KODE ETIK PROFESI ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA

1. KODE ETIK PROFESI ASOSIASIKURATOR DAN PENGURUSINDONESIA

2. KODE ETIK PROFESI ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INSONESIAMUKADIMAH Kodeetikprofesiinimemberikanarahstandarpraktekdanprofesionalisme yang dituntutdariAnggotadalampenunjukandanpelaksanaantugassebagaikuratorataupengurusdalamkepailitanataupenundaankewajibanpembayaranhutang. Perbuatanatausikap yang bertentangandengankodeetikProfesidapatdikenakansanksiberdasarkanAnggaranDasarAsosiasidanKodeEtikProfesi KodeetikprofesiterdiridariPrinsipEtikaProfesidanAturanEtikaProfesional.

3. PrinsifEtikaProfesimerupakanpengakuanprofesiakantanggungjawabnyakepadapublik, pihak-pihak yang terkaitdalamrangkakepailitanataupenundaankewajibanpembayaranutangdanrekanseprofesi. PrinsipinimenjadipedomansetiapAnggotadalammemenuhitanggungjawabprofesionalnyadanmerupakanlandasandasarperilakuetikadanperilakuprofesionalnya. Prinsifinimenuntutkomitmenuntukberperilakuterhormatdanbilamanaperludenganpengorbanankepentinganpribadi. • AturanEtikaProfesionalmerupakanaturantentangpolasikapdanperilakukuratordanpenguruspenundaankewajibanpembayaranutangdalammelaksanakantugasdanpengabdiannyadalamrangkakepailitandanpenundaankewajibanpembayaranutang yang wajibdijunjungtinggidanditaati.

4. BAGIAN PERTAMAPRINSIP ETIKA PROFESI Prinsippertama –IndependensidanBenturanKepentingan • INDEPENDENSI • Dalamsetiappenunjukan yang diterima, anggotaAsosiasiKuratordanPengurus Indonesia (selanjutnyadisebut “Anggota”) harus independent danbebasdaripengaruhsiapapun. Prinsip yang samaberlakuterhadapahli yang ditunjukAnggota.

5. BENTURAN KEPENTINGAN Yang dimaksuddenganBenturanKepentinganadalahketerkaitanantarakuratorataupengurusdengandebitor, kreditordan/ataupihak lain yang dapatmenghalangipelaksanaantugasnyadenganpenuhtanggungjawabsesuaiperaturanperundang-undangan yang berlaku.

6. Benturankepentingan yang dapatmempengaruhiPelaksanaantugaskuratordanpengurusharusdihindarkan. i. Sebelumpenunjukan • Anggotaharusmenolakpenunjukanjikaternyatabahwapadasaatpenunjukanterdapatbenturankepentinganatauberdasarkaninformasi yang diperoleh, Anggotaberpendapatbahwabenturankepentinganmungkinakanmuncul. ii. Setelahpenunjukan • Anggotaharussegeramengungkapkankepada Hakim Pengawas, Kreditor, KomiteKreditor (jikaada) dandebitorjikaternyatasetelahpenunjukanmunculbenturankepentingan.

7. PrinsipKedua – tindakansehubungandenganhartapailit • Anggota, rekan, pegawai, saudara (dalamartiluas) tidakbolehmendapatkanbarangataumendapatkankepentinganatashartapailit yang dikuasaiAnggotatanpapersetujuan Hakim Pengawasterhadapsiapasemuafaktaharusdiungkapkan, kecualidalamhalpemberesanmelaluipelelanganumum.

8. PrinsipKetiga – tanggungjawabprofesi • Sebagai professional, anggotamempunyaiperanpentingdalammasyarakat. Sejalandenganperanantersebut, Anggotamempunyaitanggungjawabkepadasemuapihak yang terkaitsehubungandengantugasmerekasebagaikuratorataupengurus. Anggotaharusmempunyaitanggungjawabtakterputusuntukbekerjasamadengansesamaanggotamengembangkanprofesikuratordanpengurus, memeliharakepercayaanmasyarakatdanuntukmenjalankantanggungjawabprofesionalnyadalammengaturdirinyasendiri. Usaha anggotasecarabersama-samadiperlukanuntukmemliharadanmeningkatkantradisiprofesionalisme.

9. PrinsifKeempat – KepentinganMasyarakat/Umum • Ciriutamadariprofesikuratordanpengurusadalahpertanggungjawabankepadamasyarakatsecaraumum, khususnyakepadasemuapihak yang terkaitdengankepailitanataupenundaankewajibanpembayaranutang. • BilamanadalammenjalankanprofesinyaAnggotamengalamibenturandenganpihak-pihak yang berkepentingan, makadalammengatasibenturaniniAnggotaharusbertindakdenganintergritastinggisesuaidenganstandarprofesidanprinsip-prinsipetikaprofesinya. • TanggungjawabAnggotatidaksemata-matauntukmemenuhiketertibandalamrangkakepailitanataupenundaankewajibanpembayaranutangnamunharus pula mengikutistandarprofesi yang dititikberatkanpadakepentinganumumsesuaidenganketentuan yang berlaku

10. PrinsipKelima – Integritas • Integritasberpedomanpadakebenarandankeadilansertakeharusanuntukmentaatistandarprofesidanetikasesuaiisidansemangatnya. • Integritasmerupakansalahsatuciri yang fundamental bagipengakuanterhadapprofesionalisme yang melandasikepercayaanpubliksertamenjadipatokan (benchmark) bagianggotadalammengujisemuakeputusan yang diambilnya • IntegritasmengharuskanAnggotauntuk, antara lain, bersikapjujur, dandapatdipercayasertatidakmengorbankankepercayaanpublikdemikepentinganpribadi. • IntegritasmengharuskanAnggotauntukbersikapobjektifdanmenjalankanprofesinyasecaracermatdanseksama.

11. PrinsipKeenam – Objektifitas • ObjektifitasmengharuskanAnggotabersikapadil, tidakmemihak, jujur, tidakberprasangkaatau bias, sertabebasdarikepentinganataupengaruhorang/pihaklain. • BilamanaAnggotadihadapkanpadasituasi yang mengakibatkaniamendapattekanan-tekanan, ukurankewajaranharusdipergunakansebagaipatokanuntukmenilaidanmenyikapisituasi-situasi yang kelihatannyamerusakobjektifitasAnggotatersebut. • Hubungan-hubunganyang memungkinkanprasangka, bias ataupengaruhlainnyauntukmelanggarobjektifitasharusdihindari.

12. Anggotawajibuntukmemastikanbahwapihak-pihakterkait yang terlibatdalampemberianjasaprofesionalismematuhiprinsipobjektifitas. • Anggotatidakbolehmenerimaataumenawarkanjanji, uang, hadiah, fasilitasatausegalasesuatu yang patutdidugadapatmempengaruhipertimbangandan/atauperilakuprofesional.

13. PrinsipKetujuh – Perilakuprofesional Kewajibanuntukmenjauhitingkahlaku yang dapatmendiskreditkanprofesiharusdipenuhiolehAnggotasebagaiperwujudantanggungjawabnyakepadapihak-pihak yang terkaitdalamrangkakepailitandan/ataupenundaankewajibanpembayaranutang.

14. PrinsipKedelapan – StandarProfesi StandarProfesi yang harusditaatiAnggotaadalahstandar yang dikeluarkanolehAsosiasiKuratordanPengurus Indonesia.

15. BAGIAN KEDUAATURAN PERILAKU PROFESIONAL

16. BAB I PengertianPasal1 1. AturanPerilakuProfesionalmerupakanaturantentang : - PolasikapdanperilakukuratordanpenguruspenundaankewajibanpembayaranutangbagisetiapAnggotadalammelaksanakantugasdanpengabdiannyadalamrangkakepailitandanpenundaankewajibanpembayaranutang yang wajibdijunjungtinggidanditaatiolehsetiapAnggota. - AnggotadanpenegakanpolasikapdanperilakuAnggota.

17. 2. DewanKehormatanProfesi(selanjutnyadisebut “Dewan”) adalahsuatubadan yang anggota-anggotanyadiangkatolehRapatAnggotaAsosiasidanbertugasuntukmengawasidanmenegakkanketaatanAnggotaterhadapKodeEtikProfesi 3. PengurusAsosiasi (selanjutnyadisebut “Pengurus”) adalahsuatubadan yang anggota-anggotanyadiangkatolehRapatAnggotaAsosiasidanbertugasuntukmengurusdanmewakiliasosiasibaikdidalammaupundiluarPengadilan. 4. KuratordanPenguruspenundaankewajibanpembayaranutang yang bergabungdalamAsosiasiselakuAnggotaadalahperoranganataupersekutuanperdata yang berdomisilidi Indonesia denganmemperhatikanperaturanperundang-undangan yang berlaku.

18. BAB IITujuanPasal2 • Aturanperilaku professional bertujuanmemberikankerangkabagiAnggotadalammemeliharaintegritas moral, harkat, kewibawaandanmartabatAnggotadalamrangkamenjalankanprofesinyadenganpenuhtanggungjawab

19. BAB III Indenpendensi, BenturanKepentingan, IntegritasdanobjektifitasPasal 3 • masing-masingAnggotaharusmenjunjungtinggiIndenpendensi, Integritasdanobjektifitas, karenanyaAnggotadilarangmempunyai (i) kepentinganbaiklangsungmaupuntidaklangsungterhadaphartapailitdanusahakreditormaupundebitor; dan (ii) kepentinganpribaditerhadapkreditormaupundebitor. • Masing-masingAnggotaharusbekerjasecaraindenpenden, bebasdanmandirisertatidakdipengaruhiolehsiapapunatauapapundanwajibmemegangteguh rasa kesetiakawananantarasesamaanggota.

20. 3. Masing-masingAnggotaharusmenjagaintegritas, bersikapjujurdandapatdipercayasertatidakmengorbankankepercayaanpublikdemikepentinganpribadi • Anggotatidakbolehmempunyaiketerkaitandengandebitor, kreditordan/ataupihak lain yang dapatmenghalangipelaksanaantugasnyadenganpenuhtanggungjawabsesuaiperundang-undangan yang berlaku • Anggotadilarangmenerimapenunjukandalamhalterdapatbenturankepentingan

21. BAB IVTugas, HakdanKewajibanAnggotaPasal 4 • Dalammelaksanakantugasnyamasing-masingAnggotaharusmenghargaisetiaphakdaripihak-pihak yang berhubungandalammenerapkanperaturanperundang-undangan yang berlaku • Masing-masingAnggotaharusmentaatidanmelaksanakandengansungguh-sungguhsegalaperaturanperundang-undangan yang berlakusehubungandengankepailitandanpenundaankewajibanpembayaranutang.

22. Pasal 5 • Masing-masingAnggotaberhakmendapatkanimbalanjasasesuaidenganperaturanperundang-undangan yang berlaku • Masing-masingAnggotawajibmemperolehperlindungandariAsosiasidalamhalterjadiketidakadilanterhadapAnggotasehubungandenganpekerjaannyasebagaikuratorataupengurus

23. Pasal 6 • Masing-masingAnggotawajibmenolakpenunjukansebagaikuratorataupengurusjikaternyatabahwa : - Anggota yang bersangkutanmenyadaribahwadalammelaksanakantugasnyatidakdapatbersikapindependen - Anggota yang bersangkutanmengetahuiatausewajarnyamengetahuiadanyabenturankepentinganyang menyebabkanAnggotatersebuttidakdapatmelaksanakantugasnyadenganpenuhtanggungjawab 2. ApabilasetelahpenunjukanAnggotaternyatamunculsuatubenturankepentingan, makaAnggotatersebutharussegeramengungkapkannyakepada Hakim Pengawasdanpihak-pihak yang berkepentingandanjikaperlumengembalikanmandat yang diberikan. 3. TiapAnggota yang mengetahuiadanyapenyelewenganatautindakansesamaAnggota yang bertentangandengankodeetikprofesiharusmelaporkankejadiantersebutkepadaDewanKehormatanmelaluiPengurus

24. BAB VHAL-HAL YANG DILARANGPasal 7 Masing-masingAnggotatidakdibenarkanuntukmelalui media massamencaripublisitasbagidirinyasendiriatauuntukmenarikperhatianmasyarakatmengenaitindakan-tindakansebagaikuratorataupengurusmengenaipekerjaan yang sedang, telahatauakanditanganinya, kecualiapabilaketerangan yang iaberikanitubertujuanuntukmenegakkanprinsip-prinsiphukumdalamrangkakepailitandanpenundaankewajibanpembayaranutang yang wajibdiperjuangkanolehsetiapanggota.

25. BAB VIDewanKehormatanProfesiPasal 8 • Sesuaipasal 23 AnggaranDasarAsosiasi, DewandiangkatolehRapatAnggotaAsosiasiuntukmasatugas 3 (tiga) tahun. • Sesuaipasal 22 AnggaranDasarAsosiasi, susunanDewanterdiridari paling sedikit 3 (tiga) anggota, satudiantaranyamenjabatsebagaiSekretarisdenganketentuanjumlahanggotaDewantermasukKetuadanSekretarisharusselaluganjil.

26. 3. Dewanwajibmemeriksapengaduan yang diterimamelaluiPengurusterhadapseorangataulebihanggotadalaminstansipertamadanterakhir. 4. Pengaduandapatdiajukanolehpihak-pihak yang berkepentingandanmerasadirugikanyaitu : - kreditor/debitor - Anggota - pihak-pihak lain yang berkepentingan Materipengaduanhanyalah yang berhubungandenganpelanggaranterhadapKodeEtikProfesi

27. Pasal 9 • Pengaduanharusdisampaikansecaratertuliskepadapengurusuntukditeruskankepadadewanselambat-lambatnya 7 (tujuh) harikalendersetelahtanggalpenerimaannya. • SetelahmenerimapengaduantertulismelaluiPengurus, dalamwaktu paling lambat 14 (empatbelas) harikalendersetelahpenerimaanpengaduantersebutolehPengurus, Dewan, melaluipengurus, menyampaikankepadateradusalinansuratpengaduandengandisertaisurat-suratbukti yang dianggapperlu. • Selambat-lambatnyadalamwaktu 28 (duapuluhdelapan) harikalendersejakdisampaikannyasuratpengaduankepadateradu, pihakteraduharusmemberikanjawabannyasecaratertuliskepadaDewanmelaluiPengurus, disertaidenganbukti-bukti yang dianggapnyaperlu

28. 4. Jikasetelahberlalunya 28 (duapuluhdelapan) haritersebutteradutidakmemberikanjawabantertulis, teraduakandiberikansuratperingatandanjikadalamwaktu 7 (tujuh) harisetelahtanggalsuratperingataniatetaptidakmemberikanjawabantertulis, makaiadianggaptelahmelepaskanhaknyadanDewandapatsegeramenjatuhkanputusantanpakehadiranpihak-pihak yang bersangkutandanputusantersebutmerupakankeputusan final yang mempunyaikekuatan yang tetap. 5. Setelahmemeriksadanmempertimbangkanpengaduan, pembelaan, bukti-buktisertakesaksian-kesaksian, makadewandapat : i. menolakataumenyatakanpengaduantidakdapatditerima ; atau ii. Menerimapengaduandanmenentukansanksi yang perlu diberikan.

29. 6. i. Dalamhaljawabanteraduditerima, makaDewan bilamanamenganggapperlumengadakansidangdalam waktuselambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kalendersejakjawabanditerimaolehPengurus, dan menyampaikanpengadilankepadapengadudanteradu untukhadirdimukasidangtersebut. ii. Panggilantersebutharussudahditerimaoleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) harikalender sebelumharisidang yang ditentukan. 7. i. Pengadudanteraduharusdatangsendiridantidakdapat menguasakankepadapihak lain ii. Jikadikehendakioleh yang bersangkutan, mereka, atas biayanyasendiri, bolehdidampingipenasihat. iii. Masing-masingpihakjugaberhak, atasbiayanya sendiri, membawasaksi.

30. 8. i. Padasidangpertama yang dihadiriolehkeduabelah pihak, Dewanmengusahakantercapainyaperdamaian. ii. Perdamaiansepertiitusenantiasadapatdiadakanselama pemeriksaanberjalandanselamabelumadakeputusan. iii. Bilamanaperdamaiantercapai, pengadumencabut kembalipengaduannyaataudibuataktaperdamaian yang mempunyaikekuatanpasti. iv. Dihadapansidangkeduapihakdimintamengemukakan alasanpengaduandanpembelaan, sedangkansurat- suratbuktiakandiperiksadansaksi-saksiakandidengar Dewan.

31. 9. i. Apabilapengadu yang telahdipanggilsampai 2 (dua) kali tidakdatangtanpaalasan yang sah, pengaduan dinyatakangugurdaniatidakdapatmengajukannyalagi atasdasar yang sama. ii. Apabilateradu,Setelahdipanggilsampai 2 (dua) kali tidakdatangtanpaalasan yang sah, pemeriksaan diteruskantanpahadirnyateradu. iii. Dewanberwenanguntukmemberikanputusandiluar hadirnyateradu, yang mempunyaikekuatan yang sama dengansuatuputusanbiasa. iv. Dalammelakukanpemanggilanuntukkedua kali, Dewanharusmengindahkanjangkawaktuantara diterimanyapemanggilandanharisidangseperti ditentukandalamayat 6 pasalini.

32. 10. PengurusatauAnggotamelaluiPengurusdapat meminta Fatwa kepadaDewantentanghal-hal yang berkenaandenganKodeEtikProfesidanDewan setelahmenerimapermintaanPenguruswajibdalam waktu 28 (duapuluhdelapan) harimengeluarkan Fatwa yang diminta

33. Pasal 10 • Dewanbersidangsebagaimajelis yang dipimpinolehKetuadandihadiriolehsemuaanggotaDewan. • Sidang-sidangdilakukansecaratertutup. • Dewanmengambilputusandengansuaraterbanyakdanmengucapkannyadenganatautanpadihadiriolehpihak-pihak yang bersangkutan, setelahsebelumnyamemberitahukanhari, tanggaldanwaktusidangtersebutkepadapihak-pihak yang bersangkutan. • Putusanhatusmemuatpertimbangan-pertimbangan yang menjadidasarnyadanmenunjukpadapasal-pasalKodeEtikProfesi yang dilanggar.

34. 5. PutusanDewanditandatanganiolehsemuaanggotaDewandanmerupakanputusan final. 6. Sanksi yang diberikandalamkeputusandapatberupa : - teguransecaratertulis; - peringatankerasdengansurat; - pemberhentiansementaradarikeanggotaanAsosiasiselama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan; - pemberhentiansebagaianggotaAsosiasi

35. Pasal 11 • Dalamwaktuselambat-lambatnya 14 (empatbelas) harisetelahputusanDewandiucapkan, salinanputusanDewandisampaikanmelaluipenguruskepada : a. Teradu; b. Pengadu; c. DalamhalputusanDewanmenyangkuttentang status keanggotaan, makasalinanputusandisampaikan pula melaluiPenguruskepada : a. DepartemenKehakimandan; b. PengadilanNiaga 2. Segalabiaya yang berkaitandenganpengaduan, pemeriksaandansidang-sidang, ditanggungolehdandibebankankepadateradudan/ataupengadusebagaimanadiputuskanolehDewan.

36. BAB VIIKetentuan-Ketentuan LainPasal 12 Pengurusberwenangmenyempurnakanhal-hal yang telahdiaturdalamKodeEtikProfesidan/ataumenentukanhal-hal yang belumdiaturdidalamnyasetelahmemperhatikan saran Dewan yang berkenaandenganitu. KodeEtikdanPrinsipEtikaProfesiAsosiasiinidisahkandalamRapatAnggotaAsosiasibertempatdi Jakarta padatanggal 30 Nopember 1999 dandinyatakanberlakumulaitanggal 30 Nopember 1999.