Oleh : BUDIHASTUTI Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta

1. PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMPROV DKI JAKARTA Oleh : BUDIHASTUTI KepalaBadanPendidikandanPelatihanProvinsi DKI Jakarta Disampaikandalam RapatKoordinasiTeknis (RAKONTEK) KepegawaianDinasKesehatanProvinsi DKI Jakarta Hotel Grand Cempaka, 18 September 2014

2. UNDANG-UNDANG RINOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANGAPARATUR SIPIL NEGARA MANAJEMEN ASN (Pasal 51,52,53) Manajemen ASN diselenggarakanberdasarkanSistem Merit. Manajemen Pegawai ASN meliputi Manajemen PNS dan Manajemen PPPK. Manajemen PNS meliputi: • penyusunan dan penetapan kebutuhan; • pengadaan; • pangkat dan jabatan; • pengembangan karier; • polakarier; • promosi; • mutasi; • Penilaiankinerja • penggajian dan tunjangan; • penghargaan; • disiplin; • pemberhentian; • pensiundantabunganharitua; dan • perlindungan.

3. UNDANG-UNDANG RINOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANGAPARATUR SIPIL NEGARA • HAK PEGAWAI ASN • PNS berhakmemperoleh: • gaji, tunjangan, danfasilitas; • cuti; • jaminanpensiundanjaminanharitua; • Perlindunganhukum; dan • pengembangankompetensi. • PPPK berhakmemperoleh: • gajidantunjangan; • cuti; • perlindungan; dan • pengembangankompetensi.

4. PengembanganKarier • Pengembangankarier PNS dilakukanberdasarkankualifikasi, kompetensi, penilaiankinerja, dan kebutuhanInstansi Pemerintah. • Pengembangankarier PNS dilakukandenganmempertimbangkanintegritasdanmoralitas. • Kompetensi meliputi: • kompetensi teknis; • kompetensi manajerial • kompetensi sosial Integritas diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. • Moralitas diukur dari penerapan dan pengamalan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan. (Pasal 69)

5. PengembanganKompetensi • Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatanuntukmengembangkankompetensi. • Pengembangan kompetensi antara lain melalui diklat, seminar, kursus, dan penataran. • Pengembangan kompetensiharus dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier. • Dalam pengembangan kompetensi,PNS diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja di instansi lain di pusat dan daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN. • Pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui pertukaranantara PNS dengan pegawai swasta dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN (Pasal 70)

6. KONSEP PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI DIKLAT • Sistempendidikandanpelatihanberbasiskompetensidirancanguntukmenutupikesenjangankompetensisetiappegawaidalampelaksanaantugasnyasesuaidengantupoksi. • Penyusunan program pengembangan SDM aparatur diharapkan dapat mewujudkan kader-kader pimpinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang matang dan profesional di bidangnya masing-masing, pegawai yang berwawasan luas, cerdas, memiliki integritas, motivasi, loyal, bertanggung jawab dan bersikap/berperilaku yang dapat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari di unit kerja masing-masing.

7. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI APARATUR NEGARA SecaraUmum, KepercayaanMasyarakatKepadaAparaturNegara Menurun KEBUTUHAN MASYARAKAT MENINGKAT PESAT PERLU PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR GAP PELAYANAN APARATUR NEGARA MENURUN

8. Diklat Pra Jabatan • Latihan Pra Jabatan (LPJ) CPNS yang berijazah SD SLTP, dan SLTA (Keppres No. 30 Tahun 1980) • Latihan Pra Jabatan dan Kepribadian (LPJK) : CPNS yang berijazah Sarjana dan Sarjana Muda atau yang setingkat kecuali dari IIP atau STPDN ( Kep. Mendagri No. 893.3-25228 Oktober 1991 CPNS yang lulus LPJ atau LPJK diangkat menjadi PNS ALUR PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI Diklat Pim Tk. IV Menduduki Jabatan eselon IV Diklat Pim Tk. III Menduduki Jabatan eselon III Diklat Struktural Diklat Pim Tk. II Menduduki Jabatan eselon II Diklat Pim Tk. I Diklat Pim Ti oleh LAN Menduduki Jabatan eselon I C P N S Fungsional Keahlian Diklat Fungsional Pendayagunaan Fungsional Ketrampilan Teknis Bid Substantif Diklat Teknis Teknis Bid Umum (Adm & Manjaemen

9. BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 ASN ADALAH JABATAN PROFESI BERBASIS KOMPETENSI (DIPERLUKAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN YANG TERDIRI DARI SKILL, KNOWLEDGE & ATTITUDE ATAU PERSONAL QUALITIES ) UJI KOMPETENSI MEMENUHI STANDAR TIDAK MEMENUHI STANDAR SERTIFIKASI • PERLUTREATMENT : • PENDIDIKAN • LATIHAN • COACH • KONSELING KINERJA BAIK

10. STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL STANDAR KOMPETENSI JABATAN PNS Sebagai Dasar Dalam Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dari dan dalam Jabatan Sebagai Dasar Penyusunan atau Pengembangan Program DIKLAT bagi PNS Kompetensi Umum Kompetensi Khusus • Pendidikan Formal; • Diklat PIM. Diklat Teknis

11. LANDASAN KONSEPTUAL PEMBAHARUAN KURIKULUM DIKLAT PRAJABATAN DIKLAT KEPEMIMPINAN DIKLAT FUNGSIONAL DIKLAT TEKNIS ORIENTASI DAN MAGANG DIKLAT TEKNIS GOLONGAN III Utama Visioner TERAMPIL Madya Stratejik GOLONGAN I DAN II Muda Taktikal Taktikal AHLI Pratama Operasional MENGINTEGRASIKAN DIKLAT TEKNIS KE DALAM DIKLAT PRAJABATAN, KEPEMIMPINAN, DAN FUNGSIONAL Pembaharuan sistem Diklat aparatur mengarah pengisian kompetansi: memadukan kompetensi kepemimpinan, manajerial dan kompetensi teknis/bidang

12. S e k i a n T e r i m a K a s i h