sistem

3. sistem administrasi negara indonesia oleh h. bahtaruddin

4. literatur • Manajemen dalam Pemerintahan (LAN RI, 1990) • Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jilid 1 – 3 (LAN RI 2003) • UUD 1945 • UU Kementerian No. 39 Tahun 2009

5. materi • Pengertian sistem, administrasi negara & sistem administrasi negara indonesia • Administrasi negara sebagai suatu sistem • Tujuan, tugas pokok, dan fungsi negara • Tujuan dan fungsi negara RI • Tujuan, strategi, dan sasaran program administrasi negara RI • Wewenang, fungsi, dan kedudukan lembaga negara • Hubungan kerja antar lembaga negara • Kelembagaan aparatur pemerintah • Lembaga Pemerintah Non Kementerian • Asas pengorganisasian kelembagaan aparatur pemerintah • Koordinasi kelembagaan aparatur pemerintah • Kepangkatan dan penggajian • Nomenklatur dan titelatur struktur organisasi KAP • UUD NKRI TAHUN 1945

7. pengampu H. Bahtaruddin Dra. Rukna Idanati, MKes

8. Pengertian Sistem • Ludwig V. Bartalanfly, “sistem adalah seperangkat unsur-unsur yg terikat dalam suatu antar relasi di antara unsur-unsur tsb dan dengan lingkungannya” • Anatol Rapoport, “sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan antara satu dg lainnya” • L Ackop, “sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lain”

9. 4. John A. Backett, “Sistem adalah kumpulan sistem yang berinteraksi” 5. Gordon B. Davis, “sistem terdiri dari bagian-bagian yang bersama-sama beroperasi untuk mencapai tujuan” 6. Camphell, “sistem merupakan kumpulan komponen atau bagian yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan

10. kesimpulan • Sistem adalah seperangkat komponen, elemen, unsur, atau sub-sub bagian yang saling berinteraksi, saling berkaitan, saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi satu dengan lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan suatu kesatuan - totalitas – yang utuh dan terintegrasi secara kuat yang memiliki peranan dan tujuan tertentu

11. ciri-ciri sistem • Mempunyai tujuan • Suatu sistem mempunyai beberapa sub-sub sistem • Sub-sub sistem tersebut disebut pula unsur-unsur, bagian-bagian atau komponen • Meskipun terdiri dari sub-sub sistem tidak berarti bahwa sistem itu hanya sekedar kumpulan dari sub-sub melainkan merupakan satu kebulatan yang utuh dan padu • Terdapat saling hubungan dan saling ketergantungan baik di dalam sistem maupun antara sistem dengan lingkungannya

13. Klasifikasi Sistem • Berdasarkan sifatnya secara fisik • Berdasarkan atas terciptanya suatu sistem • Berdasarkan atas kemungkinan terjadinya perubahan • Berdasarkan interaksinya dengan sistem-sistem atau hal-hal lain • Berdasarkan jumlah sub-sub sistem yang ada • Berdasarkan sebab akibat yang ditimbulkannya

14. secara fisik • sistem konkrit • Sistem abstrak

15. terciptanya sistem • Alamiah • buatan

16. perubahan sistem • hidup • mati

17. interaksi sistem • terbuka • tertutup

18. jumlah sub-sub sistem • sederhana • kompleks

19. sebab-akibat • deterministik • probabilistik

20. kesimpulan • Tidak ada sistem yang memiliki sifat-sifat yang saling berlawanan • Setiap sistem memiliki sifat yang masing-masing merupakan salah satu unsur dekotomi dari klasifikasi sistem • Sebutkan sifat sistem yang terdapat dalam SANI dan jelaskan alasannya

21. Sistem dari sani • Fisik : abtsrak • Terciptanya : buatan • Perubahan : hidup • Interaksi : terbuka • Jumlah sub-sub sistem : komplek • Sebab akibat : probabilistik

24. Tujuan dan Strategi pembangunan serta Sasaran Program Administrasi Negara

25. Tujuan Pembangunan ANE RI • Untuk mengembangkan SANRI sebagai penjabaran Pancasila, UUD RI 1945 dalam administrasi negara Republik Indonesia • Agar administrasi negara RI mampu mendukung pembangunan nasional dan menjawab kebutuhan dinamika bangsa • Menciptakan kerangka landasan di bidang administrasi sebagai bagian dari kerangka landasan pembangunan nasional dan yang mampu mendukung semua bidang pembangunan

26. Strategi Pembangunan ANE RI • Pembangunan anemerupakanbagian integral daripembangunannasionalsertauntukmendukungpelaksanaansemuabidangpembangunan • Secaraterusmenerusdanmenyeluruhdalamsemuaaspekanedalamsemuabidangtugasumumpemerintahandanpembangunandisemuatingkatan • Pelaksanaanpembangunansecarabertahap, berencana, danprioritas • Pembangunan dimulai dg perbaikanterhadappembangunan yang telahada • Harusmengetahuikelemahan yang sebenarnya, untukdapatmenentukanperbaikan yang tepat • Diterapkanasassentralisasikebijaksanaandandesentralisasipelaksanaan

27. Sasaran Program ANE RI • Pendayagunaan Kelembagaan • Pendayagunaan Kepegawaian • Pendayagunaan Ketatalaksanaan

28. Sasaran Program Administrasi Negara reformasi birokrasi Pendayagunaan Kelembagaan Pendayagunaan Kepegawaian Pendayagunaan Ketatalaksanaan

29. pendayagunaan K3 1. Dalam rangka penataan kembali susduk dan hubungan lembaga negara berdasarkan UUD 1945, ditetapkan : TAP MPR No. III/MPR/1978 tentang kedudukan dan hubungan tata kerja lembaga tinggi negara dengan/antar lembaga-lembaga tinggi negara

30. 2. Pembakuan kebijakan peraturan dengan penentuan tata urutan peraturan perundang-undangan RI, ditetapkan : TAP MPR No.XX / MPR / 1966 tentang Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan RI TAP MPR No. III/MPR/2000. tentang Sumber Hukum dan Tata urutan Peraturan Perundang-undangan UU No. 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

31. TAP MPR No. XX/MPRS/1966 • STH : Pancasila, Dekrit Presiden 5 Juli’59, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus’45, UUD 1945, Supersemar • Tata Urutan P-UU-an RI : (1) UUD’1945, (2) TAP MPR, (3) UU/Perpu, (4) PP, (5) Keppres, (6) Peraturan lain

32. TAP MPR No. III/MPR/2000 • STH, Pancasila, Dekrit Presiden 5 Juli’59, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus’45, UUD 1945, Supersemar • Tata Urutan P-UU-an RI : (1) UUD’1945 (2) TAP MPR, (3) UU, (4) Perpu, (5) PP, (6) Kepres, (7) Perda

33. UU No. 10 Tahun 2004 • STH, Pancasila, Dekrit Presiden 5 Juli’59, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus’45, UUD 1945, Supersemar • Tata Urutan P-UU-an RI : (1) UUD’1945, (2) UU/Perpu, (3) PP, (4) Perpres, (5) Perda • Jelaskan tujuan dibentuknya tata urutan p-uu-an (hierarki peraturan perundang-undangan)

34. 3. Dalam rangka perubahan dan penyempurnaan kelembagaan ANE, ditetapan : • Kepres No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen 2. Kepres No. 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen

35. 4. Untuk menata mekanisme anggaran keuangan negara, ditetapkan setiap tahun : (1) UU tentang APBN (2) Kepres tentang pedoman pelaksanaan APBN sebagai rencana operasional tahunan dalam pelaksanaan pembangunan nasional

36. 5. Penataan bentuk perusahaan negara, ditetapkan • Perpu No. 1 Tahun 1969 (2) UU No. 19 Tahun 1969 tentang Bentuk perusahaan negara ke dalam Perjan, Persero, dan Perum

37. 6. Penyempurnaan di bidang kepegawaian, ditetapkan : • UU No. 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. (2) UU No. 42 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

38. 7. Penataan sistem pemerintahan di daerah, ditetapkan : • UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah • UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa • UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah • UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah • UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah • UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

39. 8. Penyempurnaan dan peningkatan sistem pengawasan keuangan dan pembangunan, ditetapkan : • UU No, 5 Tahun 1973tentang Organisasi BPK • Kepres No. 31 Tahun 1983tentang BPKP • Inpres No. 15 Tahun 1983tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran • Kepres No. 80 Tahun 2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Penpres No. 85 Tahun 2006tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • TIM TIPIKOR • KPK • Itjend • Itwil Prop/ kab/kota

40. Pendayagunaan Kelembagaan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan • Susduk dan hubungan lembaga negara berdasarkan UUD 1945 • Pembakuan kebijakan peraturan dengan penentuan tata urutan peraturan perundang-undangan RI, • perubahan dan penyempurnaan kelembagaan ANE, • menata mekanisme anggaran keuangan negara • Penataan bentuk perusahaan negara • Penyempurnaan di bidang kepegawaian • Penataan sistem pemerintahan di daerah • Penyempurnaan dan peningkatan sistem pengawasan keuangan dan pembangunan

49. Sistem administrasi negara adalah keseluruhan penyelenggaraan urusan Negara dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur Negara serta segenap dana dan daya yang ada demi tercapainya tujuan nasional suatu bangsa, yang dalam proses penyelenggaraannya sangat dipengaruhi oleh factor–factor dan situasi lingkungannya.

50. I. HENRY FAYOL (Administration Industrialle et General– 1916 atau General and Industrial Management – 1930) Planning (Perencanaan) Organizing (Pengorganisasian) Commanding (Pemberian Komando) Coordinating (Pengkoordinasian) Controlling (Pengawasan)