Status Sumber Daya Alam Indonesia

1. Status Sumber Daya Alam Indonesia I. PENDAHULUAN Keindahan alam CPO Exportir Terbesar di dunia Batu Bara No.2 di Dunia Medicinal Plants Cacao No. 2 di dunia

2. Daya Beli Kesejahteraan Kesejahteraan Rp Rp ++.. Input Produksi Re-investasi Re-investasi PASAR Infrastruktur Naker/ SDM PASAR Naker/ SDM SDA Sarana Produksi Produk PRIMER Produk SEKUNDER PROSESING (Value add) PROSESING (Value add) Naker/ SDM Produk TERSIER Teknologi (Alat & Metode) Teknologi (Alat & Metode) PASAR Kesejahteraan Re-investasi Rp ++++.. USAHA Pemanfaatan limbah PRINSIP PENINGKATAN NILAI TAMBAH

3. TeknologidanNilaiTambah Natural Resouces Accounting Catatan: Amanat UU 4/2009 tentang Minerba  setelah 2014 tidak lagi diperbolehkan ekspor dalam bentuk bahan baku  diolah Sumber : Menko Perekonomian

4. TUNTUTAN PERUBAHAN PARADIGMA PEMBANGUNAN • Tumpuanpada “melimpahnya” SDA sematavs.Semakinberbasispengetahuan, Kreativitas-keinovasian, Kewirausahaan • Konvensionalvs. Terobosan • Sektoral – parsialvs.Sistemik - holistik • Individual - terfragmentasivs.Terpadu – Koheren • dsb… Kerangka kerja kolaboratif sebagai pijakan bersama (common platform) bagi koherensi dan sinergitas kebijakan dan tindakan implementasi yang pragmatis.

5. Indonesia’s Competitiveness Profile in 2011 and 2012 (WEF) 2012 2011

6. DAYA SAING • Daya Saing diperlukan: untuk menghadapi tantangan dan persaingan global untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. • Kata kunci dalam daya saing: inovasi.Inovasi: - cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi (UU no.18 tahun 2002).

7. II. PEMBANGUNAN IPTEK 7

8. Strategi Strategi pembangunan Iptek dilaksanakan melalui: Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) yang berfungsi sebagai wahana pembangunan Iptek menuju visi pembangunan Iptek dalam jangka panjang; Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek (P3 Iptek) yang dilaksanakan sesuai dengan arah yang digariskan dalam RPJPN 2005-2024.

9. Fokus Kebijakan Fokus kebijakan pembangunan Iptek diarahkan untuk membangun sistem inovasi nasional (SINas) dalam rangka meningkatkan kontribusi IPTEK terhadap pembangunan nasional: menciptakan ruang yang berfungsi sebagai “panggung inovasi”, agar terjadi interaksi dan kolaborasi yang baik antar aktor-aktor inovasi nasional dalam suasana yang kondusif; mempercepat koordinasi dan intermediasi antara penyedia dan pengguna teknologi, mendorong pemanfaatan hasil litbang guna menyelesaikan permasalahan pembangunan, meningkatkan daya saing, memberikan layanan kepada masyarakat serta mencapai kemandirian bangsa.

10. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Indonesia bertekad mempercepat transformasi ekonomi, dengan menyusun MP3EI yang mengedepankan pendekatan tidak business as usual, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkrit dan terukur. Namun demikian, MP3EI tetap merupakan bagian yang integral dalam system perencanaan pembangunan nasional yang telah ada.

11. Strategi Pelaksanaan MP3EI Tiga strategi utama pelaksanaan MP3EI adalah: pengembangan potensi ekonomi pada enam koridor pembangunan, dengan cara mendorong investasi BUMN, swasta nasional, dan Foreign Direct Investment (FDI) pada 22 kegiatan ekonomi utama; memperkuat konektivitas nasional melalui sinkronisasi rencana aksi untuk revitalisasi kinerja sektor riil; dan pengembangan center of excellence di setiap koridor ekonomi, yang didorong melalui pengembangan SDM dan iptek yang sesuai untuk peningkatan daya saing.

12. III. SISTEM INOVASI TAHAPAN INOVASI (ILUSTRASI) Penemuan Invensi Inovasi Difusi Sumber : www.siks.nl/map_IO_Archi_2006/ocallaghan2.PDF

13. Regulasi Penguatan Sistem Inovasi • UU No. 18/2002 : TujuanpengembanganSisnas P3Iptek : Memperkuatdayadukungiptekuntukmempercepatpencapaiantujuannegara; Meningkatkandayasaing; Meningkatkankemandirian. • UU No. 32/2004 : Tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah (Pasal 2, Ayat 3); dan Kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban antara lain: memajukan dan mengembangkan daya saing daerah(Pasal 27, Ayat 1,butir g). Lihat juga : PP No. 6/2008 tentang PEPPD (Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah). • UU No. 17/2007 : (IV.1 ARAH PEMBANGUNAN JP 2005 – 2025 : IV.1.2 MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA-SAING , Butir C Penguasaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ) : penguatan sistem inovasi dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan. PeraturanBersamaMendagri-Menristek April 2012 : MewajibkanPemerintah Daerah untukMenerapkanSistemInovasi Daerah

14. Agenda Pokok Penguatan SIDa • Kerangka Umum • Kapasitas Lembaga Iptek (sumber daya) • Jaringan • Budaya Inovasi • Kohernsi kebijakan • Perkembangan Global

15. IMPLEMENTASI PERCONTOHAN DI DAERAH : Penguatan Sistem Inovasi Daerah Penguatan Sistem Inovasi Daerah : sebagai wahana untuk memperkuat pilar-pilar bagi penumbuhkembangan kreativitas-keinovasian di tingkat daerah, di mana penguatan sistem inovasi daerah merupakan bagian integral dari penguatan sistem inovasi nasional. Indikator: • Tersusunnyadokumen-dokumenstrategispembangunandaerah (yang sudahdiwarnaiisukerangkaheksagon), meliputi (tergantungkondisidaerah): • RPJPD, • RPJMD, • Dokumen StrategiInovasi Daerah (adaaspek legal) • Terbentuknyakelembagaaninovasidaerah : • DewanRiset Daerah (DRD) atau DPDS; (ataudengannama lain ygmemilikifungsipengawal SID) • Komite-KomiteTeknis • TersusunnyaAgenda prioritaskebijakaninovasi ( kerangkaheksagon) dalambentuk program/ kegiatan yang terjadwal, jangkapendekdanjangkamenengah. • Penataan dan penghimpunan data terkait sistem inovasidaerah.

16. Menjadi “Pemain Khusus” dalam Pasar Nasional, Regional dan/atau Internasional Memprakarsai Pengembangan Klaster-klaster Industri Spesifik dan SID Pengembangan Posisi Spesifik dalam “Relung” Ekonomi tertentu: Segmen “Antardaerah dan Nasional dan/atau Regional/Internasional” Bersaing Atas Dasar Murahnya Tenaga Kerja dan/atau SDA di Daerah Menjadi “Pemain Utama” dalam Pasar Global Membangun Klaster-klaster Industri Spesifik dan SID yang Kuat Penghimpunan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Potensi Spesifik Terbaik Setempat (Sosial, Ekonomi Budaya) Perluasan Produksi dalam Sektor Lain yang Memiliki Biaya Rendah atau Melimpahnya SDA Daerah Perluasan Pelayanan Pasar Nasional, Regional (Antarnegara) dan/atau Internasional Memperkuat Klaster-klaster Industri Spesifik dan SID dalam Konteks Global Posisi Saat Kini Tahap Awal Tahap Pengembangan Tahap Ekspansi CONTOH KERANGKA STRATEGI PENTAHAPAN UMUM BAGI DAERAH

17. Tantangan Sistem Inovasi Daerah • Kondisi dasar yang belum teratasi sebagai prasyarat agar upaya pengembangan/penguatan sistem inovasi dapat ditingkatkan; • Persoalan/isu pokok yang perlu dipecahkan agar sistem inovasi berkembang dan kemajuannya dapat dipercepat; • Rendahnya kepeloporan untuk melakukan perbaikan dalam jangka panjang; dan • Fragmentasi kebijakan di berbagai bidang

18. IMPLEMENTASI PERCONTOHAN DI DAERAH (2011) • Percontohan SID Provinsi • Percontohan SID Otonom • Percontohan SID Kawasan Khusus Koridor Sumatera Koridor Kalimantan 1 2 2 1 7 Koridor Sulawesi 3 Koridor Papua 9 8 4 2 5 12 3 4 7 13 1 6 6 8 9 5 4 9 KoridorJawa 14 15 10 11 Koridor Bali Nusa Tenggara 13 16 12

19. KITA SETTING THE BENCHMARK ... “... menjadi negara maju ...kekuatan 12 besar dunia di tahun 2025melaluipertumbuhan ekonomi tinggi , inklusifdan berkelanjutan” 2025 PDB: US$ 3,8 – 4,5 Trilyun Pendapatan/kap: 13.000 – 16.100 US$ (high income country) Terbesar ke-12 dunia 2014 PDB: US$ ~ 1,2 triliun Pendapatan/kap: US$ ~ 4.800 Kekuatan ekonomi 14 besar dunia 2010 PDB ~ US$ 700 Milyar Pendapatan/kap US$ 3,005 Terbesar ke-17 besardunia

20. MENGAPA KOLABORASI DIBUTUHKAN OLEH SEMUAINDIKATOR INCOME PER KAPITA MASYARAKAT DALAM KORIDOR (P3EI SIMULATION)

21. PERCEPATAN TRANSFORMASI INOVASI DALAM EKONOMI Road Map Transformasi Inovasi Ekonomi • Pengembangan modal manusia berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi secara terencana dan sistematis • Memasukkan unsur Sistem Inovasi Nasional (SINAS) dan berbagai upaya transformasi inovasi dalam kegiatan ekonomi Inisiatif Strategik: • Revitalisasi Puspitek sebagai science and technology park • Pengembangan industrial park • Pembentukan klaster inovasi daerah untuk pemerataan pertumbuhan • Pengembangan industri strategis pendukung konektivitas • Penguatan aktor inovasi (SDM dan inovasi)

22. IV. PERAN PEMDA DALAM IPTEK Landasan Legal Iptek Daerah • UU No. 32/2004: Peran Litbang dalam pembinaan pengawasan sebagai dasar review seluruh kebijakan dan program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. • UU No. 18/2002 SisNas P3 Iptek memberikan peran besar kepada Pemda dalam urusan Iptek. Tujuh pasal berkaitan dengan peran Pemda dalam Iptek: • mengembangkan instrumen kebijakan iptek (Pasal 21:1), • alokasi dana untuk Iptek di APBD (Pasal 27:1), • mempromosikan HKI (Pasal 13:4), • memberikan penghargaan kepada Inventor (Ps 24:2)‏ • membangun sarpras Iptek (Pasal 14)‏ • mendorong proses Alih Teknologi (Ps 16:1&2)‏ • membentuk DRD (Pasal 20:4)‏

23. DEWAN RISET DAERAH • Dewan Riset Daerah merupakan lembaga yang kegiatannya berkaitan dengan penyusunan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah yang bersangkutan. • Dewan Riset Daerah juga berfungsi untuk mendukung pemerintah daerah melakukan koordinasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan daerah-daerah lain, serta mewakili daerah di Dewan Riset Nasional. • (UU no 18 tahun 2002 : penjelasan pasal 21:4)‏

24. Hubungan DRN-DRD (UU No. 18/2002) • Pada dasarnya masing-masing lembaga bersifat independen; • Tidak merupakan hubungan “hierarkis vertikal”, melainkan hubungan “koordinatif fungsional”; • DRD merupakan “agen” pembangunan iptek di daerah, dan menjadi “penghubung” antara kebijakan iptek pusat dan kebijakan iptek daerah; share informasi dan knowledge. Sebaliknya kepentingan daerah dalam rangka pembangunan iptek nasional bisa disampaikan melalui perwakilan DRD yang menjadi anggota DRN.

25. Hubungan DRD dan Pemda - Fasilitas - Dana KONSULTATIF Pemerintah Daerah DRD - Hasil monitoring & Evaluasi Iptekda - Masukan Kebijakan Pembangunan Kebijakan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Pembangunan Daerah Monitoring dan Evaluasi Perencanaan

26. Regional C DRD Prop DRD Prop DRD DRD DRN DRD Prop DRD Prop DRD DRD Kab DRD Kab DRD Kab DRD Prop Regional B Regional A Mekanisme Koordinasi DRN-DRD

27. V. LESSON LEARNED PENGEMBANGAN IPTEK DI DAERAH

28. Terimakasih....