Kelompok 4 Anggota: Abimanyu Hilmawan (0806463460) Fitria Diah Sari (0806468625)

1. Presentasi Mata Kuliah Administrasi Pembangunan: Partisipasi dan PengawasanMasyarakat dalam Kasus Penggusuran MakamMbah Priok Kelompok 4 Anggota: • Abimanyu Hilmawan(0806463460) • Fitria Diah Sari (0806468625) • Furi Andriyana (0806463486) • Intias Maresta Buditami (0806347095) • Rahmi Khairun Nisa (0806347164) Ilmu Administrasi Negara

3. Latar Belakang Masalah • Pemerintahan sentralistik di era Presiden Soeharto • Masyarakat menginginkan reformasi sistem pemerintahan. • Indonesia memulai sistem desentralisasi. • Partisipasi masyarakat sangat penting. • Sinergisitas government, pihak privat, dan masyarakat atau civil society. • Bentrokan terjadi di Makam Mbah Priok.

4. Pokok Permasalahan • Penyebab terjadi kerusuhan dalam penggusuran makam Mbah Priok. • Bentuk partisipasi masyarakat dalam penggusuran makam Mbah Priok. • Bentuk pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap penggusuran makam Mbah Priok.

5. Teori

6. Partisipasi Masyarakat Keith Davis, partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok atau berbagai tanggung jawab pencapaian tujuan tersebut

7. Bentuk Partisipasi menurut Keith Davis: • Konsultasi; • Sumbangan spontan; • Pendirian proyek yang sifatnya berdikari; • Sumbangan dalam bentuk kerja; • Aksi massa; • Pembangunan di kalangan keluarga desa; • Pembangunan proyek komuniti bersifat otonom.

8. Good Governance United Nations Development Programme (UNDP) merumuskan istilah governance sebagai suatu exercise dari kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah sosialnya

9. 5 prinsip good governance menurut Karim: • Transparansi; • Kesetaraan; • Daya tanggap; • Akuntabilitas; dan • Pengawasan.

10. Administrasi Pembangunan Paul Meadows mendefinisikan administrasi pembangunan sebagai manajemen publik perubahan ekonomi dan sosial yang disengaja dalam masa kebijakan publik.

11. ciri - ciri administrasi pembangunan menurut Sondang P. Siagian: • Perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda – beda. • Berperan terhadap tujuan pembangunan. • Berorientasi kepada usaha mendorong perubahan. • Berorientasi kepada pelaksanaan tugas pembangunan.

12. 5. Mengaitkan dengan substansi perumusan kebijakan dan pelaksanaan tujuan pembangunan. 6. Administrator menjadi pergerak perubahan. 7. Mission driven.

13. Pengawasan Pengawasan menurut Stoner dan Wankel berarti para manajer berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak dalam arah atau jalur tujuan.

14. Beberapa jenis pengawasan: • Pengawasan Feedforward (umpan di depan) • Pengawasan Concurrent (bersamaan) • Pengawasan Feedback (umpan balik) • Pengawasan Internal & Eksternal

15. Tujuan utama pengawasan: • Ikut memperlancar roda pembangunan serta mengamankan hasil – hasil pembangunan. • Memahami apa yang salah demi perbaikan di masa datang. • Masyarakat yang terlibat bentrok salah paham dengan Satpol PP. • Korban luka-luka mencapai hampir 200 orang dan beberapa korban meninggal.

16. Studi Kasus dan Analisis Masalah

17. Studi Kasus • Tragedi Priok bermula dari konflik antara PT Pelindo dengan ahli waris. • Ahli waris membangun kompleks makam Mbah Priok tanpa seizin PT Pelindo. • Masyarakat dan ahli waris belum mendapat kesepakatan akan penertiban bangunan liar.

18. Masyarakat salah paham dengan maksud penertiban yang dilakukan Satpol PP. • Kurangnya sosialisasi dari pemerintah. • Korban luka-luka mencapai hampir 200 orangdan beberapa meninggal.

20. Pertanyaan Besar: Apakah terjadi kongkalikong antara pemerintah dengan sektor privat?

21. Analisis Masalah • Kasus bentrok terjadi antara masyarakat dengan Satpol PP merupakan salah satu informasi asimetris. • Makam legal milik PT Pelindo II. • Dalam good governance, pemerintah bukan aktor tunggal • Musrenbang tidak ada.

22. adanya pihak-pihak yang memprovokasi masing-masing pihak yang mengalami bentrok. • Minimnya partsipasi masyarakat dalam kasus ini.

23. Kesimpulan • Terjadi kesalahpahaman antara government, pihak privat, dan masyarakat atau civil society. • Partisipasi masyarakat minim. • Masyarakat melakukan fungsi pengawasan eksternal berupa tindakan represif. • Satpol PP dan masyarakat merupakan korban.

24. Terima Kasih