1 / 17

PER-24/PJ/2012, TANGGAL 22 NOVEMBER 2012

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2013. SOSIALISASI PENOMORAN FAKTUR PAJAK. PER-24/PJ/2012, TANGGAL 22 NOVEMBER 2012. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG

calum
Download Presentation

PER-24/PJ/2012, TANGGAL 22 NOVEMBER 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KementerianKeuanganRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Tahun2013 SOSIALISASIPENOMORAN FAKTUR PAJAK PER-24/PJ/2012, TANGGAL 22 NOVEMBER 2012 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG • BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

  2. MateriSosialisasi ROAD MAP PPN 1 ARAH KEBIJAKAN PER-FAKTUR PAJAK 2 PERUBAHAN PENGATURAN FAKTUR PAJAK 3 TATA CARA PEMBERIAN NOMOR FAKTUR PAJAK 4 PERSIAPAN KPP 5

  3. 2012 2011 2013 2014 ROAD MAP PPNPembenahanSistemAdministrasi PPN • eTax Invoice • Memperluas basis eSPT • ValidasiFakturPajak • Segmentasi PKP: normal dan deemed • eTax Invoice: Pilot Project • KebijakanPengukuhan PKP • PeningkatanPenggunaaneSPT • RegistrasiUlang PKP • Tim KajianKomprehensif • EvaluasieSPT • PeraturaneSPT Sumber: Road Map PembenahanSistemAdministrasi PPN DirektoratJenderalPajak, KementerianKeuangan RI

  4. SistemAdministrasi PPN * PengkreditanFakturPajak SistemPenyidikan FungsionalPemeriksa SistemPemeriksaan Penyidik Penerbitan FakturPajak SistemPengawasan Waskondan AR Pengukuhan PKP PeraturandanSistem IT yang handal

  5. ArahKebijakanPengaturan FP PenomoranFakturPajaktidaklagidilakukansendirioleh PKP, tetapidikendalikanoleh DJP melaluipemberiannomorseriFakturPajak, dimanabentukdantatacaranyaditentukanoleh DJP. 1 Penomoran FakturPajak MengembalikanpengaturanFakturPajaksesuaidengan UU KUP dan UU PPN. Sehinggamempunyaibasis legal yang kuatdanlebihmemberikankepastianhukumbaikbagi PKP maupunbagi DJP 2 Sumber: PengantarRancanganPeraturanDirekturJenderalPajaktentangPenomoranFakturPajak

  6. Pasal 13 ayat (8) UU No.42/2009 • Tata carapembuatan FP diaturdengan/berdsrkanPeraturanMenteriKeuangan LandasanHukum PER-24/PJ/2012 • Pasal 13 PMK 84/PMK.03/2012 • Tata carapengisianketeranganpada FP diaturdenganPeraturanDirekturJenderalPajak UU PPN • Per DirjenPajak No PER-24/PJ/2012 • Keterangan FP (Nomor Seri FakturPajak) PMK PER DJP Catatan: PeraturanDirekturJenderalPajakmempunyaikewenanganuntukmengaturtatacarapengisianketeranganpadaFakturPajak

  7. PenyempurnaanPengaturan FP Pasal 13 (5) UU PPN Sesuaidenganalamatygsebenarnya a IdentitasPenjual/Pembeli Alamat b Menggambarkankeadaansebenarnya Jenis BKP/JKP BKP/ JKP c Keterangan FP Lengkap Dalamhaldiketahuijumlah unit atausatuantertentulainnya, makaharusdicantumkan Nomor Seri FP Memintake DJP Tata caraditentukanoleh DJP f Sesuaiidentitas yang sah & berlaku (fotocopydilampirkanpadasaatpemberitahuanpejabatpenandatangan FP) • Identitas: • KTP • SIM • Passport NamaPenandatangan FP g Catatan: Selain 5 ButirPengaturandiatas, masihterdapatbutir lain, untuklebihlengkapnyadapatSaudaralihatselengkapnyadi PER-24/PJ/2012

  8. PerubahanNomor Seri FakturPajak . . - Kodetahun Nomor Seri Kodecabang Kodetransaksi & status Jumlah Digit: 8 digit Ditentukanoleh PKP sendiri Penomoran FP Sesuaidengan Per-13/65 . . - Kodetransaksi & status Nomor Seri Jumlah Digit: 13 digit Ditentukanolehsistem DJP, termasukkodetahunakandicreateolehsistem DJP dankodecabangdihapus. Penomoran FP Sesuaidengan Per-24

  9. KendaliNomorSeri FakturPajak NomorseriFakturPajakhanyadapatdiberikankepada PKP yang: • Telahdilakukanregistrasiulang PKP sesuaidengan Per-05 danperubahannyaatautelahdilakukanverifikasidalamrangkapengukuhan PKP. • Telahmelakukanupdate alamatsesuaidengankondisi yang sebenarnya, apabilaterjadiperubahanalamat . • Telahmengajukansuratpermohonankodeaktivasidan password. • Telahmenerimasuratpemberitahuankodeaktivasidari KPP . • Telahmenerimapemberitahuan password melalui e-mail. • Telahmengajukansuratpermintaannomorserifakturpajak. • Telahmemasukkankodeaktivasidan password denganbenarpadasaatmengajukanpermintaannomorserifakturpajak. • Telahmenyampaikan SPT masa PPN untuk 3 (tiga) masapajakterakhirberturut-turut yang telahjatuh tempo padatanggalsuratpermohonannomorserifakturpajakdisampaikanke KPP.

  10. KegiatanPermohonanKodeAktivasidan Password Petugas TPT di KPP 1 2 Suratpemberitahuankodeaktivasidikirim via pos Suratpermohonankodeaktivasi PetugasSeksiPelayanan di KPP 3 3 Password di email 5 Pemberitahuankemposdi email PKP Direkamdiaplikasidi KPP 4 Suratpemberitahuankodeaktivasikempos Data base RegistrasiUlang PKP danverifikasiPengukuhan PKP Penerimasuratmasuk KPP Catatan: Tata Cara PermohonanKodeAktivasidan Password secaralebihlengkap, dapatSaudaralihatpada SE- /PJ/2012

  11. KegiatanPermintaanNomor Seri FakturPajak PKP memasukkankodeaktivasidan password 2 1 3 suratpermintaannomorseri Petugas TPT di KPP SuratPemberitahuannomorseriFakturPajak Data base kepatuhan 3 masapajakterakhir PKP Data base penomoranFakturPajak Catatan: Tata Cara PermintaanNomor Seri FakturPajaksecaralebihlengkap, dapatSaudaralihatpada SE-52/PJ/2012

  12. POIN PERUBAHAN 1 Catatan:

  13. POIN PERUBAHAN 2 Catatan: Pengaturanbutirke 4, PKP harusmenyampaikansuratpemberitahuanpenandatangan FP + copy kartuidentiitas

  14. POIN PERUBAHAN 3

  15. POIN PERUBAHAN 4 Catatan: Selain 10 ButirPerubahan, masihterdapatbutir lain, untuklebihlengkapnyadapatSaudaralihatselengkapnyadi PER-24/PJ/2012

  16. LangkahPersiapan KPP 2012 2013 2013 31 Des 2012 Batas AkhirRegistrasiUlang PKP 1 Maret 2013 PKP memintakodeaktivasi, pasworddannomorserike KPP 1 April 2013 Nomorserimulaidigunakan PKP DimintakepadaKepala KPP danKanwiluntukmenginformasikankebijakaninikepadasetiappegawaidilingkungankerjamasing-masingdan PKP yang dikukuhkandiwilayahkerjamasing-masing. 1 Kepala KPP dimintauntukmenyelesaikanseluruhkegiatanRegistrasiUlang PKP paling lambattanggal 31 Desember 2012 danmendokumentasikannyasecarabaikdanbenar. 2 Sumber: Per-05/PJ/2012 danperubahannya, Pasal 19 Per-24/PJ/2012, danSuratDirjen S-243/PJ/2012

  17. MELAYANI KONSULTASI TERKAIT SOSIALISASI PER-24/PJ/2012 MELALUI ALAMAT EMAIL: nomorfakturpajak@gmail.com “DALAM KESUSAHAN SELALU ADA KEMUDAHAN” SELESAI

More Related