1 / 159

SERI PENGUATAN TATA KELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN SOP KEUANGAN BLU

Jln SOLO Km 9 Yogyakarta www.syncore.co.id 0274-488599. SERI PENGUATAN TATA KELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN SOP KEUANGAN BLU . SYNCORE 2013. PERKENALAN !. RUDY SURYANTO, SE.,M.Acc.,AK Dosen UMY Kepala BAIC – PPA FE UMY Managing Director SYNCORE PENGALAMAN KERJA

thor
Download Presentation

SERI PENGUATAN TATA KELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN SOP KEUANGAN BLU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Jln SOLO Km 9 Yogyakarta www.syncore.co.id 0274-488599 SERI PENGUATAN TATA KELOLAPELATIHAN PENYUSUNAN SOP KEUANGAN BLU SYNCORE 2013

  2. PERKENALAN ! RUDY SURYANTO, SE.,M.Acc.,AK Dosen UMY Kepala BAIC – PPA FE UMY Managing Director SYNCORE PENGALAMAN KERJA Senior Auditor Pricewaterhouse Coopers Senior Auditor Ernst & Young CONTACT : rudy@syncore.co.id PIN BB :21439C5E Twitter @rudysyncore FB/YM: rudysuryanto@yahoo.com 081-2299-111-97 RUDY SURYANTO, SE.,M.Acc.,AK Dosen UMY Kepala BAIC – PPA FE UMY Managing Director SYNCORE PENGALAMAN KERJA Senior Auditor Pricewaterhouse Coopers Senior Auditor Ernst & Young

  3. POKOK BAHASAN 01 TATA ATURAN PENGELOLAAN BLU 02 PROSES BISNIS & SISTEMATIKA SOP 03 PENYUSUNAN SOP 04 PELAKSANAAN & PELAPORAN 05 EVALUASI SOP

  4. PENGERTIAN SOP KEUANGAN BLU SOP (standard operating procedures) adalahseperangkataturan, alurdanketentuan yang harusdipenuhiolehpimpinan/staff suatuorganisasidalammelaksanakansuatu proses pencatatandanpelaporankeuangan. BLU adalahinstansi di lingkunganPemerintah yang dibentukuntukmemberikanpelayanankepadamasyarakatberupapenyediaanbarangdan/ataujasa yang dijualtanpamengutamakanmencarikeuntungandandalammelakukankegiatannyadidasarkanpadaprinsipefisiensidanproduktivitas(Pasal 1 PP No. 23/2005)

  5. SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN RENSTRA/RSB RBA STRUKTUR & TATA KELOLA SPM SOP REMUNERASI LAPORAN KEUANGAN EVALUASI KINERJA/AUDIT

  6. 01 TATA ATURAN PENGELOLAAN BLU • Pengantar – Pengertian BLU • PersyaratanSubstantif, TeknisdanAdministratif BLU • Pencabutan status BLU • Tata Aturan BLU & Fleksibilitas BLU • Tujuanpenyusunan SOP Keuangan • Review Tata Aturansebagailangkahawalpenyusunan SOP keuangan

  7. PERSYARATAN BLU • PersyaratanSubstantif • PersyaratanTeknis • PersyaratanAdministratif

  8. PERSYARATAN ADMINISTRATIF BLU • Pernyataankesanggupanuntukpeningkatankinerjapelayanan, keuangandanmanfaatbagimasyarakat • Pola Tata Kelola (Corporate Governance) • Akuntabillitas program, kegiatandankeuangan (kebijakan, mekanismeatauprosedur, media pertanggungjawabandanperiodisasipertanggungjawaban • Transparansi • Rencanastrategisbisnis • Laporankeuanganpokok • Standarpelayanan minimum • Laporan audit terakhir

  9. Fleksibilitas Status BLU Penuh • 1.1 PengelolaanPendapatan • 1.2 PengelolaanBelanja • 1.3 PengadaanBarangdan/atauJasa • 1.4 PengelolaanBarang • 1.5 PengelolaanUtang • 1.6 PengelolaanPiutang • 1.7 PengelolaanInvestasi • 1.8 PerumusanStandar, Kebijakan, Sistem, danProsedurPengelolaanKeuangan.

  10. ASPEK KEPATUHAN PER36/PB/2012 • Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif. • Penyampaian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. • Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU. • Tarif layanan. • Persetujuan Rekening. • Sistem akuntansi. • Standard Operating Procedurs (SOP) Pengelolaan Kas. • SOP Pengelolaan Piutang. • SOP Pengelolaan Utang. • SOP Pengadaan Barang dan Jasa. • SOP Pengelolaan Barang Inventaris.

  11. Pencabutan Status BLU • DicabutolehMenteriKeuangansesuaidengankewenangannyaapabila BLU yang bersangkutansudahtidakmemenuhipersyaratansubstantif, teknis, dan/atauadministratif; • DicabutolehMenteriKeuanganberdasarkanusuldariMenteri/PimpinanLembagasesuaidengankewenangannyaapabila BLU yang bersangkutansudahtidakmemenuhipersyaratansubstantif, teknis, dan/atauadministratif; atau • Berubahstatusnyamenjadibadanhukumdengankekayaannegara yang dipisahkan. Pencabutaninidilakukanberdasarkanpenetapanketentuanperaturanperundang-undangan.

  12. SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN TUJUAN/ TARGET Management Control Anggaran Akuntansi PenilaianKinerja STRATEGI STRUKTUR Kinerja Human Resource Management Culture SistemPengendalianManajemenadalahsistemuntukmengarahkansumberdaya Perusahaan dalamusahapencapaiantujuanperusahaandanupayaterusmenerus Dalampeningkatankinerja.

  13. LATAR BELAKANG • BLU memilikimasamaksimal 2 tahununtukmelengkapisemuapersyaratan BLU • SOP Keuangansalahsatusyaratmemenuhipersyaratanadministratif • SOP merupakansaranauntukmenjadipedomanpencapaiansasaran, pemenuhanbutirmutudanpenguatanpengendalian internal. • SOP merupakanbagiantidakterpisahkandarisistempengendalianmanajemen

  14. TUJUAN SOP KEUANGAN • LaporanKeuangan yang disusunsesuaidenganPernyataanStandarAkuntansiKeuangan yang ditetapkanoleh IAI. • LaporanKeuangan yang disusunsesuaidenganketentuan-ketentuanpemerintah yang tertuangdalamUndang-Undang, PeraturanPemerintah, PeraturanMenteriKeuangan, PeraturanMenteriPerhubungandanPeraturan-peraturan lain terkait.

  15. TUJUAN SOP KEUANGAN 3. Agar terdapat keseragaman dan konsistensi dalam pencatatan transaksi keuangan (consistency). 4. Agar terjaga kualitas laporan keuangan yang dapat diandalkan (accuracy), netral / tidak berpihak (neutrality), memberikan informasi yang lengkap (full disclosure / completeness), dan dapat diperbandingkan (comparability).

  16. TUJUAN SOP KEUANGAN 5. Agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu (timelines) dan dapat dimengerti (understandability), sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (decision supports) bagi semua pemakai laporan. 6. Memperkuatsistem pengendalian internal

  17. REVIEW TATA ATURAN • Memastikanbahwainstitusikitatelahmenerapkansecarapenuhdankonsistensemuakententuanperaturan yang berlaku • SOP disusununtukmemudahkan staff danpimpinandalammenjalankan proses sesuaiaturandankebijakan yang telahditetapkan. • Olehkarenanyadalamtahapawalkitamenyusun SOP harusdipastikankitamengetahuidanmemahamitataaturan yang terkait.

  18. TATA ATURAN UNDANG-UNDANG PERATURAN PEMERINTAH (PP) Eksternal ! PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI PERATURAN DIRJEN SURAT KEPUTUSAN / BLU Internal ! SOP JUKLAK

  19. TATA ATURAN #1 • Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; • Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara • Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang Pengeloalaan Keuangan Badan Layanan Umum; • Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; • Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah • PeraturanPemerintah No 38 Tahun 2008 tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor 6 Tahun 2006 tentangPengelolaanBarngMilik Negara • PeraturanPemerintah No 6 Tahun 2009 tentangJenisdanTarifAtasJEnisPenerimaan Negara BukanPajak yang berlakuPadaDepartemenPerhubungan • Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2009 tentang Tatacara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang • PeraturanPemerintah No 71 tahun 2010 tentangStandarAkuntansiPemerintahan

  20. TATA ATURAN #2 • Peraturan Presiden No 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagai mana telah dibuah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004. • PeraturanPresiden No 47 tahun 2009 tentangPembentukandanOrganisasiKementerian Negara, sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPresiden No 76 tahun 2011 • PeraturanPresidenNomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, danFungsiKementrian Negara, Serta SusunanOrganisasi, TugasdanFungsiEselon I Kementrian Negara, sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPresidenNomor 67 Tahun 2010 • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007); • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum; • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum (dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007);

  21. TATA ATURAN #3 • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007; • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011); • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009); • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 Tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum; • Peraturan menteri Keuangan No 73/PMK,05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga /Kantor/Satuan Kerja

  22. TATA ATURAN #4 • PeraturanMenteriKeuangan No 76/PMK.05/2009 tentangPedomanAkutansidanPelaporanKeuanganBadanLayanananUmum • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada BLU; • PeraturanMenteriKeuangan No 91/PMK.05/2007 tentangBaganAkunStandar (BAS) • Peraturan Menteri Keuangan No 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahan Barang Milik Negara. • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum; • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum; • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; • Peraturan Menteri Keuangan No 170/PM.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja.

  23. TATA ATURAN #5 • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pemberian Bonus Atas Prestasi bagi Rumah Sakit Eks-Perjan yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementrian Negara/Lembaga; • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang BLU; • Keputuran Menteri Keuangan No 510/KMK.05/2009 tentang Peentapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum • Peraturan Menteri Perhubungan No KM 28 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran • Peraturan Menteri Perhubungan No KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Perhubungan

  24. TATA ATURAN #6 • Peraturan Menteri Perhubungan No KM 66 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Kementrian Perhubungan • Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM.97 Tahun 2011 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan PSAK PIP Semarang • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-02/PB/2007 tentang Penadatausahaan dan Akuntansi Piutang PNBP • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 91/PMK05/2007 tentang Bagan Akun Standar. • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor Satuan Kerja

  25. POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLU • Berkedudukansebagailembagapemerintah (bukankekayaannegara yang dipisahkan) • Menghasilkanbarang/jasa yang seluruhnya/sebagiandijualkepadapublik • Tidakmengutamakanmencarikeuntungan (laba) • Dikelolasecaraotonomdenganprinsipefisiensidanproduktivitasalakorporasi • Rencanakerja/anggarandanpertanggungjawabandikonsolidasikanpadainstansiinduk • Pendapatan BLU dapatdigunakanlangsung • Pegawaidapatterdiridari PNS danProfesional Non-PNS • Bukansebagaisubyekpajak

  26. FLEKSIBILITAS PENGANGGARAN • Pendapatan dapatdigunakanlangsung • Belanja flexible budgetdenganambangbatas. • PengelolaanKas pemanfaatanidle cash, hasiluntuk BLU • PengelolaanPiutang dapatmemberikanpiutangusaha, penghapusanpiutangsampaibatastertentu • Utang dapatmelakukanutangsesuaijenjang, tanggungjawabpelunasanpada BLU • Investasi jangkapanjangijinMenkeu • PengelolaanBarang dapatdikecualikandariaturanumumpengadaan, baranginventarisdapatdihapus BLU • Remunerasi sesuaitingkattanggungjawabdanprofesionalisme • Surplus/Defisit surplus dapatdigunakanuntuktahunberikutnya, defisitdapatdimintakandari APBN. • Pegawai : PNS danProfesional Non-PNS • Organisasidannomenklatur (diserahkankepada K/L & BLU ybsdenganpersetujuanMenpan & RB)

  27. MATERI REVISI PP 23/2005...(1) Tarif Layanan  Adanya pendelegasiankewenanganpenetapantariflayanankepadamenteri/pimpinanlembaga/kepala SKPD dan/ataupemimpin BLU Perencanaan dan Penganggaran  Standar Biaya: RBA disusunberdasarkan basis kinerjadanstandarbiayamenurutjenislayanannyaberdasarkanperhitunganakuntansibiaya.  Pengalokasian: PaguAnggaran BLU dalam RKA K/L, rencanakerjadananggaran SKPD, atauRancangan APBD yangsumberdananyaberasaldaripendapatan BLU dan surplus anggaran BLU, dirincidalamsatu program, satukegiatan, satu output,danjenisbelanja.

  28. MATERI REVISI PP 23/2005...(2) • Pengelolaan Barang Milik Negara  Penerimaanhasilpenjualanasettetapsebagaiakibatdaripengalihan diatur sebagai berikut: • Penerimaanhasilpenjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN/APBD bukanmerupakanpendapatan BLU danwajib disetor ke rekening Kas Umum Negara/Daerah. • Penerimaanhasilpenjualan aset tetap yang pendanaannya berasal dari pendapatan BLU merupakanpendapatan BLU dandapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU.  Pemanfaatan asettetapuntukkegiatan yang tidakterkaitatau tidak dalam rangka mendukung pelaksanaan tugaspokokdanfungsi BLU harusmendapatpersetujuanpengelola barang

  29. MATERI REVISI PP 23/2005...(3) Pengelolaan SDM  Pejabatpengelola BLU dan pegawai BLU tenaga profesional non-pegawainegerisipil (baik tenaga teknis maupun administratif)dapatdipekerjakan secara tetapatauberdasarkankontrak.  Pejabatperbendaharaan pada BLU yang meliputiKuasa PenggunaAnggaran dan BendaharaPenerimaan/Pengeluaranharusdijabatolehpegawainegerisipil.  Syaratpengangkatandanpemberhentianpejabatpengeloladanpegawai BLU yang berasaldaritenagaprofesional non-pegawainegerisipildiaturolehpemimpin BLU.

  30. MATERI REVISI PP 23/2005...(4) • Penetapan eks BHMN menjadi BLU berstatus Penuh  Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada,Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor,Universitas Sumatera Utara,Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga ditetapkansebagaiInstansiPemerintah yang menerapkan PPK-BLU dengan status BLU SecaraPenuh.  Penyesuaian penerapan PPK-BLU diselesaikan paling lambattanggal31 Desember 2012.

  31. MATERI REVISI PP 23/2005...(5) • Masa Transisi Pengelolaan BMN bagi eks BHMN  PengalihanseluruhkekayaanpadaUniversitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga kepadaMenteriPendidikanNasionaldiselesaikan paling lambattanggal28 September 2013.  KerjasamaasettetapdenganpihakketigasebelumditetapkanPeraturanPemerintah, dinyatakantetapberlakusampaidenganberakhirnyaperjanjian.

  32. REVIEW TATA ATURAN • Apakahsemuatataaturansudahlengkap? • Apakahtataaturan internal sudahsesuaidengantataaturaneksternal? Apakahadakontradiksi? • Apakahsudahadapetunjukpelaksanaanatasperaturandankebijakan yang adatersebut? • Apakahadakendala/kesulitandalampelaksanaanketentuanperaturantersebut?Mengapa? • Apakahadabagian yang bertanggungjawabdalammemonitorperubahanperaturandanmelakukansinkronisasidenanaturan-aturan internal yang ada?

  33. TATA ATURAN INTERNAL • RencanaStrategiBisnis • Strukturorganisasidan Tata Kelola • RencanaBisnis & Anggaran • StandarPelayanan Minimal • SistemAkuntansi • SistemPengelolaanKas & Bank • SistemPengelolaanAset • SistemPengelolaanHutangPiutang • SistemPengelolaanPengadaan • SistemPengelolaan SDM danPenggajian

  34. 02 PROSES BISNIS & SISTEMATIKA SOP • Langkahpenyusunan SOP Keuangan • Teknikpemetaan proses bisnis • PenyusunanSistematika SOP Keuangan • Teknik-teknikpengumpulan data

  35. PROSES PENYUSUNAN SOP • Pemahamanterhadaptataaturan • Pemahamanterhadap proses bisnis • Pemahamanterhadapstrukturorganisasidantatakelola • Pemahamanterhadap proses dan system yang ada • Penyusunansistematika SOP • Pengumpulan data SOP • Penulisan SOP • Sosialisasi SOP • Pelaksanaan SOP • Evaluasi SOP

  36. PEMAHAMAN TERHADAP TATA ATURAN • Tata aturanterkaitpengelolaan BLU harusdipahamidandipantaukarenaperaturantersebutterus di update dan di revisi • Salah satuteknikdalammelakukanpemahamanterhadaptataaturan BLU adalahdenganmembuatmatrik

  37. Matrik Tata Aturan Keterangan Jenisperaturanditulisapakahundang-undang, peraturanpemerintah, permendll No peraturanditulislengkapmisal PP No 23/2005 Pasal Ayat Ketentuanditulisdalamformat”prasyarat” “siapa” “harusmelakukanapa” “kapan” “format sepertiapa”, “dilaporkan/diserahkankesiapa” (6) Konsekuensitidakterpenuhinyaketentuantersebutatauketerlambatanpenyerahan

  38. PEMAHAMAN TERHADAP PROSES BISNIS • SOP harusdisesuaikandengan proses bisnis di instansi • Proses bisnisadalahbagaimanainstitusidapatmemenuhikebutuhandaricustomernya • Proses tersebutdibagimenjadiduayaitu proses bisnisutamadan proses bisnispendukung. • Ada duametode yang membantukitamemetakan proses bisnisyaitudenganmenggunakan Business Model Generation dan Value Chain Analysis

  39. Business Model Generation (BMG)

  40. Business Model Canvas

  41. PertanyaaanWawancara BMG • Siapakahklien/customer kita? Sepertiapasegmentasiataupengelompokkannya ? • Apa value yang kitatawarkan? • Bagaimanakitamendistribusikan value tersebut? • Bagaimanapolahubungankitadenganpelanggan? • Apaaktivitasutamakita? • Apasumberdayautamkita? • Siapasaja partner intikita? • Bagaimanapolaaliran revenue? • Bagaimanapolaaliran cost?

  42. RANTAI NILAI PelayananPra Pendidikan Proses Pelayanan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Pelayanan Pasca Pendidikan Proses Pembelajaran Kurikulum Sumber Daya Manusia Dosen SuasanaAkademik Penelitian & Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat Aktifitas Akademik Sistem Informasi Akademik QC Kerjasama Akademik QC Sistem Informasi Kerjasama Sarana Prasarana Keuangan Tata Kelola SDM Kegiatan Kemahasiswaan Promosi dan recruitment Alumni Aktifitas Pendukung SistemPendukungLainnya QC QC QC QC QC QC QC QC QC QC

  43. PertanyaanWawancaraRantaiNilai • Siapa customer intikita? • Apaproduk / value / kemanfaatanutama? • Bagaimana proses dari customer kitadatangsampaiselesai? • Apa proses utama ? • Apa proses pendukung?

  44. PEMAHAMAN TERHADAP STRUKTUR • Struktur yang baikharusmencerminkantugaspokokdanfungsi yang harusadauntukmencapaitujuandanmencapai target-target yang ditetapkan di RSB/RBA • Struktur yang baikharusmemenuhiprinsip-prinsip Tata Kelola yang baik (Good Governance). Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Fairness • Strutkur yang baikharusmemenuhiprinsip-prinsipPemisahanFungsi (Segregation of Duties) untukmemenuhi System Pengendalian Internal • Struktur yang baikharusdilengkapi Job Desc yang jelas.

  45. STRUKTUR ORGANISASI

  46. STRUKTUR vs SOP • SOP yang akandisusunharusdikaitkandenganpelaksanadan job desc, sehinggatidakterjadikonflik di lapangan. • Apabilapembagiantugasdan job desctidakjelas, makaharusdibenahiterlebihdahulu, barubisadisusun SOP.

  47. PERLU DIPERHATIKAN StrukturPengelola BLU, Strukturpengelolaanggarandanstrukturpengelolainstitusibisajadiberbeda. BENDAHARA REKTOR/ DIREKTUR RS PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTUR BLU KA SPM WAKIL REKTOR/ WAKIL DIIREKTUR BENDAHARA BLU PPK/PTK KABAG KEUANGAN

  48. PEMAHAMAN PROSES PROSES terkaitdengansiklus/tahapanakandibagimenjadi 4 tahapanyaitu • Perencanaan • Pelaksanaan / RealisasiKeuangan • Pencatatan/Akuntansi • Pemeriksaan PROSES terkaitdenganFungsiakandibagimenjadi 3 yaitu • Proses Operasional • Proses Keuangan • Proses Akuntansi

  49. Proses – PengelolaanKeuangan

More Related