TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI

1. TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI Pasal 33 (3) UUD 1945 Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat NEGARA REPUBLIK INDONESIA Kuasa Negara • PEMERINTAH • Mempunyai 6 (enam) Fungsi: • Kebijakan (beleids) • Pengurusan (bestuursdaad) • Pengaturan (regelendaad) • Pengelolaan (beheersdaad) • Pengawasan (toezichthoudensdaad) • Kepemilikan yang Kolektif rakyat atau yang privat Konsep Penguasaan Negara (Putusan MK No. 36/PUU-X/2012) Pengelolaan Langsung Kekayaan Sumber Daya Alam Panas Bumi • Lembaga Pengelolaan dan Pengusahaan Panas Bumi • Anggotanya diusulkan oleh Presiden, DPR dan Masyarakat Panas Bumi • Terdiri dari 9 Anggota • Didirikan sebagai badan hukum berdasarkan UU • Bertanggungjawab kepada Presiden • Memiliki Direksi dan Dewan Pengawas Independen (Anggota LPP Panas Bumi) • Beroperasi sebagai Badan Usaha untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat • Mengelola aset dan Dana Panas Bumi • Mendapat imbalan untuk biaya operasional melalui APBN • Regulator • Melaksanakan 5 Fungsi • Anggotanya terdiri dari Profesional Panas Bumi, Ahli Hukum, Akuntan, Pajak dll • Diangkat oleh Anggota LPPPB • Badan Usaha • Direksi dan Komisaris • Diangkat oleh Anggota LPPPB • Melaksanakan Fungsi Kepemilikan Kolektif Rakyat