160 likes | 893 Views
Hukum lembaga pembiayaan. Oleh : Aji Pramana (20090610045) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pengertian Lembaga Pembiayaan.
E N D
Hukumlembagapembiayaan Oleh : AjiPramana (20090610045) JurusanIlmuHukum FakultasHukum UniversitasMuhammadiyah Yogyakarta
PengertianLembagaPembiayaan • Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.
Unsur-unsurLembagaPembiayaan • - BadanHukum, yaitu Perusahaan pembiayaan yang khususdidirikanuntukmalakukankegiatan yang termasukdalambidangusahalembagapembiayaan. • - Kegiatanpembiayaanyaitumelakukanpekerjaanaktivitasdengancaramembiayaipadapihak-pihakatau sector usaha yang dibutuhkan. • - Penyediaandana, yaituperbuatanmenyediakanuanguntuksuatukeperluan • - Barang modal yaitubarang yang dipakaiuntukmenghasilkansesuatuataubarang-barang lain • - Tidakmenarikdanasecaralangsungartinyatidakmengambiluangsecaralangsungbaikdalamgiro. Deposito. • - Masyarakatyaitusejumlahorang yang hidupbersama-samadisuatutempat yang terikatolehsuatukebudayaan yang merekaanggapsama.
PerananLembagaPembiayaan • - SumberPembiayaan Alternative • Diluarlembagapembiayaanmasihbanyaklembagakeuangan lain yang dapatmemberikanbantuandana, sepertipenggadaian, pasar modal, bank, dansebagainya, namundalamkenyataantidaksemuapelakuusahadapatmengaksesdanadarisetiapjenissumberdanatersebut. Kesulitanmemperolehdanatersebutdisebabkanolehmasing-masinglembagakeuangantersebutmenerapkanketentuan yang tidakmudahbagipelakuusaha yang membutuhkan modal • - Peranandalamhalpembangunan • Menampungdanmenyalurkanaspirasidanminatmasyarakat yang berperanaktifdalampembangunan. Aspirasiiniterwujudkarenaadanyapihak yang menfasilitasinya. Lembagapembiayaanmewujudkandenganbantuandana.
DasarHukum • Lembaga Pembiayaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan terdiri dari 6 (enam) hal, yaitu: Sewa Guna Usaha (Leasing), Anjak Piutang (Factoring), Modal Ventura (Venture Capital), Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance), Perdagangan Surat Berharga, dan Kartu Kredit • Namun dalam perkembangannya, yakni melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, bahwa termasuk dalam pengertian perusahaan pembiayaan meliputi empat bidang, yakni leasing, factoring, consumer finance, dan credit card.
Isi/SubstansiLembagaPembiayaan • Adapunlingkupisi/substansipengaturandariPeraturantentangKegiatan Perusahaan Pembiayaanantara lain meliputi: • (1) pengaturan yang terkaitsumberpendanaan yang antara lain dapatdilakukanmelaluipendanaanMudharabahMutlaqah, pendanaanMudharabahMuqayyadah, pendanaanMudharabahMusytarakahdanpendanaanMusyarakah; • (2) pengaturan yang terkaitdenganpembiayaan Perusahaan Pembiayaan yang dapatdilakukanmelaluipembiayaandenganmenggunakanakad-akadIjarah, IjarahMuntahiah Bit Tamlik, WakalahBilUjrah, Murabahah, Salam danIstishna’; (3) kewajiban Perusahaan PembiayaanuntukmemilikiDewanPengawasSyariah; dan • (4) kewajibanpelaporan.
ContohKasus • Sewa Guna Usaha atau Leasing • Sewa-guna-usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa-guna-usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
Unsur-unsur Leasing • Berdasarkanbeberapapengertiandiatas, makapadaprinsipnyapengertian leasing terdiridaribeberapaelemendibawahini: • 1. Pembiayaanperusahaan • Pembiayaaninitidakdilakukandalambentuksejumlahdanatetapijugadalambentukperalatanataubarang modal yang akandigunakan • 2. Penyediaanbarang-barang modal • Biasanyapenyediaanbarang modal dilakukanoleh supplier yang dibayarolehlessoruntukkeperluan lessee • 3. Jangkawaktutertentu • Jangkawaktunyasejakditerimanyabarang modal sampaiperjanjiansewagunausahaberakhir
4. Pembayaransecaraberkala • Lessee membayarmembayarhargabarang modal kepadalessorsecaraangsuran • 5. Adanyahakpilih (option right) • Padaakhirmasa leasing, lessee mempunyaihakuntukmembelibarang modal tersebut • 6. Adanyanilaisisa yang disepakatibersama • Nilaibarang modal padaakhirsewasewagunausaha yang telahdisepakatiolehlessordengan lessee padaawalmasasewagunausaha • 7. Adanyapihaklessor • 8. Adanyapihak lessee
DaftarPustaka • www.bi.go.id, accesed 20 November 2008www.depkeu.go.id, accesed 24 November 2008www.bapepam.go.id, accesed 24 November 2008www.sharialearn.com, accesed 25 November 2008