI USAHA PALING LAMA 40 HARI Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 500/3933/SJ Jakarta, 9 November 2009 Kepada Yth:. Gubernur Bupati/Walikota Perihal : Proses Izin memulai Usaha paling lama 40 (empat puluh) hari dan pembentukan PTSP.

  22. Lanjutan KEBIJAKAN ……… DASAR SURAT MENDAGRI 1. Bapak Presiden Republik Indonesia mengagendakan dalam 100 (seratus) hari Kabinet Indonesia Bersatu kedua, proses memulai usaha (starting business) di Indonesia yang harus dilakukan dalam waktu paling lama 40 (empat puluh) hari, hal tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan Iklim investasi di tanah air. Untuk itu, Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan pembenahan dan perbaikan dalam proses pemberlan Izin & modal usaha, sehingga agenda tersebut dl atas dapat diwujudkan.

  23. Lanjutan KEBIJAKAN ……… • 2. Sehubungandenganhaltersebutdiatas • dimintaperhatiansaudara, hal-halsebagaiberikut: • SegeramembentukPelayananTerpaduSatuPintu (PTSP) sebagaimanadimaksud PERMENDAGRI No. 24 Tahun 2006 tentangPedomanPenyelenggaraanPelayananTerpaduSatuPintu (PTSP) danmempedomanin No.20 tahun 2008 tentangPedomandan Tata Kerja Unit PelayananPerizinanterpadudidaerah

  24. Lanjutan KEBIJAKAN ……… (2) Melakukanidentifikasidaninventarisasijenisizinmemulaiusahadan lama penyelesaian yang dikeluarkanolehPemerintahKabupaten/Kota, baikmelaluikelembagaan PTSP bagi yang sudahmembentuk, maupunbukan PTSP yang belumMembentuk . (3) Melakukanidentifikasidaninventarisasijenisijinmemulaiusahadan lama penyelesaian yang dikeluarkanolehPemerintahProvinsidanPemerintahKabupaten/Kota ; (4) Melaporkanjenisusaha yang selamainiperizinannyadikeluarkanolehtingkatpusatdanprovinsi, yang secaraoperasionallebigefisiendanlebihefektifkalaukewenanganperizinannyadilimpahkankepadapemerintahKabupaten/Kota.

  25. Lanjutan KEBIJAKAN ……… (5). MelaporkanIdentiflkasipermasalahan yang menghambatataupotensialmenghambatprosesmemulaiusaha dl bawah 40 (empatpuluh) hari, baik yang disebabkanolehadanyaperaturanperundangan yang dikeluarkano!ehsetiaptingkatanpemerintahanbaikditingkatPusat, Provinsi, Kabupatendan Kota, maupunolehsebab-sebabbelumdibentuknya PTSP disebagiandaerah.

  26. Lanjutan KEBIJAKAN ……… C. TINDAK LANJUT PERCEPATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN UNTUK MEMULAI USAHA SuratMenteriDalamNegeri Nomor : 188.32/4614/SJ Jakarta, 21 Desember 2009 Kepadasdr : 1. Gubernur2. Bupati/Walikota Perihal : PercepatanPelayanan perizinandan Non Perizinan UntukMemulai Usaha. Seluruh Indonesia

  27. Lanjutan KEBIJAKAN ……… DASAR SURAT MENDAGRI • MenindaklanjutiPeraturanBersamaMenteriDalamNegeri, MenteriHukumdanHakAsasiManusia, MenteriPerdagangan, MenteriTenagaKerjadanTransmigrasidanKepalaBadanKoordinasiPenanaman Modal, Nomor: 69 Tahun 2009, Nomor: M.HH08.AH.01.01.2009, Nomor: 60/M-DAG/PER/12/2009, Nomor:Per.30 /MEN/XII/2009, Nomor : 10 Tahun 2009, tentangPercepatanPelayananPerizinandan Non PerizinanUntukMemulai Usaha (PBM), dimintaperhatianSaudarauntuksegeramelakukanhal-halsebagaiberikut:

  28. Lanjutan KEBIJAKAN ……… • Gubernur 1. Melakukan langkah-langkah guna peningkatan aparatur pelaksanapelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan memulai usaha di daerah.

  29. Lanjutan KEBIJAKAN ……… 2. MengkoordinasikanBupati/Walikotauntukmelakukanpercepatanpelayananperizinandan non perizinanmemulaiusahadidaerahmasing-masingsesuai PBM. • Melakukanpengawasanpenyelenggaraanpelayananperizinandan non perizinanuntukmemulaiusahadidaerahnya. • KhususGubernur DKI Jakarta segeramelakukanpercepatanPengurusanSuratIjin Usaha Perusahaan (SIUP) PengurusanTandaDaftar Perusahaan (TDP), PendaftaranWajiblaporketenagakerjaandiperusahaansesuai PBM.

  30. Lanjutan KEBIJAKAN ……… • Bupati/Walikota • Melakukanpercepatanpelayananperizinandan non perizinankhususnyapelayananPengurusanSuratIjin Usaha Perusahaan (SIUP), PengurusanTandaDaftar Perusahaan (TDP), danPendaftaranWajibLaporKetenagakerjaandiperusahaansesuai PBM. • BagiBupati/Walikota yang belummembentukPenyelenggaraanPelayananTerpaduSatuPintu (PPTSP) agar segera, membentuk PPTSP sesuaidenganketentuanperaturanperundang- undangan;

  31. Lanjutan KEBIJAKAN ……… Memerintahkanpara Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait Melakukan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan perizinan dan Non Perizinan untuk memulai usaha di daerahnya.

  32. Lanjutan KEBIJAKAN ……… D. SINKRONISASI PELAKSANAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL NOMOR : 570/3727A/SJ NOMOR : SE/08/M.PAN-RB/9/2010 NOMOR : 12 TAHUN 2010 TANGGAL 15 SEPTEMBER 2010

  33. Lanjutan KEBIJAKAN ……… Dalam rangka pelaksanaan pelayanan penanaman modal: (pasal 6) a. Tingkat provinsi: • Gubernur segera menetapkan PDPPM sebagai penyelenggara fubsi PTSP di bidang penanaman modal • Gubernur segera melimpahkan sepenuhnya kewenangan pemberian perizinan dan nonperizinan di bidang penaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi kepada PDPPM; • Gubernur menetapkan PDPPM sebagai lembaga pelaksana SPIPISE; • Bagi provinsi yang sudah terbentuk PPTSP yang terpisah dengan PDPPM dan telah menerima pelimpahan kewenangan pemberian pelayanan penanaman modal, agar gubernur segera melimpahkan PPTSP sebagi lembaga pelaksana SPIPISE.

  34. Lanjutan KEBIJAKAN ……… • b. Di tingkat kabupaten/kota: • Bupati/Walikota segera melimpahkan sepenuhnya kewenangan pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada PPTSP; • Bupati/walikota segera menetapkan PPTSP sebagai lembaga pelaksana SPIPISE.

  35. X. PENUTUP KUNCI KEBERHASILAN DEREGULATION - Organisasi - Sisdur - SDM & Leadership LAW INFORCEMENT - Kontiniu, Kuantitas, Kualitas - Reward & Punishment KOMITMEN TRANSPARENCY - Informasi - Komunikasi - IT SHARING PARTICIPATION - IPTEK - Pendanaan - Kerjasama Wilayah

  36. SEKIAN & TERIMAKASIH

More Related