DRAFT RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) ACEH TAHUN 2012-2017

1. PEMERINTAH ACEH DRAFT RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) ACEH TAHUN 2012-2017 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH Banda Aceh, September 2012

2. Out Line A. SCHEDULE PENYUSUNAN DRAFT RPJM ACEH 2012-2017 B. OUTLINE DRAFT RPJM ACEH 2012-2017 C. MATERI DRAFT RPJM ACEH 2012-2017 BAB I. PENDAHULUAN GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB II. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN BAB III. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VI. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII. BAPPEDA ACEH

3. JADWAL PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ACEH TAHUN 2012 – 2017 DENGAN DASAR SK PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM ACEH 2012-2017 OLEH GUBERNUR ACEH

4. Page 4

6. DAFTAR ISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ACEH SISTEMATIKA DOKUMEN RPJMD BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan Antar Dokumen 1.4. Sistematika Penulisan 1. 5. Maksud dan Tujuan BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Aspek Geografi dan Demografi 2. 2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2. 3. Aspek Pelayanan Umum 2.4. Aspek daya saing daerah BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD 3.1.2. Neraca Daerah 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3.22.1. Proporsi Penggunaan Anggaran 3.2.2. Analisis Pembiayaan 3.3 Kerangka Pendanaan 3.3.1. Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama 3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

7. Lanjutan…. BAB IV BAB V BAB VI BAB VII ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 1. Permasalahan Pembangunan 2. Isu Strategis VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 1. Visi 2. Misi 3. Tujuan dan Sasaran STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 16

8. PEMERINTAH ACEH BAB I. PENDAHULUAN

9. I.1. LANDASAN HUKUM • Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Pasal 141 • Perencanaanpembangunan Aceh/kabupaten/kotadisusunsecarakomprehensifsebagaibagiandarisistemperencanaanpembangunannasionaldalamkerangka Negara KesatuanRepublik Indonesia denganmemperhatikan: • nilai-nilai Islam; • sosialbudaya; • berkelanjutandanberwawasanlingkungan; • keadilan dan pemerataan; dan • kebutuhan. • Perencanaanpembangunan Aceh/kabupaten/kotasebagaimanadimaksudpadaayat (1) disusununtukmenjaminketerkaitandankonsistensiantaraperencanaan, penganggaran, pelaksanaan, danpengawasan. I.2. DokumenUtamauntukPenyusunan RPJM Aceh VisidanMisiGubernurdanWakilGubernur Aceh Periode 2012-2017; Perpres No. 5 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah (RPJM) NasionalTahun 2010-2014; Perpres No. 32 Tahun 2011 tentangMasterplanPercepatandanPerluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025; QanuntentangRencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) Tahun 2010-2030; QanuntentangRencana Pembangunan JangkaPanjang Aceh (RPJPA) Tahun 2005-2025; RevisiQanunNomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara PengalokasianTambahan Dana BagiHasilMigasdanPenggunaan Dana OtonomiKhusus;

10. DASAR HUKUM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENGANGGARAN PERENCANAAN UU No. 25/2004 UU No. 11/2006 UU No. 17/2003 UU No. 1/2004 UU No. 11/2006 PP No. 58/2005 PP No. 8/2008 Permendagri No. 54/2010 Permendagri No. 13/2006 Permendagri No. 59/2007 Permendagri No. 21/2011 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU

11. RPJM ACEH 2012 - 2017

12. PEMERINTAH ACEH BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

13. II. GAMBARAN UMUM KONDISI ACEH Jenis Penggunaan Lahan Provinsi Aceh Tahun 2006 – 2010 Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai

14. Lanjutan………….. Perkembangan Nilai dan Kontribusi Sektor-sektor Terhadap PDRB Aceh Tahun 2007-2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Laju Inflasi tahun 2007 – 2011 Pendapatan Perkapita Aceh 2007-2011 Berdasarkan Harga Konstan Sumber: BPS, 2012 (data olahan)

15. Lanjutan………….. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2005-2010

16. Lanjutan………….. Angka Harapan Hidup Provinsi Aceh Tahun 2005 – 2009 Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke atas menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Aceh Tahun 2008 - 2010

17. Lanjutan………….. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh Tahun 2005 – 2010 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Aceh Tahun 2007 - 2009

18. PEMERINTAH ACEH BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

19. III.1. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH SERTA KERANGKA PENDANAAN Pengelolaan keuangan Aceh diselenggarakan dengan berpedoman pada: • Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; • Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; • Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan; • Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; • Qanun Aceh yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.

20. III.2. PERKIRAAN KEBUTUHAN DANA TAHUN 2013-2017

21. PEMERINTAH ACEH BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

22. IV.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN • Belum Optimalnya Pelaksanaan Undang-UndangPemerintahanAceh Sebagai Wujud MoU Helsinki; • Masih tingginya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); • Pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam di Aceh yang belum maksimal; • Masih tingginya tingkat kemiskinan di Aceh; • Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT); • Keterlibatan peran swasta dalam pembangunan Aceh masih rendah; • Sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil danMenengah (UMKM) belum berkembang dengan baik; • Rendahnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan; • Pertumbuhan ekonomi Aceh masih rendah; • Kualitas Sumberdaya Manusia Masih Rendah.

23. IV.2. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN ACEH • Belum optimalnya reformasi birokrasi; • Pelaksanaan nilai-nilai dinul Islam, Sosial, Adat dan Budaya belum optimal; • Ketahanan pangan belum mantap dan rendahnya nilai tambah pertanian; • Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan; • Pembangunan infrastruktur antar sektor dan antar wilayah belum terintegrasi dalam mendukung Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) serta belum berfungsinya Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang secara optimal ; • Masih rendahnya mutu pendidikan dan daya saing masyarakat; • Mutu Pelayanan kesehatan masih rendah; • Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal; • Keberlanjutan perdamaian; • Kualitas lingkungan hidup an penanganan resiko bencana masih rendah.

24. PEMERINTAH ACEH BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

25. V.1. VISI DAN MISI V.1. VISI : “ACEH YANG BERMARTABAT, SEJAHTERA, BERKEADILAN, DAN MANDIRI BERLANDASKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH SEBAGAI WUJUD MoU HELSINKI” v.2. MISI : • MemperbaikitatakelolaPemerintahan Aceh yang amanahmelaluiImplementasidanpenyelesaianturunanUndang-UndangPemerintahan Aceh (UUPA) untukmenjagaperdamaian yang abadi. • Menerapkannilai-nilaibudaya Aceh danNilai-NilaiDinul Islam disemuasektorkehidupanmasyarakat. • Memperkuatstrukturekonomidankualitassumberdayamanusia. • Melaksanakanpembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasidanberkelanjutan. • MewujudkanpeningkatannilaitambahproduksimasyarakatdanoptimalisasipemanfaatanSumberDayaAlam (SDA).

26. V.3. TUJUAN DAN SASARAN • Tujuan misi pertama adalah terwujudnyatatakelolaPemerintahan Aceh yang amanahmelaluipenyelesaianturunandanImplementasi UUPA untuk menjagaperdamaian yang abadi, dengan sasaran sebagai berikut: • Terwujudnyapenyelesaianperaturan-peraturanturunan UUPA yang sangatpentingsepertiPeraturanPemerintah (PP),  PeraturanPresiden (Perpres),  Qanundanperaturanperundang-undanganlainnya; • Terwujudnyaimplementasi UUPA secaracepatdanakuratmelaluiimplementasiberbagaiturunan UUPA yang mengikatdalamupayapencapaiankeutuhan, perdamaianabadi, danpercepatanpembangunan yang berkelanjutan; • Terwujudnyapenyelenggaraanpemerintahan yang bermartabat, baik, bersih, danamanahsertabebasdarikolusi, korupsidannepotisme, denganmengedepankankualitaskerjadanprofesionalisme; • Terwujudnyabirokrasi yang kuatmelaluimengoptimalkanpelayananpublik, menjagakelangsunganpembangunan yang berkelanjutanmelaluiterciptanyasupremasihukumdanpenegakanhakasasimanusia. Tersedianyaruang dialog publik yang bebasdanbertanggungjawabsertapeningkatanperansertadanpartisipasimasyarakatsipildalamkehidupanpolitikdankegiatanpembangunan; • Terciptanyatatakelolapemerintahan yang tertibsesuaidenganperaturanperundang-undangandenganpenguatansistemkelembagaan yang memilikinilai-nilaidemokrasi yang diitik-beratkankepadaprinsip-prinsiptransparansi, akuntabilitas, non-diskriminasi, dankemitraan.

27. Lanjutan………….. 2. Tujuanmisikeduaadalahterwujudnyanilai-nilaibudaya Aceh dannilai-nilaiDinul Islam disemuasektorkehidupan, dengansasaransebagaiberikut: • Membangkitkankembalipemahamandanpenghayatanmasyarakatterhadapsejarah Aceh sebagainilaibudayadalamtatanankehidupan; • Terciptanyanilai-nilaibudaya Aceh dalamseluruhaspekkehidupanmasyarakatdalamupayapengembalianharkatdanmartabat Aceh yang telahhilangakibatberbagaipersoalankonflikdanbencana yang telahterjadi; • Terwujudnyamasyarakat Aceh berkualitas, memilikikarakterIslami yang dicirikandengansehatjasmani, rohanidansosial, berimandanbertaqwakepada Allah SWT, memiliki moral danetika yang baik, rajin, tangguh, cerdasdanmemilikikompetensidandayasaing, toleransitinggi, berbudiluhur, pedulilingkungan, patuhpadahukum, sertamencintaiperdamaian. • Meningkatnyapemahaman, penghayatan, pengamalandanketaatanmasyarakatsertaaparaturpemerintahterhadappelaksanaannilai-nilaiDinul Islam; • Meningkatnyaperanulamaterhadappenetapankebijakanpenyelenggaraanpemerintahanuntukpengefektifanpenerapannilai-nilaiDinul Islam danmengangkatkembalibudaya-budaya Aceh yang Islami;

28. Lanjutan………….. 3.Tujuan misi ketiga dalah terwujudnya struktur ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang handal, dengan sasaran sebagai berikut: • Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di setiap wilayah serta terwujudnya  sektor pertanian,    industri, perdagangan dan pariwisata menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas; • Menurunnya angka kemiskinan absolut dengan perbaikan pendapatan dan pemberdayaan kemandirian melalui perluasan lapangan usaha; • Berkembangnya sistem agribisinis yang mampu menyediakan produk-produk pertanian yang cukup, bermutu dan aman konsumsi; • Terwujudnya kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian serta peningkatan pendapatan petani; • Meningkatnya luasan areal baru lahan pertanian dan produktivitas lahan pertanian dengan penyediaan prasarana dan pengendalian  dalam mendukung peningkatan produksi pertanian; • Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat dengan penyediaan fasilitas usaha mikro dan kawasan pesisir; • Meningkatnya pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi daerah terpencil dan pesisir melalui pengolahan hasil pertanian dan perikanan budidaya yang berkelanjutan dengan penguatan peran dan fungsi lembaga otoritas investasi dalam mengembangkan usaha penjamin hasil produksi pertanian dan perikanan;

29. Lanjutan tujuan sasaran Misi ke-3….. • Pengembangan sektor pertanian berbasis komoditi unggulan sesuai dengan Sumberdaya alam dan agro ekosistem wilayah; • Terwujudnya pendidikan yang berkualitas pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan dayah, pendidikan vokasional dan pendidikan tinggi dalam menjawab tantangan global dan kebutuhan ketenagakerjaan; • Tersalurnya pemberian bantuan subsidi dan beasiswa bagi keluarga miskin dan penerapan pendidikan dasar dan menengah gratis menuju pencapaian millenium development goals (MDGs); • Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas melalui pemenuhan kebutuhan fasilitas dan infrastruktur kesehatan dengan menjaga keseimbangan antar wilayah; • Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak serta penguatan imunisasi dengan penyiagaan terhadap dampak gizi buruk dan pengendalian penyakit menular dalam pencapaian sasaran MDGs; • Meningkatnya penyediaan pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat dan ketersediaan obat esensial di sarana pelayanan dasar; • Terselenggaranya jaminan sosial berbasis asuransi kesehatan atau Jaminan Kesehatan Masyarakat Aceh (JKMA); • Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dengan pembinaan kemandirian masyarakat terhadap pengembangan lingkungan sehat dan hidup sehat.

30. Lanjutan………….. • Tujuan misi keempat adalah terwujudnya pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan, dengan sasaran sebagai berikut: • Terciptanya pembangunan terintegrasi dengan berbagai sektor pembangunan secara berkelanjutan melalui berbagai komitmen terhadap pemanfaatan tataruang dan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan; • Terwujudnya keselarasan dan keserasian program pembangunan antara RTRWA, RPJPA dan Dokumen lainnya; • Terwujudnya pembangunan infrastruktur daerah yang seimbang, merata dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemanfaatan masyarakat dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan dalam mengantisipasi dampak resiko bencana secara seimbang; • Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dengan memperbaiki mutu lingkungan dengan meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

31. Lanjutan………….. • Tujuan misi kelima adalah terwujudnya peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA, dengan sasaran sebagai berikut: • Terwujudnya sistem pengelolaan sumber daya alam terbarukan berdasarkan prinsip kemanfaatan bersama baik antar wilayah maupun antar kawasan; • Terwujudnya ketahanan pangan daerah melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan pemeliharaan keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah dan daya saing daerah; • Terkelolanya sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup  melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; • Terekplorasinya sumberdaya alam secara baik dan benar dalam upaya meningkatkan kualitas hidup rakyat Aceh secara berkelanjutan melalui penguatan sistem transportasi dan jaringan infrastruktur; • Terwujudnya produktivitas dan nilai tambah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan serta hasil pertambangan yang dapat berfungsi sebagai lumbung energi daerah dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem; • Terwujudnya pusat pertumbuhan (growth pole and growth center) sebagai daya saing wilayah dengan menciptakan produk unggulan lokal yang kreatif, inovatif, serta memiliki nilai kekhasan yang kuat tanpa merusak lingkungan.

32. SASARAN PEMBANGUNAN ACEH (CAPAIAN KINERJA EKONOMI MAKRO 2005-2011 dan TARGET 2012-2017) g e t T a r BAPPEDA ACEH 2012

33. PEMERINTAH ACEH BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

34. VI.1. STRATEGI PEMBANGUNAN ACEH • Memperbaiki tatakelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana UUPA dalam rangka mewujudkan Aceh yang bermartabat; • Memperkuat hubungan antara Pemerintahan Aceh dengan semua stakeholder dalam rangka konsolidasi perdamaian; • Menerapkan Dinul Islam dan peradaban Aceh dalam segala segi kehidupan masyarakat; • Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM); • Mewujudkan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan; • Membangun ekonomi Aceh yang kuat, adil dan maju dengan meningkatkan nilai tambah produk dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam.

35. VI.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ACEH • Reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan Aceh yang bersih, amanah dan akuntabel; • Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Dinul Islam, Sosial , Adat dan budaya; • Memperkuat struktur ekonomi Aceh dengan revitalisasi pertanian dan pengembangan agro industri yang didukung oleh infrastruktur yang memadai; • Mengurangi Angka Kemiskinan; • Menyediakan infrastruktur yang terintegrasi, selaras, berkelanjutan dan berkeadilan sesuai potensi daerah; • Menciptakan sumberdaya manusia yang handal melalui peningkatan mutu pendidikan yang berkualitas • Menciptakan mutu pelayanan kesehatan yang prima; • Mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dengan peningkatan inovasi pengelolaan, kreatifitas dan produktifitas masyarakat yang ramah lingkungan; • Keberlanjutan perdamaian yang berpedoman pada UUPA dan MoU Helsinki; • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana.

36. PEMERINTAH ACEH BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

37. VII.1. 10 Prioritas Pembangunan Aceh (Draft RPJM Aceh 2012-2017) PEMERINTAH ACEH

38. VII.2. Prioritas Pembangunan PEMERINTAH ACEH 38

39. PEMERINTAH ACEH BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

40. PREDIKSI KEBUTUHAN ANGGARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

41. RUMAH TIDAK LAYAK HUNI Keterangan : RumahHuniKab Aceh Selatan Desa : AlueKeujrun Kecamatan : Kluet Tengah

42. RUMAH TIDAK LAYAK HUNI Keteranagan : Rumah Huni Kabupaten Aceh Timur Desa : Alue Koy Kecamatan : Rantau Selamat

43. www.bappeda.acehprov.go.id

44. STRUKTUR RUANG ACEH KE DEPAN • 1. SistemPerkotaan Sabang (PKSN & PKW) LSW Arahan Struktur Ruang Kota menurut PP 26/2008 tentang RTRWN yang harus diacu ke dalam RTRWA Struktur Ruang Kota yang diharapkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Sabang (PKSN ) BA (PKN) LSW (PKN) Tkn Lgs Mbo Blg. Pidie Subulussalam

45. A. Terdapat 1 Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN yaitu : - SabangB. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) - Lhokseumawe C . Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKN-P): - Banda AcehD. 5 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yaitu: - Sabang - Banda Aceh - Meulaboh - Takengon - Langsa E. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKW-P) - Subulussalam - Blang Pidie KONSEP RENCANA Struktur Tata Ruang Aceh Page 45

46. POLA RUANG KAWASAN LINDUNG & KAWASAN BUDIDAYA PERBANDINGAN KONDISI AWAL KAWASAN HUTAN DENGAN HASIL SEMENTARA KAJIAN TIM TERPADU KAWASAN BERDASAR KAJIAN SEMENTARA TIM TERPADU KAWASAN AWAL 3.561.825,64 (59,91%) 3.623.656,69 (60,96%)

47. KAWASAN BUDIDAYA

48. Rencana Pengembangan Kawasan Strategis meliputi : • Kawasan StrategisNasional • penetapan pertahanan dan keamanan. • pertumbuhan ekonomi. • wilayah sungai. • fungsi dan daya dukung lingkungan. 2. Kawasan Strategis Provinsi • Ekonomi, terdiridari 5 koridor • SosialBudaya • Pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi • Fungsi dan daya dukung lingkungan

49. PetaJalan Aceh Keterangan : Jalan Nasional Jalan Provinsi (Penanganan Prioritas I) Jalan Provinsi (Penanganan Prioritas II) Jalan Kabupaten 49

50. 50