KEMENTERIAN DALAM NEGERI R EPUBLIK I NDONESIA

1. KEMENTERIANDALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PENERAPAN KTP ELEKTRONIK SECARA NASIONAL Disampaiakan pada Acara Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik Tahun 2011

2. POKOK POKOK BAHASAN DASAR PENERAPAN KTP Elektronik Pengertian LandasanHukum KewenanganPenyelenggaraanAdministrasiKependudukan TujuanAdministrasiKependudukan Output AdministrasiKependudukan Program StrategisNasionaldiBidangDukcapil KriteriaPemilihanKab/Kota B. PERANAN PEMERINTAH, PROV, KAB/KOTA, DESA DAN PENDUDUK KewajibanPemerintah, PemerintahProvinsi, PemerintahKab/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahandan Penduduk

3. POKOK POKOK BAHASAN (lanjutan) PERANAN MITRA KERJA (PELAKSANA) D. AGENDA PENERAPAN KTP Elektronik ProsesdanPerkembanganPemberian NIK Perkembanganpersiapandanpenerapan KTP Elektronik E. MEKANISME PENERBITAN KTP Elektronik ProsesPenerbitan KTP Elektronik Tata Cara PerekamanSidikJari Tata Cara Perekaman Sidik Jari Penduduk yang Cacat F. PENUTUP

4. DASAR PENERAPAN KTP Elektronik

5. PENGERTIAN KTP berbasis NIK secaraNasionalyang selanjutnyadisebutKTP Elektronikadalah KTP yang memilikispesifikasidan format KTP Nasionaldengansistempengamanankhusus yang berlakusebagaiidentitasresmi yang diterbitkanolehDinasKependudukandanPencatatanSipilKabupaten/Kota. Penerbitan KTP Elektronikadalahpengeluaran KTP baru, ataupenggantian KTP karenahabismasaberlakunya, pindahdatang, rusakatauhilang. SidikJariadalahhasilreproduksitapakjaritanganpenduduk yang terdiriataskumpulanalurgaris-garishalusdenganpolatertentu yang sengajadiambildandicapkandengantintaataudengancara lain olehpetugasuntukkepentingankelengkapan data pendudukdalam database kependudukan.

6. PENGERTIAN (lanjutan) Personalisasiadalahpencetakandokumen KTP Elektronikdenganmemasukanbiodata, pas photo, sidikjaritelunjukkiri-kanan, dantandatanganpenduduk. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran data dan identitas seseorang; Identifikasi adalah proses untuk menentukan ketunggalan identitas seseorang melalui pemadanan sidik jari 1 : N di pusat data Kementerian Dalam Negeri.

7. DASAR HUKUM UNDANG UNDANG DASAR 1945 PASAL 26 AYAT (3) Hal-Hal MengenaiWarga Negara danPendudukDiaturdenganUndangUndang UNDANG-UNDANG NO. 23 TH 2006 TTG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pelaksanaan UU No.23/2006 TentangAdministrasiKependudukan PP NO. 37 TH 2007 Tata Cara & PersyaratanPendaftaranPenduduk & PencatatanSipil PERPRES NO. 25 TH 2008 PERPRES NO. 26 TH 2009 Penerapan KTP Berbasis NIK SecaraNasional PerubahanAtasPerpres N0.26/2009 Penerapan KTP Elektronik Paling LambatAkhir 2012 PERPRES NO. 35 TH 2010 KEPRES NO. 10 TH 2010 Tim Pengarah Spesifikasi Perangkat Keras, Lunak, Blanko KTP Elektronik PERMENDAGRI NO. 6 TH 2011 PedomanPenerapan KTP Berbasis NIK SecaraNasional PERMENDAGRI NO. 9 TH 2011

8. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pemerintah melaluiMenteri Dalam Negeri, berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan antara lain PengelolaandanPenyajian Data Kependudukansecara nasional(Pasal 5) Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukanantara lain PengelolaandanPenyajian Data Kependudukan skala Provinsi yang dilakukan Gubernur(Pasal 6) UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan antara lain PengelolaandanPenyajian Data Kependudukanskala Kabupaten/Kota yang dilakukan Bupati/Walikota (Pasal 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota berkewajiban antara lain memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan menerbitkan dokumen kependudukan (Pasal 8)

9. TUJUAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERTIB 1 3 2 DOKUMEN KEPENDUDUKAN(KK, KTP, AKTA CAPIL, DLL) DATABASE KEPENDUDUKAN PENERBITAN NIK Terbangunnya Database Kependudukan yang AkuratditingkatKab/Kota, Prov & Pusat Prosesnyasesuaidenganketentuan yang berlaku NIK Diterbitkan setelah penduduk mengisi biodata penduduk per keluarga (F1-01) dengan menggunakan SIAK Tidakadanyadokumenkependudukangandadanpalsu Database Kependudukan Kab/Kota tersambung (online) dengan Prov & Pusat menggunakan SIAK Tidak ada NIK ganda Database KependudukanKemendagri & Daerah TersambungdgnInstansiPengguna Pemberian NIK Kepadasemuapendudukharusselesaiakhirtahun 2011

10. OUTPUT ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN OUTPUT 1 2 DokumenKependudukan Database Kependudukan

11. PROGRAM STRATEGIS NASIONAL DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2012 Penerapan KTP Elektronikdi 300 Kota/Kab 2011 Penerbitan NIK di168 Kab/Kota & Penerapan KTP Elektronikdi 197 Kota/Kab 2010 Pemutakhiran Data disemuaKab/Kota & Penerbitan NIK di 329 Kab/Kota

12. PERENC PEMBANGUNAN NAS. YG TEPAT KEAMANAN NEGARA TERORISME INTERNASIONAL/ DOMESTIK DEMOKRASI (Pemilu & Pilkada) CITRA/EKSISTENSI NEGARA PEKERJA ILEGAL/ IMIGRAN DATA STATISTIK KPDDK YANG AKURAT PENYALAHGUNAAN DOKUMEN PENDUDUK KEMUDAHAN BEPERGIAN STATUS KPDK SESEORANG DAMPAK MANFAAT PENGGUNAAN NIK SECARA NASIONAL DAN PENERAPAN KTP Elektronik AKSES PELAYANAN PUBLIK (Pajak, Perbankan, Bisnis, Kepolisiandll)

13. MANFAAT DOKUMEN KEPENDUDUKAN M A N F A A T KTP Elektronik Untukmencegahdanmenutuppeluangadanya KTP gandadan KTP palsu,sehinggamemberikan rasa amandankepastianhukumbagimasyarakat 1 Untukmendukungterwujudnya database kependudukan ygakurat, sehingga Data Pemilih dalam Pemilu& Pemilukada ygselamainiseringbermasalahtdkakanterjadilagi, dansemuawarganegara Indonesia yang berhakmemilihterjaminhakpilihnya 2 Dapatmendukungpeningkatankeamanannegarasebagaidampakpositifdaritertutupnyapeluang KTP ganda& KTP palsu, dimanaselamainiparapelakukriminaltermasukteroris, TKI Ilegal dan perdagangan orang umumnya menggunakan KTP gandadan KTP palsu 3 Bahwa KTP Elektronikmerupakan KTP Nasional yang sudahmemenuhisemuaketentuan yang diaturdalam UU No.23 Thn 2006 & Perpres No.26 Thn 2009 dan Perpres No.35 Thn 2010, shgberlakusecaraNasional. Dengandemikianmempermudahmasy. untukmendapatkanpelayanandariLembagaPemerintahdanSwasta, karenatidaklagimemerlukan KTP setempat 4

14. MANFAAT DATABASE KEPENDUDUKAN

15. PERANAN PEMERINTAH, PROV, KAB/KOTA, DESA DAN PENDUDUK

16. KEWAJIBAN PEMERINTAH Menyediakan perangkat keras & perangkat lunak; Menyediakan Blangko KTP berbasis NIK yang dilengkapikodekeamanan & rekaman elektronik; Memberian bimbingan dan pendampingan teknis pelayanan KTP Elektronik; MemberikanSosialisasi Catatan: pemberianperangkat keras, perangkat lunak dan Blangko KTP ElektronikkepadaKab/Kota hanya 1 (satu) kali.

17. PERANGKAT KERAS UNTUK TEMPAT PELAYANAN DI DINAS DUKCAPIL KAB/KOTA

18. PERANGKAT LUNAK UNTUK TEMPAT PELAYANAN DI DINAS DUKCAPIL KAB/KOTA

19. PERANGKAT KERAS UNTUK TEMPAT PELAYANAN KTP Elektronik DI KECAMATAN

20. PERANGKAT LUNAK UNTUK TEMPAT PELAYANAN KTP Elektronik DI KECAMATAN

21. KEWAJIBAN PROVINSI Menyediakan anggaran APBD Provinsi untuk : Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik kepada Instansi Provinsi, Kabupaten/Kota dan Penduduk; Supervisi, monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota oleh Tim Supervisi dan Monev Provinsi; Koordinasi dan konsultasi ke Pusat.

22. KEWAJIBAN KABUPATEN/KOTA Menjamin ketersediaan catu daya listrik dengan menyediakan Genset di Setiap Tempat Pelayanan KTP Elektronik; Mempersiapkan tenaga teknis minimal 4 orang di setiap tempat pelayanan KTP Elektronik dan tenaga pendukung lainnya; Menjaga akurasi database kependudukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan SIAK;

23. KEWAJIBAN KABUPATEN/KOTA (lanjutan) d. Memprogramkan dan melaksanakan sosialisasi penerapan KTP Elektronik kepada : instansi di Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, RW/RT dan Penduduk.

24. KEWAJIBAN KABUPATEN/KOTA (lanjutan) e. Menyediakan Anggaran APBD di Dinas Dukcapil untuk Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik di : Kab/Kota Pembentukan Tim Pokja untuk tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan; Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik terhadap instansi dan penduduk; Mobilisasi penduduk wajib KTP ke Tempat Pelayanan; Koordinasi dan Konsultasi ke Provinsi dan Pusat; Insentif petugas di setiap tempat pelayanan KTP Elektronik

25. KEWAJIBAN KABUPATEN/KOTA (lanjutan) Kecamatan Pelayanan Penerapan KTP Elektronik; Koordinasi dan Konsultasi ke Kab/Kota; Penyediaan tenaga operator dan operasional pelayanan penerbitan KTP Elektronik di setiap tempat pelayanan; Penyediaan Catu Daya Listrik; Penyediaan Genset bagi Kecamatan yang tidak tersedia listrik; Pelaporan.

26. KEWAJIBAN KABUPATEN/KOTA (lanjutan) Desa/Kelurahan Sosialisasi tingkat Desa/Kelurahan; Penyediaan Perangkat (Bila pelayanan KTP Elektronik ditempatkan di Desa/Kelurahan)

27. KEWAJIBAN KECAMATAN Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Menandatangani dan Menyampaikan Surat Undangan Kepada Penduduk Membuat dan menandatangani surat undangan kepada penduduk Menyampaikan surat undangan kepada penduduk melalui Kepala Desa/Lurah.

28. KEWAJIBAN KECAMATAN (lanjutan) c. Menyiapkan Tempat Pelayanan KTP Elektronik seperti : Ruangan pelayanan; Ruang/Gudang Penyimpanan KTP Elektronik; Perlengkapan kantor untuk pelayanan; Meningkatkan catu daya listrik; Tenda dan kursi untk ruang tunggu penduduk.

29. KEWAJIBAN DESA/KELURAHAN Sosialisasi Mensosialisasikan program nasionalpenerbitan KTP Elektronikkepadapendudukdengancara : LangsungTatapMuka; MelaluiKepalaDusun, KepalaLingkungan, Pengurus RW/RT, Toga, Tomas; Melalui Media Komunikasi yang ada. Pendudukmemahamihak, kewajiban & manfaatpenerbitan KTP Elektronik.

30. KEWAJIBAN DESA/KELURAHAN (lanjutan) Menyampaikan Surat Undangan Kepada Penduduk Surat undangan kepada penduduk berisi jadwal kapan penduduk wajib KTP harus mendatangi tempat pelayanan KTP Elektronik yang telah ditentukan. Surat undangan yang diterima dari kecamatan disampaikan kepada penduduk melalui mekanisme yang ada seperti melalui Kepala Dusun, Kepala Lingkungan, Pengurus RW/RT.

31. KEWAJIBAN DESA/KELURAHAN (lanjutan) c. Mengkoordinasikan & Memfasilitasi Mobilisasi Penduduk Upaya ini dilakukan bagaimana penduduk wajib KTP dapat hadir di tempat pelayanan KTP Elektronik sesuai tempat dan jadwal waktu yang telah ditentukan. Penduduk wajib KTP dapat hadir dengan mandiri atau diperlukan fasilitasi kendaraan angkutan dari Desa/Kelurahan ke tempat-tempat pelayanan KTP Elektronik yang sudah ditentukan.

32. PERAN PENDUDUK HAK Setiap penduduk wajib KTP berhak memperoleh KTP Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili.

33. PERAN PENDUDUK (lanjutan) KEWAJIBAN Memenuhiundangandenganmendatangitempatpelayanan KTP Elektronik (tidakdapatdiwakilkan) untuk : Melakukanpencocokanbiodata, pengambilan pas photo, sidikjaridantandatanganpenduduk Verifikasisidikjaridanpengambilan KTP Elektronik.

34. PERAN PENDUDUK (lanjutan) Dalampencocokanbiodatawajibmemberikan data yang benarsesuai data padadokumenkependudukan yang dipunyaipenduduk. Membawapersyaratan yang diperlukanantara lain : SuratUndangan; KTP; SuratPemberitahuan NIK.

35. PERANAN MITRA KERJA (PELAKSANA)

36. PERANAN MITRA KERJA (PELAKSANA) Melaksanakan integrasi sistem antara sistem AFIS dengan SIAK untuk penerbitan KTP Elektronik dengan kegiatan sebagai berikut : Pengadaan dan Distribusi Perangkat KTP Elektronik Pengembangan Perangkat Lunak KTP Elektronik Pemasangan Jaringan Komunikasi Data Setting, konfigurasi dan integrasi sistem Penyusunan Standar Keamanan Bimbingan Teknis Pendampingan Pengadaan, Cetak dan Personalisasi Blangko KTP Elektronik Layanan Keahlian Help Desk

37. AGENDA PENERAPAN KTP Elektronik

38. 1 9 7 3 5 10 2 8 6 4 PROSES DAN PERKEMBANGAN PEMBERIAN NIK Dilaksanakan pd Thn 2011 Sedang Dlm Penyelesaian Telahselesaidilaksanakan Telahselesaidilaksanakan Telahselesaidilaksanakan Penyed Jarkom, konsol data, penerbitan NIK, penctakan & distbusi Srt Pembt NIK di 168 Kab/Kota Pencetakan/ Print Out SuratPemberitahuan NIK di 329 Kab/Kota PenyediaanPerangkatPendukungKonsolidasi Konsolidasi Data Kependudukandi 329 Kab/Kota kePusat Bimbingan Teknis DistribusiSuratPemberitahuan NIK di 329 Kab/Kota Penyediaan Jaringan Komunikasi Data Penerbitan NIK di 329 Kab/Kota Koordinasi, Sosialisasi dan Orientasi Pemutakhiran Data Kependudukan Dicanangkan oleh Mendagri Tgl 17 Des 2010 dipusatkan di Kel Menteng Jakarta Telahselesaidilaksanakan Sedang Dlm Penyelesaian Telahselesaidilaksanakan Telahselesaidilaksanakan Telah selesai dilaksanakanDi 329 Kab/Kota

39. KRITERIA PEMILIHAN KAB/KOTA Nomenklatur Instansi Pelaksana : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Melaksanakan SIAK untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; Telah memiliki Perda tentang Adminduk yang mengacu pada regulasi nasional di bidang adminduk; Surat Bupati/Walikota tentang kesiapan dan permintaan untuk diprioritaskan dalam penerapan KTP Elektronik.

40. PERKEMBANGAN PERSIAPAN DAN PENERAPAN KTP Elektronik 1 2 3

41. Lanjutan(1)… VII. PERKEMBANGAN PERSIAPAN DAN AGENDA PENERAPAN KTP Elektronik 4 5 6

42. Lanjutan(2)… VII. PERKEMBANGAN PERSIAPAN DAN PENERAPAN KTP Elektronik 7 8 9

43. Pengumuman s/dUsulanPemenang PENGADAAN BARANG/JASA PenetapanPemenenangOlehMendagri PenandatangananKontrakoleh PPK denganPemenang Lanjutan(3)… VII. PERKEMBANGAN PERSIAPAN DAN AGENDA PENERAPAN KTP Elektronik • Minggu II Mei 2011 • SecaraElektronik(e-Procurement) • Februari 2011 s/d April 2011 • Minggu IVApril 2011 10 A B C

44. PelaksanaanPenerapan KTP ElektronikTahun 2011 Lanjutan(4)… VII. PERKEMBANGAN PERSIAPAN DAN AGENDA PENERAPAN KTP Elektronik • waktu yang efektif 7 bulan D PencetakanBlangko sejumlah 67 JutaBlangko KTP Elektronik • Secarabertahapselama 5 bulan, tiaptiapbulanpencetakanharusselesai 13,4 jutablangko per bulanatau 450 ribu per hari 1) Pengadaanperangkatkeras, perangkatlunak, sistem AFIS danjaringankomunikasi data • Dari minggukedua Mei 2011 s/d minggukeduaAgustus 2011 2) • Bimbinganteknis • Mingguketiga Mei 2011 s/d mingguketigaJuli 2011 3) Pendampinganteknis • MingguKeempatJuli 2011 s/d MinggupertamaDesember 2011 4)

45. Lanjutan(5)… VII. PERKEMBANGAN PERSIAPAN DAN AGENDA PENERAPAN KTP Elektronik • MinggukeempatJuli 2011 s/d MingguPertamaDesember 2011 • Pelayanan 67 jutaselama 3,75 bln, atau17,9 juta per blnatau 600 ribu per hari Pelayanan KTP Elektronik(Perekamansidikjari, fotodantandatangan) 5) • MinggupertamaAgustus 2011 s/d MinggukeduaDesember 2011 • Personalisasi 67 jutaselama 3,5 blnatausebanyak 19,2 jutaatau 640 ribu per hari • Personalisasi KTP Elektronik 6) Penerbitan KTP Elektronik • MinggukeduaAgustus 2011 s/d MingguketigaDesember 2011 7) Penyerahan KTP Elektronik • MingguketigaAgustus 2011 s/d MinggukeempatDesember 2011 8)

46. PelaksanaanPenerapan KTP ElektronikTahun 2012 Lanjutan(6)… VII. PERKEMBANGAN PERSIAPAN DAN AGENDA PENERAPAN KTP Elektronik • Pencetakansejumlah 105 JutaBlangko KTP Elektronikdi 300 Kab/Kota, dan 3.886 KecamatandenganurutankegiatansertastandarbiayasamadenganTahun 2011 namuntidakmelakukanpelelanganlagikarenakontraktahunjamak 2011 s/d 2012 E

47. MEKANISME PENERBITAN KTP Elektronik

48. P R O S E S B I S N I S K T P E L E K T R O N I K

49. PROSES PENERBITAN E-KTP Petugas Operator melakukan pengambilan dan perekaman PAS PHOTO Penduduk Wajib KTP dtng dgn membawa srt panggilan mendatangi Tmpt Pelayanan Petugas melakukan verifikasi data pnddk yg ada pada Database Penduduk melakukan perekaman TANDA TANGAN Penduduk melakukan perekaman seluruh SIDIK JARI TANGAN, dimulai dari tangan kanan kemudian tangan kiri Penduduk pulang ke rumah masing2 dan menunggu panggilan berikutnya utk mengambil e-KTP Petugas membubuhkan TTD dan Stempel pada surat panggilan yg sekaligus sbg tanda bukti bahwa pnddk telah melakukan perekaman pas photo, ttd tangan dan sidik jari

50. PROSES PENDAFTARAN Pembacaan Biodata: Entri no KK dan NIKmelalui Aplikasi SIAK