1 / 18

Occupational Health System

Occupational Health System. Dasar Hukum. Global OSHA 1970  pemeriksaan kesehatan diwajibkan bagi pekerja yang terpapar work/industrial hazard Rehabilitation Act, 1973  mempekerjakan ‘handicapped’  wajib  OHS sebagai rehabilitation

coty
Download Presentation

Occupational Health System

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Occupational Health System

  2. Dasar Hukum • Global • OSHA 1970  pemeriksaan kesehatan diwajibkan bagi pekerja yang terpapar work/industrial hazard • Rehabilitation Act, 1973  mempekerjakan ‘handicapped’  wajib  OHS sebagai rehabilitation • Family and Medical Leave Act, 1993  the need of medical certification of illness and severity of health condition  ‘return to work’

  3. Indonesia • Undang-undang No. 13 tahun 2003Undang-undang No. 3 tahun 1951Undang-undang No. 21 Tahun 2003Undang-undang No. 1 tahun 1970Undang-undang No. 3 tahun 1992Undang-undang No. 32 tahun 2004, Jo. PP No. 25 Tahun 2000Kepmendagri No. 130-67 Tahun 2002

  4. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 TentangKeselamatankerja : • Syarat-syaratKeselamatanKerjaberisilebihdari 50% syarat-syaratKesehatanKerja. DirjenBinwasnakermelakukanpengawasanumumterhadap UU ini. PegawaiPengawasdanAhli K3 ditugaskanmenjalankanpengawasanLangsungthdditaatinya UU inidanmembantupelaksanaannya. • PemeriksaanKesehatan TK dilakukanolehDokter yang mempunyaikualifikasidankompetensikhusus (dokterpemeriksakesehatantenagakerja). • KebijakanNasionalmenjaditanggungjawabMenteriTenagaKerjashgterjaminpelaksanaannyasecaraseragamdanserasibagiseluruh Indonesia.

  5. UU No. 21 tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Di Industri dan Perdagangan) • pengawasan ketenagakerjaan harus diterapkan di semua tempat kerja berdasarkan perundang-undangan. • Sistem pengawasannya dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan

  6. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan: • Pasal 86 • (1) Setiappekerja / buruhmempunyaihakuntukmemperolehperlindunganatas : • KeselamatandanKesehatanKerja; • Moral danKesusilaan • Perlakuan yang sesuaidenganharkatdanmartabatmanusiasertanilai-nilai agama. • (2) Untukmelindungikeselamatanpekerja/buruhgunamewujudkanproduktivitaskerja yang optimal diselenggarakanupayakeselamatandankesehatankerja. • (3) Perlindungansebagaimanadimaksuddalamayat (1) danayat (2) dilaksanakansesuaidenganperaturanperundang-undangan yang berlaku

  7. PP. 25 Tahun 2000 tentangKewenanganPemerintah Dan KewenanganPropinsiSebagai Daerah Otonom.KewenanganPemerintahdibidangKetenagakerjaanadalahsepertipadaPasal 2 ayat 3 yaitu : • Penetapankebijakanhubungan industrial, perlindunganpekerjadanjamsospekerja. • Penetapanstandarkeselamatankerja, kesehatankerja, hygiene perusahaan, lingkungankerjadanergonomi. • PenetapanpedomanPenentuankebutuhanfisik minimum.

  8. Kepmendagri No. 130-67 tahun 2002 tentangPengakuanKewenanganKabupatendan Kota: • KewenanganBidangKetenagakerjaankhususnyaperlindungantenagakerja : • Bimbinganpencegahankecelakaankerja • Bimbingankesehatankerja • Bimbinganpembentukan P2K3 • Pengawasan Norma KeselamatandanKesehatanKerja • PemeriksaanKecelakaankerja • PemberdayaanpelaksanaankegiatanAhli K3 • Pemberdayaanpelaksaankegiatan PJK3 • PelaksanaanPenerapan SMK3 • PemberianijinPengesahanSertifikat K3 • PenyidikanPelanggaran Norma K3

  9. OHS definition • A system which encompasses a wide spectrum of treatment based upon the principles that a person working industry, as anywhere else, has physical, emotional, vocational, educational, psychological, and sociological needs which has to be met to gain successful employment (Gould)

  10. Tujuan • Menjaga kesehatan dan kesejahteraan pekerja • Menempatkan pekerja sesuai kapasitas emosional dan fisiknya • Memberikan perawatan medis darurat maupun definitif dan rehabilitatif • Mempertahankan dan meningkatkan kesehatan pekerja

  11. Staff/ Resources • Dokter • Perawat • Tenaga higene perusahaan • Administratif • Profesional lain • Apoteker • Psikolog • Sanitarian • etc • Staf teknis • Laboran • Analis • radiolog

  12. Lingkuptugas OHS

  13. Programs • Promotive • Evaluative/Preventive • Curative • Rehabilitative • Administrative • Research • Other

  14. Thank You

More Related