1 / 16

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA YANG MENCIPTAKAN HUKUM

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA YANG MENCIPTAKAN HUKUM. LEMBAGA2 NEGARA: Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Presiden Mahkamah Agung Pemerintah Daerah. MAJELIS PERMUSYAW. RAKYAT. Lama: kewenangan  menetapkan UUD & GBHN (ps 3)

crescent
Download Presentation

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA YANG MENCIPTAKAN HUKUM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA YANG MENCIPTAKAN HUKUM LEMBAGA2 NEGARA: MajelisPermusyawaratan Rakyat DewanPerwakilan Rakyat DewanPerwakilan Daerah Presiden MahkamahAgung Pemerintah Daerah

  2. MAJELIS PERMUSYAW. RAKYAT • Lama: kewenangan  menetapkan UUD & GBHN (ps 3) • Baru: mengubah & menetapkan UUD (ps 3 ayat (1)  amandemen III • Lama: pengambilan keputusan  quorum 2/3  pengambilan keputusan (pk) 2/3 dari yang hadir ps 37 ayat (1–2) • Baru:** usul perubahan 1/3 ** quorum 2/3 ** harus tertulis ** pk 50%+1 (ps 37 ayat (1-5)  amandemen IV

  3. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT PRODUK HUKUM: *** UNDANG-UNDANG DASAR (KONSTITUSI) *** KETETAPAN MPR

  4. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT • Lama: menyetujui UU (ps 20 ayat (1-2), jika tidak setujui tidak boleh diajukan lagi pada persidangan selanjutnya • Baru: memegang kekuasaan membentuk UU, RUU hrs mendpt persetujuan bersama jika tidak, tidak boleh lagi diajukan ke eksekutif, Presiden mengesahkan (ps 20 ayat (1-4)  amandemen I • Baru: dalam hal RUU sudah disetujui bersama tidak disahkan dalam waktu 30 hari, RUU sah menjadi UU  ps 20 ayat (5) amandemen II • Lama: anggota2 DPR berhak memajukan RUU; jika disetujui, tapi tdk disahkan Pres, tidak boleh lagi diajukan dalam persidanganps 21 (1-2) • Baru: anggota DPR berhak mengajukan usul RUU  Pasal 21 (1) Ayat (2) dicabut amandemen I

  5. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PRODUK HUKUM: UNDANG-UNDANG

  6. DEWAN PERWAKILAN DAERAH • Lama: tidak ada • Baru: *** DPD berhak mengajukan usul RUU  berkait dengan otoda, *** hubungan antara pusat & daerah, *** pembentukan, pemekaran penggabungan daerah, *** pengelolaan SDA, SDE, *** perimbangan keuangan, *** pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN, pajak, pendidikan dan agama (ps 22D ayat (1-4)  amademen III • Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan ayat (1) serta menyampaikan hasil kepada DPR untuk ditindaklanjuti

  7. DEWAN PERWAKILAN DAERAH PRODUK HUKUM: • UNDANG-UNDANG

  8. PRESIDEN • Lama: kekuasaan membentuk UU dg persetujuan DPR menetapkan PP ps 5 ayat (1-2) • Baru: Hak untuk mengajukan RUU kpd DPR ps 5 ayat (1)  amandemen I • Lama: menyatakan perang, damai, membuat perjanji- an dg negara lain ps 11 • Baru: perjanjian hutang harus dg persetujuan DPR; diatur dg UU ps 11 ayat (1-3)  amandemen III • Lama: menyatakan keadaan bahaya ps 12 tetap • Lama: mengangkat, menerima duta+konsul ps 13 ayat (1-2) • Baru: memperhatikan pertimbangan DPR ps 13 ayat (2)  amandemen I

  9. PRESIDEN (lanjutan) • Lama: Memberi grasi, rehabilitasi  ps 14 ayat (1) Memberi amnesti dan abolisi  ps 14 ayat (2) • Baru: Memperhatikan pertimbangan MA  ps 14 ayat (1) Memperhatikan pertimbangan DPR  ps 14 ayat (2)  amandemen I • Lama: Memberi gelar, tanda jasa, dll. kehormatan  ps 15 • Baru: “……. + diatur Undang-undang”  ps 15  amandemen I

  10. PRESIDEN PRODUK HUKUM: • UNDANG-UNDANG • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG • PERATURAN PEMERINTAH • PERATURAN PRESIDEN • KEPUTUSAN PRESIDEN

  11. PEMERINTAH DAERAH • Lama: pembagian daerah besar & kecil dg bentuk susunannya – ditetapkan UU ps 18 • Baru: hak pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah & peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan  ps 18 ayat 6 • hubungan kewenangan pusat & daerah; hubungan keuangan  ps 18A ayat (1-2) • pengakuan daerah khusus & istimewa; pengakuan masyarakat hukum adat & hak-hak tradisionalnya – diatur UU ps 18B ayat (1-2)  amandemen III

  12. PEMERINTAH DAERAH • Provinsi  produk hukum • Perda Provinsi • Gubernur  Peraturan/Keputusan Gubernur • Kabupaten/Kota  produk hukum: • Perda Kabupaten/Kota • Bupati/Walikota  Peraturan/Keputusan Bupati/Walikota

  13. MAHKAMAH AGUNG • Lama: melakukan kekuasaan kehakiman; susunan & kekuasaan – diatur UU ps 24 ayat (1-2) • Baru: • “merupakan kekuasaan yg merdeka …..” Badan2 peradilan di bawahnya … + Mahkamah Konstitusi  ps 24 ayat (1- 2)  amandemen III • …..+ menguji per-UU di bawah UU + kewen lain yg diberikan oleh UU • Syarat Hakim Agung, dll • Susunan, dll – diatur UU  ps 24A (1-5) • ttg Komisi Yudisial  ps 24B (1-4)

  14. MAHKAMAH AGUNG • PRODUK HUKUM: • Yurisprudensi • Hasil yudisial review • Peraturan/keputusan MA

  15. Mahkamah konstitusi Lama: tidakada Baru: mengadilipadatingkatpertamadanterakhiryudisial review undang-undangterhadapundang-undangdasar; mengadilisengketaantarlembaga-lembaganegara; mengadilisengketapemilu, pemilukada..

  16. MAHKAMAH KONSTITUSI • PRODUK HUKUM: • Menyatakan tidak berlakunya pasal-pasal dalam undang-undang yang dimohonkan tidak berlaku (hasil yudisial review) • Yurisprudensi

More Related